cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Implementasi Rencana Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Untuk Mewujudkan Sustainable Development (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan) Sari, Purri Astrianata
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of the Strategic Plan for The Local Government in the Preservation of Mangrove Forests to Realize Sustainable Development (Study in Badan Lingkunganh Hidup Kota Balikpapan). This study describes the implementation of the strategic plan in the preservation of mangrove forests to realize sustainable development conducted the environmental agency of the Balikpapan City through programs that have been made. Mangrove forest conservation program aims to increase the quality and quantity of the environment in the city of Balikpapan with maintaining a balance between the social systems of society, economic improvement and an ecological sustainability. The results of this study is the implementation of the strategic plan of the environmental agency of the city of Balikpapan in the preservation of mangrove forests has actually been successful. However, there is a problem that is the program that implemented Environmental Agency of Balikpapan City has not been fully able to realize sustainable development of mangrove forest area in Balikpapan City. Sustainable development is happening in the area of mangrove forests is the result of an initiative of the local community to preserve and maintain the mangrove forests. Keywords: implementation of public policy, strategic plan, sustainable development, mangrove forests Abstrak: Implementasi Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Hutan Mangrove untuk Mewujudkan Sustainable Development (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan). Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi rencana strategis dalam pelestarian hutan mangrove untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui program-program yang telah dibuat. Program pelestarian hutan mangrove ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan dengan menjaga keseimbangan antara sistem sosial masyarakat, peningkatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pelestarian hutan mangrove sebenarnya telah berhasil. Namun masih terdapat masalah yaitu program yang diimplementasikan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan belum sepenuhnya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan mangrove Kota Balikpapan. Pembangunan berkelanjutan yang terjadi di kawasan hutan mangrove merupakan hasil inisiatif masyarakat sekitar untuk menjaga dan memelihara hutan mangrove.   Kata kunci: implementasi kebijakan publik, rencana strategis, pembangunan berkelanjutan, hutan mangrove
Strategy Of Local Government In Developing Potential Of Archipelago Tourism To Increase Of Tourism Quality Service (Study In Gili Trawangan, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province) Utami, Vidya Yanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kepulauan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata (Studi di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Dewasa ini, pariwisata telah menjadi bagian dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Melihat sejuta kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, tentu ini menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia untuk mengembangan kepariwisataannya. Dalam hal ini, Gili Trawangan adalah salah satu wisata pulau di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki berbagai macam keunikan sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara maksimal. Disini Pemerintah Daerah berusaha membuat beberapa strategi dalam mengembangkan potensi wisata Gili Trawangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan memberikan kepuasan kepada wisatawan, dampak dari pengembangan potensi wisata Gili Trawangan ini juga memberikan dampak pada tingginya kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang telah diimplementasikan dalam mengembangkan potensi wisata Gili Trawangan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui beberapa masalah terkait fasilitas pariwisata, kondisi lingkungan dan kerjasama antara tiga aktor yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata, Kuaitas Pelayanan Abstract: Strategy of Local Government in Developing Potential of Archipelago Tourism to Increase of Tourism Quality Service (Study in Gili Trawangan, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province). Nowadays, tourism has become a part of human needs or life style to know the nature and culture of parts in the world. Looking at the million natural and cultural wealth that Indonesia owned, of course this is a very important opportunity for develop their tourism. In this case, Gili Trawangan is one of the archipelago tourism in North Lombok Regency that has so many unique natural resources that can be develop more. Here, the Local Government trying to make the strategies to developing tourism potential in Gili Trawangan to increase tourism quality service. Besides being able to increase tourism quality service and satisfied the tourist, the impact of the development tourism potential in Gili Trawangan also give highest contribution to the local revenue in tourism sector in North Lombok Regency. The results of this study shows that the implementation of the strategy in developing tourism potential of Gili Trawangan it has been run well enough, even though there are some problem related with the tourism facilities, environment condition and not well cooperation among three actors (government, entrepreneur and community). Keyword: Strategy, Tourism Development, Quality Service 
Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo) Anggraini, Lusi Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Program for Improvement the Role of Woman Toward a Healthy and Prosperous Family (Study at Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). The implementation Of a P2WKSS program is a program from Women’s Empowerment ministry for improving to the role of  woman in development starting from Family environment also to realize and developing a healthy, prosperous and happy family with woman as an activator. This program performed to accelerate poverty reduction in Ponorogo District particularly for poor villages. This research was intended to analyze the implementation of the P2WKSS program in Ponorogo and to identify the support factor as well to inhibit in the implementation of the program so that can discover what the problem is. The research methods was used is a qualitative research by a descriptive approach. Implementation P2WKSS programs in the Kalimalang village Sukorejo sub district has successfully implemented properly and also been achieved according to its intended purpose that is improvement in the various development fields. But in its implementation there are still some obstacles such as the commitment of each sector. The recommendation can be implemented to enhance roles, synergy, coordination and implemented commitment. Keyword: implementation, P2WKSS Program, empowerment, woman Abstrak: Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dimulai dari lingkungan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat Desa dengan perempuan sebagai penggeraknya. Implementasi Program P2WKSS juga dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo khususnya di Desa Miskin melalui pemberdayaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi program P2WKSS di Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Program P2WKSS di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu peningkatan di berbagai bidang pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti komitmen dari masing-masing sektor. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu meningkatkan peran, sinergi, koordinasi dan komitmen pelaksana. Kata Kunci: Implementasi, Program P2WKSS, Pemberdayaan, Wanita
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto) Putri, Angga Renny Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Green Open Space Planning Mojokerto (Studies in BAPPEKO and DKP Mojokerto). Diminishing public space and the rapid growth of a city. In accordance with UUPR 26, 2007, has set a minimum area limit RTH. Urban areas RTH Public Mojokerto 4.33% area of ​​71.284 ha. This study aims to determine and describe how the green open space planning Mojokerto and to know and identify how factors supporting and inhibiting factors in the planning of green open spaces in Mojokerto. Green open space planning Mojokerto, the lack of community involvement in the planning and maintenance of public green space, especially in Mojokerto, then the source of financing of green space planning Mojokerto is optimal with the program funding from the private sector through CSR (Corporate Social Responsibility). Factors supporting and inhibiting factors in planning RTH Mojokerto namely: the private sector to actively participate in the Public RTH care Mojokerto especially, and inhibiting factors derived from the lack of government-owned land Mojokerto and lack of cooperation among government agencies in the care of the Public RTH Mojokerto. Mojokerto government as soon as possible to make regulations governing the area of ​​green open space to fit the existing planning. Keywords: planning, Green Open Space Planning Mojokerto. Abstrak : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di BAPPEKO dan DKP Kota Mojokerto). Berkurangnya ruang publik dan semakin pesatnya pertumbuhan suatu kota. Sesuai dengan UUPR No.26 Tahun 2007, telah ditetapkan batas luas minimum RTH wilayah perkotaan RTH Publik Kota Mojokerto sebesar 4,33 % seluas 71,284 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto dan untuk mengetahui maupun mengidentifikasi bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun perawatan khususnya RTH Publik Kota Mojokerto, kemudian sumber pembiayaan perencanaan RTH Kota Mojokerto sudah optimal dengan adanya program bantuan dana dari pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsbility). Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto yaitu : pihak swasta yang ikut berperan aktif dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto khusunya, dan faktor penghambat berasal dari kurangnya milik lahan pemerintah Kota Mojokerto dan kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto secepatnya membuat peraturan daerah yang mengatur ruang terbuka hijau agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Kata kunci : perencanaan, Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.
Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Anggraini, Kiki
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.054 KB)

Abstract

Abstract: Capacity Building of Public Servants to Attain Good Governance (Study at The Office of Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). The realization of good governance needs professional and competent public servants. Early step that shall be taken by local government is capacity building of public servants in every public organization in the local. One public organization that is Local Employment Agency of Malang Regency. Result of research indicates that capacity building of public servants at Local Employment Agency of Malang Regency in general has been quite well. Employee transparency for information openness is not working optimally. Employee responsiveness to administrative service is adequate. Employee equality in delivering service is sufficient. Capacity building of public servants must be supported by enthusiastic leadership which drives employee and collective commitment based on work contract and employee agreement. Employee must be made understood through socialization, internal session or even internal regulation. Keyword: capacity building, good governance Abstrak: Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah daerah, dibutuhkan pegawai yang profesional dan berkompeten. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai dalam setiap organisasi publik di daerah, salah satunya adalah BKD Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan kapasitas pegawai pada BKD Kabupaten Malang secara umum berjalan cukup baik. Penerapan transparansi pegawai dalam bentuk keterbukaan informasi belum dilakukan secara optimal. Responsivitas pegawai terhadap pelayanan administrasi sudah cukup baik. Keadilan pegawai terhadap pelayanan sudah cukup baik. Pengembangan kapasitas pegawai antusiasme pimpinan menggerakkan pegawainya dan komitmen bersama yang sesuai dengan kontrak kerja dan janji pegawai. Namun hal tersebut terhambat adanya faktor kesadaran individu pegawai yang masih perlu diperhatikan. Sebaiknya pegawai diberikan pemahaman melalui sosialisasi atau rapat internal dan membuat aturan internal, serta diterapkan teknik social engineering. Kata kunci: pengembangan kapasitas, good governance 
Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) Fajri, Rahmi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.592 KB)

Abstract

Abstact: Accountability Village Government of Management Village Fund Abstact: Accountability Village Government of Management Alokasi Dana Desa (ADD) (Study on Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Government in the financial management needs to apply the principles of good governance: accountability one of which is the management of the Village Fund Allocation (ADD).Village fund allocation is a form of government assistance to the village to improve the welfare of rural communities. Village fund allocation, so it needed government officials who have the ability and responsibility to manage the funds. In the management of ADD in the Ketindan village on Regulation No. 13/2012. Ketindan village government has proven its commitment or responsibility in a manner abide by and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with the Regulations issued by the Regent. But in practice they found that the greater the number of problems which slightly exceeds the percentage set out and than that found at the time of the planning program is not listed in the RPD but in listed financial realization. From these matters, it is expected the government to pay more attention to the Ketindan village related classification of the program so that these problems do not happen again. Keyword: accountability, village government, alokasi dana desa/add Abstrak: Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandasakan pada Peraturan Bupati Malang No. 13/2012. Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalah tersebut. Kata Kunci: akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa (add)
Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro) Widyawan, Vallen Laurinda Defrina
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.12 KB)

Abstract

Abstract: Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts (Study at Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro). Wood processing industry center is quite commonly found in Bojonegoro, one of the place is located in Sukorejo Village. It is stated in the “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) 2013-2018 Bojonegoro, related to the development of potential industrial sectors, one of them is the wood processing industry. This study aims to describe and identify Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts in Sukorejo Village. This type of research is descriptive with qualitative approach belongs to Miles, Hubberman and Saldana. The result of the development has been successful. But the work program is still needed in order to training and coaching the craftsmen. And also, it takes more intensive communication to the craftsmen from the stakeholder. Keywords: local economic development, timber processing industry Abstrak: Pengembangan Industri Pengolahan Kayu sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro). Sentra industri pengolahan kayu sudah cukup menjamur di Kabupaten Bojonegoro yang salah satunya terletak di Desa Sukorejo. Hal ini tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 terkait dilakukannya pengembangan sektor-sektor industri potensial yang salah satunya adalah industri pengolahan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat interaktif milik Miles, Hubberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan telah cukup berhasil. Namun, masih perlu program kerja yang jelas untuk melatih pengrajin dan perlu dilakukan komunikasi lebih intensif pada pengrajin yang harus dilakukan pemerintah.   Kata Kunci: pengembangan ekonomi lokal, industri pengolahan kayu
Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai ( Studi Pada Pegawai Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro) Imayanti, Fitria Ika Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Influence of Employee Competence and Work Motivation on Employee Performance (Study of the Employees at Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro). Public services are organized is the result of employee performance , the problem is the public service get complaints , feedback and criticism , means the employee's performance is still less than the maximum . Performance is a function of the competence and motivation. The objective of research is to understand the relationship, the influence of employee competence and work motivation on the employee performance and the efforts made to improve the performance of employees at Permit Agency of Bojonegoro Regency. Analysis techniques using multiple regression analysis, the results showed a significant influence between employee competence and work motivation on employee performance. Coefficient of 0.541, which means that 54.1% of performance employee at Permit Agency of Bojonegoro Regency influenced by employee competence and work motivation, while the remaining 45.9% is influenced by other variables which are not included in this study. The suggest is Permit Agency of Bojonegoro Regency shall improve employee competence and grow work motivation in more maximum ways to ensure that duties and responsibilities will be implemented and that better performance can be achieved. Keywords: employee competence,work motivation, employee performance. Abstrak: Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Motivasi Kerja tehadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro). Pelayanan publik yang diselenggarakan merupakan hasil dari kinerja pegawai, permasalahannya adalah pelayanan publik mendapatkan keluhan, masukan dan kritikan, berarti kinerja pegawai masih kurang maksimal. Kinerja merupakan fungsi dari kompetensi dan motivasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan, pengaruh dari kompetensi pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai serta upaya peningkatan kinerja pegawai pada Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan hasil menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil koefisien sebesar 0,541 berarti bahwa 54,1% kinerja pegawai pada Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh kompetensi pegawai dan motivasi kerja, sedangkan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Saran yang diberikan yaitu agar Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan kompetensi pegawai dan menumbuhkan motivasi kerja agar lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menghasilkan kinerja yang lebih baik.   Kata kunci: kompetensi pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai.
Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Bidang Pariwisata (Studi Dalam Aplikasi Banyuwangi Tourism Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Khasanah, Ilmi Uswatun
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Innovation to Improve Information Service at Tourism Field (Study of The application of Banyuwangi Tourism at Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Technology in the globalization era which demands efficiency and effectiveness in public service, including that in tourism field. One of local potential tourisms is Banyuwangi Regency. Keeping the great number of visiting tourists, Banyuwangi the local government, has implemented an innovation for tourism information service. It begins with local innovation program by a theme of B-Diso(Banyuwangi Digital Society). The development of e-government content are supported by the Official of Tourism for Banyuwangi Regency by launching an innovation of tourism information service which uses android-based application. This innovation is called as “Banyuwangi Tourism”. Its sponsored by corporate social responsibility(CSR) of PT.Telkom. The quality of information service from this application is quite good. However, some factors are constraining the implementation such as less quantity and poor quality of human resource at IT  field. As a result, it is possible that the application may stop due to the vulnerability to hackers. Keyword: innovation, application of Banyuwangi Tourism Abstrak: Inovasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi di Bidang Pariwisata (Studi dalam Aplikasi Banyuwangi Tourism pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Teknologi pada era globalisasi yang menuntut efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, tidak terkecuali dalam bidang pariwisata. Salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi adalah Kabupaten Banyuwangi. Untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, pemerintah Banyuwangi melakukan sebuah inovasi dalam hal pelayanan informasi pariwisata. Diawali dari program inovasi daerah bertema B-Diso (Banyuwangi Digital Society). Dalam pengembangan content e-government Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi meluncurkan sebuah inovasi pelayanan informasi pariwisata melalui aplikasi berbasis android “Banyuwangi Tourism” merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Telkom. Kualitas pelayanan informasi dari aplikasi ini cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat dari jumlah dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang TI, sehingga aplikasi terhenti akibat terserang hacker/peretas.   Kata kunci: inovasi, aplikasi Banyuwangi Tourism
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk) Widyasmara, Marta
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk). Population administration is an administration system of the state of Administrative aimed at providing the fulfillment of administrative rights associated with citizenship documents. Implementation of the orderly administration of population in the community, Dispendukcapil Nganjuk as institutions that have the responsibility of conducting the affairs of the population must be able to resolve the population problem. Type of services include the manufacture of bio resident population, KK, ID card, birth certificate, death certificate, Certificate Marriage, Divorce Act, Adoption Act, deed of ratification children, child recognition certificate and the making of moving population. Furthermore, performance of an organization can be said to bad, good and excellent can be measured and viewed using SPM. Based on the results of the study showed that the performance Dispendukcapil Nganjuk in the overall population administrative services has been good and work optimally. Keywords: performance, Departement of Populations and Civil Regristration, Residental Service, Nganjuk Abstrak: Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk). Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem penyelenggaraan dari admnistrasi negara yang bertujuan memberikan pemenuhan hak-hak administratif yang berhubungan dengan dokumen dan data kependudukan. Untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan terhadap masayarakat, maka Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk selaku Instansi yang mempunyai tanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan harus mampu menyelesaikan persoalan kependudukan. Jenis pelayanan kependudukan meliputi pendaftaran biodata penduduk, pendaftaran Kartu Keluarga, pendaftaran Kartu Tanda Penduduk, pendaftaran Akta Kelahiran, Pendaftaran Akta Kematian, pendaftaran Akta Perkawinan, pendaftaran Akta Perceraian, pendaftaran Akta Pengangkatan anak, pendaftaran akta pengesahan anak, pendaftaran akta pengakuan anak dan pembuatan surat pindah penduduk. Selanjutnya, Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan buruk, baik dan sangat baik dapat diukur dan dilihat dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan sudah baik dan bekerja secara maksimal.   Kata kunci: kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Kependudukan, Nganjuk 

Page 81 of 268 | Total Record : 2676


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue