cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 87   88   89   90   91 
Efektivitas Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Pengembangan Wisata Buatan di Kota Batu) Pranata, Jaya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness Coordination of Regional Development Planning Agency (Bappeda) with the Department of Tourism and Culture (Disparbud) (Study of Artificial tourism development in Batu City). To become an independent regional local governments do the construction through the development potential of the region one of which is tourism, as was done by the local government Batu Because this area has tourism potential is good enough and needs to be developed among them is artificial tourism. Many parties involved are related to tourism development of artificial Bappeda with Disparbud where both institutions have a very important function both in the planning, implementation and evaluation of programs. Both of these agencies are required to always coordinate so that the development can proceed smoothly and optimally. In this research focus of the problem is taken is associated with Disparbud Bappeda effective coordination in the development of artificial tourism in City of Batu. Research results show that inter-agency coordination is already well underway but the implementation is ineffective. This is due to several obstacles that occur as the busyness of each agency different, less precise in the delegation of employees to attend the coordination meeting, the disbursement of funds that are still sometimes delayed so that the schedule coordination is also delayed in implementation and the lack of human resources in the field of tourism. Keywords: Effectiveness , Coordination, Development of Tourism Abstrak: Efektivitas Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DisParBud) (Studi Pengembangan pariwisata Buatan di Kota Batu). Untuk menjadi daerah yang mandiri pemerintah daerah melakukan pembangunan  melalui pengembangan potensi daerah salah satunya adalah pariwisata, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu Karena daerah ini mempunyai potensi wisata yang cukup baik dan perlu dikembangkan salah satunya adalah wisata buatan. Banyak pihak yang terlibat terkait pengembangan pariwisata buatan yaitu Bappeda dengan DisParBud dimana kedua instansi memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program. Kedua Instansi ini diharuskan untuk selalu berkoordinasi agar pengembangannya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang diambil adalah terkait efektivitas koordinasi Bappeda dengan DisParBud dalam pengembangan wisata buatan di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi  antar instansi ini sudah berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi seperti kesibukan masing-masing instansi yang berbeda, kurang tepat dalam pendelegasian pegawai untuk mengikuti rapat koordinasi, pencairan dana yang masih terkadang molor sehingga jadwal koordinasi juga molor dalam pelaksanaannya dan kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisata.   Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Pengembangan Pariwisata.
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Manik-manik Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang) Negara, Diana Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Creative Industry Based on Local Economic to Increase Community Income (Studies in Beads Craft Creative Industry Development in Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang). The background of the study of the Development of Creative Industry Based on Local Economic to Increase Community Income is the effort to develop the beads craft creative industry to increase beads craftr's income. The assessment needs to be done to understand the issues in the development process of beads creative industry which is also refers to the Instruksi Presiden  No. 6 of 2009 concerning the development of the creative economy. Through this development, the creative industry is expected to be improved to fit in the global challenge trade, especially on the beads craft product. This development refers to the principle of local economic development which turn the local resources into one of the most important aspects of a development based on the local economy. Keywords: development, local economy, revenue Abstrak: Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat(StudiPada PengembanganIndustri Kreatif Kerajinan Manik-manik Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat pada Industri Kerajinan manik-manik dilatar belakangi pada  upaya dan usaha pengembangan industri kreatif manik-manik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pengrajin manik-manik. Pengembangan perlu dilakukan pengkajian untuk menangkap masalah masalah di dalam proses pengembangan industri kreatif manik-manik yang juga mengacu pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Melalui pengembangan ini diharapkan sebuah perubahan dalam menjawab tantangan global perdagangan yang khususnya pada produk manik. Pengembangan ini mengacu pada prinsip pembangunan ekonomi lokal yang sumber daya lokal menjadi salah satu aspek terpenting dalam sebuah pengembangan berbasis ekonomi lokal.   Kata kunci: pengembangan, ekonomi lokal, pendapatan 
Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang Putra, Dedy Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Indonesian Librarian Code of Ethics in Regional Public Library and Archives Malang. Librarian as a profession has responsibility to conduct his/her profession tasks based on ethic standard such as shown in Indonesian Librarian Code of Ethics. Librarian in Regional Public Library and Archives Malang is a group of Indonesian librarian who has responsibility to conduct Indonesian Librarian Code of  Ethics. This study aimed to describe the implementation of librarian code of ethics in Regional Public  Library and Archives Malang and related aspects inside it; they are knowledge, understanding, and comprehension of librarian toward Indonesian librarian code  of ethics also infrastructure of public ethic in supporting the implementation. Result of this study shows that librarian have known, understood, and comprehended Indonesian librarian code of  ethics. The implementation of Indonesian Librarian Code of Ethics has not all implemented by the librarian. The constraints in implementing librarian code ethics are the less effort or action on the implementation conducted by librarian also the less active participation from regional IPI management. Therefore, to optimize the implementation of librarian code of ethics, there is needed active role from IPI especially in regional, and evaluation program for ethic in office environment also it is needed to conduct routinely to maximize the role of ethic infrastructure in supporting the implementation code of ethics.   Keywords: implementation, librarian, librarian code of ethics   Abstrak: Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Pustakawan sebagai seorang profesi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas profesinya berdasarkan pada standar etika, seperti yang tercermin dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Malang, dan aspek yang berkaitan didalamnya yaitu pengetahuan, pengertian, dan pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan Indonesia, serta infrastruktur etika publik dalam mendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan telah mengetahui, mengerti, dan memahami kode etik pustakawan Indonesia, akan tetapi belum sepenuhnya dijalankan oleh pustakawan. Kendala dalam implementasi kode etik pustakawan adalah kurangnya upaya atau tindakan implementasi dari pustakawan, serta kurangnya keaktifan dan kontrol dari pengurus IPI daerah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi kode etik pustakawan, perlu adanya peran aktif dari IPI khususnya tingkat daerah, dan program evaluasi etika di lingkungan kantor juga perlu dilaksanakan secara berkala, serta memaksimalkan peran infrastruktur etika dalam menunjang pelaksanaan kode etik.   Kata kunci: implementasi, pustakawan, kode etik pustakawan 
Peran Desain Interior Terhadap Kepuasan Pemustaka (studi pada perpustakaan SMK Negeri 4 Malang) Ariyanti, Novarikha
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.724 KB)

Abstract

Abstract: The Role of Interior Design Toward Users’s Satisfaction (Study on The Library of SMKN 4 Malang). The library need to increase their services by providing the needed books and creating attractive, interesting, comfortable, and supportive library building. To increase the function of school library, librarians of SMKN 4 Malang built library building by observing its interior design. This interior design includes 5 elements that really important related to users’s satisfaction, they are layout, color scheme, lighting, air circulation, and acoustic (sound system). Source of  data used comes from the questionnaires and total sample of 100 respondents.  The research result of those 5 indicators which has role toward users’s satisfaction show that t test indicators role of interior design toward users’s satisfaction is lighting, ventilation dan acoustic (sound system). F test shows that there is role of interior design toward users’s satisfaction is air circulation.   Keywords: interior design, users’s satisfaction Abstrak: Peran Desain Interior Terhadap Kepuasan Pemustaka (studi pada perpustakaan SMK Negeri 4 Malang). Kondisi fisik perpustakaan perlu untuk dipertimbangkan agar pemustaka dapat merasa nyaman, aman, dan produktif dalam bekerja. Untuk meningkatan fungsi perpustakaan sekolah, pengelola Perpustakan SMK Negeri 4 Malang membangun gedung perpustakaan dengan memperhatikan desain interiornya. Desain interior ini meliputi tata ruang, tata warna, pencahayaan, sirkulasi udara dan akustik (suara). Sumber data yang digunakan berasal dari penyebaran questioner dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian dari lima indikator yang memiliki peranan terhadap kepuasan pemustaka ini menunjukkan bahwa, dengan uji t diketahui indikator yang memiliki peran terhadap kepuasan pemustaka adalah pencahayaan, sirkulasi udara dan akustik. Uji F menunjukkan bahwa indikator desain interior secara bersama-sama berperan terhadap kepuasan pemustaka dan Indikator yang paling dominan pada kepuasan pemustaka adalah sirkulasi udara. Kata kunci: desain interior, kepuasan pemustaka
Manajemen Koleksi Umum dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka (Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang) Aprillusia, Rena Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: General Collection Management in the User’s Needs of Information Fulfillment(Study on Brawijaya University Library). This research was conducted because of there are many publications which are produced from over the years and the needs of information that varied for every user that changes according to the development of science and technology, encourages libraries to do a good collection management. This study aims to determine how the Library of Brawijaya University in executing collections management, especially for general collections and inhibiting factors and supporter factors for the implementation of the management and support of the general collection in the Library of the Brawijaya University.This research is qualitative type research and using descriptive approach. The result of this research shows that the implementation of general collection management at Library of Brawijaya University is based on the Quality Management System (ISO 9001: 2008). In the process of collection management includes the step of selection, procurement, and processing. While for the evaluation of the collection is never carried out. Inhibiting factors in the implementation of a general collection management at Library of Brawijaya University are fund, internal and external Human Resources, and low WIFI signal during business hours. While the supporting factors namely are appropriate and adequate facilities and infrastructure, as well as form of books proposal provided by the Library of Brawijaya University. Keywords: Management, General Collection, Information Needs Abstrak:ManajemenKoleksiUmumdalamPemenuhanKebutuhanInformasiPemustaka (StudipadaPerpustakaanUniversitasBrawijaya Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya terbitan yang dihasilkan dari tahun ke tahun dan beragamnya kebutuhan informasi setiap pemustaka yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong perpustakaan untuk melakukan manajemen koleksi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perpustakaan Universitas Brawijaya dalam melaksanakan manajemen koleksi, khususnya untuk koleksi umum dan apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu (Standar ISO 9001:2008). Dalam proses manajemen koleksi meliputi tahap seleksi, pengadaan, dan pengolahan. Sedangkan untuk evaluasi koleksi belum pernah dilakukan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya adalah dana, Sumber Daya Manusia (SDM) internal dan eksternal, dan rendahnya sinyal WIFI (lambat) pada saat jam-jam kerja. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain sarana dan prasarana yang layak dan memadai, serta adanya form usulan buku yang disediakan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kata Kunci:Manajemen, KoleksiUmum, Kebutuhan Informasi
Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dI Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso) Ahkam, Hafidzul
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Regulation Program Of Venders In The Urban Area (The Study Of Local Government Of Bondowoso District). The regulation program of venders in the urban aim to manage the presence of venders in the Bondowoso regency which use the public facilitates. Bondowoso government has 3 locations to implement the regulation program that are Bondowoso square, east of the central traditional market, and in the south of Senior high school 2 of  Bondowoso. The government of Bondowoso has started the management of the regulation since 2011 until 2014 through Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan and Satuan Polisi Pamong Praja in maintaining the safety and the orderly the urban area. The local government try to regulate the vendors by replace them at the strategic place to diciplined and organized the vendors,  in order they can not use the public facility. Beside that, the location is not far from the center of the crowd and can be reached by the society nearby the location. Keyword: The Government Programs, The Management Of The Street Vendors, Spatial Planning Abstrak: Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Program penataan PKL di perkotaan memiliki tujuan untuk mengelola keberadaan PKL di Kabupaten Bondowoso yang menggunakan fasilitas umum. Program penataan tersebut ada di 3 lokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Alun-alun Bondowoso, Timur Pasar Induk dan Selatan SMA 2 Bondowoso. Program penataan ini sudah dimulai tahun 2011 sampai 2014 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Disperindag dan dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata agar tidak menggunakan fasilitas umum, selain itu juga lokasi tersebut tidak jauh dari pusat keramaian dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Program penataan PKL di Kabupaten Bondowoso sudah baik, tetapi belum maksimal. dalam program penataan yang dilakukan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai. Kata Kunci : Program Pemerintah, Penataan Pedagang Kaki Lima, Tata Ruang
Asuransi Pertanian antara Harapan dan Realita (Tapak Tilas Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP di Kabupaten Nganjuk) Anifawati, Ifa
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Agricultural Insurance Between Hope and Reality (Flashback of Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP in Kabupaten Nganjuk). Agricultural sector become one of the important main sector in the national development. But nowdays, agricultural sector is faced with the threat of global climate change. Because of this problem, the government establishes UU No.19 tahun 2013 about protection and empowerment of farmers as the way to protect farmers’ business and the farmers. One of the government’s programs of this rule is the trial of Asuransi Usaha Tani Padi. One of the AUTP trial implementation areas is Nganjuk Regency. The result of this research shows that from the content of policy is there is not implementer rule yet makes the implementers face difficulties. But, with a good cooperation among the actors this program can run well. While from the implementation policy is there’s sudden program makes the output less maximal. So, for the next implementation, more systematic study is needed. Because the target group which is faced is the farmers who have many traditions and characteristics.   Keywords: Policy, Implementation, Farmers Protection, Pilot Project, AUTP   Abstrak: Asuransi Pertanian Antara Harapan dan Realita (Tapak Tilas Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP di Kabupaten Nganjuk). Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian negara. Namun, saat ini pertanian dihadapkan pada ancaman serius perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah membentuk UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai upaya melindungi usaha tani dan petani. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dari aturan ini adalah uji coba Asuransi Usaha Tani Padi. Salah satu daerah implementasi uji coba AUTP adalah Kabupaten Nganjuk. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi konten kebijakan yaitu belum adanya aturan pelaksana membuat para implementator cukup mengalami kesulitan. Namun dengan adanya kerjasama yang baik antar aktor kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari konteks implementasi kebijakan yaitu adanya pelaksanaan kegiatan yang mendadak menyebabkan perolehan output kurang maksimal. Sehingga untuk pelaksanaan kedepannya diperlukan kajian yang lebih sistematis. Hal ini dikarenakan kelompok sasaran yang dihadapi adalah petani yang memiliki budaya dan karakteristik yang beragam.   Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Perlindungan Petani, Uji Coba, AUTP
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup ) Rahmawati, Risty Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Marine dand Coastal Areas Management in the Perspective of Sustainable Development in Lamongan Regency (Case Study in  Dinas Perikanan dan Kelautan and Badan Lingkungan Hidup). In recent years, coastal areas in Kabupaten Lamongan has grown and developed quite rapidly, it’s caused by the development of various sectors that have an impact on environmental degradation of coastal and marine ecosystems. The tendency of such damage is caused by the development paradigms and practices not in accordance with the principles of sustainable development in the management of  coastal and marine areas in Lamongan Regency. It triggers the Kabupaten Lamongan governments to prepare  Strategic Plan Coastal Zone (RSWP) Lamongan that stipulated in Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010. The results shows that the implementation of management policies coastal and marine areas in Kabupaten Lamongan carried out with 4 program and 21 activity. If viewed from the perspective of sustainable development, marine and coastal areas management policy in Kabupaten Lamongan not appropriate the principle of sustainable development in social culture and economics aspects. Keywords: policy implementation, marine and coastal areas, sustainabledevelopment Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup). Beberapa tahun terakhir Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong yang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan, perkembangannya di berbagai sektor cukup pesat. Perkembangan seperti itu mengakibatkan lingkungan pesisir dan ekosistem laut rusak. Kerusakan terjadi dikarenakan paradigma dan praktek pembangunan di wilayah pesisir yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Diambil dari permasalahan itu dikeluarkanlah Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) oleh pemerintah Kabupaten Lamongan  yang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010 yang berisi arah kebijakan dan strategi-strategi pengelolaan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, dan laut di Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan 4 program dan 21 kegiatan dan dilibatkannya stakeholder antara lain pemerintah, masyarakat dan LSM. Menurut perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut belum memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Kata kunci: implementasi kebijakan, wilayah pesisir dan laut,  pembangunan berkelanjutan  
Implementasi Program Rumah Kasih Sayang Dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (Studi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Rakhmawati, Erlin
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Compassion House Program for The Empowerment the Disabled People (Study at Desa Krebet , Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Compassion House Program for the empowerment of the disabled people (ODK) is a program from Social Ministry which is aimed to improve the service and empowerment given to the people with social welfare problem, especially the disabled people in Ponorogo, in manner of integration and accomplishment. This program is implemented by Compassion Social Organization which must report to The Official of Social, Workforce and Transmigration of Ponorogo Regency. Compassion Social Organization is the Implementer Team of Compassion House Program which is also submissive to The Official of Social, Workforce and Transmigration of Ponorogo Regency. Research attempts to analyze how is the implementation of Compassion House Program for the empowerment of the disabled people and also to identify the factors supporting and constraining the implementation of Compassion House Program. Research method is qualitative. implementation of Compassion House Program is already good. However, there are also constraining factors such as limited accessibility, lack of funding, fluctuated emotion among the disabled people, and the difficulty of the disabled people to adapt with their environment. Keyword: implementation, Compassion House Program, empowerment, the disabled people Abstrak: Implementasi Program Rumah Kasih Sayang Dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (Studi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Program Rumah Kasih Sayang dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan merupakan sebuah program dari Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Orang Dengan Kecacatan yang ada di Ponorogo secara terpadu dan tuntas. Program ini berada dibawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi program Rumah Kasih Sayang serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Program Rumah Kasih Sayang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti aksesbilitas, sumber dana, suasana hati, dan adaptasi dengan lingkungan sekitar.   Kata kunci: implementasi, Program Rumah Kasih Sayang, pemberdayaan, orang dengan kecacatan.
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Desa Josari Kabupaten Ponorogo) Permataningtias, Septya Rinta Nadya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absract: The Coordination of Local Government and The Village Government in Local Economic Development (Studies in coordination conducted by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, and Pemerintah Desa Josari). SMEs has the future outlook for the revival of the Indonesian economy, one of them is porridge SMEs that developed in the Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. SMEs developed with the provision of training to informal industry in the rural area. The development of SMEs required a lot of involvement of the various parties concerned, so that required good coordination. The coordination carried out by the Local and Village Government in Local Economic Development porridge home industry. The coordination carried out horizontal and vertical coordination. The implementation of the coordination is done through coordination authority, forums, work guidelines, and conferences. In terms of coordination, there were some obstacles such as the communication problems among government agencies that have an impact to the coordination relationship. The report told us that there were good coordination, although still some obstacles in it. Therefore, the researchers recommend to the Government to improve the coordination relationships and provide booth to the SMEs in order to develop marketing production in Ponorogo.   Keywords: Coordination, Local Economic Development, Community Empowerment, Governmental Management, SMEs   Abstrak: Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Desa Josari). UMKM memiliki pandangan kedepan untuk kebangkitan perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM jenang yang berkembang di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam mengembangkan UMKM dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan kepada industri nonformal di pedesaan. Pengembangan UMKM diperlukan banyak keterlibatan berbagai pihak yang terkait sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik. Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal home industri jenang. Bentuk koordinasi dilakukan horizontal dan koordinasi vertikal. Serta dalam pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui koordinasi kewenangan, forum, pedoman kerja, dan konferensi. Dalam koordinasi terjadi beberapa kendala salah satunya masalah komunikasi yang terjadi antar instansi pemerintah yang berdampak pada hubungan koordinasi. Hasil koordinasi yang dilakukan sudah berjalan baik meskipun masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan hubungan koordinasi dan memberikan stan kepada para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan pemasaran produksi di Kabupaten Ponorogo. Kata kunci: Koordinasi, Pembangunan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Pemerintah, UMKM

Page 89 of 268 | Total Record : 2676

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue