Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT"
:
14 Documents
clear
PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT LUAS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.623 KB)
       "Ganti menteri ganti beleid"; nampaknya kalimat yang cukup khas ini tetap berlaku dalam dunia pendidikan kita. Sudah berkali-kali kita memiliki menteri pendidikan, kalau dihitung sejak Republik ini diproklamasikan sudah lebih dari 30 kali terjadi pergantian men-teri pendidikan, dan dalam realitasnya sudah berkali-kali pula kita menerima kebijakan baru dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Apakah setiap ganti menteri pendidikan harus terjadi pergantian kebijakan? Tentu saja tidak; namun realitas yang sudah terjadi me-mang menjadi "expost facto" yang tidak terelakkan.        Realitasnya memang demikian; meski tidak selalu akan tetapi hampir setiap terjadi pergantian menteri pendidikan terjadi pula pergantian kebijakan. Dengan demikian kita tidak perlu heran kalau beberapa menteri memiliki "educational mark" masing-masing; contoh konkritnya Pak Nugroho Notosusanto dengan humanioranya, Pak Fuad Hassan dengan mutu dan relevansinya, Pak Wardiman Djojone-goro dengan Link and Match-nya, dan sebagainya.        Keadaan seperti itu tidaklah aneh dan tentu saja tidak salah karena setiap pimpinan lembaga memang berhak mengembangkan ke-bijakan yang diyakini tepat untuk mensukseskan tugasnya. Apabila dengan suatu kebijakan tertentu diyakini pendidikan nasional dapat lebih maju mengapa hal itu tidak ditempuh. Hal ini juga menunjukkan adanya kreativitas dan keberanian untuk meraih prestasi.        Memang, sisi negatifnya tentu ada kalau setiap ganti menteri terus berganti kebijakan. Apa itu? Keadaan ini mengesankan tidak adanya "grand design" untuk mengembangkan pendidikan nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.465 KB)
      Oleh pimpinan MPR-RI, minggu lalu saya diminta memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran di dalam pertemuan Panitya Ad Hoc II; adapun permasalahannya menyangkut etika kehidupan ber-bangsa. Meski bukan pertama kalinya saya memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran kepada MPR, utamanya kepada Panitya Ad Hoc II, tetap saja saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan seperti itu. Apalagi masalah yang dibahas menyangkut kehidupan di dalam berbangsa (dan bernegara). Di samping saya sendiri memang banyak pakar yang selama ini diakomodasi pemikiran dan gagasan-nya oleh anggota MPR kita.      Ada sisi positif terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan oleh MPR RI; dengan cara mengundang para nara sumber yang profesional di bidangnya serta mempunyai otorisasi di dalam disiplin ilmu yang ditekuninya maka sudah barang tentu para anggota MPR akan bertambah wawasannya. Dengan demikian produk atau doku-men politik yang dihasilkan akan lebih berbobot.      Secara sosiologis hal itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas. Bukan hanya mengandalkan 90 dari 700 anggota MPR yang terpilih duduk dalam Panitya Ad Hoc I dan II saja dalam menjalankan tugas-tugas penyiapan dokumen politik akan tetapi pernik-pernik pemikiran dan gagasan yang ada di masyarakat, utamanya para pakar, pun dapat terakomodasi. Secara psikologis hal itu juga "menenteramkan" hati para pakar dan pemikir kita karena mereka itu memperoleh saluran yang lebih banyak untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagas-an yang dimilikinya.
REFORMASI PENDIDIKAN REFORMASI GURU
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.461 KB)
     Bahwa keadaan bangsa Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan terpuruk kiranya tidak terbantahkan lagi. Kondisi ekonomi yang semakin runyam dengan salah satu indikator nilai rupiah yang semakin melemah sangat mudah dibaca. Kondisi politik yang semakin tidak menentu dengan salah satu indikator tidak akurnya di antara para elite politik sangat mudah diamati. Kondisi sosial yang semakin semrawut dengan salah satu indikatornya semakin tingginya tingkat kecurigaan antarwarga masyarakat semakin dirasakan. Kondisi kea-manan yang semakin rapuh dengan salah satu indikatornya semakin menipisnya rasa aman masyarakat mudah dipahami.        Keadaan seperti itu didukung dengan data kuantitatif yang dipublikasi oleh berbagai lembaga, baik dalam skala nasional mau-pun internasional. UNDP hanya menempatkan Indonesia dalam posisi ke-109 dari 174 negara dalam hal pembangunan manusia. WEF hanya memposisikan Indonesia di urutan ke-44 dari 53 negara dalam hal daya saing ekonomi. Sementara itu World Bank menempatkan posisi Indonesia di nomer "bontot" di antara negara-negara Asia tenggara dalam hal kemampuan membaca anak-anak.        Hal itu semua memberikan bukti empirik bahwa kita memang sedang berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan, itu semua bisa terjadi dikarenakan pelaksanaan pendidikan nasional kita masih jauh dari kata memuaskan. Memang kinerja pendidikan nasional kita sekarang benar-benar mengkhawatirkan sehingga sangat beralasan dengan adanya berbagai gagasan dan pemikiran untuk mengadakan reformasi pendidikan.
KOMITE REFORMASI PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.212 KB)
Satu langkah maju, pemerintah Indonesia membentuk Komite Reformasi Pendidikan (KRP). Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) melalui SK Nomor 016/P/2001 telah membentuk satu komite di bidang pendidikan, disebut dengan KRP. Komite ini mendapat tugas yang sangat spesifik, yaitu menyiapkan UU yang baru pada bidang pendidikan nasional. UU yang baru itu nantinya diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan jaman di era globalisasi dan semangat otonomi daerah yang sedang menjadi wacana di masyarakat. Dengan telah terbentuknya KRP yang memiliki tugas sangat spesifik tersebut tentu banyak di antara anggota masyarakat yang bertanya-tanya, bukankah selama ini kita sudah memiliki UU pendidikan? Apakah UU pendidikan yang sudah kita miliki akan dibuang begitu saja? Ataukah ada UU pendidikan baru yang akan "mendam-pingi" UU pendidikan yang masih berlaku sampai saat ini. Benar sekali bahwa kita telah memiliki UU pendidikan, yaitu UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila kita ingat, untuk bisa menerbitkan UU pendidikan ini dulu memer-lukan waktu yang tidak pendek dan benar-benar menguras enerji. Di samping bahan-bahan yang akan diundangkan sempat menjadi wacana publik maka mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat juga cukup panjang diikuti. Apakah UU pendidikan yang proses dan mekanisme pembuatannya memerlukan waktu lama dan masa berlakunya belum mencapai 15 tahun itu harus segera direvisi atau diganti sama sekali dengan UU pendidikan yang baru? Meski dengan berat hati rasanya tuntut-an kemajuan memang menghendaki demikian.
PETA PENDIDIKAN DAN PETA PERSEKOLAHAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.591 KB)
     Ketidaksiapan pemerintah kita baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghadapi otonomi pemerintahan bidang pendidikan makin nyata. Meskipun secara resmi era otonomi sudah dicanangkan semenjak awal tahun 2001 ini tetapi tanda-tanda untuk menjalankannya masih belum begitu nampak. Meskipun tahap diskusi sudah dilaksanakan di berbagai tempat dan kesempatan, akan tetapi dalam tahap operasional masih nun jauh di sana.        Memang, respon masyarakat terhadap berbagai masalah yang berkembang cukup "dahsyat", bahkan terkadang emosional. Dalam masalah pengangkatan guru misalnya; ketika Pak Yahya Muhaimin selaku menteri pendidikan mengusulkan agar seleksi dan pengangkatan guru PNS (pegawai negeri sipil) masih dilakukan oleh pusat maka banyak orang daerah yang menyatakan ketidaksetujuannya. Ada yang menyatakan bahwa usulan Pak Yahya tersebut sebagai antidesentralisasi, ada yang menyatakan hal itu tidak rasional, dan bahkan ada pula yang menyatakan usulan tersebut membuktikan ketidakmauan pemerintah pusat untuk melepas kewenangan.        Apa yang terjadi? Apakah pemerintah daerah sudah memper-siapkan diri untuk menseleksi dan mengangkat guru PNS di daerah masing-masing? Sama sekali tidak! Jangankan mempersiapkan diri untuk menyeleksi dan mengangkat, sedangkan kalau ditanyakan apa masih ada kekurangan guru secara konkrit saja belum semua daerah mampu menjawabnya.             Itu sekedar ilustrasi saja. Ilustrasi lain bisa menyangkut hal yang beraneka ragam; dari soal kurikulum, sarana pendidikan, fa-silitas belajar sampai dengan soal mutu.
SELAMAT DATANG KOMNAS PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.629 KB)
     Setelah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Komnas HAM, kini pemerintah melalui menteri pendidikan nasional membentuk Komisi Nasional Pendidikan atau Komnas Pendidikan. Dengan demikian di Indonesia sekarang ini setidak-tidaknya ada dua jenis Komnas, masing-masing adalah Komnas HAM dan Komnas Pendidikan.        Komnas HAM memang sudah lahir lebih dahulu. Lembaga ini telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh tentara maupun oleh penduduk sipil. Tentunya kita masih ingat, banyaknya oknum tentara dari kroco sampai para jenderal yang "diperkarakan" oleh Komnas HAM; di luar itu banyak pula penduduk sipil yang harus berhadapan dengan badan yang seringkali terkesan bertindak "miring" itu. Disisi yang lain Komnas Pendidikan belum mampu menunjukkan prestasi, terkecuali serang-kaian pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan dunia pendidikan kita, karena badan ini memang baru saja lahir.        Apabila kita runut ke belakang; lahirnya Komnas HAM tempo hari sedikit banyak memang dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang sedang dilanda kerusuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah lahirnya Komnas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh ba-nyaknya kasus pelanggaran pendidikan di Indonesia.       Pertanyaan tersebut di atas memang agak sulit dijawab secara eksakt; meskipun demikian yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa lahirnya Komnas Pendidikan itu ada di tengah-tengah situasi, kon-disi dan kinerja pendidikan nasional yang memprihatinkan.
MENGEMBANGKAN ILMU DASAR MEMAJUKAN TEKNOLOGI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.224 KB)
     Sekitar seperempat abad yang lalu, seorang futurolog Daniel Bell dalam bukunya "The Coming of Post Industrial Society" (1976) membuat klasifikasi masyarakat berdasar tingkat kemajuannya; yaitu dari masyarakat yang sama sekali belum maju sampai dengan masya-rakat yang amat maju. Secara jelas Bell mengklasifikasi masyarakat menjadi tiga kelompok; masing-masing ialah masyarakat pra industri (pre industrial society), masyarakat industri (industrial society), dan masyarakat pasca industri (post industrial society).        Beberapa cirikhas masyarakat praindustri adalah penguasaan teknologi yang lemah sehingga kehidupannya banyak bertumpu pada sektor tradisional; cirikhas masyarakat industri adalah dikuasainya teknologi untuk mendapatkan benefit bagi kehidupannya; sementara itu cirikhas masyarakat pasca industri adalah diciptakannya tekno-logi untuk membangun kehidupan diri dan lingkungannya.        Lebih lanjut Bell menyatakan, apabila kehidupan masyarakat praindustri lebih mengandalkan kepada tanah pertanian dan perkebunan, maka masyarakat industri lebih mengandalkan kepada per-usahaan dan mesin-mesin produksi; sementara itu masyarakat pasca industri lebih kepada jasa intelektual.        Apa yang dinyatakan oleh Bell tersebut menunjukkan kepada kita bahwa penguasaan teknologi bukan saja telah mengubah pola dan sistem kehidupan manusia secara individu; akan tetapi sanggup merombak pola dan sistem kehidupan manusia secara berkelompok, yang dalam hal ini adalah masyarakat dan bangsa. Penguasaan tek-nologi telah menjadi tantangan, bahkan tuntutan bagi setiap bangsa di dunia ini.
MADRASAH YANG TERMARGINALISASI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.116 KB)
       Berbagai keluhan menyangkut nasib madrasah di negara kita baru-baru ini bermunculan dalam suatu pergelaran seminar nasional tentang revitalisasi sumber daya masyarakat dalam upaya pengembangan madrasah. Seminar di Jakarta yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Society Empowerment (Insep) itu dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan; baik dari birokrasi, praktisi, pakar, maupun pengamat pendidikan. Adapun salah satu keluhan menyangkut rendahnya mutu madrasah itu sendiri. Salah satu pem-bicara di dalam seminar menyatakan bahwa rendahnya kualitas guru telah mengakibatkan rendahnya mutu lulusan madrasah.       Apakah semua madrasah di Indonesia sekarang ini lulusannya bermutu rendah? Tentu saja tidak! Banyak madrasah kita, dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang kualitas lulusannya cukup memadai.        Sekarang ini ada lulusan MI yang lebih "canggih" dibanding lulusan SD pada umumnya; ada pula lulusan MTs yang amat dipuji oleh masyarakat; bahkan ada pula beberapa lulusan MA yang kualitas lulusannya diakui oleh berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Meski demikian harus diakui pula bahwa hal yang demikian ini sifatnya kasuistik; artinya tidak dapat diberlakukan pada madrasah-madrasah pada umumnya.        Sebaliknya, di masyarakat kita bahkan tidak jarang berkem-bang berita kurang sedap tentang banyak (kebanyakan?) madrasah di negara kita; dari kondisi fisiknya yang kurang bersih, kualitas gurunya yang dipertanyakan, sampai dengan mutu pendidikan yang melekat pada lembaga madrasah itu sendiri.
AMBIGUITAS TERHADAP PERGURUAN TINGGI ASING
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.9 KB)
      Beberapa waktu yang lalu saya melakukan pertemuan dengan dua orang penting di Filipina; masing-masing adalah Bro. Rolando R. Dizon, FSC dan Sr. Luz Emmanuel Soriano, R.A. Dua orang ini pemikiran dan kegiatannya sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan di negara tersebut. Bro. Rolando di samping menjadi Presiden De La Salle University (DLSU), salah satu PTS terbesar di Filipina, beliau juga menjadi Pimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se Asia Tenggara. Sementara itu Sr. Luz di samping seba-gai Ketua Yayasan Assumption School di Rizal, salah satu sekolah swasta terbaik di Filipina, beliau juga menjadi Pimpinan Philippine Council for Peace and Global Education (PCPGE).     Di dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Manila itu saya mendapat informasi penting bahwa DLSU akan membuka "cabang" di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara. Pimpinan DLSU konon sudah tahu dan menyadari bahwa di Indonesia ada ketidakjelasan peratur-an mengenai kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA). Oleh sebab itu dalam mendirikan "cabang" di Indonesia telah dipersiapkan satu teknik dan strategi untuk mengisi celah-celah peraturan yang ada.      Terus terang saya cukup "surprise" demi mendengar infor-masi dan skenario yang disiapkan oleh teman-teman di DLSU untuk membuka PTA di Indonesia; apalagi ketika saya ditemukan langsung dengan orang-orang Indonesia yang akan menangani PTA tersebut, termasuk calon rektornya.      Seandainya DLSU benar-benar dapat mendirikan "cabang" di Indonesia dalam waktu dekat ini, tentu dengan status sebagai PTA, sudah barang pasti hal itu merupakan fenomena pendidikan (tinggi) di Indonesia yang cukup menarik untuk dikaji.
MENUJU PERGURUAN TINGGI INDONESIA BERKELAS DUNIA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.652 KB)
     Sekitar dua puluh tiga abad yang lalu, atau tepatnya dalam kurun waktu tahun 427-347 SM, bertempat di Athena, Plato mendi-rikan forum pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang yang pada saat itu disebut dengan academia. Forum yang dikelola Plato sampai akhir hayat inilah yang menjadi cikal-bakal keberadaan perguruan tinggi di dunia ini; dan Plato sendiri merupakan guru atau dosen pertama yang mengajar di perguruan tinggi.        Di dalam forum academia tersebut, peserta pertemuan diberi kebebasan untuk mengembangkan daya nalarnya melalui pendekatan "deductive-reasoning". Filsafat pendidikan Plato berangkat dari satu asumsi bahwa setiap orang memiliki karakter, kemampuan, dan kepentingan yang berbeda-beda; oleh karenanya pendidikan harus berupaya menemukan potensi alamiah setiap individu, dan kemudian mengembangkan potensi tersebut sehingga sanggup menjadi warga yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien.        Lembaga semacam academia, yang berkembang menjadi per-guruan tinggi, selanjutnya banyak didirikan di Timur Tengah dan Eropa.        Pada jamannya kota-kota Bagdad, Kairo dan Kordova pernah memiliki perguruan tinggi yang diakui kredibilitasnya. Sekarang lembaga perguruan tinggi sudah menyebar di seluruh dunia. Meski- pun sudah melewati masa sejarah sekitar dua puluh tiga abad tetapi tujuan utama pendirian perguruan tinggi tidak pernah berubah; yaitu meningkatkan kualitas manusia supaya dapat berperan secara konkrit dan kontributif di tengah-tengah masyarakat.Â