cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Arjuna Subject : -
Articles 280 Documents
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z) Nabilah, Nyimas Nisrina
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.697 KB)

Abstract

PT Z as a profit-oriented organization has the main goal to earn profit optimally, but the higher profits will also cause the higher income tax to be paid. This led the company to make efforts to saving income tax expense to be paid. The type of this research is descriptive analytical with data collection technique using documentation. The research focus is Tax Planning through the three alternatives with four methods of calculating Income Tax Article 21 and the impact of Tax Planning implementation as an effort to saving Income Tax expense of PT Z. The result shows that the implementation of tax planning using Gross Up Method is most appropriate for PT Z. Application of Gross Up Method successfully proved in reducing Income Tax to Rp 1,621,953,267, - or able to saving Income Tax Expense of Rp 62,876,413, -. In addition, the implementation of Gross Up Method also resulted in the company's commercial profit after tax increased to Rp 4,966,510,162, - or an increase in profit of Rp 29,988,633, -. Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Tax Savings ABSTRAK PT Z sebagai organisasi yang berorientasi pada laba mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin, namun semakin besar laba yang diperoleh juga akan menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Fokus penelitian adalah perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan Gross Up Method merupakan yang paling tepat bagi PT Z. Penerapan Gross Up Method terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,- atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, penerapan Gross Up Method juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,- atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-. Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Penghematan Pajak
EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NILAI TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU) Satriani, Karunia Bayu Medita
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.793 KB)

Abstract

Field verification is performed to determine whather data submitted by the taxpayers is in conformity with the actual circumstances. This research is done there are many taxpayers the Regional Revenue Office of Batu City reported their value of the transaction is lower than the market value and taxable value of land and building tax. Implementation field verification already well underway and this field ought to be continued implementation, however response of taxpayers do not support the implementation of the field verification because do not want to pay too much tax. Obstacles encountered in the form of taxpayers do not want in the field verification, remote location of the object of taxation and compassion many taxpayers who filed an objection. Steps to be taken is to approach personalization, scheduling and distribution of field verification officer, and go to the location to tax several times. The alternative is created a regulation for implementation of field verification, cooperation with employee appraiser of property, as well as raising the taxable value of land and building tax annually so its value is not different from the market price. Key words : Field Verification, Tax on Acquisition of Land and Building, Revenue Department, Batu City ABSTRAK Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melaporkan nilai transaksinya lebih rendah dari nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak. Pelaksanaan verifikasi lapangan sudah berjalan dengan baik dan patut untuk diteruskan pelaksanaannya, namun respon dari wajib pajak kurang mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan dikarenakan tidak mau membayar pajak terlalu besar. Hambatan yang ditemui berupa wajib pajak tidak mau di verifikasi lapangan, terpencilnya lokasi objek pajak dan masih banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan pendekatan personalisasi, membuat jadwal dan pembagian petugas verifikasi lapangan, dan mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali. Alternaltifnya adalah membuat regulasi pelaksanaan verifikasi lapangan, bekerjasama dengan petugas penilai properti, serta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya supaya nilainya tidak jauh dengan harga pasar. Kata Kunci : Verifikasi Lapangan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu
PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN ASING) Noviastika F., Dwi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.933 KB)

Abstract

Transfer pricing happen on the company with high profit purpose  and using tax avoidance become the a to fulfil it. Ownership stucture is also affect management to transfer wealth the themeself or to majority stakeholder. The company that applying good corporate governance will not be able to make a profit manipulation. This study aimed to examine the effect of tax, tunneling incentive and good corporate governance on indication of transfer pricing. The sample used on this study is manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange for years 2012-2014 totaling 40 companies, and the sample is taken by purposive sampling method. The analysis technique used on this study is a binary logistic regression. The result of this study shows that tax and tunneling incentive have significantly effect on transfer pricing. Good corporate governance is not significant to transfer pricing. The determination coefficient is 0,195. This result show that 19,5% transfer pricing is affected by tax, tunneling incentive and good corporate governance. While the rest is explained by other variable that means many other variables in outside of tax, tunneling incentive and good corporate governance that can explain transfer pricing. Keywords: Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance, Tax ABSTRAK Transfer Pricing dapat muncul pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi dan penghindaran pajak sebagai salah satu caranya. Struktur kepemilikan juga mempengaruhi manajemen untuk mengalihkan kekayaan kepada mereka sendiri atau pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance cenderung tidak akan melakukan manipulasi laba. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak, tunneling incentive dan good corporate governance (GCG) terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 yang berjumlah 40 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Sementara good corporate governance tidak signifikan terhadap transfer pricing. Koefisien determinasi sebesar 0,195. Hasil ini menunjukkan bahwa 19,5% transfer pricing dipengaruhi oleh variabel pajak, tunneling incentive dan good corporate governance. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar dari pajak, tunneling incentive dan good corporate governance. Kata Kunci: Harga Transfer, Tunneling Incentive, Tata Kelola Yang Baik, Pajak
IMPLEMENTASI LAYANAN INOVASI SAMSAT KELILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung) Ardiani, Leli; Hidayat, Kadarisman; Sulasmiyati, Sri
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.488 KB)

Abstract

The rapid number of motor in Tulungagung demanding SAMSAT Call Center as public service providers always strive to provide quality service to taxpayers. One of the efforts is increasing in vehicle tax payment service through SAMSAT mobile service innovation. This research is descriptive research using a qualitative approach. The purpose of this study is to investigate application of SAMSAT mobile service innovation, supporting and obstacle factors of SAMSAT mobile service innovation, as well as the rate of growth in cash receipts of SAMSAT mobile service innovation. The results of this study indicates SAMSAT mobile service innovation has been in accordance with Decree of the Minister of Adminidtrative Reform No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 in General Guidelines for the Implementation of Public Service. Supporting factors consisting of socialization, cooperation with related units and service locations while the obstacle factors consist of the awareness of the taxpayers, facilities and infrastructure as well as the limited range of the service and the average growth rate of cash receipts 110,72%. Keywords : Public service, SAMSAT Mobile, Vehicle Tax ABSTRAK Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menuntut Kantor Bersama SAMSAT sebagai penyelenggara pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan inovasi SAMSAT Keliling. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan layanan inovasi SAMSAT Keliling, faktor pendukung dan penghambat layanan inovasi SAMSAT Keliling serta laju pertumbuhan penerimaan kas layanan inovasi SAMSAT Keliling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan layanan inovasi SAMSAT Keliling telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Faktor pendukung terdiri dari sosialisasi, kerjasama pihak terkait serta lokasi pelayanan sedangkan yang menjadi faktor penghambat terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta keterbatasan layanan selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110,72%.   Kata Kunci : Pelayanan Publik, SAMSAT Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor
STUDI PEMIKIRAN PENERAPAN TAX EARMARKING PADA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA MALANG Almaghfi, Lofie Bachtiar; Hidayat, Kadarisman; Mayowan, Yuniadi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.96 KB)

Abstract

This research is aimed to deliver a contribution to the application of tax earmarking in Malang City. Tax Earmarking is a regulation that requires the allocation of several tax revenues to be used in specific project or other public service as stated in Law No.29/2008 about Local tax and Local Retribution. The application of tax earmarking is designated to improve a service needed by community. Other benefit from tax earmarking application is the increased accountability of local government in allocating tax revenue to satisfy what has been needed by the community. The idea to imply the taxation against the Entitlement Duty of BPHTB is to maximizing tax earmarking application in Malang City. Based on the result of research, it is concluded that tax earmarking application to BPHTB is plausible in Malang City. A local regulation is needed to arrange tax earmarking in Malang City. It may be suggested that the local government of Malang City shall accommodate tax earmarking regulation into the budgeting system to improve the accountability of budget usage in Malang City. Keywords: Tax Earmarking, BPHTB, Budgeting System   ABSTRAK Tax Earmarking merupakan sebuah peraturan yang mewajibkan pengalokasian penerimaan beberapa jenis pajak untuk digunakan secara khusus proyek atau pelayanan publik lainnya yang tercantum dalam UU No 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan diterapkannya peraturan tax earmarking ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, manfaat lain yang bisa didapatkan dari penerapan tax earmarking ini adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan pajak sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian ide pemikiran untuk menambahkan jenis pajak BPHTB dimaksudkan untuk memaksimalkan penerapan tax earmarking di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan tax earmarking pada BPHTB sangat mungkin untuk dilakukan dan diterapkan di Kota Malang dan dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang tax earmarking di Kota Malang dan Pemerintah Daerah Kota Malang diharapkan dapat mengakomodir peraturan tax earmarking kedalam sistem penganggarannya agar meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kota Malang. Kata Kunci: Tax Earmarking, BPHTB, Sistem Anggaran  
PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal) Hantoyo, Shinung Sakti; Kertahadi, .; Handayani, Siti Ragil
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.694 KB)

Abstract

The implementation of self assessment tax system has not been able to change the taxpayer to perform activities independently and fair taxation. Tax planning is the first step in tax management. At this step to collect and research of tax laws in order to be selected types of tax saving do to the behavior of tax avoidance and tax evasion in the society is appearing. Tax avoidance belongs to every taxpayer’s right, however Taxpayers do not mean that tax evasion could escape from tax sanction. Sanctions burdensome and unfair to taxpayers who are trying to find a gap or even violate the law are expected to be obedient. This study uses explanatory research with quantitative approach. The population used is Taxpayer registered at the Tax Office Primary Tegal and the sample used 100 respondents with accidental sampling technique. The result of this study partially variable is not significant effect of tax avoidance and tax sanction variable is significant effect. Variable of tax avoidance and tax sanction simultaneously have a significant influence on the Taxpayer Compliance. The most dominant variable influencing variables Taxpayer Compliance is variable taxation sanctions. Keywords : Tax avoidance, tax sanction, and tax compliance ABSTRAK Penerapan sistem perpajakan secara self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan  teknik accidental sampling. Secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan adalah variabel Sanksi perpajakan. Kata kunci: Penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak
PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL BERDASARKAN AUDIT DEDUCTIBLE EXPENSES SEBAGAI UPAYA TAX PLANNING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (Studi PT XYZ di Jakarta) Wasismoyo I B., Sundaru; Mayowan, Yuniadi; Kardjo, Suhartini
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.741 KB)

Abstract

This research has some purposes to know the part of expenses that need to do some tax planning activities and to know some tax planning efforts that can do to the company with used analitical descriptive method through the method of data collection such as literature study  and documentation. Based on this research is known that tax planning effort in PT XYZ with do some adjusment of expenses in financial statement can be decrease an underpayment tax which must be borned by the company. Because total of fiscal expenses that borne by PT XYZ increase than fiscal expenses before tax planning activity. Based on Financial Statement of PT XYZ contain a part of some expenses that must be identified in order to make that expenses to be deductible. Tax planning activity that can be done by PT XYZ with switching a charity expenses to be others expenses and/or Welfare allowances and charging a deductible expenses maximally. Keywords : Tax Planning, Comercial Financial Statement, Fiscal Financial Statement ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen biaya yang perlu dilakukan tax planning serta mengetahui upaya tax planning yang dapat dilakukan perusahaan dengan jenis penelitian deskriptif Analitis melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya upaya tax planning PT XYZ dengan melakukan penyesuaian biaya pada laporan keuangan dapat menekan jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya ditanggung perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah biaya fiskal yang ditanggung PT XYZ meningkat dibandingkan biaya fiskal sebelum tax planning. Berdasarkan Laporan Keuangan PT XYZ terdapat komponen biaya yang harus diidentifikasi agar biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal. Upaya tax planning yang dapat dilakukan PT XYZ yaitu dengan mengalihkan biaya sumbangan menjadi biaya lain – lain dan/atau tunjangan kesejahteraan serta memaksimalkan pembebanan biaya deductible. Kata Kunci : Tax Planning, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal
REALISASI PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MADIUN (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun) Pramesti, Patria Titianhardi; Susilo, Heru; Saifi, Muhammad
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.017 KB)

Abstract

Taxes are one source of state revenue that is used to carry out the development to all the  Indonesians. Taxes levy on the citizens of Indonesia and become one of the obligations that can be imposed billing by the public together with the government. Therefore the role of the people of each region in the financing of regional development should grow by increasing public awareness about their obligation to pay taxes. This study aims to determine the contribution of restaurant tax, restaurant tax effectiveness, as well as the efforts made by Dinas Pendapatan Daerah to increased Restaurant Taxes. This research applies descriptive study with qualitative approach. The results show the average contribution of tax revenue to the local tax restaurant Madiun for five years at 7.57%, which means much less contribution. Through the analysis of effectiveness, Tax Restaurants are at an average of 123.88%, which indicates a very effective criteria. Dinas Pendapatan Daerah makes several attempts intensification and extension of tax the taxpayer, but these efforts have not been maximized.  Keywords: Restaurant Tax, Local Tax, Contribution, Effectiveness. Abstrak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat masing-masing daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran, efektivitas Pajak Restoran, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya, dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal. Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kontribusi, Effektivitas.
Analisis Pelaksanaan Pengembalian PPN untuk Turis Asing (Vat Refund) Pramana, Aditya Putra; Al Musadieq, Muhammad; Agusti, Rosalita Rachma
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.708 KB)

Abstract

Implementation of VAT Refund is closely related to Indonesian tourism, because according to Law No. 42 of 2009 Article 16E paragraph 1 and Regulation Directorate General of Taxation Number PER-28 / PJ / 2013 article 1, paragraph 1 stated that the target recipients of services VAT Refund This is the private holders of foreign passports and the majority of private holders of foreign passports are foreign tourists who come to Indonesia for a tour. The purpose of this study is 1) To know implementation of VAT Refund in Indonesia, especially in the area of ​​KPP Sidoarjo North, 2) To determine what factors are emerging during the implementation of the rules of VAT Refund is 3) To know the realization of VAT Refund spending. The type of research in this research is descriptive approach used in this study is a qualitative approach. The results showed that the increase in the number of transactions VAT Refund in Indonesia from April 1st 2010 until November 2013 is still low, it can be seen from the number of applications and the number of applications approved. Keywords: Refund of VAT to Foreign Tourists Abstrak Penerapan VAT Refund ini berkaitan erat dengan pariwisata Indonesia, karena menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 16E ayat 1 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa sasaran penerima layanan VAT Refund ini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan mayoritas orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah turis asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pelaksanaanVAT Refund di Indonesia khususnya di wilayah KPP Sidoarjo Utara 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang muncul selama pelaksanaan peraturan VAT Refund ini 3) Untuk mengetahui realisasi pengeluaranVAT Refund. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan jumlah transaksi VAT Refund di Indonesia dari 1 April 2010 sampai bulan November 2013 masih kecil, hal ini terlihat dari jumlah permohonan dan jumlah permohonan yang disetujui. Kata Kunci: Pengembalian PPN untuk Turis Asing
PENGARUH SURAT TEGURAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Fatmadika, Dina; Susilo, Heru; Agusti, Rosalita Rachma
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.402 KB)

Abstract

The research to explain determine of exhortation letter on the liquefaction of lease arrears with letter force as intervening variable of Tax Office North Malang. Research type is explanatory research with quantitative approach. The population used time series with saturated sampling method. Source of data is collected from the secondary data. Analysis used is descriptive analysis and inferential analysis. The variable exhortation letter significantly on variable letter force of  coefficients 0,353 beta and value of sig 0,006 (0,006<0,05). Variable exhortation letter against the liquefaction of lease arrears significantly 0,467 and value of sig 0,000 (0,000<0,05), variable letter force on the liquefaction of lease arrears also affected as much as 0,354 and value of sig 0,001 (0,001<0,05), and letter force as intervening variable also affected as much as 0,124. Inferential that exhortation letter influencing letter force and liquefaction of lease arrears, either through direct or also indirectly. Key Words: Exhortation Letter, Letter Force, Liquefaction of lease arrears ABSTRAK Penelitian digunakan menguji pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Malang Utara. Penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Populasi yang digunakan data runtutan waktu dengan metode sampling jenuh. Sumber data dari data sekunder. Terdapat analisis deskriptif dan analisis inferensial. Variabel surat teguran berpengaruh terhadap variabel surat paksa dibuktikan nilai koefisien beta 0,353 dan nilai sig (0,006<0,05). Variabel surat teguran terhadap variabel pencairan tunggakan pajak 0,467 dan sebesar (0,000<0,05), surat paksa terhadap variabel pencairan tunggakan pajak juga 0,354 dan nilai probabilitas (0,001<0,05), dan untuk surat paksa sebagai variabel intervening berpengaruh 0,124. Kesimpulannya bahwa surat teguran mempengaruhi surat paksa dan pencairan tunggakan pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak