cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 280 Documents
 24   25   26   27   28 
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA SURABAYA Pratiwi, Vicky Yuliandhani; Kumadji, Srikandi; Effendi, Idris
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.363 KB)

Abstract

Public servant earn a steady income based on the salary and allowances. Public servant’s income will become the subject of Income Tax Article 21, which is cut by the paymaster or treasurer. The system is known by the name of witholding tax system. The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability of the calculation and remittance Income Tax Article 21 carries out by Pomdam V/Brawijaya Surabaya with the Tax Act number 36 of 2008. This study uses a qualitative approach with descriptive research. The result, there’s miscalculation in terms of cost position, as a result the tax paid and reported to be larger than it should. Keywords: income tax, public servant, witholding ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama witholding tax system.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.   Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PNS, Witholding
TAX PLAN ANALYSIS BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERHUTANG PERUSAHAAN ROKOK AA BURING MALANG Adityaningsih, Evi Choirun Nisa’; Hidayat, Kadarisman; Effendi, Idris
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.686 KB)

Abstract

AA Buring Malang Cigarette Company is a private company in Malang City. AA Buring Malang Cigarette Company is an industrial factory that has an obligation to pay the factory’s and worker’s tax. As company that has the obligation, AA Buring Malang Cigarette Company not have tax planning. The purpose of this research is to determine the best method in calculating income tax based on article 21, in order to gain the most efficient amount of the company tax. This research is conducted because the tax planning is the one which influences to minimize the company indebted tax. Minimizing the tax amount is one of the ways to save the tax so that the company does not feel burdensome by tax done by the government. This research uses descriptive method wich describe the phenomena then processed apropriate this function. The result this research shows the gross up method is the best method to calculating income tax based on article 21 and given an efficient income tax for the company Keywords: Tax Planning, Income Tax Based on Article 21, Efficient Income Tax ABSTRAK Perusahaan Rokok AA Buring merupakan perusahaan perseorangan yang ada di kota Malang. Perusahaan tersebut bergerak dalam industri rokok yang memiliki kewjiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. Khusus untuk pajak penghasilan Pasal 21 perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan pajak terhutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode terbaik dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sehingga memperoleh jumlah pajak yang paling efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode gross up merupakan metode terbaik untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan menghasilkan pajak penghasilan tahunan yang paling efisien. Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Efisiensi Pajak Terhutang
KONTRIBUSI PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen) Yanda, Ridho Oktri; Topowijono, .; Ruhana, Ika
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.807 KB)

Abstract

The research is conducted on the basis extra effort is made KPP Pratama Kepanjen to be able create additional tax revenue. The effort one of which is realized through extensification activities in order to increase the number of taxpayers. Then an increase in the number of taxpayers who happen also affects to personal income tax revenue. Hence the need to determine the contribution of new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue. Research conducted is manifold qualitative research, and the research findings indicate that increasing number of registered personal taxpayers annually in Tax Service Office Pratama Kepanjen Tax Service Office Pratama Kepanjen. Through the new personal income tax revenue then its contribution can be measured. Contributions indicated of the new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue in the period of last four years (2012-2015) is is still relatively very less, with an average contribution of 7.50%. Keywords: New Personal Taxpayers, Extensification Activity, Personal Income Tax Revenue ABSTRAK Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen untuk dapat menciptakan tambahan penerimaan pajak. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah wajib pajak. Maka peningkatan jumlah wajib pajak yang terjadi juga akan mempengaruhi penerimaan PPh OP. Oleh karena itu perlunya mengetahui kontribusi dari penerimaan PPh OP Baru terhadap keseluruhan penerimaan PPh OP. Penelitian yang dilakukan yaitu berjenis kualitatif, dengan temuan penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah WP OP terdaftar setiap tahunnya di KPP Pratama Kepanjen. Melalui sumbangan yang diberikan oleh penerimaan dari WP OP Baru maka kontribusinya dapat diukur. Kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh OP Baru pada total penerimaan PPh OP dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015) masih tergolong sangat kurang, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,50%. Kata kunci: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Kegiatan Ekstensifikasi, Penerimaan  PPh OP.
PERANAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DARI PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN TUBAN Anggraeni, Ayu Wiji; Al Musadieq, Mochammad; Husaini, Achmad
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.011 KB)

Abstract

Tax revenue realization on non metallic and rocks minerals in Tuban always exceeded the set target, but the level achievement of the target still tend up and down. Limestone is a type of excavation that provides the greatest Attainment of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals. The success is certainly not free from internal factors and external factors which play a role in it. This study aimed to analyze the internal factors and external factors which play a role in achieving the tax revenue target for Non Metallic and rocks minerals from the mining of limestone in Tuban. This research uses descriptive qualitative research. The data was collected through interviews and documentation. One of the results of this study is the internal factors that play a role in achieving the revenue target of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals from the mining of limestone in Tuban, they are the targeting, the implemented policies, the voting system, the quality of service, the action in the collection, and the employee performance. While the external factors that play a role in achieving the target of tax revenue are the income tax compliance, and the taxpayers. Keywords: internal factors, external factors, attainment of target, Tax on Non Metallic and Rocks Minerals. ABSTRAK Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban selalu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian targetnya masih cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Batu kapur merupakan jenis galian yang memberikan penerimaan terbesar pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang berperan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban yaitu penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai. Faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak. Kata Kunci: faktor internal, faktor eksternal, pencapaian target, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang) Arif, Achmad; Susilo, Heru; Hidayat, R. Rustam
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.595 KB)

Abstract

Taxes for the state help to support the activities of the management of the country, where taxes are used to support the financing of key sectors for the country. For the people of tax can be interpreted as a contribution to the financing process throughout the country all the programs that have been set. Taxes are the main source of income of the state, public or taxpayer compliance and tax administration system that there had been a major supporter in affecting a large number of taxes received by the state.   The research objective to be achieved in this research is to determine the amount of influence that the variables in this case that the tax administration system, modernization of tax administration and the tax administration and the modernization of tax administration to compliance of individual taxpayers so that it can be determined variables that have an influence most of the efforts to improve the compliance of taxpayers. Based on the results of data analysis can be seen throughout the study variables significantly influence taxpayer compliance. Keywords: Knowledge Taxpayers About Tax Administration System is applied, the Tax Administration System Modernization and Compliance Mandatory Personal Tax.  
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara) Sa’diya, Maulida Alfi Lofiana; Handayani, Siti Ragil; Effendi, Idris
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.955 KB)

Abstract

The Government Regulation Number 46 Year 2013 (PP 46 2013) is the new tax policy intended for Taxpayers with gross circulation under 4.8 billion with tariff of 1% and is final. This research explained about the implementation of PP 46 2013 from the contribution of the Income Tax Article 4 (2), and the growth of the Taxpayer. This research located on Taxation Service Offices Pratama North Malang. The type of the research is a descriptive with qualitative methods. The results shows the implementation of PP 46 2013 run well. This can be seen through the awareness of tax payer that is balanced by increasing tax revenues. The contribution of the PP 46 2013 against Income Tax Article 4 paragraph (2) is still very weak, while the growth of tax payer the majority owed PP 46 2013 always increase, only the business sector healthcare and social activities and Administration, Defense and Social Security Taxpayers are still volatile. Taxation Service Offices North Malang need to improve control and potential excavation Taxpayers who fits the criteria of PP 46 2013 through persuasive efforts so that they can maximize potential excavation and monitoring compliance tax Keyword: PP 46 2013, Tax Income, contributions, Tax Policy.   ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pajak baru yang ditujukan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dengan tarif 1% dan bersifat final. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 dari kontribusi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), dan pertumbuhan Wajib Pajak tersebut. Penelitian ini berlokasi pada KPP Pratama Malang Utara. Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesadaran para pembayar pajak yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan pajak. Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masih sangat lemah, sementara pertumbuhan pembayar pajak mayoritas berhutang PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat.Hanya sektor usaha perawatan kesehatan dan kegiatan sosial dan Administrasi, pertahanan dan keamanan sosial pembayar pajak masih fluktuatif. KPP Malang Utara perlu meningkatkan kontrol dan penggalian potensi Wajib Pajak yang sesuaidengan kriteria PP 46 Tahun 2013 melalui upaya persuasif sehingga mereka dapat memaksimalkan pembinaan dalam penggalian potensi dan monitoring kepatuhan pajak.   Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, pendapatan pajak, sumbangan, Kebijakan pajak.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Kota Surabaya) Aditra, Al Hakim; Kertahadi, .; Handayani, Siti Ragil
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.706 KB)

Abstract

This research aims to find out the implementation of “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah” in Surabaya. A qualitative method is used to analyze the problem, involving observation, interview, and literature analysis. The main problem is to find the compatibility of the tax regulation with the tax-collecting principles. The result of this study acknowledges the compatibility in some principles, which are certainty, efficiency, and convenience of payment, but not in the equity principle. Therefore, instead of using revenue as an indicator measuring tax, this research suggests taking a net income as a basis of calculation. Keywords: Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013, Final Tax Income, Tax-Collecting Principles.   ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya. Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah kualitatif melibatkan teknik observasi, wawancaram dan studi pustaka. Problem utama yang ditekankan adalah kesesuaian antara implementasi regulasi tersebut dengan asas pengumpulan pajak. Temuan dalam riset ini menunjukkan, sejumlah asas terpenuhi, tetapi satu asas tampak tidak sesuai dengan implementasi beleid itu. Asas yang terpenuhi diantaranya, asas kepastian, efisiensi, dan ketepatan waktu. Namun, asas keadilan tidak kompatibel dengan pelaksanaan aturan tersebut. Dengan begitu, riset ini menyarankan agar penggunaan basis perhitungan pajak yang baru digunakan, daripada menggunakan omzet sebagai acuan, regulasi ini dapat mempertimbangkan penghasilan netto wajib pajak sebagai landasan perhitungan.   Kata Kunci: PP No.46/2013, Pajak Penghasilan Final, Asas Pungutan Pajak.  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SIDOARJO SELATAN) Ningrum, Yuni Mulya; Handayani, Siti Ragil; Mayowan, Yuniadi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.583 KB)

Abstract

The purpose of the study is to examine the existing implementation of income tax of the government tax office adapted to legislation already set by the government with the Number 46 Year 2013, which contains the income tax of small and medium businesses. This research method using descriptive qualitative techniques of data collection from interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of PP No. 46 Year 2013 impact on tax compliance, since the PP No. 46 of 2013 requires that the taxpayer keep making payments every month and reporting annually. Factors supporting the implementation of the implementation of PP 46 In 2013 the SME entrepreneurs, the social environment, the KPP. And technical factors in the form of regulations. While the inhibiting factors include the lack of understanding of the taxpayer against the PP 46 In 2013, the ignorance of the taxpayer in managing financial accounting, and Human Resources. Keywords : Implementation, PP 46 In 2013 , UMKM ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pelaksanaan Pajak Penghasilan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak yang disesuaikan dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang berisi Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dari pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 berdampak kepada kepatuhan pajak, karena hal itu tidak ada dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa Wajib Pajak terus melakukan pembayaran pajak setiap bulan dan melaporkan pajak setiap tahun. Faktor pendukung pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pengusaha UMKM, lingkungan sosial, dan KPP. Dan faktor teknis berupa peraturan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013, ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mengelola akuntansi keuangan, dan Sumber Daya Manusia. Kata Kunci : Implementasi, PP No. 46 Tahun 2013, UMKM
ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep) Trisnawati, Desi; Handayani, Siti Ragil; Alfandia, Nurlita Sukma
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.791 KB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya.   Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak Hotel ABSTRACT Local Regulations Sumenep Regency Number 1 Year 2012 on Regional Taxes piece of legislation which makes it easy for Taxpayer hotel, with tariff of 10% expected revenues can be increased and balanced. The purpose of this study was to determine how the tax collection procedure in Sumenep (Department of Revenue Finance and Asset Management) what resistance factors that cause tax hotel does not walk with good. This type of this research is descriptive. The focus of this research is the procedure of tax collection hotel in Sumenep regency. With the technique of data collection through interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of the procedure for tax collection hotel is still weak, and monitoring is still weak in terms of hotel tax collection. The practice of tax collection procedures did not go well one of the factors inhibiting the lack of awareness of the taxpayer, because that employees often perfome actions official assessment against the required taxs. (Department of Revenue Finance and Asset Management) needs to improve the supervision and discipline of the taxpayers who pay their taxes low. Taxpayers who often perform tax payment arrears employee should act decisively to revoke its operating license. Keyword: Procedure, tax collection, hotel taxes
ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN DI KOTA BLITAR (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar) Anitasari, Angelia Maylinda Wahyu; Topowijono, .; Husaini, Achmad
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.536 KB)

Abstract

This study has the objective to found out and describe implementation of entertainment tax collection system which is using self-assessment system, to found out supporting and inhibiting factors in implementation of self-assessment system in Kota Blitar. This study is a descriptive study. It is conducted in Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No. 64 Kota Blitar. Data source in this study would be primary data obtained from interview with employees of Dinas Pendapatan and also taxpayer for entertainment tax in Kota Blitar, while secondary data obtained from documents supporting primary data. Result of this study revealed that there were lots of entertainment taxpayer within Kota Blitar who did not understand and comprehend self-assessment system such as in calculating their own tax implemented by Dinas Pendapatan Kota Blitar, there were also lots of taxpayer who did not attach and rather to conceal their financial report in reporting their taxes. Tax knowledge awareness possessed by taxpayers related with this implementation is still low. Suggestion from this study would be to held continuous briefing and socialization for taxpayers concerning insight in taxation, better service for taxpayer is necessary so that awareness and compliance of taxpayers can be improved. There should be audit team so that tax income results and allocation was controlled in better way, thus decreasing tax avoidance and embezzlement as minimum as possible. Keywords: Implementation of self-assessment system, entertainment tax in Kota Blitar   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yang menggunakan self assessment system, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan self assessment system di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No 64 C Kota Blitar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara oleh Pegawai Dinas Pendapatan dan wajib pajak Hiburan Kota Blitar, sedangkan  data sekunder diperoleh dari dokumen yang dapat mendukung data primer. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak wajib pajak hiburan di Kota Blitar yang tidak memahami dan mengerti self assessment system seperti menghitung pajaknya sendiri dan mengisi SPTPD sendiri yang diterapkan Dinas Pendapatan Kota Blitar, selain itu masih banyak wajib pajak yang tidak menyertakan dan menyembunyikan laporan keuangan dalam melaporkan pajaknya. Kesadaran dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam penerapan ini masih rendah. Saran dari penelitian ini, yaitu penyuluhan dan sosialisasi harus dilaksanakan terus menerus bagi wajib pajak tentang pengetahuan di bidang pajak, Pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sangat diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat taerus ditingkatkat. Perlu ada tim audit agar hasil penerimaan pajak dan alokasi terkontrol dengan baik, sehingga adanya penghindaran dan penggelapan pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Kata Kunci : Penerapan self assessment system Pajak Hiburan di Kota Blitar

Page 26 of 28 | Total Record : 280

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2014 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015): April Vol 4, No 2 (2015): MARET Vol 4, No 1 (2015): MARET Vol 3, No 1 (2014): DESEMBER Vol 2, No 1 (2014): AGUSTUS Vol 1, No 1 (2014): Mei More Issue