cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 9   10   11   12   13 
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Nugroho, Eri Sapto
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.172 KB)

Abstract

Abstract : The Implementation of Structural Rank Mutation Conducted by The Government of Malang City (A Study of Local Employment Agency of Malang City). This research is carried out because there is a problem within the implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City. The mutation is implemented without the analysis of rank. The political factor is involved due to the agenda of 2013 Local Election such that some ranks may not match with the competence required. This research is descriptive with qualitative approach. The focus of this problem are (1) The implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City (2) Factors are constraining the implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City. Result of research indicates that the implementation of structural rank mutation accordance with Government Regulation No. 13 of 2002 on The Revision over Government Regulation No. 100 of 2000 on The Appointment of Civil Servant into Structural Rank although there is some the factors constraining from the implementing. Keywords: Mutation, Structural Rank, Civil Servant   Abstrak : Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu diindikasikan tidak melalui proses analisis jabatan. Di samping itu terkesan ada faktor politis karena adanya agenda pilkada 2013 sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural meskipun ada beberapa faktor kendala dari pelaksanaan. Kata kunci: Mutasi, Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil
Implementasi Rencana Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Batik TulisTenun Gedog (Studi di Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan di Usaha Batik Tulis Tenun Gedog di Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). Mukmin, Ariem Tsuluts
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.231 KB)

Abstract

Abstract: The Purpose of this study is to understand about the implementation of strategic government plan Dinas Perekonomian dan Pariwisata , Tuban Regency in developing batik tulis tenun enterprise. This is caused by decreasing of revenue on small industry, especially batik tulis tenun gedong. In other side, product of small industry is the main product from tuban regency that has to be conserved, so that in the realization of developing that is needed the seriousness in empowering to make society life and entrepreneur surrounding it prosper especially in Kedungrejo village, kerek subdistrict. The result of this study shows that the implementation of strategic plan based on developing program of batik tulis tenun gedog is running well with the good result, although there is a weakness by coaching treatment. All of the government attention toward developing program of batik tenun gedok is likely give a good result to entrepreneur and also craftsman, where is that program can make society economy getting better, but that things can be able to be handled with sustainability approach by Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.   Keywords: Implementation of Strategic Plan In Business Development Batik Weaving village Gedog Kedungrejo District Kerek.   Abstrak: Impelementasi Rencana Strategi Pemerintah, Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui implementasi renstra pemerintah Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan usaha batik tulis tenun gedog. Hal ini dikarenakan penurunan omset pada industri kecil khususnya batik tulis tenun gedog. Selain itu, produk industri kecil batik tulis tenun gedog merupakan produk unggulan dari Kabupaten Tuban yang harus dipertahankan. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan diperlukan sebuah keseriusan dalam pembinaan guna mensejahterahkan masyarakat sekitar dan pengusaha di desa Kedungrejo Kecamatan Kerek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Strategi berdasarkan program Pengembangan batik tulis tenun gedog berjalan dengan baik dengan hasil yang dikatakan baik pula, walaupun ada sisi kekurangan dari frekuensi pelatihan yang dilakukan. Segala bentuk perhatian pemerintah melalui kegiatan pengembangan usaha batik tulis tenun gedog nampaknya membuahkan hasil positif di mata para pengusaha dan pengrajin. Di mana kegiatan tersebut dapat kembali memulihkan perekonomian masyarakat sekitar dalam mengembangkan usaha batik tulis tenun gedog. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang bersumber dari frekuensi pelatihan, namun hal tersebut mampu diatasi melalui pendekatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.   Kata kunci: Impelementasi Rencana Strategi Dalam Pengembangan Usaha Batik Tulis Tenun Gedog di desa Kedungrejo Kecamatan Kerek.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang) Naditya, Rochyani
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.7 KB)

Abstract

Abstract: b Policy Implementation Regulation (PERDA) of Malang City No. 10 of 2010 About Waste Management. Waste management in the city of Malang is very important, because the population is increasing due to advances in Malang, namely education and the economy that creates mountains of waste in landfill TPA Supiturang. The existence of Malang Regional Regulation No. 10 of 2010 Concerning Waste Management has established awareness of RW 3 Sukun Village to manage waste through the implementation of the Bank Sampah Malang (BSM) program. This research is to examine the implementation of waste management and the benefits gained by the bank's waste management through waste management in improving the quality of environmental hygiene in the Terapi Village. This research uses descriptive qualitative research. The results showed that the bank's waste management through waste management in RW 3 Sukun Village or Terapi Village in accordance with the mandate of the Regional Regulation No. 10 of Malang 2010 and impact on waste reduction and increased economic RW 3 of Sukun Village. keywords: waste Management, bank sampah malang (BSM), RW 3 sukun village Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan hal yang sangat penting, karena jumlah penduduk yang bertambah akibat berbagai kemajuan di Kota Malang yaitu pendidikan dan perekonomian yang menciptakan gunungan timbulan sampah di TPA Supiturang. Adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah telah membentuk kesadaran warga RW 3 Kelurahan Sukun untuk mengelola sampah melalui implementasi bank sampah pada Bank Sampah Malang (BSM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui manajemen bank sampah di RW 3 Kelurahan Sukun atau Kampung Terapi  telah sesuai dengan amanat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 dan berdampak pada pengurangan sampah dan peningkatan ekonomi warga RW 3 Kelurahan Sukun.   kata kunci: pengelolaan sampah, bank sampah malang, RW 3 kelurahan sukun
Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang Fahmy, Amri Yulian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.239 KB)

Abstract

Abstract : Implementation of Government and Community Partnership Program in Environmental Planning in Community-Based Settlement (PLP-BK) Sengguruh Village, District Kepanjen, Malang regency. Which is this activity is part of the National Program for Community Empowerment (PNPM) that focuses on environmental management through the planning done by the villagers / villages targeted environmental regulation and settlement program. The method used in this research is descriptive method qualitative approach, with a focus on (1) Implementation of government and community partnership programs in Environmental Planning Community-Based Settlement (PLP - BK) / Neighborhood Development District Village Sengguruh Kepanjen, (2) supporting factors and inhibiting in the implementation of the PLP program - BK. The results showed, that the Department of Human Settlements and Spatial Planning has been performing his duties as a working unit to facilitate the implementation of programs Community-Based Environmental Restructuring Settlements (PLP - BK). However, in this case, they do not perform their duties to assist and provide guidance to villagers Sengguruh in planning, management, and implementation. Moreover, collaboration in the implementation of activities is not maximized due to the perception of inequality in development planning that resulted in the implementation of development be stunted. Key Word : Implementation of Partnership Program, Government, Community, Environmental Planning Community-Based Settlement (PLP – BK) Abstrak : Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dimana kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada penataan lingkungan melalui perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa / kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) / Neighborhood Development Desa Sengguruh, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP – BK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menjalankan tugasnya sebagai satuan Kerja yang memfasilitasi penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Namun, dalam hal ini belum melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Sengguruh dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Kemitraan, Pemerintah, Masyarakat, Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK)
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah Dan Surat Pernyataan Miskin) (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) Sukowati, Nuryatin Phaksy
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.194 KB)

Abstract

Abstract:  Policy Implementation of Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security and Destitute Pronouncement Certificate). The satisfying of public health service should have been acquired by All of people, including by destitute people. Some sort of Public Health Security have been arranged to stand it behind especially in some regencial administration, however it still remained some weaknesses and problems in the range of policy aspects. The Research was aimed to describe and to analyze the implementation process of Local Public Health Security Program (Jamkesda and SPM) also within inhibiting factors and exhibiting factors. The research method used in this research was descriptive qualitative research approach, the research focused on (1) The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Jamkesda and SPM) Blitar Regency or Regent Regulation No.28 of 2012, based on George Edward III Implementation Model, including: communication, resources, disposition, and bureaucatic structure; (2) The Factors which affected to The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security (Jamkesda) and SPM). The resources were grouped into two, primary data and secondary data. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by following the procedures: data collection, data presentation, and conclusion drawing. Keywords: policy implementation, public health service Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat Peryataan Miskin). Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah kabupaten, namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesda dan SPM) di Kabupaten Blitar serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. fokus penelitian (1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM) atau Perbup No.28 Tahun 2012 berdasarkan model implementasi George Edward III, meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kata kunci: implementasi kebijakan, pelayanan  kesehatan masyarakat
Strategi PT. PLN (Persero) dalam Pemenuhan Tenaga Listrik dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat di Pulau Giligenting Kabupaten Sumenep (Studi pada PLTD Sub Rayon Giligenting) Fiki, Ahmad
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.957 KB)

Abstract

Abstract: The Strategy of PT. PLN (Persero) in Power Fulfillment and Public Service Improvement at Giligenting Island Sumenep Regency. Public demands for improved services require service providers for provide optimal service, in terms of procedure or service procedures organized with easy, smooth, fast and uncomplicated and can be understood and implemented. If the service concept can be realized and understood by the company will certainly improve the quality of service and create customer satisfaction. This study aims to describe and analyze the strategies that made ​​PLTD Sub Rayon Giligenting and identify the constraints that affect the fulfillment of electric power and an increase in services to the community in Giligenting Island. In this research, the writer uses descriptive method with qualitative approach. The strategy undertaken by the PLTD Sub Rayon Giligenting is in the field of electric power and fulfillment services field. Results of electrical power fulfillment strategy and service improvement undertaken by the PLTD Sub Rayon Giligenting is perceived to be quite successful according to the customer, although not fully proven, with some opinions that were satisfied with the services provided by the PLTD Sub Rayon Giligenting. Thus, the public is expected to understand the importance of electrical energy so it can keep and use for development on the Giligenting island. Keywords: Public Service Management, Public Service, Customer Satisfaction   Abstrak: Strategi PT. PLN (Persero) dalam Pemenuhan Tenaga Listrik dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat di Pulau Giligenting Kabupaten Sumenep. Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan mengharuskan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan maksimal, dalam artian prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta dapat dipahami dan dilaksanakan. Jika konsep pelayanan tersebut dapat terwujud dan dipahami oleh perusahaan tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan PLTD Sub Rayon Giligenting dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi dalam pemenuhan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Giligenting. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun strategi yang dilakukan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting adalah pada bidang pemenuhan tenaga listrik dan bidang pelayanan. Hasil dari strategi pemenuhan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting tersebut dirasakan cukup berhasil menurut pelanggan walaupun tidak sepenuhnya terbukti, dengan beberapa pendapat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami betapa pentingnya energi listrik sehingga dapat menjaga dan memanfaatkannya untuk pembangunan di Pulau Giligenting. Kata Kunci: Manajemen Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Kepuasan Pelanggan
Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora) Destifani, Innesa
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.571 KB)

Abstract

Abstract: Village authority is the core of village autonomy. The authority which have owned by village listed in the Law Number 32 year 2004 about Regional Governments through Government Regulation Number 72 year 2005 about Village. In this implementation of village authority, between policy with implementation, it is still not appropriate, include Sumber Village Kradenan Sub-district Blora Regency. This research wants to know the implementation of village authority in Sumber Village in realizing village autonomy. This research uses qualitative method. The implementation of village authority in Sumber Village more dominated from government affairs that be the authority of regency/city which is the settings had submitted to the village and assistance duty of government, provincial government, and/ or district government. The activities of government are more prominent than its origin. Culture and custome are not strong anymore because the position of Sumber village is a transition village from traditional village to modern village. keywords: village authority, village autonomy Abstrak: Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan desa ini, antara kebijakan dengan implementasinya ternyata belum sesuai, termasuk juga Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber ini lebih didominasi dari urusan pemerintah kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten. Kegiatan pemerintahan lebih menonjol daripada hak asal-usulnya. Budaya dan adat istiadat sudah tidak kental lagi karena posisi desa Sumber yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern. kata kunci: kewenangan desa, otonomi desa
Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo) Febrianti, Yulia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.927 KB)

Abstract

Abstract: Analysis Service Quality Retribution Subscription (Study in Transportation Department Regarding Subscription in Sidoarjo): Public service still be problems that need to gain attention comprehensively, and settlement especially in indonesia. The main issue public services that develops inside lead to still lower the quality of services provided by government officials. One of them is interesting to be researched the parking subscription services in sidoarjo.   This research conducted based on fact field related peoples complaint about service subscription considered less and need to be improved. See the problem need of renewed efforts by to improve services subscription.  The purpose of this study is to analyze and define ecological quality of service subscription and parking what kind of factors are an obstacle in the operation of the parking services subscribe in Sidoarjo to find what efforts should be made to improve the quality of service subscription parking. This research uses qualitative research methods with types of descriptive research.  The focus in this study is that (1) the operation of the parking services subscribe Sidoarjo, (2) the factors constraints in the parking service subscribe in Sidoarjo and (3) that efforts should be made to Department of Transportation agenda of improving the quality of service to the user subscription services parking parking subscription. The results of this study indicate that the operation of the parking service subscribe in Sidoarjo needs to be improved. Keyword: analysis service quality, retribution subscription, department of transportation Abstrak: Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo): Pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian secara komprehensif, terutama di Indonesia. Isu utama pelayanan publik yang berkembang didalamnya mengarah pada masih adanya kualitas pelayanan yang rendah yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Salah satunya yang menarik untuk diteliti adalah penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fakta dilapangan terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan parkir berlangganan yang dinilai kurang dan perlu ditingkatkan. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan parkir berlangganan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan parkir berlangganan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo untuk menemukan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan parkir berlangganan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini ialah (1)Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo, (2)Faktor kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dan (3)Upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan untuk agenda meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk ditingkatkan.   Kata kunci: analisis kualitas pelayanan, retribusi parkir berlangganan, Dinas Perhubungan
Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang) Prasetya, Dimas Ramdhana
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.002 KB)

Abstract

Abstract: The Public Complaints Management Analysis In The Context Of Public Service. Complaints from the community is essential for the government to see how much of success in carrying out the activities. Complaints is an essential element in every county agencies, because of complaints aimed at improving on the shortcomings of the activities that have been implemented. Public complaints in Malang has not been fully publicized in the community, so that people are confused where to complain. New management information systems and public service to support the online complaint management in the city of Malang. Complaints in Malang greatest traffic and congestion problems are handled by the Department of Transportation. This study aims to identify and analyze the management of public complaints in Malang and the factors that affect the management of complaints in Malang. The method used in this study used a qualitative approach. Complaints management in Malang already have clear standards and procedures in handling complaints. Complaints management procedures and standards in Malang supported with facilities and infrastructure as well as the Head of the decree to facilitate the online complaint in Malang, but there are several obstacles that hinder the complaint process. keywords: Public Complaints, Complaint Management Abstrak: Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat sangat penting bagi pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki dari kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengaduan masyarakat di Kota Malang belum sepenuhnya terpublikasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat bingung mengadu dimana. Sistem informasi manajemen dan new public service mendukung dalam pengelolaan pengaduan online yang ada di Kota Malang. Pengaduan di Kota Malang paling besar masalah lalulintas dan kemacetan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Malang serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan pengaduan di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengelolaan pengaduan di Kota Malang sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan di Kota Malang di dukung dengan sarana dan prasaran serta surat keputusan Kepala Dinas untuk melancarkan jalannya pengaduan online di Kota Malang,  tetapi ada beberapa kendala yang menghambat proses pengaduan tersebut. kata kunci: Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan
Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan) Wijayanto, Ismuhadi Heru
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.729 KB)

Abstract

Abstract. Tourism Potensial Development in Reinventing Government Perspective. Lamongan Regency tourism have significant improvement in one last decade especially after built Lamongan Marine Tourism (WBL). This phenomena in tourism sector interested to examines in reinventing government perspective. This perspective is considered the most synchronous bureaucracy as an instrument to develop the tourism industry. This is because tourism is very close to how the government in order to understand the mechanism of enterprenuer public sector so it can be attractive to many visitors. The main idea of this concept is how entrepreneurial public sector bureaucracy in order to run the organization more competitive, effective and efficient through 10 principles of  reinventing government. This research used qualitative approach with exploratory method in Disbudpar Lamongan Regency. data analysis by Miles and Huberman, it is concluded that the correspondence between the implementation of Reinventing Government perspective on the performance of the Department of Culture and Tourism Lamongan is achieving 80% compliance rate. This rate is obtained from the results of the 10 principles contained in the Reinventing Government, Disbudpar Lamongan meet 8 principles, while two other principles less fulfilling. keyword: Development, Tourism Potential, Reinventing Government.  Abstrak : Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government. Pariwisata Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah dibangunnya Wisata Bahari Lamongan pada tahun 2004. Fenomena di sektor pariwisata ini menarik untuk dikaji dalam perspektif reinventing government. Perspektif ini dianggap paling sinkron sebagai instrumen birokrasi untuk mengembangkan industri pariwisata dikarenakan berhubungan erat dengan strategi wirausaha untuk menarik minat pengunjung. Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirausahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien melalui 10 prinsip reinventing government. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratori dengan lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian antara implementasi perspektif Reinventing Government terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam Reinventing Government, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi. kata kunci: Pengembangan, Potensi Pariwisata, Reinventing Government.

Page 11 of 268 | Total Record : 2675

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue