cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 89   90   91   92   93 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari (Studi pada Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Purwaningtyas, Irene Astryd
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.671 KB)

Abstract

  Abstract: The Implementation of Local Regulation No.16/2012 about Service and Utilization of Blimbingsari Airport Facility in Banyuwangi Regency (Study at Blimbingsari Airport, Rogojampi District, Banyuwangi Regency). Banyuwangi Regency has the potential to develop strategic tourism. That is what underlies the development Blimbingsari Airport to attract tourists to visit Banyuwangi. Development Blimbingsari Airport authority is divided into two, namely the authority of the air side of the Directorate General of Civil Udara.dan on government-owned land side Banyuwangi. Explanation of the division of authority which is managed by the Government Banyuwangi Regional Government issued Decree No. 16 of 2012 on Services and Facilities Utilization Blimbingsari Airport Banyuwangi are implemented on the model of implementation belongs to George Edward III in order to be effective policy implementation such as: communication (communication), resources ( availability of support resources), disposition or attitudes (the willingness and commitment to implement policy), bureaucratic (bureaucratic structure). Keywords: implementation, Local Regulation, Service Airport   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi di Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata strategis untuk dikembangkan. Hal itulah yang mendasari adanya pembangunan Bandar Udara Blimbingsari untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari kewenangannya dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan sisi udara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pada sisi darat milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan pembagian kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikeluarkanlah Peraturan Daerah tersebut yang diimplementasikan dari model implementasi milik George Edward III agar implementasi kebijakan menjadi efektif diantaranya yaitu: communication (komunikasi), resources (ketersediaan sumber daya pendukung), disposition or attitudes (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), bureaucratic (struktur birokrasi). Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pelayanan Bandar Udara
Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada BPPT Kabupaten Sidoarjo) Oktavia, Betari Danu
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Online Permit Package Service as The Effort to Improve Public Service Quality (Study of BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPP in Sidoarjo Regency create an innovation service in the field of licensing that is Online Permit Package Service. An excess of this service compared to previous service is simple procedure, the requirements that simple, the speed of service and cost saving. There are factors supporting innovation in the development of innovation is that leadership, the culture of innovation, the quality of employees, the team work and partnership, the performance of innovation, as well as a network of innovation. There is little the obstacles in the implementation that is the attitude in the face of the risk and change, as well as aspects of administrative. But seen from the quality of the service provided by the presence of this innovation shown the result is a good enough. Evidenced by an absence of an increase in Community Satisfaction Index (IKM) after innovations Online Permit Package Service. Keywords: service innovation, service quality, online permit package service Abstrak: Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara pelayanan perizinan menciptakan sebuah inovasi yaitu Pelayanan Paket Perizinan Online. Kelebihan layanan ini dibandingkan layanan sebelumnya yaitu prosedur yang sederhana, persyaratan yang sederhana, kecepatan pelayanan dan biaya yang hemat. Dalam pengembangan inovasi terdapat faktor pendukung yaitu kepemimpinan inovasi, budaya inovasi, kualitas pegawai, tim kerja dan kemitraan, kinerja inovasi, serta jaringan inovasi. Ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sikap dalam menghadai resiko dan perubahan, serta aspek administratif. Namun dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan dengan adanya inovasi ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah adanya inovasi pelayanan paket perizinan online. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online. Kata kunci: inovasi pelayanan, kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online
Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) Yusikaningtyas, Fika Valensia
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of Community-Based to Structuring The Slum Village Area (Studies on Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Jatimulyo Village, Kauman District, Tulungagung Regency). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) is essentially a form of continued improvement of Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) and the implementation activities are focused on the handling of dense the poor, slums, and settlement area. Based on the guidelines of PLPBK, Jatimulyo as a rural villages in the program beneficiaries to carry it out, that is the effort of structuring the slum village area with engage the role of the community which through by public facilities and infrastructure development and then socio-economic development. The result of this research are the efforts of structuring the slum village area in the Jatimulyo Village is already run well with the active role and participation of society, so that the implementation of the PLPBK program is implemented by all relevant parties can be realized thoroughly and achieved according to destination. However, as long as these efforts do, of course there are also the supporting factors and the inhibiting factors.   Keywords: the structuring of the slum village area, community-based development, the PLPBK program.   Abstrak: Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan program dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), di mana fokus kegiatan pelaksanaannya pada penanganan kawasan permukiman miskin, kumuh, dan padat. Dengan berdasar, pada pedoman PLPBK, Desa Jatimulyo sebagai desa/kelurahan penerima program dalam melaksanakannya, yaitu dengan upaya penataan kawasan kumuh desa yang mengikutsertakan peran masyarakat melalui pembangunan sarana-prasarana publik dan upaya pembangunan sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan kumuh desa berbasis masyarakat di Desa Jatimulyo sudah dijalankan secara baik dengan peran aktif dan partisipasi masyarakat, sehingga program PLPBK yang dilaksanakan oleh semua pihak terkait pun dapat diwujudkan secara seksama dan dicapai sesuai tujuan. Akan tetapi, selama upaya-upaya ini dilakukan tentu terdapat pula adanya faktor pendukung dan faktor penghambatnya.   Kata kunci: penataan kawasan kumuh desa, pembangunan berbasis masyarakat, program PLPBK
Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (Studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri) Mahadewi, Cindy Setya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Strategy of Prisoners to Produce Skilled Labor (Study About Education and Training Entrepreneurship Sector at Correctional Institution Class IIA Kediri). The development of prisoners become a requirement by Correctional Institution Class IIA Kediri. Development prisoners is done by giving education and training especially entrepreneurship sector, so the prisoners have skill when they will be free, and be a qualified skilled labor. This strategy include the implementation strategy is the embodiment of the various policies that have been established. In the development programs needs support from budget, human resource, technology, and institution so that development programs performing well. Constraints in process of development are the condition of penitentiary that is not balance with the numbers of prisoners that overload from the capacity of Correctional Institution Class II A Kediri, many backgrounds of prisoners that requirement the staff to balance their self in giving education and training. Innovative strategies need to be prioritized in the development of prisoners through education and training programs are not optimal. Keywords: development strategy, prisoners, skilled labor. Abstrak: Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri). Pengembangan warga binaan pemasyarakatan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Strategi pengembangan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang kewirausahaan, sehingga warga binaan pemasyarakatan memiliki bekal keterampilan saat bebas dan menjadi tenaga kerja terampil yang berkualitas. Strategi ini termasuk implementasi strategi yang merupakan perwujudan dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan ini membutuhkan dukungan dari segi anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan instansi supaya program yang diselenggarakan LAPAS Kelas IIA Kediri terlaksana dengan baik. Kendala dalam proses pengembangan diantaranya kondisi LAPAS yang tidak berimbang dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas di LAPAS Kelas IIA Kediri, berbagai latar belakang narapidana mengharuskan petugas untuk menyelaraskan dirinya dalam pemberian pendidikan dan pelatihan. Strategi yang lebih inovatif perlu diutamakan dalam mengembangkan warga binaan melalui pemberian program pendidikan dan pelatihan yang dirasa masih kurang optimal.   Kata kunci: strategi pengembangan, warga binaan pemasyarakatan, tenaga kerja terampil.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar) Purnamasari, Disty
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of village-owned enterprises (BUMDes) In Improving Welfare Village Society (Case Study Minggirsari Village, District Kanigoro, Blitar). In achieving prosperity among the villagers is not easy, the mindset of the villagers are still traditionally made, improving the welfare of the rural level is running slow, because the central government tried to help villagers with the form in which the institution may overshadow the economic activities of the community. On the other hand the implementation of these activities instituted government can not escape the role of the village which gave a boost to the board in order to be professional in providing services to its citizens. Of these activities has been increased economic bagia villagers and village also helped by the management of the institution, so that villagers get the distribution of the results of operations that helps in increasing the revenue village. BUMDes role in the implementation of these two roles implemented into the role of facilitator and catalyst. From deploy this role, many residents have been assisted in business development and others. On the other hand, other activities carried out BUMDes to help people to improve their welfare is by allocating 15% to social assistance activities. The activities of the business unit implemented in partnership with the system for a yield of 70% for residents and 30% for BUMDes. In addition, some business units stand also helped the residents, especially farmers. Keywords:  Role, BUMDes, and Welfare   Abstrak: Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa  yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagia warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua peran yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan social. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.   Kata kunci: Peran BUMDes, dan Kesejahteraan
Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Fisik (Infrastruktur) Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo) Mar'ah, Shinta Nailul
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Development in the Field of Physical (infrastructure) Based Rural Community Participation (Studies at Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Badegan). In this present in the era of the widest possible autonomy as it is today can be a motivation that physical development, especially in the field should be carried out by the government together with the people. As was the case in the implementation of physical development in the field by promoting community participation at Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Badegan. Implementation of development in the physical plane in the village has been held since the first Kapuran and considered running quite well and smoothly. There are two (2) kinds of participation were donated by the Desa Kapuran community in development in the physical plane, the tangible material (money, cigarettes, food and beverages) and non-material (energy that is usually done with mutual cooperation). Development in the field of physical (infrastructure) is run at the village level and at village level. Judging from the facts that occurred in the Desa Kapuran turned out in practice in the areas of physical development is still hampered by constraints that exist, given that the actual physical consciousness to participate particularly in the village is quite high.   Keywords: Village Program, Physical Development, Community Participation   Abstrak:Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Fisik (infrastruktur) Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pada era otonomi yang seluas-luasnya seperti sekarang ini pembangunan khususnya di bidang fisik hendaknya dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di bidang fisik dengan mengedepankan partisipasi masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pembangunan di bidang fisik di Desa Kapuran sudah dilangsungkan sejak dahulu dan dianggap berjalan dengan cukup baik dan lancar. Terdapat 2 (dua) macam partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat Desa Kapuran dalam pembangunan di bidang fisik, yakni berwujud materil (uang, rokok, makanan dan minuman) dan non materi (tenaga yang biasanya dilakukan dengan gotong royong). Pembangunan di bidang fisik (infrastruktur) dijalankan pada tingkat dusun dan pada tingkat desa. Dilihat dari fakta yang terjadi di Desa Kapuran ternyata dalam pelaksanaannya pembangunan di bidang fisik masih saja terganjal oleh kendala-kendala yang ada, mengingat bahwa sebenarnya kesadaran berpartisipasi khususnya dibidang fisik desa cukup tinggi.   Kata kunci: Program Pembangunan, Pembangunan Fisik, Partisipasi Masyarakat
Hubungan Antar Aktor Dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Internasional (Studi Pada Program Peace Corps di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang) Devi, Okki Kurnita Rokhmala
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Relation Between Actors in The Cooperation of The Government of East Java Province and International Agencies (Study of Peace Corps Program at Education Field at SMK Negeri 1 Kudu Jombang Regency). Globalization era is witnessing the cooperation with other individuals or foreign institutions. Biro Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur attempts to settle for the cooperation with International Agencies in Peace Corps Program at Education Field. The location of the program is SMK Negeri 1 Kudu, Kabupaten Jombang. The program is executed on June 2014 using sound governance concept which underscores the role of international actors in the implementation of Peace Corps Program. The program is realized well due to the partnership relation between the actors. The cooperation between Pemerintah Provinsi Jawa Timur and International Agencies in Peace Corps Program at Education Filed at SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang is manifested through English teaching provided by United States volunteers to the students and the immediate communities. It is expected that the presence of Peace Corps Program will increase the competing ability of students and local communities, mainly at SMK Negeri 1 Kudu, in dealing with MEA.   Keywords : Relation Between Actors, Sound Governance, Peace Corps Abstrak: Hubungan Antar Aktor dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Internasional (Studi pada Program Peace Corps dalam Bidang Pendidikan di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang). Di era globalisasi, kerjasama dengan pihak lain dalam maupun luar negeri merupakan jembatan adanya pertukaran berbagai bidang teknologi yang baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Biro Administrasi Kerjasama pun menunaikan kerjasama dengan Lembaga Internasional pada program Peace Corps dalam bidang pengajaran. Salah satu kerjasama itu di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang. Rancangan mengenai asas serta usaha yang dijalankan mulai bulan Juni 2014 itu, mengenakan konsep sound governance yang membubuhkan peran aktor internasional di dalam kegiatannya. Rancangan mengenai asas serta usaha itu bisa berjalan karena adanya hubungan partnership antar aktornya. Kerjasama yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  dengan Lembaga Internasional dalam program Peace Corps dalam bidang pendidikan di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang adalah melalui pengajaran bahasa inggris yang diberikan oleh relawan Amerika Serikat kepada pelajar dan masyarakat sekitar. Dengan adanya program tersebut diharapkan para pelajar dan masyarakat daerah terutama di SMK Negeri 1 Kudu dapat bersaing dan menghadapi MEA.   Kata kunci: Hubungan Antar Aktor, Sound Governance, Peace Corps
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Wicaksono, Abi Ridho
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Society of Participation in Independent Village Development (Study at Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) In essence, society of participation is interpreted by consciously in receiving the benefits of the process. So that the society of participation gives the desired result of society development. The community engagement process can build a winning independent village. One of independent village superior which is Desa Sumberpasir in PDM-BKP (Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan) year of 2011. Society of participation in  Desa Sumberpasir still in the stage of degrees pseudo / quasi participation (degree of tokenism). Nevertheless in the achievement of an independent rural development in the Desa Sumberpasir already good. That is because in addition to the participation of communities, the role of village government and village institutions has stimulated people to get involved in the development process by implementing the empowerment model to fit each community potential.   Keywords: Society of Participation, Village Development, Independent Village Abstrak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dimaknai dengan secara sadar dalam menerima manfaat proses yang dilakukan. Sehingga partisipasi masyarakat memberikan hasil pembangunan yang dikehendaki masyarakat. Proses keterlibatan masyarakat tersebut dapat membangun desa mandiri yang unggul. Salah satu desa mandiri yang unggul adalah Desa Sumberpasir yang telah masuk dalam PDM-BKP (Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan) pada tahun 2011. Partisipasi masyarakat di Desa Sumberpasir masih berada dalam tahap derajat semu/partisipasi semu (degree of tokenism). Meskipun begitu dalam ketercapaian pembangunan desa mandiri di Desa Sumberpasir sudah baik. Hal tersebut dikarenakan selain partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa dan lembaga desa sudah merangsang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dengan cara menerapkan model pemberdayaan sesuai masing-masing potensi masyarakat.   Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Desa Mandiri 
Internalisasi Green Lifestyle dalam Mewujudkan Ecologically Sustainable Development (Studi Pada Hilo Green Community Malang) Kumalasari, Vanni
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Internalization Green Lifestyle to Support Realization of Ecologically Sustainable Development (Study in Hilo Green Community Malang). Nowadays, there are many problems of city or even country in development, one of popular problems is environtment. Green lifestyle is a applicable solution for a better environment.The involvement of the society in this context is very important to support the realization of Ecologically Sustainable Development. To achieve that, the existence of one of the environmental community is very influential. Hilo Green Community Malang is one of environmental community, where they internalize society to change their bad habit or lifestyle to become greener with green lifestyle. the internalization of green lifestyle conducted by HGC Malang through green actions in supporting of the realization of Ecologically Sustainable Development is still not cover all participants to be involved in all stages of internalization, in which only members of the HGC Malang were involved. This is due to the absence of ongoing activity with the same participants. The impact of this internalization, certainly from members HGC Malang increased awareness through environmental issues increased and also some lifestyle changes become green lifestyle. Keywords : internalization, green lifestyle, green community, ecologically sustainable development Abstrak: Internalisasi Green Lifestyle Dalam Mewujudkan Ecologically Sustainable Development (Studi Pada Hilo Green Community) Saat ini, ada banyak masalah dari kota atau bahkan negara dalam pembangunan, salah satu masalah yang populer adalah environtment. Gaya hidup hijau merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk permasalahan lingkungan. Keterlibatan yang lebih baik dari masyarakat dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung realisasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai itu, keberadaan salah satu komunitas lingkungan sangat berpengaruh. Hilo Green Community Malang adalah salah satu komunitas  lingkungan, di mana mereka menginternalisasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk mereka atau gaya hidup untuk menjadi lebih hijau dengan gaya hidup hijau. Internalisasi gaya hidup hijau yang dilakukan oleh HGC Malang melalui aksi-aksi hijau dalam mendukung terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan masih belum mencakup semua peserta untuk terlibat dalam semua tahap internalisasi, di mana hanya anggota HGC Malang terlibat. Hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan yang berkelanjutan dengan peserta kegiatan yang sama. Dampak dari internalisasi ini, tentu dari anggota HGC Malang sendiri munculnya kesadaran melalui isu-isu lingkungan yang meningkat dan juga beberapa perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup hijau. Kata kunci: internalisasi, gaya hidup hijau, komunitas hijau, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah, Bag. Administrasi Pemerintaan, Subbag. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo) Talitha, Septy Amelia Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.081 KB)

Abstract

Abstract: Determination And Confirmation of the village boundary in Kabupaten Sidoarjo through on Permendagri No. 27 of 2006. Village boundary is important to determination and confirmation legal village area. This effort is important to avoid conflict cause by legal village boundary. The Goverment of Kabupaten Sidoarjo has sought in carrying out the determination and confirmation of the village boundary through on Permendagri No. 27 of 2006. The research focuses on the problem to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo through Permendagri No. 27 of 2006, and to know the factor to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo. The result of the determination and confirmation of village boundary has been done through Permendagri No. 27 of 2006. and make Kabupaten Sidoarjo became to one of Kabupaten Refrence in Indonesia.  The human resources and budget availability are factor supporting in the determination and affirmation of village boundary. Inhibiting factors in the determination and affirmation of village boundary are differences of perception, about determination and affirmation of village boundary and lack completeness inauthentic evidence. Keywords: Determination and confirmation of village boundary, boundary setting, boundary confirm, conflict Abstrak: Penetapan dan Penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo bersadarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006. Batas desa penting untuk penetapan dan penegasan area desa yang resmi serta usaha untuk mencegah terjadinya konflik batas desa. Konflik batas desa di Kabupaten Sidoarjo membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyelesaikan konflik berdasarkan berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006, dan mengetahui faktor-faktor penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa sudah dilaksanakan sesuai berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten acuan di Indonesia. Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Perbedaan presepsi dan kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas serta kurangnya kelengkapan bukti autentik tentang batas desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa.   Kata kunci: penetapan dan penegasan batas desa, penetapan batas, penegasan batas, konflik.  

Page 91 of 268 | Total Record : 2676

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue