cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "1994: HARIAN SUARA KARYA" : 9 Documents clear
KENDALA LIMA HARI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.803 KB)

Abstract

       Kebijakan lima hari kerja yang (sudah dan) segera akan dimulai di  berbagai kantor dan instansi pemerintah kiranya sudah merupakan keputusan politik (political de-cision) yang harus dijalani; dengan demikian respon atau tanggapan masyarakat rasanya tidak mungkin akan mengubah keputusan tersebut,  setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini. Tentunya hal ini bukan berarti tanggapan masyarakat tidak penting karena sebenarnya tanggapan masyarakat itu,  baik yang positif maupun yang kurang positif, tetaplah penting dan significant untuk membuat rambu-rambu sukses dalam melaksanakan keputusan politik tersebut.          Belajar pengalaman dari negara-negara maju yang lebih dulu melakukan sistem lima hari kerja, kita memang dapat melihat berbagai nilai positif yang didapatkannya; khususnya yang menyangkut  efisiensi serta produktivitas kerja. Di antara perusahaan ataupun pemakai tenaga kerja dengan pekerja pun terjadi simbiose mutualistik; semacam kerja sama yang saling menguntungkan.          Memang,  kesuksesan tersebut tak dapat dilepaskan dari dua aspek yang dominan;  yaitu aspek etos kerja dan sistem manajerial. Masyarakat di negara maju umumnya me-miliki etos kerja yang tinggi;  dengan lima hari kerja mereka terbiasa bekerja dari pagi sampai sore, terkadang sampai malam hari, secara efektif. Mereka telah memiliki "work habit" yang efisien. Di sisi yang lain sistem mana jerial di negara-negara maju umumnya dilaksanakan secara efektif pula; seorang manajer mengerti benar kapan harus mengefektifkan  waktu kerja dan kapan harus mengefektif-kan waktu rekreasi bagi pekerja atau karyawannya.
IHWAL PENGANGKATAN REKTOR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.488 KB)

Abstract

       Era keterbukaan yang telah berkembang akhir-akhir ini ternyata telah membawa berbagai dampak,  baik dampak positif maupun negatif.  Perguruan tinggi sebagai bagian dari institusi masyarakat kiranya tak luput dari dampak keterbukaan. Apabila ada sementara orang yang menyatakan bahwa  perguruan tinggi merupakan institusi penggerak a-wal (prime mover) keterbukaan, ternyata perguruan tinggi pun tidak sanggup membendung dampak dari semangat keterbukaan yang digerakkannya.          Buktinya?  Akhir-akhir ini dunia perguruan tinggi sering diributkan dengan kasus yang menyangkut pengang-katan pucuk pimpinan lembaganya.Akhir-akhir ini berbagai perguruan tinggi telah mencuat namanya disebabkan adanya "keributan" kampus di dalam kasus pengangkatan rektornya; katakanlah misalnya di  Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan Universitas Trisakti (Usakti) Jakar-ta untuk PTS serta Universitas Pattimura (Unpatti) untuk PTN. Didalam hal ini tidak hanya perguruan tinggi swasta yang nota bene diselenggarakan oleh masyarakat saja yang terkena dampak keterbukaan, akan tetapi perguruan tinggi negeri yang nota bene diselenggarakan pemerintah juga tak dapat berkelit dari dampak keterbukaan.          Apakah benar bahwa "keributan" dalam pengangkatan rektor tersebut  merupakan dampak semangat keterbukaan? Kiranya memang iya! Mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi yang makin transparan sebagai indikasi berkembang nya keterbukaan,  ternyata telah menimbulkan multiinter-pretasi bagi civitas akademika. Multiinterpretasi inilah yang menjadi salah satu potensi "keributan" kampus.
PROBLEMATIK TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.82 KB)

Abstract

       Orang Cina memiliki pepatah yang khas, "jamu yang manjur pahit rasanya". Pepatah ini bisa diaplikasi untuk melukiskan  betapa sulitnya membuat kemasan audio-visual bagi program-program pengajaran yang berisi dan mendidik (manjur) sekaligus tak menjemukan (pahit). Mengaudiovi-sualkan program yang berisi tidak mudah, membuat program yang tidak menjemukan  juga tidak gampang;  tetapi lebih tidak gampang lagi mengaudiovisualkan program pengajaran yang berisi sekaligus tidak menjemukan.          Kenyataannya problematika itulah yang sampai kini dihadapi oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI); yaitu membuat program-program pengajaran yang secara material berisi dan secara medional menarik pirsawan untuk mengi-kutinya. Ini tidak gampang! Sudah berulang kali TPI (via Pustekkom Depdikbud) memproduksi paket "Pendidikan Mate-matika" (misalnya),  tetapi berulang kali pula hasilnya tidak optimal.  Yang terjadi: "ilmu" Matematikanya cukup padat tetapi penyajiannya terkesan hambar sehingga pir-sawan menjadi enggan mengikutinya.  Artinya, benar bahwa paket Matematika ini sarat ilmu (manjur) akan tetapi ti-dak menarik ditonton atau diikuti (pahit).          Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pertelevisian yang mengemban misi utama pendidikan, termasuk di dalam-nya pengajaran, maka TPI mau tidak mau harus dapat menya jikan program-program pendidikan,  khususnya pengajaran, yang materinya memang padat berisi serta dari sisi media memang menarik minat pemirsanya (interestable).
SETELAH BENDERA WAJAR DIKDAS DIKIBARKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.606 KB)

Abstract

       Ada kritik baik bagi kita bangsa Indonesia, konon kita ini adalah orang yang dapat membangun  tetapi tidak dapat memelihara;  konon kita ini adalah orang yang suka mencanangkan tetapi tidak dapat menjalankan.  Lepas dari sejauh mana kebenarannya, yang jelas kritik ini akan sa-ngat bermanfaat kalau kita dapat memandangnya dari sisi yang positif;  setidak-tidaknya kritik ini dapat memberi motivasi untuk memelihara  barang yang sudah kita bangun atau menjalankan program yang sudah kita canangkan.          Implikasi positifnya sbb: kalau Presiden Soeharto atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu telah mencanangkan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar maka kewajiban bagi kita sekarang adalah bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk menjalankan program ter-sebut agar dapat diraih kesuksesan.          Ibarat dalam pertandingan lari maka bendera starttelah dikibarkan maka tantangan bagi kita bersama adalah bagaimana dapat menempuh jarak yang telah ditentukan de-ngan sukses. Adapun kriteria kesuksesan di sini tidaklah sekedar bisa mencapai garis finish, namun dapat mencapai garis finish secara tepat waktu.
MEMBANGUN KEBANGGAAN UNIVERSITAS TERBUKA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.751 KB)

Abstract

       Hari ini sepuluh tahun yang lalu, atau tepatnya pada 4 September 1984, telah lahir "bayi" mungil di bumi pertiwi ini yang selanjutnya dinamakan dengan Universitas Terbuka (UT).  Kelahiran "bayi" yang mungil ini memang sudah lama kita rindukan,  setidak-tidaknya sejak awal tahun 70-an pada saat UNESCO memberi rekomendasi akademik tentang kemungkinan dikembangkannya  sistem pendidikan "berjarak" (distance learning) atau banyak yang menyebutnya sebagai pendidikan jarak jauh untuk menjawab tantangan pendidikan di negara kita.          Dalam acara pembukaan UT waktu itu secara resmi  Presiden RI Soeharto menegaskan bahwa Universitas Terbuka merupakan jawaban yang tepat untuk meratakan kesempatan mendapatkan pelayanan pen-didikan tinggi dalam kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang terus.  Di samping itu beliau juga menyatakan bahwa UT juga merupakan jawaban tepat untuk memberi pelayanan pendidikan tinggi di tengah-tengah masyarakat kita yang berdomisili di negara kepulauan yang sangat luas.          Apa yang ditegaskan oleh Presiden RI Soeharto saat itu kiranya sangat tepat dan relevan mengingat salah satu tujuan utama didirikan-nya UT ialah meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi. Dengan meningkatnya daya tampung ini maka kebutuhan lulusan pendidikan tinggi untuk pembangunan bangsa dan negara dapat dipenuhi; setidak-tidaknya meningkat baik jumlah maupun mutunya. Seperti kita ketahui latar belakang didirikannya UT adalah ditemuinya kenyataan bahwa setiap tahun jumlah permintaan masyarakat untuk menjadi mahasiswa selalu lebih besar dari peningkatan daya tampung perguruan tinggi,  sekalipun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat (swasta) telah berusaha keras untuk meningkatkan daya tampung.
WAJIB BELAJAR DAN KURIKULUM 1994 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.213 KB)

Abstract

       Bila kita ikuti secara cermat perjalanan pendidikan selama tahun 1994 maka akan kita dapati dua momentum yang sangat penting dan memorial; masing-masing adalah momentum dicanangkannya program atau gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WBPD) serta momentum dimulainya aplikasi Kurikulum 1994 di sekolah-sekolah. Kedua momentum pendidikan ini terletak dalam kerangka yang sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.          Pencanangan wajib belajar dilakukan oleh Presiden RI Soeharto tanggal 2 Mei 1994; saat mana bangsa Indonesia secara bersama-sama memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas). Momentum ini sudah lama dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Indonesia karena wajib belajar diyakini dapat membawa bangsa kita kepada kemajuan yang didambakan.  Belajar dari negara-negara maju,  seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang,  yang mewajib-belajarkan rakyatnya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata kemajuan pun dapat dicapai. Juga belajar dari pengalaman kita sendiri dengan program Wajib Belajar Sekolah Dasar (WBSD) ternyata gairah pendidikan dan nuansa kemajuan mulai dapat kita rasakan.          Pada tahun yang sama pemerintah kita pun mengimplementasi program yang tidak kalah pentingnya;  yaitu mulai mengaplikasi kuri-kulum baru di sekolah-sekolah.  Kurikulum baru yang lazim disebut dengan Kurikulum 1944 ini mulai diaplikasi di SD, SLTP dan sekolah menengah baik SMU (umum) maupun SMK (kejuruan). Penyiapan dan penyusunan Kurikulum 1994 dengan seluruh perangkatnya (antara lain Buku Pedoman, GBPP, dsb) sebenarnya sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya;  tetapi "nampaknya" baru tahun 1994 dapat dilaksanakan operasionalisasinya.
HAM, UUD 1945 DAN TAMANSISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.22 KB)

Abstract

       Baru-baru ini, tepatnya tanggal 29-30 Maret 1994, untuk yang kedelapan kalinya Tamansiswa menyelenggarakan Sarasehan Kebudayaan Tamansiswa Ke-8.  Sarasehan ini di-buka oleh Menhankam Edi Sudradjat dan dihadiri oleh para budayawan, seniman, pendidik, rektor,  kalangan politik, birokrat, konsultan, ilmuwan, dan sebagainya.  Nama-nama beken seperti  Karkono Kamajaya,  Eros Djarot, Christine Hakim, Bagong Kussudiardjo, Megawati, Nico Daryanto, Abu Hartono, Rustandi, Suprapto, Mathori Abdul Jalil, Aisyah Amini,Boerhanoeddin Lubis, Marsetio Danuseputro, Marzuki Darusman, R. Haryoseputra (Suara Karya),dsb, secara per-orangan berkumpul untuk mengadakan sharing opinion, know ledge and experience.           Di samping dapat berdiskusi secara "lepas" maka peserta seminar  dapat mendengarkan arahan langsung dari  Pak Edi Sudrajat selaku Menhankam serta berdialog dengan  nara sumber yang pakar pada bidangnya,antara lain dengan Pak Mochtar Kusuma-Atmadja mantan Menlu yang menjadi pe-ngamat politik,  A. Hamid Attamimi pakar hukum, T. Mulya Lubis Ketua Yayasan Pusat Studi HAM, dan sebagainya.          Pada sarasehan kebudayaan kali ini Tamansiswa se-ngaja mengambil tema yang cukup fundamental dan aktual, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, hukum serta konstitusi ditinjau dari  wawasan kebangsaan Indonesia. Tema ini sengaja dikembangkan  mengingat akhir-akhir ini banyak orang berbicara mengenai HAM,  bahkan seolah-olah ada yang menganggap HAM sebagai "barang" baru yang hidup di Indonesia. Sedangkan pembicaraan HAM amat berkait de-ngan masalah demokrasi, hukum dan konstitusi.
MENGAKHIRI DUALISME PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.282 KB)

Abstract

       Barangkali ini kisah mengenai keberanian! Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, bersama para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI telah bersepakat untuk segera mengambil prakarsa guna menga-khiri dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar. Untuk keperluan ini diputuskan akan segera disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengganti, untuk menggantikan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang dipandang memang su-dah waktunya diganti, masing-masing adalah PP No.65/1951 dan PP No. 28/1990.          Dalam pertemuan antara Mendikbud dengan para ang-gota Komisi IX DPR RI memang tercetus ketersetujuan Pak Wardiman, selaku Mendikbud,  mengenai akan disiapkannya RPP Pengganti tersebut.  Ketersetujuan Mendikbud itu di-maksudkan  agar supaya nantinya siswa tidak dirugikan o-leh sistem.          Seperti kita ketahui sampai saat ini memang masih terjadi dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar, du-alisme ini terjadi pada Sekolah Dasar (SD). Di dalam hal ini pengelolaan SD ditangani oleh dua departemen sekali-gus,  masing-masing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk masalah-masalah yang bersifat akademis dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk masalah-masalah yang bersifat administratif dan kesaranaan.
MENCERMATI KEGAGALAN CBSA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.705 KB)

Abstract

       Dalam sebulan yang terakhir ini di Kota Pendidikan Yogyakarta setidak-tidaknya telah dilaksanakan dua kali seminar nasional untuk menkaji masalah pelaksanaan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah di negara kita,  dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.          Seminar yang pertama diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang berlangsung 23 November 1994 dengan mengambil tema "Sistem Belajar Peserta Didik Aktif";  sedangkan seminar kedua diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta yang berlangsung 7 Desember 1994 dengan mengambil tema "Refleksi Pendidikan di Indonesia". Sebagai pengamat pendidikan saya mendapat kesempatan berpresentasi pada seminar pertama, sedangkan senior saya Prof. Conny Semiawan men-dapat kesempatan untuk tampil pada seminar kedua.          Pelaksanaan CBSA di sekolah-sekolah kita mendapat porsi yang cukup untuk dibahas dalam dua seminar itu;  dan berbagai pandangan yang muncul ternyata mengarah pada indikator-indikator kekurang-berhasilan (baca: kegagalan) mengakomodasi konsep CBSA sampai pada tingkat operasional di lapangan.  Dari segenap peserta seminar tak satupun yang menyatakan konsep CBSA itu jelek,  akan tetapi juga tak satupun peserta seminar yang menyatakan keberhasilan pelaksanaan CBSA di tingkat operasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

1994 1994


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue