cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 5   6   7   8   9 
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) Kurniawati, Dwi Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.977 KB)

Abstract

Abstract: Society Empowerment in Economic Sector. This research based on Society Empowerment Service Mojokerto City has highly influent to change thinking up at more progress. As for Society Empowerment Service Mojokerto’s has sought to empowering poor society by providing assistance to low-income communities. Programs that have been implemented in the field of economic enterprises especially in the sub-field of economic and community development assistance, along with the impact of the empowerment program for the poor economic independence are expected to improve the welfare of the community. This research use description method with qualitative approach. The result of this research shows that programs have been implemented by Society Empowerment Service Mojokerto’s especially on Economic Sector include individual assistance and association assistance. So, that was need a good work between the society and government. The program has increased the economical ability, especially in productivity and percapita income. The recommendation give from this research are Society Empowerment Service should work optimally and professionally as a coordinator and facilitator for the society to have a better life. They should pay a lot of attention in target, and do it constantly. Increase the interaction with society, giving more intensity to monitoring them. Keyword: Society Empowerment, and Economic Sector   Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi. Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa Badan Pemberdayaan  Masyarakat Kota Mojokerto sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan merubah pola pikir masyarakat kearah yang lebih maju. Adapun Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto sendiri telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah. Program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat, beserta dampak program pemberdayaan tersebut terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanakan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan peranannya sebagai koordinator dan fasilitator, seharusnya senantiasa bekerja secara optimal dan profesional dengan memperhatikan tupoksi, target dan melaksanakan target tersebut secara konsisten, serta meningkatkan interaksi antara masyarakat yang memperoleh bantuan hibah meningkatkan intensitas dalam menjalankan monitoring kepada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.   Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Usaha Ekonomi
Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT Telkom Banyuwangi) Ferlinda, Ekky Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.048 KB)

Abstract

Abstract : Good Corporate Governance Implementation to Increase the Quality of Service Good Corporate Governance (GCG) in PT Telkom has become necessity, because when it applied, companies must have good service quality. This study was conducted to analyze and determine Good Corporate Governance Implementation to Increase the Quality of Service in PT Telkom Banyuwangi. Based on the aims of study, it using descriptive method in qualitative approach. The results of this research showed that PT Telkom divide the implementation of Good Corporate Governance in five groups which based on the five principles of Good Corporate Governance, that is: Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, and Fairness. Furthermore, the implementation of Good Corporate Governance, Telkom show efforts to improve quality of service to satisfying their customers with SLG (Service Level Guarantee) system, competency management and development of human resources, Developing Distribution of service and Product,  and the development of facilities and infrastructure, governance of TI that already good. However, the implementation of Good Corporate Governance in PT Telkom Banyuwangi depends of the competence of human resources availability  and lack of information about the importance of Good Corporate Governance for PT Telkom Banyuwangi. From these results, the authors can draw the conclusion that good corporate governance has been implemented properly in accordance strengthening the application of the principles of Corporate Value (corporate values) and the authors provide suggestions for PT Telkom Banyuwangi that have implemented good corporate governance is necessary in order to better socialization and development of employee knowledge about GCG evenly on employees. Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, Quality of Service   Abstrak: Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom telah menjadi keharusan, karena dari adanya pelaksanaannya dapat menciptakan perusahaan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom dalam implementasi Good Corporate Governance mengelompokkannya berdasarkan lima penguatan prinsip Good Corporate Governance antara lain Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness. Selain itu juga dengan adanya Implementasi Good Corporate Governance maka Telkom melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya demi kepuasan para pelanggannya dengan cara Pemberlakuan SLG (Service Level Guarantee), Pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, Pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan Tatakelola TI yang sudah dilaksanakannya dengan sangat baik dan tepat. Akan tetapi implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi ini tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman para pegawai terhadap pentingnya Good Corporate Governance bagi PT Telkom Banyuwangi. Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik sesuai penguatan prinsip penerapan Nilai Perusahaan (corporate values) dan penulis memberikan saran untuk PT Telkom Banyuwangi yang telah menerapkan Good Corporate Governance agar lebih baik lagi diperlukan adanya sosialisasi dan pengembangan pengetahuan karyawan mengenai Good Corporate Governance secara merata pada karyawannya.   Kata Kunci: Implementasi, Good Corporate Governance, Kualitas Pelayanan 
Optimalisasi Dan Hambatan Dalam Penempatan Pegawai Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi) Apriliyanti, Fitria Dyah
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.524 KB)

Abstract

Abstract: The Optimization And Obstacles Of Employees Placement In Banyuwangi. One of the policies taken by the government as an attempt was made to Civil Servants structuring with the enactment of the moratorium CPNS. However, with the enactment of the moratorium policy employess, Banyuwangi experiencing short-staffed. It is based on the same time a wave of retiring civil servants continue. So the need for optimizing employee in Banyuwangi. To know the optimization and obstacles of employee placement the research conducted on the Staffing and Training Agency Banyuwangi. The research method used is descriptive qualitative the research data is divided into two kinds: primary data and secondary data. The results of this study indicate that optimization of employee placement in Banyuwangi has done well, namely by determining job analysis, workload analysis and determination of the qualifications position in accordance to the PP 13 of 2002. Results of job analysis conducted to improve the productivity of employees. The implementation of workload analysis, it is known that not all areas in the district of Banyuwangi get briefed and benefits. Further qualifications of each employee is in conformity with the position carried, but there needs to be increased in accordance. Factors that influence the course of the placement of employees in Banyuwangi, namely situational factors, education and employee competencies, and qualifications of job analysis team. So that the improvement of the need for re-analysis or evaluation of the results of the job descriptions and workload analysis. Further, each officer shall be selected on the basis of qualifications professionalism through competitive examinations. Reduction of structural training accompanied by the implementation of the training of skilled workers, as well as the need for transparency of qualifications job analysis and workload analysis team. Keywords: Optimization, Obstacles, Employees Placement Abstrak: Optimalisasi dan Hambatan Dalam Penempatan Pegawai Di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah sebagai upaya yang dilakukan untuk penataan Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS. Namun dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS, Kabupaten Banyuwangi mengalami kekurangan pegawai. Hal ini didasarkan pada saat yang bersamaan gelombang PNS yang pensiun di Kabupaten Banyuwangi terus berlangsung. Sehingga perlu adanya pengoptimalan pegawai di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui optimalisasi dan hambatan dalam penempatan pegawai maka penelitian dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, data penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penempatan pegawai di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan menentukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penetapan kualifikasi jabatan sesuai dengan PP No.13 Tahun 2002. Hasil dari analisis jabatan yang dilakukan dapat meningkatkan produktifitas pegawai. Dalam pelaksanaan analisis beban kerja, diketahui bahwa tidak semua daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan pengarahan dan manfaatnya. Lebih jauh lagi kualifikasi pegawai sudah sesuai dengan jabatan yang diemban, namun perlu adanya peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya penempatan pegawai di Kabupaten Banyuwangi yaitu faktor situasional, pendidikan dan kompetensi pegawai, serta kualifikasi tim analisis jabatan. Untuk itu perlu adanya analisis kembali atau evaluasi terhadap hasil dari analisis jabatan dan beban kerja. Lebih lanjut lagi, setiap pejabat wajib diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya melalui ujian kompetitif. Pengurangan diklat struktural yang diiringi oleh pelaksanaan diklat tenaga trampil, serta perlu adanya transparansi terhadap kualifikasi tim analisis jabatan dan tim analisis beban kerja. Kata Kunci: Optimalisasi, Hambatan, Penempatan Pegawai.
Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat) Syahida, Nidya Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.072 KB)

Abstract

ABSTRACT: Implementation of the financial management Parlements of the good governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governence, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governence 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governence. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by straus and corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governence 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance of  parlements. Keywords: Financial management, Good governance.   ABSTRAK: Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbin  melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD. Kata Kunci: Tata kelola keuangan, Kepemerintahan yang baik.
Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) Puspitarini, Farisia Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.161 KB)

Abstract

Abstract: Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in the Preparation of Village Regulations. Partnership between the Village Consultative Body  and the Village Chief in making village regulations based on duties, rights and obligations of each formal legally declared as a partner. This research was conducted to describe and analyze the mechanism of drafting Village Regulations in Village of Bakalanpule, partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations and the result of Village Regulation in 2012 has been prepared and defined by Consultative Agency of Village with Chief of Village. Based on the result and discussion, the mechanism of drafting Village Regulations at Village of Bakalanpule is divided into the preparation, there are planning and preparation, and the process, there are formulation, discussion, and technical drafting and then ratification, enactment and dissemination. Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations is going well.  Because Consultative Agency of Village with Chief of Village already the duties and authorities of each in arranging the Village Regulations. The Village Regulations are made and passed by the Consultative Agency of Village with Chief of Village is working properly. Keywords: Partnership, Chief of Village, Body Consultative of Village, Village Regulation. Abstrak: Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. Hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing secara legal formal dinyatakan sebagai mitra kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule, kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa dan Hasil Peraturan Desa Tahun 2012 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraanya dengan Kepala Desa. Berdasarkan hasil dan pembahasan, mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule dibagi menjadi tahap Persiapan, terdapat tahap perencanaan dan persiapan, dan Proses terdapat tahap perumusan, pembahasan, dan teknik penyusunan serta tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa sudah berjalan dengan baik. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dibuat dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Kemitraan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa.
Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) Nurhuda, Rama
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.041 KB)

Abstract

Abstract: Disparities Of Development Analysis (Study in East Java Province 2005-2011). The purpose of this studying this research to find out some disparity which is happened  in east java.  Besides that, to know Kuznets hypothesis  occur happen in this region and the effect of PDRB variable,  PAD, DAU, and IPM about disparity of development. The data in this research use the data from 2005 until 2011. The analysis use in this research is Williamson index, Kuznets hypothesis, and bifilar regression with SPSS assistance. From this analysis produce disparity percentage appertain low, caused index percentage Williamson close on 0. Besides that, Kuznets hypothesis also occur happen in this province. From four variables above, PAD and IPM have negative influential to disparity of development.  Whereasfor PDRB and DAU undetected effect because not yet measures in classic assumption experiment. Keywords: Development of Disparity, Kuznets Hypothesis, PDRB Percapita, Revenues of Region Authentic, General Allocation Fund, Human Development Index. Abstrak: Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga  apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh  variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Dari analisis tersebut menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinisi ini. Dari empat variabel diatas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam  uji asumsi klasik.   Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan, Hipotesis Kuznets, PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia.
Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang) Susanti, Etika Ari
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.504 KB)

Abstract

Abstract: Local Economic Development in the Agricultural Sector. Local economic development (LED) is a process by which local governments and organization involved to encourage communities, stimulate, nurture, business activity to create jobs. Performances in their own districts to create new jobs and boost the economy of local economic development concept is also implemented. The purpose of this study is to describe what is being done by the government in developing the local economy, what is the enabling and inhibiting factors in developing the local economy and how the impact of the local economic development. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques used include using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study indicate that local economic development in the District of performances which have a positive impact with the development of the local economy is creating new jobs thus improving the economy around. Keywords: Local Economic Development (LED), Agricultural Sector Abstrak: Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian. Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di Kecamatan Pagelaran sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian konsep pengembangan ekonomi lokal juga dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal dan bagaimana  dampak dari pengembangan ekonomi lokal ini. Penelitian ini menggunakan  jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran memberikan dampak yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tercipta lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.   Kata kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Sektor Pertaniaan
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development (Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro) Yudha, Karunia Pranata
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.717 KB)

Abstract

Abstract: Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development. Implementation of Government Policy on water resources management specifically focuses on agricultural irrigation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009, in order to plan and program to be more organized. The purpose of this study was to determine, describe, and analyze forms of policy implementation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009 in the perspective of Sustainable Development in Banjarjo Village Padangan District Bojonegoro Regency and impact. research used in this study is descriptive qualitative research approach, the research focus (1) Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development in Rural Sub Banjarjo Padangan Bojonegoro and (2) Impact of implementation. The results showed the Agency and the Government Office Bojonegoro not fully involved in helping plan and program for the management of agricultural irrigation. The advice given is Bojonegoro government help in the working process, assist in handling, directing that the work plan is more mature. Keywords: Implementation of policies and regulations No. 2 of 2009 Abstrak: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development. Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya air khusus irigasi pertanian berfokus pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009, agar rencana dan program menjadi lebih tertata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bentuk dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam perspektif Sustainable Development di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) implementasi kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan (2) dampak implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan Badan dan Dinas Pemerintah Bojonegoro belum sepenuhnya berperan dalam membantu rencana dan program untuk pengelolaan irigasi pertanian. Saran yang diberikan adalah Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu dalam proses kerjanya, membantu dalam penanganannya, serta mengarahkan supaya rencana kerja lebih matang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009
Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Rafsanzani, Hasyemi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.086 KB)

Abstract

Abstract: Partnership Institute for Village Empowerment (LPMD) with the Headman on Village Development Planning. This research was conducted on the basis of aspiration has not been optimally on the process of development planning. That aspiration can fit well then it takes a village Community Empowerment (LPMD) that serves as a container for the community in the development process as well as the role of the village chief as the leader of the Government in the construction of villages and construction of the village community. Focus this research is how partnership between empowerment organization villagers ( LPMD) with the village chief in planning through musrenbang mechanism. The research concluded that in implementation of development planning village needed partnership either between empowerment organization villagers ( LPMD ) with the village chief having regard priority society the agreed the planned can be done according to need society. Keywords: Partnership, Planning Village Development Abstrak: Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan pembangunan. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka  dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat serta adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme musrenbang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dengan memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Kemitraan, Perencanaan Pembangunan Desa
Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang Anandita, Asteryna
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.566 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Environmental Infrastructure Development as a Form of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo  Malang. Population growth in Indonesia, especially in Java have a very significant improvement but it is not balanced by adequate environmental infrastructure. Saw a very high population growth, Malang City Government to create a programme that aims to improve the environment, enchance citizen enpowerment, residential communities, and foster a sense of responsibility as well as improving public participation by forming Community Empowerment Program . the purpose of this research is to know the prpcess of the construction of environmental infrastructure, know the results that have been achieved from the construction of environmental infrastructure, as well as knowing the factors supporting and restricting the execution of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo . This research uses descriptive qualitative research metodhs. In conclusion, of the overall program that was implemented in the neighborhood of Dinoyo look indicates success. Residents are excited to participate in development and they want a sustainable development for the future years. Keywords: Development, Environmental Infrastructure, Community Empowerment Abstrak: Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo  Kota Malang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tidak diimbangi dengan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Melihat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut, pemerintah Kota Malang membuat suatu program yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan perumahan warga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk Program Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pembangunan sarana prasarana lingkungan, mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, dari keseluruhan program yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo  tersebut terlihat menunjukan keberhasilan. Warga sangat antusias untuk turut serta dalam pembangunan dan mereka menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan untuk tahun-tahun kedepannya. Kata Kunci: Pembangunan,  Sarana-Prasarana Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat

Page 7 of 268 | Total Record : 2675

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue