Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"1996: HARIAN YOGYA POS"
:
8 Documents
clear
KONDISI PTS DAN SISTEM AKREDITASINYA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.867 KB)
      Setelah usai dilaksanakannya tes tertulis Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada tanggal 18 dan 19 Juni 1996 yang lalu maka saat ini para kandidat mahasiswa baru PTN tengah menunggu hasil perjuangannya. Hasil UMPTN itu sendiri menurut rencana akan diumumkan kira-kira akhir Juli nanti.      Di saat-saat seperti sekarang ini para lulusan sekolah menengah pada umumnya dan peserta UMPTN pada khususnya mulai "berpaling" pada perguruan tinggi alternatif. Mereka mencari perguruan tinggi lain di luar PTN yang memberikan kemungkinan untuk merintis masa depannya melalui kelanjutan studi. Tujuannya; apabila nantinya tidak diterima alias ditolak masuk PTN karena gagal testing mereka telah menemukan perguruan tinggi alternatif. Maklumlah sampai se-karang ini PTN masih menjadi "university of choice" di negara kita; meskipun predikat ino makin lama terasa semakin mengendor.      Secara empirik kompetisi perebutan kursi PTN rellatif ketat; dan tahun ini meskipun jumlah peserta UMPTN cenderung menurun akan tetapi bukan berarti bahwa kompetisinya telah menjadi kendor. Saat ini satu kursi PTN rata-rata masih diperebutkan oleh enam atau tujuh kandidat;akibatnya lebih banyak peserta UMPTN yang gagal daripada yang berhasil masuk PTN. Mereka yang gagal lebih berkepentingan terhadap pemilihan perguruan tinggi alternatif.     Dalam mencari perguruan tinggi alternatif tersebut akhirnya PTS, Perguruan Tinggi Swasta, menjadi pilihan; meskipun banyak pula lulusan sekolah menengah yang semenjak semula sudah menjatuhkan pilihannya di PTS. Tentu saja PTS yang bonafide. Para kandidat mahasiswa ramai-ramai mencari informasi mengenai PTS. Kota-kota besar yang banyak mempunyai PTS seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Malang akhirnya menjadi pusat perhatian. De-mikian pula dengan beberapa kota besar di luar Pulau Jawa.
TENAGA KEPENDIDIKAN MENGHADAPI GLOBALISASI (2)
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.54 KB)
      Problematika kedua menyangkut masalah kualifikasi dan jabatan akademik. Secara umum kualifikasi akademik guru kita masih rendah dan masih jauh dari kualifikasi akademik yang ideal, meskipun harus disadari bahwa kualifikasi akademik bukanlah satu-satunya determinan kualitas.       Sesungguhnya untuk menjadi seorang guru, baik guru SD, SLTP maupun SMU dan SMK harus berkualifikasi akademik sarjana (S1); tetapi dalam realitanya banyak guru kita yang belum mencapai derajat yang dimaksud.Bukan saja para guru SD dan SLTP yang masih belum berkualifikasi akademik sarjana akan tetapi guru SMU dan SMK pun masih banyak yang belum sarjana.      Secara empirik kita dapat mengambil ilustrasi para guru di Pro-pinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya. Bersumber pada Data Pendidikan Tahun 1993 bisa dijelaskan sbb: dari sebanyak 4.208 guru SMU ternyata hanya 11 (0,26%) yang berkualifikasi S2, seba-nyak 1.723 (40,98%) yang berpendidikan S1 IKIP, hanya sebanyak 193 (4,59%) yang berpendidikan S1 nonIKIP, dan selebihnya berpendidikan di bawah S1. Ternyata kurang dari separoh guru SMU di DIY yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pengajar apabila kita ber-pedoman bahwa hanya yang berkualifikasi akademik S1 IKIP dan S2 saja yang berhak untuk menjadi guru SMA.      Untuk SLTP bisa dijelaskan sbb: dari sebanyak 8.414 guru SLTP di DIY ternyata hanya 30 (0,36%) yang berkualifikasi S2, hanya seba-nyak 515 (6,19%) yang berpendidikan S1 IKIP, hanya sebanyak 101 (1,21%) yang berpendidikan S1 nonIKIP, dan selebihnya berpendidik-an di bawah S1. Ternyata hanya kurang dari sepersepuluh guru SLTP di DIY yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pengajar apabila kita berpedoman bahwa hanya yang berkualifikasi akademik S1 IKIP dan S2 saja yang berhak untuk menjadi guru SLTP.
HARI LANJUT USIA DAN PROFIL LANSIA DIY
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.111 KB)
      Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki dan sekaligus merayakan hari untuk penduduk lanjut usia (lansia), yaitu Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Pada tanggal 29 Mei 1996 baru-baru ini ber-tempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, Presiden Soeharto berkenan mencanangkan HLUN yang bersamaan waktunya dengan pencanangan (kembali) Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.      Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada peristiwa sekitar lima tahun yang lalu ketika PBB menganjurkan kepada anggotanya untuk memperingati jasa-jasa para lansia melalui International Day for The Elderly atau hari lanjut usia internasional yang jatuh tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Ada bangsa-bangsa yang segera melaksana-kan anjuran PBB tersebut, meskipun ada pula yang tidak. Kalau kita termasuk yang tidak (intensif) memperingati hari lansia internasional barangkali tidak salah karena mulai tahun ini kita telah memiliki hari lansia sendiri, yaitu HLUN.     Penetapan tanggal 29 Mei sebagai HLUN diambil dari momentum politik yang sangat penting; yaitu bertepatan harinya (tanggal) dengan peristiwa ketika Dr. KRT Radjiman Widiodiningrat memimpin sidang Badan Persiapan untuk Panitia Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang secara historis sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Ketika itu ada seorang lansia yang masih sanggup berprestasi dalam momentum yang begitu pentingnya. Dari sidang yang dipimpin oleh Pak Radjiman ini muncul gagasan perlunya suatu dasar negara, falsafah bangsa dan ideologi negara "Pancasila".      Jadi jelas bahwa HLUN dimaksudkan agar bangsa ini senantiasa menghormati para lansia atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada negara, sekaligus mengingatkan kita bahwa para lansiapun sebenarnya masih sangat berguna. Terminologi developmentasinya adalah lansia merupakan potensi pembangunan, bukan beban pembangunan.
PERLUNYA PEMBENTUKAN BPS SWASTA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.523 KB)
Baru-baru ini Pemerintah RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono menetapkan tanggal 26 September sebagai Hari Statistik Nasional. Dipilihnya tanggal tersebut disebabkan secara historis pada tanggal 26 September 1960 terjadi peristiwa bersejarah dalam dunia perstatistikan di Indonesia; yaitu ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti dari Statistiek Ordonnantie 1934 yang merupakan produk kolonial. Sudah barang tentu produk kolonial ini tidak relevan lagi diaplikasi bagi masyarakat kita yang makin berkembang. Latar belakang dicanangkannya Hari Statistik Nasional antara lain agar masyarakat kita lebih "melek" statistik. Dengan terperingatinya hari statistik dimaksudkan untuk menggugah dan menumbuhkan sadar statistik bagi responden, penyelenggara dan konsumen data menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, akurat, dan terpercaya. Dicanangkannya Hari Statistik Nasional tersebut di atas kiranya tidak terlepas dari lembaga Biro Pusat Statistik (BPS). BPS sebagai lembaga pemerintah yang memperoleh tugas untuk menyelenggarakan aktivitas kestatistikan dari berbagai disiplin merasa terpanggil untuk memprakarsai dan mengusulkan adanya hari statistik tersebut. Adapun tema yang telah dipilih dalam memperingati hari statistik yang pertama tahun 1996 ini ialah 'Pemberdayaan Responden, Produsen dan Konsumen Data dalam Pembangunan'. Kiranya maksud yang terkandung dalam tema itu adalah agar supaya siapa pun yang terkait dalam pengumpulan dan pemakaian data (gathering and using) dapat memberikan kontribusi dan tanggungjawabnya masing-masing secara lebih profesional.
PESAN PENDIDIKAN DARI RADIO INDONESIA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.354 KB)
Bila saja perjalanan sejarah lima puluh satu tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 11 September 1945, bisa diputar ulang lagi maka hari ini kita akan menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat dalam dengan berdirinya sebuah radio kebangsaan rakyat Indonesia; Radio Republik Indonesia (RRI).RRI memang merupakan perwujudan dari radio rakyat, radio kebangsaan, radio perjuangan, dan entah apa lagi sebutannya. Ya ..., RRI berdiri tanggal 11 September 1945 hanya dua puluh lima hari setelah bangsa kita menyatakan kemerdekaannya. Apabila momentum proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu maka berdirinya RRI juga merupakan puncak perjuangan putra-putra bangsa di bidang keradioan; kalau pro-klamasi merupakan pintu gerbang kemerdekaan maka berdirinya RRI merupakan pintu depan informasi. Kiasan kalimat ini menggambarkan demikian pentingnya suatu bangsa memiliki pemancar radio rakyat, radio kebangsaan dan radio perjuangan. Memang, apabila kita runut secara historis berdirinya RRI yang mengawali berkembangnya radio Indonesia (RRI dan nonRRI) pada umumnya ternyata harus melalui berbagai tahapan perjuangan yang cukup melelahkan; bukan hanya perjuangan ideologis, akan tetapi juga perjuangan fisik. Perintisan berdirinya RRI memang sudah dimulai belasan tahun sebelumnya sejak pemerintah kolonial Belanda masih mencengkeramkan kuku-kukunya di bumi pertiwi ini. Dengan begitu sangat mudah dibayangkan bila masa perintisan RRI pun tidak luput dari perjuangan fisik; bagaimana putra-putra kita harus melindungi peralatan pemancar dari rampasan musuh, bagaimana mereka harus menyembunyikan alat-alat penting ketika ada "kunjungan" tentara kolonial, bagaimana mereka harus mempertahankan idealisme secara fisik, dsb.
MELIHAT PERKEMBANGAN PENDUDUK DIY
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.984 KB)
Menurut Sensus Penduduk Tahun 1990 (SP-1990) maka jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 2,91 juta jiwa, sedangkan menurut proyeksi jumlah penduduk DIY tahun ini sebesar 2,95 juta; angka ini mengalami kenaikan lebih dari 6 persen bila dibanding dengan kondisi tahun 1980 yang banyaknya 2,75 juta jiwa. Secara absolut pertambah-an penduduk DIY memang besar tetapi secara relatif adalah kecil bila dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk (LPP). Untuk periode tahun 1980-1990 LPP DIY per tahun sebesar 0,58 merupakan LPP yang paling rendah di Indonesia.Sebagai komparasi angka LPP secara nasional masih berada pada angka 2,0. Secara kasus per kasus bahkan terdapat dua dati-2 di DIY yang angka pertumbuhan penduduknya ternyata negatif, yaitu Kabupaten Gunung Kidul (-0,13) serta Kabupaten Kulon Progo (-0,22). Adapun salah satu penyebab negatifnya angka pertumbuhan penduduk ini ialah banyaknya penduduk pada kedua kabupaten tersebut yang bermigrasi secara tetap ke luar wilayahnya ("migrant-out permanent"). Persentase penduduk perkotaan dari waktu ke waktu juga selalu naik; kalau tahun 1971 hanya ada 16 persen penduduk yang bertempat tinggal di kota dan tahun 1990 angkanya meningkat menjadi 44 persen maka tahun 1996 ini diprediksi angkanya mencapai sekitar 60 persen. Dari sisi demografis Provinsi DIY dapat disebut sebagai provinsi yang berani "tampil beda" bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia pada umumnya. Setidak-tidaknya ada tiga indikator demografis yang telah menyebabkan DIY "tampil beda" dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain pada umumnya. Adapun indikator yang dimaksudkan adalah sbb: (1) Angka Kelahiran, (2) Angka Kematian, dan (3) Dinamika Penduduk Kelompok Usia.
TENTANG PERKEMBANGAN PTS DI YOGYAKARTA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.587 KB)
Setelah usai dilaksanakannya tes tertulis Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada tanggal 18 dan 19 Juni 1996 yang lalu maka saat ini para kandidat mahasiswa baru PTN tengah menunggu hasil perjuangannya. Hasil UMPTN itu sendiri menurut rencana akan diumumkan pada tanggal 27 Juli 1996 nanti. Di dalam saat-saat yang seperti sekarang ini para lulusan sekolah menengah pada umumnya dan peserta UMPTN pada khususnya mulai "berpaling" pada perguruan tinggi alternatif. Mereka mencari pergu-ruan tinggi lainnya di luar PTN yang memberikan kemungkinan untuk merintis masa depannya melalui kelanjutan studi. Tujuannya: apabila nantinya tidak diterima alias ditolak masuk PTN karena gagal testing mereka telah menemukan perguruan tinggi alternatif. Maklumlah sam-pai sekarang ini PTN masih menjadi 'university of choice' di negara kita; meskipun predikat ini makin lama terasa semakin mengendor. Secara empirik kompetisi perebutan kursi PTN relatif ketat; dan tahun ini meskipun jumlah peserta UMPTN cenderung menurun akan tetapi bukan berarti bahwa kompetisinya telah menjadi kendor. Saat ini satu kursi PTN rata-rata masih diperebutkan oleh enam atau tujuh kandidat;akibatnya lebih banyak peserta UMPTN yang gagal daripada yang berhasil masuk PTN. Mereka yang gagal lebih berkepentingan terhadap pemilihan perguruan tinggi alternatif di luar PTN. Dalam mencari perguruan alternatif tersebut akhirnya PTS, Per-guruan Tinggi Swasta, menjadi pilihan; meskipun banyak pula lulusan sekolah menengah yang sejak semula sudah menjatuhkan pilihannya di PTS. Tentunya PTS yang bonafide. Para kandidat mahasiswa ramai- ramai mencari informasi mengenai PTS. Kota-kota besar yang banyak mempunyai PTS menjadi pusat perhatian. Yogyakarta sebagai "Kota PTS" tidak luput dari perhatian. Oleh karenanya informasi mengenai dunia ke-PTS-an di Yogyakarta menjadi penting dikomunikasi.
TENAGA KEPENDIDIKAN MENGHADAPI GLOBALISASI (1)
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.881 KB)
Masalah tenaga kependidikan sudah sangat sering disinggung dan diperbincangkan masyarakat; bahkan dalam Konvensi Nasional Pendi-dikan Indonesia (Konaspi) Ketiga yang berlangsung di Ujung Pandang tanggal 4 s/d 7 Maret 1996 baru-baru ini maka tenaga kependidikan kembali menjadi sorotan para pakar dan praktisi pendidikan, beserta seluruh peserta forum tersebut. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka sesungguhnya terminologi tenaga kependidikan mengandung pengertian yang amat luas. Dalam undang-undang pendidikan ini terdapat 6 pasal yang terdiri dari 13 ayat dan 10 butir yang secara khusus memuat dan sekaligus mengatur perihal tenaga kependidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Pasal 27 secara eksplisit menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan (ayat 1). Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi tenaga pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan pustakawan, serta teknisi sumber belajar (ayat 2). Sementara itu masih dalam pasal yang sama disebutkan pula bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar; yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen (ayat 3). Untuk selanjutnya dalam tulisan ini pembicaraan tentang tenaga kependidikan difokuskan pada para guru di lingkup pendidikan dasar dan menengah, khususnya guru SD, SLTP, SMU dan SMK. Kiranya sudah sepantasnya para guru mendapat perhatian kita bersama karena sebenarnya kemajuan bangsa ini banyak bergantung pada guru kita.