cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 7   8   9   10   11 
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) Nugroho, Dimas Alif Budi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.492 KB)

Abstract

Abstract:  Implementation of Society Empowerment Program Through Basic Skills Training. Poverty is one of fundamental problems in any developing countries. Indonesia as one of developing countries attemp to address the problems of poverty through empowerment programs. Basic skills training is one of empowerment programs which aims to improve people’s skills as a preparation to work and increase public welfare. This research aims to describe and analyzing the implementation process of society empowerment programs through basic skills training in Tambaksari District of Surabaya and the factors that influence the process of this implementation program. This research used qualitative approach method. Basic skills training which was held in Tambaksari District by government basiccally has been able to help improving people’s skills and increasing poor people’s life. However, in the implementation, this program was not get appreciate enough from the beneficiaries.so that the ralization from the achievement of this program got less optimal results. Keywords: Policy Implementation, Empowerment Program, Basic Skills Training Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terdapat pada setiap negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan salah satunya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah satu program berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses implementasi program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Tambaksari pada dasarnya dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan hidup masyarakat keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para penerima manfaat sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program pemberdayaan, Pelatihan keterampilan dasar
Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Dalam Menumbuhkan Modal Sosial (Studi pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Yuliansyah, Dian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.56 KB)

Abstract

Abstract: The Role of the Department of Industry and Trade Cooperation of Pasuruan In Cultivating Social Capital (Study On Partnership Facilitation for Micro, Small and Medium Enterprises). Partnership is a relationship between SMEs (and cooperation that put each other on the same level or equivalent and need each other to the principle of mutual benefit. Social capital in this case is seen to have the same concept with the partnership. Thus it will be explained further how Diskoperindag’s role in fostering social capital for SMEs partnership facilitation activities in Pasuruan. In this study the role of Diskoperindag explored by the shapes of relationship and social capital indicators were adapted from literature related to social capital. This study is organized into two research focus. First, the role of Diskoperindag described into four social capital indicators, namely: trust, rules, participation and reciprocity networks. Secondly, to describe the conditions in more detail in the context of social capital for SMEs partnership Pasuruan used indicators that focus on relational properties, which relates to the frequency of relationship, the intensity of the relationship and spatial proximity. Keyword: Social capital, Diskoperindag, SMEs, Partnership.     Abstrak: Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Dalam Menumbuhkan Modal Sosial (Studi Pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). Kemitraan antar UMKM merupakan hubungan (relationship) dan kerjasama (cooperation) yang menempatkan satu dengan yang lainnya dalam posisi sejajar atau setara serta saling membutuhkan dengan prinsip saling menguntungkan. Modal sosial dalam hal ini dipandang memiliki konsep yang sama dengan kemitraan. Maka dari itu lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana peran Diskoperindag dalam menumbuhkan modal sosial bagi fasilitasi kegiatan kemitraan UMKM Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini peran Diskoperindag ditelusuri dari bentuk relasi serta indikator modal sosial yang diadaptasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan modal sosial. Penelitian ini disusun kedalam dua fokus penelitian. Pertama, peran Diskoperindag dijelaskan kedalam empat indikator modal sosial yaitu: trust, aturan, partisipasi jaringan dan resiprositas. Kedua, untuk lebih rinci menggambarkan kondisi modal sosial dalam konteks kemitraan bagi UMKM Kota Pasuruan digunakan indikator yang lebih fokus terhadap relational properties, yaitu berkaitan dengan frekwensi hubungan, intensitas hubungan serta jarak geografis hubungan.   Kata kunci: Modal Sosial, Diskoperindag, UMKM, Kemitraan.
Kemitraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, Dan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga Di desa beji, kecamata boyolangu, kabupaten tulungagung Wardhani, Alfian Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.952 KB)

Abstract

  Abstract: The Villages government relationship, villages conference corporation, and the citizen to make benefit of the house’s waste in Beji, Boyolangu, Tulungagung. Implementation Partnership program in Beji, Boyolangu that the system runs on a short-term with be made sewer line water from people house and the trash  that will relies in one place so both kinds of waste can anticipate about flooding, mosquito breeding, air pollution, and public conflict. The program to BPD dan LPMD also involves to connect with the communication between the Viilage Government and society for the creation of a transparent partnership, runs fast and precise. The research method used in this study is a qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the use of  waste people house Village Government managed with society can work effectively and can be accountable with regard to the results achieved. Although not perceived by all the poor and will continue to be developed throughout the wider RT / RW. Keywords: Partnership/relationship. Abstrak: Kemitraan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Di Desa Beji, Kecamata Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Program kemitraan yang diterapkan pada Desa Beji Kecamatan Boyolangu ini berjalan pada sistem  jangka pendek dengan membuat saluran limbah air rumah tangga serta limbah sambah rumah tangga yang tertumpu pada satu tempat sehingga kedua macam limbah tersebut dapat mengatisipasi terjadinya banjir, sarang nyamuk, polusi udara, dan konflik masyarakat. Program ini juga melibatkan BPD dan LPMD untuk menghubungkan  komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat agar terciptanya sebuah kemitraan yang transparan, berjalan dengan cepat dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan limbah rumah tangga yang dikelola Pemerintah Desa Beji dengan Masyarakat bisa  berjalan dengan efektif dan dapat di pertanggungjawabkan yang berkaitan dengan hasil yang dicapai. Meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh penduduk miskin dan akan terus dikembangkan lebih luas keseluruh RT/RW.   Kata kunci: Partisipasi
Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Ppkm) Berbasis Rumah Tangga Miskin (Rtm) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Melina, Evi Silvia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.584 KB)

Abstract

Abstract: Malang regency with total population 2,8 million peoples, as many 155.745 poor families are classified as poor household who need to be empowered. It could be work program East Java Province Government about poor household alleviation. The purpose of this study to explain and describe Community Empowering Improvement Program of policy bases on poor household East Java Province Government that the implementation in Malang Regency, and beside it to know support and inhibiting factors from that policy especially in Pandansari Village Poncokusumo Sub-District. Methode Research used is descriptive research with a qualitative approach. The technique used in data analysis model Spradley. The result of this research is summarize that Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowering Improvement Program) of policy implementation bases on poor household althought activity in the program consists of Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (Productive Economic Business-Saving and loan), Sarpras (infrastructure) activity, and Peningkatan SDM (Increase Human Relation). But, in implementation the program was less optimally because less understanding society to program and complicated system for Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Organizer. Keywords: Policy implementation, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Poverty Abstrak: Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, sebanyak 155.745 keluarga miskin adalah tergolong rumah tangga miskin yang perlu diberdayakan. Hal tersebut menjadi program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pengentasan rumah tangga miskin. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat berbasis rumah tangga miskin Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya di Kabupaten Malang, dan disamping itu untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dari kebijakan tersebut khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya menggunakan model Spradley. Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat berbasis rumah tangga miskin walaupun kegiatan programnya meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam, kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Peningkatan SDM. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan sistem yang dianggap rumit bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Kemiskinan
Dampak Program Dana Alokasi Khusus-Sanitasi Lingkungan Berbasis Terhadap Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ) Putra, Rizky Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.7 KB)

Abstract

Abstract: Population in Indonesia was growing fast and the figure in 2010 was reaching 124 heads/km2 (BPS, 2012). It gave an impact on the reduction of environmental carrying capacity. Indonesia development context, especially related to the development of structure and infrastructure of sanitation, was poor dan unfavorable. It was shown by United National Data (2008) that Indonesia was the second country with great proportion of its population without access to reliable sanitation, and it meant that Indonesia definitely needed a sanitation management.  Most of Indonesian rivers and dams were polluted by domestic wastes because of poor sanitation management. Dealing with this sanitation problem, Indonesia Government through its Ministry of Public Work, established a program to provide structure and infrastructure of sanitation. This program was called Community-Based Environment Sanitation. Through this program, the government increased public access to the development. Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District was one acceptor target of the program. The objective of research was to understand the implementation of the program, the change of sanitation over the physic/environment and economic, and the impact of the implementation of the program. Research method was qualitative descriptive. Community-Based Environment Sanitation was implemented at Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District being as community-based initiative to improve sanitation in their own environment. It brought many changes to physical/environmental aspects and community health. It also gave positive impact either in physical/environmental, social or economical realms. The change and impact after the implementation of program was also influencing the general public and other villages in Turen Subdistrict of Malang District. Keywords: Policy Evaluation, Community-Based Environmental Sanitation, Community Empowerment, Participation of Community and Group Abstrak: Pertumbuhan penduduk indonesia yang begitu cepat yaitu 124 Jiwa/km² (BPS,2012) pada tahun 2010 memberikan dampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Dan dalam konteks pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di indonesia sangatlah buruk, ini terlihat dari data united National, (2008) yang menyatakan bahwa indonesia termasuk negara kedua dengan proporsi penduduk tanpa akses sanitasi layak, artinya indonesia sangat membutuhkan pengelolaan sanitasi, karena sebagian besar sungai-sungai dan bendungan di indonesia tercemar oleh limbah rumah tangga karena pengelolaan sanitasi yang buruk. Dengan melihat masalah sanitasi tersebut, Pemerintah indonesia melalui kementrian pekerjaan umum membuat suatu program penyediaan sarana dan pra sarana sanitasi yaitu Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, dalam program ini pemerintah melibatkan akses masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunanannya.Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan salah satu penerima program tersebut.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program, perubahan kondisi sanitasi terhadapa fisik/lingkungan dan ekonomi serta dampak yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya program.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat dilakssanakan di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan inisiatif dari masyarakat untuk memperbaiki sanitasi lingkungannya, dan membawa banyak perubahan dalam aspek fisik/ lingkungan serta kesehatan masyarakat kemudian juga banyak membawa dampak yang positif baik dari segi fisik/lingkungan, sosial, dan ekonomi, Perubahan dan dampak yang ada setelah dilaksanakannya program juga membawa dampak kepada masyarakat umum dan Kelurahan Lainnya di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Kelompok.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K Nurhartatik, Diana Titin
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.425 KB)

Abstract

Abstract: Policy Implementation on the Implementation of Education for the Poor  (Studies in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 of 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in SMAN 7 Kediri): Kediri government issued a policy in providing education for the poor contained in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 in 2012 which there are chapters about the poor students. The policy aims to provide opportunities for people especially the poor to obtain same education and State Senior High school 7 Kediri is one of the schools that implement the policy. The research focuses are (1) the implementation of education policies for the  poor based on Perwali No. 27 of 2011 and Perwali Number 19 Year 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri, and (2) The supporting and inhibiting factors affecting the implementation of education policies for the poor. This study used descriptive qualitative approach, research has shown that the implementation of education policies for the poor in academic year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri has been run well.There are 60 students from poor family accepted in State Senior High school 7 Kediri. In academic year 2012/2013 Pure Participation Number (APM) in senior and junior high school was increased, especially in senior high school, there is no drop out report just because of economic factor. Keywords: policy implementation, education, the poor students Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi Pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri): Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang tertuang dalam Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 yang didalamnya terdapat pasal mengenai siswa miskin. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan miskin untuk memperoleh pendidikan yang sama dan SMA Negeri 7 merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri, dan (2) Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebanyak 60 siswa miskin diterima di SMA Negeri 7 Kediri. Tahun ajaran 2012/2013 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Khusunya untuk jenjang SMA/SMK/MA tidak ada laporan mengenai siswa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi Kata Kunci: implementasi kebijakan, penyelenggaraan pendidikan, siswa miskin.
Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase The Local Revenue(PAD) (Study in Culture, Tourism, Youth and Sport Institution of Tulungagung) Rismianto, Defid Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.237 KB)

Abstract

Abstract: Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase the Local Revenue. As one of the tourist destinations in East Java, Tulungagung has many interesting sights to be developed and has great potential in improving the local revenue. Thus the purpose of this study, researchers wanted to analyze the government's strategy Tulungagung in optimizing the tourism sector to increase local revenue (PAD).This research is using qualitative methods and trends deskripstif approach using SWOT analysis. SWOT analysis is the analysis of the internal and external conditions for an organization which would then be used as a basis for designing strategies and work programs. While Data was collected through interviews and documentation Based on the analysis of research, tourism development strategy in an attempt Tulungagung DISBUDPARPORA as the pace of development of tourism potential contained in Tulungagung. Potential can be seen from the number of natural and cultural tourism, as well as the amount of as much as 19 tourism object (ODTW) nature and cultural tourism as much as 48 tourism object (ODTW). Of various ODTW only a few that can be optimized as a local revenue. In developing the tourism potential, the strategy taken by DISBUDPARPORA include development of tourism destinations, Tourism Infrastructure Development, to increase the capacity of Human Resources (HR), the development of cooperation with stakeholders in Tourism, Marketing and Promotion of tourism and the Increasing Role of Actors Tourism. From the various efforts to develop the tourism sector's contribution in improving the local Revenue Tulungagung until the end of 2012 is still lacking, but that number fluctuates new in the range of 1%. This can be seen from the total tourism revenue is still relatively small compared to the total revenue Tulungagung until 2012. Based on the analysis and the problems that arise, the researchers gave suggestions include development of tourism Tulungagung using SWOT analysis conducted for tourism development strategy. Keywords: Strategy, Tourism Development, SWOT, Local Revenue(PAD).
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu) Evita, Eka
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.343 KB)

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Street Vendors Arrangement. The existence of street vendors around the Batu square considered to be the cause of traffic congestion and disturb the beauty of the city. Along with construction of the Batu square project, the Government intends to make street vendors arrangement who selling arround Batu square by relocate street vendors in one place, namely Batu Tourism Center (BTC). The purpose of this study is to describe and analyze the street vendors arrangement, policy implementation of street vendors arrangement, as well as the constraints faced in the policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center in Batu. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study showed that policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center is unsuccessful implementation (implementation that does not work). This is because some of the problems and obstacles that most vendors choose to sell back all the way and leave BTC. Keywords: Policy Implementation, Street Vendors ArrangementAbstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima
Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan (Studi tentang Implementasi Kepmen Perhubungan No KM 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 07 Tahun 2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikan Karim, Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.884 KB)

Abstract

Abstract: Dualism of Shipping and Fisheries Policy (Study on Implementation of the Decree of Transport Ministers No. KM 46 of 1996 on the Worthiness Certification of Fishing Vessels and Minister of Marine and Fisheries Regulations No. 07 of 2010 on Fishing Vessels Operating Worthy Letters in Coast Fishery Port Mayangan, Probolinggo City). Worthiness of fishing vessels is a matter that needs to be considered because it involves the safety and security of shipping, include safety and security of the ship, fisherman, and maritime environments. Ship was granted permission to sail the ship that has qualified administrative and technical feasibility of the ship issued by the harbormaster after fulfilling worthy Letter of Operations. In facts, There are two institutions that have the same duties and authority of the operational inspection fishing boats in Coast Fishery Port Mayangan Probolinggo, the Department of Transportation and Department Maritime Affairs and Fisheries. Both of the institute has the right because they have legitimate legal basis as governed in Act No. 17 of 2008 on the shipping by Department of Transportation, and Act No. 45 of 2009 on Fisheries by the Department of Marine and Fisheries. The existence of the same authority both of institutions have an impact on actors in the fisheries, include many of permit makes the costs incurred by business actors increased, and many of permits also affect to performance of the fishermen fishing. Keywords: worthiness vessel, sailing permits, operational acceptance letter, duties and authority Abstrak: Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan (Studi tentang Implementasi Kepmen. Perhubungan No KM 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 07 Tahun 2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan di PPP Mayangan, Kota Probolinggo). Kelaiklautan kapal penangkap ikan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan kemanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan tersebut meliputi keselamatan dan keamanan kapal, nelayan, dan lingkungan maritim. Kapal yang diberikan izin untuk berlayar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi Surat Laik Operasi. Fakta dilapangan, terdapat dua instansi yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dalam pemeriksaan operasional kapal perikanan di PPP Mayangan Kota Probolinggo, yaitu Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kedua lembaga tersebut memiliki hak karena memiliki landasan hukum yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh Departemen Perhubungan, dan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Adanya kewenangan yang sama dari kedua instansi berdampak kepada pelaku perikanan, antara lain banyaknya perijinan membuat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha meningkat, dan banyaknya perijinan juga berpengaruh terhadap kinerja para nelayan dalam mencari ikan.   Kata kunci: kelaiklautan kapal, surat izin berlayar, surat laik operasi, tugas dan wewenang
Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Siup) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan) Setyaningrum, Anis
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.894 KB)

Abstract

Abstract: The small business sector holds a very important role.  Because of this, in this era of globalization requires the existence of small business licenses particularly in trade given the still many forms of business which does not have a Trade business license. By having a business license and business activities that are not preoccupied with issues of curbing or demolition. The benefits derived from the ownership of the business license as a means of legal protection. The researcher is looking for a relationship between the enactment of the influence provided to small business empowerment. The results showed that the existence of the very existence of the assist provided small entrepreneurs in industrial centers Chips Tempe Sanan Malang in empowering their trading business. This is apparent from the legal protection of the local Government's response to their trading business, the ease of filing of loan capital thanks to the presence of SIUP, as well as easy to forge partnerships with other parties due to the presence of SIUP. Keywords: The Enactment Of The Trade Business License, Small Business Empowerment.Abstrak: Sektor usaha kecil memegang peranan sangat penting. Oleh karena hal tersebut, maka di era globalisasi ini usaha kecil memerlukan adanya perijinan khususnya dibidang perdagangan mengingat masih banyak sekali bentuk usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Peneliti mencari hubungan pengaruh antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SIUP sangat membantu eksistensi para pengusaha kecil di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang dalam memberdayakan usaha mereka. Hal ini terlihat dari adanya perlindungan hukum dari pemerintah setempat terhadap usaha mereka, kemudahan mengajukan peminjaman modal berkat adanya SIUP, serta mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain berkat adanya SIUP. Kata Kunci: Pemberlakuan SIUP, Pemberdayaan Usaha Kecil.

Page 9 of 268 | Total Record : 2675

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue