Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"1997: HARIAN BALI POS"
:
8 Documents
clear
GAJI DAN RASIONALISASI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.843 KB)
      Isu yang paling aktual sesaat setelah disampaikannya keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (RAPBN) dalam beberapa tahun terakhir ini adalah soal kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Naik gaji atau tidak; inilah berita yang paling ditunggu oleh para PNS. Bahkan masyarakat non-PNS pun ikut berhasrat mendengarkan berita ini karena bagaimanapun secara empirik kenaikan gaji PNS berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat kita umumnya.      Rutinitas tahunan itu pun kini tengah berlangsung. Sesaat setelah Presiden Soeharto selesai menyampaikan naskah RAPBN di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu maka pembicaraan mengenai kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi PNS menjadi hangat. Bahkan saat ini sedang hangat-hangatnya pembicara-an mengenai kenaikan gaji PNS.      Kenaikan anggaran yang besarnya diatas 11 persen ternyata telah memacu para analis untuk menghitung-hitung berapa besarnya kenaik-an gaji PNS yang paling mungkin. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya RAPBN kita bernilai di atas 100 trilyun rupiah; atau tepatnya RAPBN 1997/1998 bernilai 101,1 trilyun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan di atas 11 persen kalau dibandingkan dengan APBN 1996/1997 senilai 90,6 trilyun rupiah yang sedang berjalan ini. Kenaikan inilah yang menimbulkan analisis dan spekulasi mengenai kemungkinan naiknya gaji bagi PNS.      Apalagi dalam pidatonya secara eksplisit Presiden Soeharto me-nyatakan bahwa setiap kali merencanakan pengeluaran negara untuk gaji pegawai maka dengan sendirinya dipertimbangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri kita. Dari kalimat ini sepertinya Presiden Soeharto memang sengaja membuka kemungkinan akan naiknya gaji PNS.
TENTANG TERBITAN JURNAL PENELITIAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.486 KB)
      Pada tanggal 6-7 November 1997 di Yogyakarta diselenggarakan ASEAN University Network (AUN) Workshop on Collaborative Research. Kegiatan yang dikoordinasi oleh Universitas Gadjah Mada ini diikuti oleh berbagai universitas anggota AUN; yaitu Universiti Brunai Darussalam (Brunai), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Indonesia Jakarta (Indonesia), Universiti Malaya Kua-la Lumpur dan Universiti Sains Malaysia Kuala Lumpur (Malaysia), University of Philippines Manila dan De La Salle University Manila (Philippina), National University of Singapure dan Nanyang Techno-logy University (Singapura), Chulanlongkorn University Bangkok dan Burapha University Bangkok (Thailand), serta Vietnam National Uni-versity Hanoi dan Universitas Ho Chi-min Hanoi (Vietnam).       Dalam temu ilmiah tersebut dibahas pentingnya kerja sama yang mutualistik antaruniversitas di bidang penelitian; kemudian mengem-bangkannya ke dalam program-program yang dapat ditindaklanjuti di tingkat operasional (follow-up action). Sementara itu isu di berbagai bidang, khususnya bidang sosial, pertanian dan lingkungan mendapat porsi pembahasan secara dominan.     Sesungguhnya AUN merupakan "kekuatan ilmiah" bangsa-bangsa ASEAN. Di dalam AUN bergabung para pakar dan cendekia dari uni-versitas-universitas terbaik dari negara-negara ASEAN; meski belum semua universitas bergabung didalamnya. Dengan demikian sangatlah wajar apabila dari lembaga ini muncul berbagai pemikiran (ide) dan juga kegiatan (action) untuk memajukan lembaga universitasnya sen-diri pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.      Ibarat kendaraan, AUN adalah mobil yang dirakit dari komponen yang terpilih kualitasnya. Dengan demikian diharapkan mobil AUN ini dapat melaju dengan cepat sambil membawa muatan yang dibebankan kepadanya.
MENGANALIS HASIL AKREDITASI BAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.234 KB)
Pola pemilihan perguruan tinggi (lanjutan) oleh masyarakat kita bukan tidak mungkin akan segera berubah dengan gugurnya anggapan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) senantiasa lebih baik dan lebih bermutu dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hasil penilai-an yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang telah diumumkan oleh Depdikbud membuktikan bahwa tidak seluruh program studi (progstu) di PTN sukses diakreditasi; dan sebaliknya tidak seluruh progstu di PTS gagal diakreditasi. Seperti telah diumumkan kepada masyarakat bahwa dalam sistem akreditasi yang baru sekarang ini hanya ada dua macam status akreditasi; masing-masing adalah Terakreditasi bagi progstu yang berhasil memenuhi kriteria mutu dan efisiensi serta Tidak Terakreditasi bagi progstu yang gagal memenuhi kriteria mutu dan efisiensi. Dalam tahap awal, tahun akademik 1996/1997, BAN diberi tugas melakukan penilaian terhadap 1.300-an progstu dari 120 perguruan tinggi, baik PTS maupun PTN. Dari jumlah ini ternyata sebagian besar dinyatakan berhasil dengan mengantongi status Terakreditasi. Keberhasilan mayoritas progstu ini kiranya wajar dikarenakan untuk tahap awal ini program studi yang diakreditasi adalah progstu yang sebelumnya dianggap bermutu; yaitu program-program studi di PTN dan program-program studi "Disamakan" di PTS. Meskipun demikian dari akreditasi angkatan pertama tersebut ter-nyata ada pula yang mengalami kegagalan; yaitu sejumlah 37 progstu yang selanjutnya diberi status Tidak Terakreditasi. Dari ke-37 progstu yang gagal ini ternyata tidak hanya berasal dari PTS saja akan tetapi separo diantaranya justru berasal dari PTN; bahkan sebagiannya dari PTN yang selama ini dianggap "bonafide" oleh masyarakat kita. Kini masyarakat pun mulai sadar bahwa ternyata lembaga PTN tidak selalu lebih unggul daripada PTS.
BELAJAR EFEKTIF DI PERGURUAN TINGGI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.539 KB)
Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) baru saja diumumkan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 1997 yang lalu, sebagaimana yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Memang, sejak awal penanggung-jawab pelaksanaan UMPTN ingin membuat semacam "memorial day" pada ujung bulan Juli; kalau hasil UMPTN 1993 diumumkan pada tanggal 31 Juli, hasil UMPTN 1994 diumumkan pada tanggal 30 Juli,hasil UMPTN 1995 diumumkan pada tanggal 29 Juli, dan UMPTN 1996 diumumkan 27 Juli, maka sesuai rencana UMPTN 1997 ini diumumkan tanggal 26 Juli. Tahun ini sebanyak 63.569 kandidat dinyatakan lulus; mereka ini berhasil memenangkan ketatnya kompetisi untuk menembus tebalnya dinding UMPTN. Bagaimana pun mereka pantas mendapat ungkapan "kesalutan" karena berhasil menyisihkan pesaing lainnya yang jumlah-nya mencapai 348.734 orang. Secara relatif jumlah peserta UMPTN tahun ini memang turun dari tahun lalu, tetapi secara mutlak masih menunjuk bilangan yang tidak sedikit. Dengan adanya kebijakan pemerintah c/q Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sementara tidak menambah PTN baru di dalam beberapa tahun terakhir ini, terkecuali menambah beberapa jurusan maupun program studi yang dianggap perlu, maka daya serap PTN boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Di dalam beberapa tahun terakhir ini daya serap PTN terhadap lulusan sekolah menengah berkisar pada angka 60.000 s/d 65.000 untuk setiap tahunnya; kalau pun jumlahnya keluar dari interval tersebut maka angka simpangan atau tingkat deviasinya tidaklah tinggi. Dalam beberapa tahun ini peserta UMPTN menunjukkan grafik menurun. Bila peserta UMPTN 1991 masih menunjuk angka 479.709 maka UMPTN 1997 ini tinggal 348.734 orang. Selama enam tahun terakhir terjadi penurunan lebih dari 27 persen.
TENTANG PENERTIBAN SMK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.703 KB)
Kalangan praktisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekarang ini banyak yang bersikap hati-hati, khawatir dan bahkan ada pula yang resah; pasalnya berkait dengan nasib sekolah yang dikelolanya. Seper-ti diketahui baru-baru ini telah dilakukan "penutupan" puluhan bahkan ratusan SMK yang dipandang tidak layak operasi dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan administratif sebagai lembaga pendidikan. Di DKI Jakarta saja ada puluhan SMK yang ditutup; belum lagi yang ada di wilayah-wilayah lain. Di DKI Jakarta ada beberapa puluhan SMK yang terpaksa ditutup dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan Depdikbud. Di luar itu juga terdapat puluhan SMK lainnya yang terpaksa ditutup karena tidak mampu menyediakan peralatan dan fasilitas praktik dengan kualitas standard minimal. Memang peralatan praktik relatif mahal sehingga bisa dimaklumi bila ada beberapa SMK yang menemui kesulitan di dalam sistem pengadaannya. Di Jawa Timur bahkan terdapat SMK yang sudah beroperasi lebih dari lima tahun dan sudah berkali-kali meluluskan siswa (via Ebtanas) akan tetapi juga terkena kebijakan "penutupan" dikarenakan adanya persyaratan administrasi sekolah yang belum terselesaikan. Padahal, kualitas sekolah tersebut relatif baik. Berbagai kasus tersebut memang sempat membuat para praktisi pendidikan tersentak, khususnya para pengelola SMK swasta, karena dari berbagai kasus yang muncul tidak satu pun SMK negeri yang ter-kena kebijakan "penutupan". Memang ada praktisi pendidikan yang pandai mengambil hikmah atas kasus tersebut; yaitu segera mengadakan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah untuk mengevaluasi diri sejauh mana lembaganya telah memenuhi persyaratan administrasi dan sejauh mana penyediaan peralatan praktiknya dapat mendukung kurikulum dan silabi.
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI MASYARAKAT PASIFIK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.383 KB)
Pada akhir bulan November 1996 yang lalu saya berkesempatan menghadiri dan sekaligus memberi presentasi pada kongres internasional pendidikan di Kowloon, Hong Kong yang diselenggarakan oleh badan pendidikan internasional, Pan-Pasific Association of Private Education (PAPE). PAPE adalah organisasi pendidikan yang anggo-tanya berasal dari negara-negara Pasifik dan sekitarnya. Setiap tahun PAPE menyelenggarakan kongres bertempat di negara-negara anggota secara bergiliran. Indonesia sendiri pernah mendapat dua kali giliran; masing-masing di Denpasar (1984) dan di Yogyakarta (1990). Di samping oleh PAPE saya diminta memberikan presentasi pen-didikan maka oleh Pimpinan Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) saya diminta memimpin delegasi Indonesia dalam forum tersebut. Su-dah tiga kali saya memimpin delegasi Indonesia dalam forum seperti itu; masing-masing di Jepang, New Zealand, dan Hong Kong. Semenjak ada pertemuan di Auckland, New Zealand, tahun 1995 yang lalu, para anggota PAPE sudah sepakat untuk mengembangkan konsepsi pendidikan keunggulan untuk masyarakat Pan-Pasifik (untuk selanjutnya disebut masyarakat Pasifik). Tanpa pendidikan keunggulan maka kita akan selalu dijajah secara kultural oleh sistem pendidikan Barat melalui kegiatan infiltrasi budayanya. Atas dasar inilah maka di dalam forum PAPE di Hong Kong saya menawarkan pendidikan budi pekerti untuk mengembangkan konsepsi pendidikan keunggulan yang telah kita rindukan tersebut. Kebetulan saya mendapat kesempatan pertama berpresentasi; dan ide pendidikan budi pekerti pun segera saya tawarkan. Idealnya pen-didikan budi pekerti harus dijadikan salah satu kriteria yang harus ter-penuhi dalam membangun manusia unggul."Science and technology, obedience to God's, and moral education becomes the essence of excellent people".
PENELITIAN DALAM RAPBN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.236 KB)
Seperti yang sebelumnya sudah diprediksi oleh banyak pengamat, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1997/1998 mengalami kenaikan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dengan angka prediksi yang berbeda-beda pada umumnya para pengamat ekonomi dan pembangunan kita bersikap optimistik akan kemungkinan naiknya nilai RAPBN 1997/ 1998 terhadap APBN 1996/1997 yang tengah berjalan sekarang ini. Perkiraan tersebut di atas ternyata terbukti. Di dalam menghantar keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu Presiden Soeharto telah menjelaskan bahwa RAPBN 1997/1998 sekarang ini bernilai 101,1 trilyun rupiah (atau tepatnya 101.086,7 milyar rupiah); yang berarti naik di atas 11 persen bila dibanding dengan APBN 1996/1997 yang nilainya berkisar pada angka 90,6 trilyun rupiah (tepatnya 90.616,4 milyar rupiah). Untuk pertama yang kalinya dalam sejarah, sebagaimana dikatakan Presiden Soeharto, RAPBN kita mencapai angka di atas 100 trilyun rupiah. Kenaikan anggaran yang demikian itu telah menjadi suatu tradisi positif dalam sistem perencanaan pembangunan kita. RAPBN 1996/ 1997 yang lalu juga mengalami kenaikan yang nilainya mencapai di atas 16 persen dibanding APBN tahun yang sebelumnya;sementara itu RAPBN 1995/1996 juga mengalami kenaikan nilai di atas 11 persen dibandingkan APBN tahun yang sebelumnya. Kalau kita cermati lagi RAPBN 1991/1992 nilai kenaikannya bahkan hampir mencapai 18 persen dibandingkan APBN pada tahun sebelumnya, 1990/1991.
DISIPLIN ANGGARAN PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.088 KB)
Seperti kita ketahui anggaran sektor pendidikan dalam formulasi RAPBN 1997/1998 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBN 1996/1997 yang sedang berjalan sekarang ini; yaitu dari 3,97 trilyun rupiah naik menjadi 4,67 trilyun rupiah. Sebagaimana biasanya maka anggaran sektor pendidikan ini harus didistribusi ke berbagai subsektor sekaligus; yaitu subsektor pendidikan umum, subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan, subsektor kebudayaan nasional dan keper-cayaan terhadap Tuhan YME, serta subsektor pemuda dan olah raga. Dari subsektor-subsektor pendidikan tersebut di atas selanjutnya masih harus didistribusi lagi ke berbagai alokasi; misalnya anggaran untuk subsektor pendidikan umum masih harus didistribusi ke alokasi pendidikan dasar, alokasi pendidikan menengah, dan alokasi pendidik-an tinggi. Yang cukup menarik kita cermati dalam pengalokasian anggaran subsektor pendidikan umum tahun ini adalah pada alokasi pendidikan dasar (dikdas) dan alokasi pendidikan tinggi (dikti). Anggaran dikdas yang biasanya memang relatif tinggi jumlahnya tahun ini tetap tinggi dan mengalami kenaikan. Tahun ini anggaran dikdas konon mencapai satu trilyun rupiah lebih setelah tahun ini mencapai 903,8 milyar rupi-ah. Anggaran ini terdiri dari dua sumber, yaitu anggaran rupiah murni dari RAPBN 1997/1998 sebesar 854,4 milyar rupiah dan bantuan luar negeri lebih dari 200 milyar rupiah. Anggaran dikti juga tidak kalah menariknya; meskipun jumlahnya tak lebih besar dari anggaran dikdas akan tetapi kenaikannya ternyata sangat significance, yaitu dari 603,3 milyar rupiah di tahun anggaran 1996/1997 menjadi 774,8 milyar rupiah untuk tahun anggaran 1997/ 1998 ini. Nilai kenaikan anggaran dikti ini di samping tinggi seperti anggaran dikdas juga tetap 'sangat berarti' bagi pembangunan pendidikan tinggi itu sendiri.