cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 78   79   80   81   82 
Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Self-Assessment System (Studi Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan) Kartikanoviani, Elyssawardani Septantina
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Restaurant Taxation Procedure Using Self-Assessment System (Study at Official of Local Financial Management of Pasuruan Regency). This research talk about restaurant taxation service at Official of Local Financial Management belongs to administrative service category and therefore, the type of local tax that is recently managed is restaurant tax. With the existence of tax collection using a self assessment system is expected to ease any taxpayer to report a turnover or profit that every month obtained easily starts from the count calculates and pays to bank jatim or kasda who had been appointed by the regional head. The focus of the problems raised namely restaurant taxation procedure using self-assessment system. The results of research shows that in the way restaurants taxation procedure using self-assessment system has been running in accordance with the desired good. But there are several problems that come as a barrier such as intellectual and moral development are low and the dishonesty of community taxpayers in a reporting  their business that does not confrom to the real condition. Keywords: public service, local tax, self-assessment system.   Abstrak: Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Self-Assessment System (Studi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan).Penelitian ini membahas tentang pelayanan pemungutan pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang masuk ke dalam pelayanan administratif dan jenis pajak daerah yang dikelola adalah pajak restoran. Dengan adanya pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment diharapkan dapat memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan omset atau keuntungan yang setiap bulan yang didapatkan dengan mudah dimulai dari menghitung, memperhitungkan dan membayar kepada bank jatim atau kasda yang telah ditunjuk oleh kepala daerah. Fokus permasalahan yang diangkat yaitu tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self-assessment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self assessment telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Namun ada beberapa permasalahan yang datang sebagai penghambat diantaranya perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang tergolong rendah serta ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan usahanya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.   Kata kunci: pelayanan publik, pajak daerah, sistem self- assessment  
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Rahmania, Asyifah
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants (Study at Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). In order to realize a discipline within the government there is a rule that has been set by the government that government regulations regarding the discipline of Civil Servants. Disciplinary rules of Civil Servants is a rule that the reference to Civil Servant  that can carry out their duties properly. But the reality is often the case, there are still Civil Servants who do various breaches of discipline. This study aims to describe and analyze the process of implementation of government regulation No. 53 of 2010 on discipline of civil servants and inhibiting factors of these implementations. The method used is a method of qualitative research with descriptive approach. The focus of research is based on (1) the model of George C. Edward III implementation that includes: Communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure, and (2) supporting and inhibiting factors of the implementation of these. Source of data used is primary data source, and secondary. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Methods of data analysis with data reduction, data presentation, and conclusion. Keywords: implementation, disciplin of civil servants Abstrak: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Dalam rangka mewujudkan suatu kedisiplinan di lingkungan pemerintah terdapat sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan acuan atau pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun realita yang terjadi adalah masih terdapat pegawai negeri sipil yang melakukan berbagai pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta menganalisis proses implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan faktor yang mempengaruhi adanya peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian berdasarkan (1) model implementasi George C. Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan  Struktur Organisasi, dan (2) faktor pendukung dan penghambat dari adanya implementasi tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Kata kunci: implementasi, disiplin pegawai negeri sipil
The Effort of Local Government to Develop Creative Economy of Embroidery Industry Sector for Supporting Regional Competitiveness Improvement (Study on Department of Industry and Trade of Pasuruan Regency) Styawati, Ika Yuni
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekonomi Kreatif di Sektor Industri Bordir dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan). Ekonomi kreatif merupakan bagian dari gelombang ekonomi global di abad ke 21. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif termasuk industri kreatif sangat potensial untuk dikembangkan guna mendukung peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah kabupaten Pasuruan termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan fokus pada pembangunan potensi ekonomi daerah termasuk industri bordir. DISPERINDAG memiliki beberapa strategi untuk mengembangkan industry bordir guna mendukung peningkatan daya saing daerah kabupaten Pasuruan. DISPERINDAG membangun kinerja industri bordir agar mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah, perdagangan domestik dan internasional serta dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam mengembangkan industri bordir, DISPERINDAG berkoordinasi dengan ASPENDIR sebagai asosiasi pengusaha bordir. Kata Kunci: pembangunan, pemerintah daerah, ekonomi kreatif, industry kreatif, daya saing daerah Abstract: The Effort of Local Government to Develop Creative Economy of Embroidery Industry Sector for Supporting Regional Competitiveness Improvement (Study on Department of Industry and Trade of Pasuruan Regency). Creative economy is part of global economic wave in the 21st century. The government realize that creative economy include creative industry is potentially developed for supporting regional competitiveness improvement. Local government of Pasuruan Regency include Department of Industry and Trade concern to develop local economic potential includes embroidery industry. DISPERINDAG has several strategies to develop embroidery industry for supporting the improvement of regional competitiveness of Pasuruan Regency. DISPERINDAG develop the performance of embroidery industry in order to increase the contribution of regional economy, domestic and international trade and the contribution in absorbing the employee. In developing the embroidery industry, DISPERINDAG coordinate with ASPENDIR as the association of embroidery businessmen.   Keywords: development, local government, creative economy, creative industry, regional competitiveness 
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo) Vardha Evi Rismawati, Siti Rochmah, Andy Fefta Wijaya Rismawati, Vardha Evi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) in Izin Mendirikan Bangunan (IMB) service (Study at Kantor Camat Taman, Kabupaten Sidoarjo). Research background is many problems in the provision of public service to communities such as difficult prerequisites, to complicated mechanisms and procedures, and the integrated location of service office that seems hardly afforded by communities and also very supporting and obstacle factors.  From as the research results is the implementation of PATEN for IMB service is based on Operational Standard of Procedure (SOP) and Service Standard (SP) of Kecamatan Taman. The supporting factors are the application of pattern service of One Stop Service (PTSP) the availability of structures and infrastructures; and the innovation of public service which is realized by adding the service schedule in Saturday and the IMB Mobile innovation. The constraining factors are the lack of human resource or employees and the presence of service intermediary (middle persons). Keyword: Public Service, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Abstrak: Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat seperti persyaratan yang sulit, mekanisme dan prosedur yang berbelit-belit dan lokasi kantor pelayanan terpadu yang sulit dijangkau oleh masyarakat serta faktor pendukung maupun faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi PATEN dalam pelayanan IMB telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman. Faktor pendukungnya adalah yaitu menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketersediaan sarana dan prasarana, adanya inovasi dalam pelayanan publik yaitu menambah jam buka pelayanan pada hari sabtu dan inovasi IMB Mobile. Faktor penghambat antara lain: kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai masih terdapat biro jasa (calo). Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Analysis of Implementation “Teacher Redistribution” Policy to Improve Education Quality in Elementary School (Study on Office of Education and Regional Employment Board of Ngawi Regency) Sari, Mey Meliana
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Analisis Implementasi Kebijakan Redistribusi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi). Pembahasan tentang pendidikan tidak akan habisnya diperbincangkan dari era ke era. Perkembangan jaman yang semakin pesat mengakibatkan pula kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia terus diperbaharui. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di akhir tahun 2011 adalah Redistribusi Guru dalam SKB Lima Menteri untuk mengatasi permasalahan ketimpangan jumlah guru yang ada di satuan pendidikan. Kabupaten Ngawi adalah salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan tersebut di mana jumlah guru di SD kurang sementara jumlah guru SMP dan SMA lebih. Maka dari itu pemerintah daerah memutasi guru SMP dan SMA menjadi guru SD. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas sekolah dasar di SDN Jatimulyo 1 dan SDN Pakah 3 Kecamatan Mantingan dapat berjalan stabil dan mengalami peningkatan, walaupun begitu ada permasalahan mengenai kesejahteraan guru dalam sertifikasi ulang. Selain itu, implementasi kebijakan juga berjalan dengan baik, tetapi terdapat permasalahan terkait kepatuhan dan respon yang ditimbulkan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Redistribusi Guru, Kualitas Sekolah Dasar Abstract: Analysis Of Implementation “Teacher Redistribution” Policy To Improve Education Quality In Elementary School (Study on Office Of Education and Regional Employment Board of Ngawi Regency). Education is and will be a timeless topic for discussion from time to time as it continues to grow along with the development of science and technology. It resulting also to the policy on education of Indonesia continuously updated. One of the policies issued at the end of 2011 was Teacher Redistribution signed by Joint Decree of Five Ministries to tackle the problem of unequal number of teachers across cities. Ngawi Regency was one of the regions that implemented the policy in which the number of teachers in Elementary Schools was less, while the number of junior and senior high school teachers was more. Thus, the local government transferred a number of junior and senior high school teachers into elementary schools. The results of the study shows that the improvement the quality of elementary schools at SDN Jatimulyo 1 and SDN Pakah 3 of Mantingan District that can run stable and increasing, regardless the fact that there is a problem concerning the welfare of the teachers in the recertification. Moreover, its implementation goes well; yet, there are problems related to compliance and responsiveness of mutated teachers, thus hampering the implementation of the policy.   Keyword: Policy Implementation, Education, Redistribution Teacher, Quality of Elementary School  
Implementasi Kebijakan Revitalisasi Industri Gula Sebagai Upaya Mencapai Swasembada Komoditas Gula (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan) Susanti, Lilis
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Of Sugar Industry Revitalization As Efforts To Achieve Self-Sufficiency In Sugar Commodity (Implementation Study On The Sugar Factory PTPN XI Pagotan). In the Science of Public Administration has traditionally practice includes two things: public service and public policy. Furthermore, the public policy set many problems one of which related to the issues of food that is sugar. Sugar is one of the basic needs whose needs are always increasing every year. Therefore, the government issued a sugar self-sufficiency program in household consumption (GKP) and the consumption of sugar production (RCC) in 2014. In the self-sufficiency program, namely the national sugar production target of 5.7 million tonnes of sugar GKP consisting of $ 2.96 million ton and sugar GKR of 2.74 million tons. To achieve the program, the government issued a policy of revitalization of the sugar industry through the Minister of Industry Number 11 / M-IND / PER / 1/2010 About Maps Guide (Road Map) Sugar Industry Cluster Development. In this case the sugar factory PTPN XI Pagotan is one of the sugar mills that use these rules as guidelines for policy to do the development in the sugar factory. The results showed that the sugar industry revitalization policies implemented by the sugar factory PTPN XI Pagotan are in accordance with Permenperin No. 11 of 2010. The action plan is implemented include improved performance on-farm, off-farm, human resource development and enhancement of partnerships have also been carried out. But when seen through the results of its performance indicators productivity of sugar in the plant pagotan still lacking support sugar self-sufficiency program in 2014. Productivity PG Pagotan decreased from 2010-2014 and not suitable with the target that was plan in RKAP document. It has  impact on the national sugar production in 2014 that was only 2.57 million tonnes and doesn’t reach the target of self-sufficiency especially in sugar GKP amounted till 2.96 million tons. Exacrly, that was need more effort through hard work according to the revitalization policy that was formulated by the stakeholders. Keywords: public policy, policy implementation, sugar self-suffiency 2014   Abstrak: Implementasi Kebijakan Revitalisasi Industri Gula Sebagai Upaya Mencapai Swasembada Komoditas Gula (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan). Ilmu Administrasi Publik praktiknya meliputi dua yaitu pelayanan publik dan kebijakan publik. Kebijakan publik mengatur permasalahan salah satunya yaitu gula. Gula merupakan kebutuhan pokok yang kebutuhannya selalu bertambah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program swasembada gula tahun 2014. Dalam swasembada tersebut target produksi gula nasional yaitu sebesar 5,7 juta ton yang terdiri dari GKP sebesar 2,96 juta ton dan GKR sebesar 2,74 juta ton. Pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi industri gula melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2010 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula. PTPN XI Pabrik Gula Pagotan mengimplementasikan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan revitalisasi industri gula yang dilaksanakan oleh PTPN XI Pabrik Gula Pagotan sudah cukup konsisten. Program yang diimplementasikan yaitu peningkatan kinerja on farm, off farm, pengembangan SDM dan peningkatan kemitraan. Hasil kinerja pabrik gula Pagotan yaitu masih cenderung menurun dan kurang mendukung swasembada gula di tahun 2014. Hal tersebut berdampak pada produksi gula tahun 2014 hanya 2,57 juta ton dan tidak memenuhi target swasembada gula GKP sebesar 2,96 juta ton.   Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, swasembada gula 2014 
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) Kirana, Cintantya Andhita Dara
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy in the Development of Agricultural Tourism Based Spatial (a study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu and Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ). To embody as the center of tourism and agropolitan, on the level of policy formulated need  to be planning the development of regional tourism .This to manifest the direction and integrity in tourism programs and other sectors related. The existence of the concept of development agricultural  tourism which developed Kota Batu is feared will happen the discrepancy function  of  land  use in terms of the development of agricultural tourism, such as the number of investors who are interested in establishing business tourism in the city of rocks towards the tourism industry who feared going on inequality between the productive land that should be used in the development of tourism agriculture became a tourist area that leads to the tourism industry. Thus, the need for Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) in the form of zoning  to the development of tourism agriculture-based  spatial optimally and directional, as well as the need for Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) in the development of tourism agriculture in Kota Batu.   Keywords: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Local Government Strategies, Development Of Agro-Tourism Area. Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang ( Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ). Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata dan Agropolitan, pada level kebijakan perlu dirumuskan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Hal ini untuk mewujudkan arah dan keterpaduan dalam program-program kepariwisataan dan sektor-sektor lain yang terkait. Dengan adanya konsep pengembangan pariwisata pertanian yang dikembangkan Kota Batu dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian fungsi lahan yang digunakan dalam hal pengembangan pariwisata berbasis pertanian, seperti banyaknya investor yang tertarik untuk mendirikan usaha pariwisata di Kota batu ke arah industri pariwisata yang nantinya dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara lahan produktif yang semestinya dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata pertanian menjadi kawasan wisata yang mengarah pada industri pariwisata, maka dari itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur zonasi ruang (zoning) agar pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang dapat optimal dan terarah, serta dibutuhkannya acuan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dalam pengembangan pariwisata pertanian di Kota Batu. Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Strategi Pemerintah Daerah, Pengembangan Kawasan Agrowisata.
Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Melalui E-Procurement Di Bidang Jasa Konstruksi (Studi Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Pengawasan Bangunan Kota Malang) Nugraha, Wildan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Bureaucracy Reform Policy Through E-procurement in Construction Service Sector (Study of Public Works, Housing, and Building Inspection Office of The City Goverment of Malang). The Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang is one of Malang city government institution that implement policies bureaucratic reform in the system of procurement of goods and services electronically ( e –procurement) . E-procurement a system procurement of goods and services that utilize technology and information in the activities that are considered to improve efficiency, effectiveness and transparency in its implementation so as to minimize the possibility of corruption. The study looked at about the implementation of policy reforms in the management in terms of the procurement of goods and services the government based on case on the implementation of the e-procurement in The Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang by using the method of analysis descriptive approach a qualitative. The implementation of policy reforms through e-procurement resulting in increased efficiency, effectiveness and transparency in the process of the procurement of goods and services as well as to minimize the possibility of irregularities such as corruption in the activities of the procurement of goods and services in Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang is one of Malang city. Keywords: Policy Implementation, Bureaucracy Reform, E-procurement. Abstrak: Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi melalui E-procurement di Bidang Jasa Konstruksi (Studi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang merupakan salah satu instansi di pemerintahan kota malang yang melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi melalui e-procurement di bidang jasa konstruksi. E-procurement merupakan sistem pengadaan barang jasa yang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam kegiatannya yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas serta transparansi dalam pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik KKN. Penilitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam aspek ketataleksanaan dalam hal proses pengadaan barang  jasa pemerintah berdasarkan studi kasus pada pelaksanaan e-procurement di DPUPPB Kota Malang dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. implementasi kebijakan reformasi birokrasi melalui e-procurement di bidang jasa konstruksi menghasilkan peningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang  jasa serta mampu meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan seperti praktik KKN dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah pada DPUPPB Kota Malang. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Reformasi Birokrasi, E-procurement.
Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung) Cristhiana, Novia
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Government as fasilitator of Batik Industry Empowerment (Study in DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung). Batic is one of the SMEs In Tulungagung. In developing Tulungagung batik industry, businessmen/craftsmen experience many obstacles that affect on the course of batik industry. The role of local government to face the obstacles of batik industry through empowerment is very much needed. The Department of Industry and Trade of Tulungagung provides facilities for empowerment in accordance with Tulungagung District Regulation No. 13 of 2011 on the Protection and Development of SMEs. The role of the Department of Industry and Trade of Tulungagung as a facilitator  in the empowerment form of capital, Human Resources Improvement, marketing, and industrial technology. Department of Industry and Trade of  Tulungagung has contributed give empowerment to businessmen/craftsmen, but empowerment which can not be perceived benefits given equally by all actors batik industry.   Keywords: The Role of Local Government, Empowerment, Batik Industry.   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi pada DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)). Batik merupakan salah satu IKM di Kabupaten Tulungagung. Dalam mengembangkan industri batik Tulungagung, pengusaha/pengrajin batik mengalami kendala-kendala yang berpengaruh terhadap berjalannya industri batik. Perlu adanya peran pemerintah daerah dalam menghadapi kendala industri batik melalui adanya pemberdayaan. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas pemberdayaan sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2011 mengenai Perlindungan dan Pembinaan IKM. Peran DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator dalam pemberdayaan berupa permodalan, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi industri. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sudah berkontribusi memberikan pemberdayaan kepada pengusaha/pegrajin batik, namun pemberdayaan yang diberikan belum bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh pelaku industri batik. Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Industri Batik
Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Melalui Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Wigati, Asih Tri
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementation of Community Based Neighborhood Development (CBND) through Minapolitan Area Development (Studi in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency). CBND is a program of improving the quality of life of the poor through the arrangement of a healthy environment, safe, and orderly. In 2009, Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency get CBND with the concept of structuring program aimed at developing minapolitan area with the aim of improving the welfare of the poor. But number of poor people in Karangrejo Village tends to increase every year. The results showed that the implementation of CBND through minapolitan area consisting of activities minapolitan program, development headquarter and multipurpose buildings program, industrial area program, and recreation area program is not optimal. While determinants in implementation of CBND through minapolitan area development in Karangrejo Village include communication, resources, disposition, and organizational structure.   Keywords: implementation, CBND, minapolitan   Abstrak:  Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) melalui Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). PLPBK merupakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan yang sehat, aman, dan teratur. Pada tahun 2009, BKM Lestari Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung mendapatkan program PLPBK dengan konsep penataan desa yang diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun jumlah masyarakat miskin di Desa Karangrejo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLPBK melalui pengembangan kawasan minapolitan yang terdiri dari program kegiatan minapolitan, program pembangunan kantor pusat dan gedung serbaguna, program kawasan industri, dan kawasan rekreasi belum optimal. Sedangkan faktor-faktor penentu dalam implementasi PLPBK melalui pengembangan kawasan minapolitan di Desa Karangrejo meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.   Kata kunci: implementasi, PLPBK, minapolitan.  

Page 80 of 268 | Total Record : 2676

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue