cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 136   137   138   139   140 
RIBA DALAM BERBAGAI AGAMA (5) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.423 KB)

Abstract

Maka, dengan alasan yang benar Tawney (1926) menggambarkan periode ini sebagai ?garis tinggi air pasang? serangan eklesiastikal terhadap riba. Juga pada saat inilah dimensi ekstra ditambahkan pada argumen-argumen Gereja terhadap riba di masa kebangkitan logika Aristoteles dan penggabungannya dengan hukum Romawi oleh St Thomas Aquinas (1225-74). Pengaruh ketiga terhadap pandangan Gereja atas riba berasal dari kalangan terpelajar abad pertengahan. Terpenting di antara mereka terutama adalah Saint Thomas Aquinas, yang pada umumnya diakui sebagai filosof skolastik terbesar, dan kedudukannya sejajar dengan Plato, Aristoteles, Kant, dan Hegel (Russel, 1946). St. Thomas berhasil meyakinkan para Bapak Gereja bahwa pandangan Aristoteles seharusnya menjadi basis falsafah Gereja, dan bahwa para filosof Arab khususnya Ibn Rusyd (1126-98), para pengikutnya dari bangsa Arab-Spanyol dan dari bangsa Kristen (Averroists), telah salah menafsirkan Aristoteles ketika mengembangkan pandangan-pandangan mereka tentang immortalitas (keabadian). Konskuensinya, Summa Theologica karya St. Thomas berusaha menggagalkan kesetiaan yang kuat kepada doktrin-doktrin bangsa Arab ini. Dalam prosesnya, St. Thomas menghidupkan kembali pandangan Aristoteles tentang riba. Bangsa Yunani sendiri (seperti bangsa Romawi belakangan) tidak menunjukkan penyesalan atas pengambilan bunga, tapi Plato tidak menyukai riba dan The Republic, negara idealnya, menentang semua transaksi kredit kecuali yang dilakukan berdasarkan persahabatan dan persaudaraan, dan terang-terangan melarang pemberian pinjaman berbunga. Aristoteles (murid Plato) juga menentang bunga, yang didasarkan pada pembedaan antara pola-pola produksi yang alamiah dan yang tidak alamiah, yang tidak alamiah ini termasuk pendapatan dari peminjaman uang, jadi bunga melanggar hukum alam-sikap yang diperhatikan oleh St. Thomas dan Gereja (Lewis dan Algaoud, 2001:272). Pelarangan riba telah disebutkan dalam Al-Qur?an dan Hadis. Islam adalah satu-satunya agama besar yang mampu mepertahankan pelarangan riba. Al-Qur?an Suci sebuah karya yang kira-kira sama panjangnya dengan perjanjian Baru memuat kecaman keras mengenai persoalan riba. Agama Islam tidak menyetujui adanya riba atau pembungaan uang disebutkan dalam Al-Qur?an dalam surat Al Baqarah 275-279, Ali ?Imran 130, An Nisaa?161 dan Ar Ruum. 39. Meskipun demikian Allah menghalalkan jual beli seperti firman Allah : .... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .... (Al Baqarah 275). Islam benar-benar melarang pembungaan uang atau riba dan menentang pemahaman yang mengatakan pendapatan yang diperoleh dengan cara ini adalah legal. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun ?apakah itu dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budaknya, oleh laki-laki terhadap wanita, atau oleh atasan terhadap bawahan? Tidak ada agama atau kepercayaan yang setegas Islam dalam menentang riba. Menurut para komentator dan para ahli sejarah, perintah terakhir tentang larangan riba datang pada tahun kesembilan Hijriah dan diumumkan oleh Rasulullah pada saat sedang menyampaikan khotbah tentang haji terakhir di tahun kesepuluh Hijriah. Rasulullah membersihkan keluarganya dari praktek riba dengan bantuan kekayaan dari paman Abbas. Bahkan sebelum diumumkannya perintah tersebut, Rasulullah menerima utusan dari Thakif (Kepala dari Taif) untuk menegosiasikan pernyataan tentang batasan-batasan yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah. Beliau telah mengenakan suatu persyaratan terhadap mereka bahwa mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan praktek riba ataupun meminum alkohol. Mereka telah kecanduan praktek riba tersebut (Nomani, 1962). ?Perjanjian yang sama pernah dibuat dengan orang-orang dari Najran pada tahun kedelapan Hijriah?(Baladhuri, 1966).  
PROSPEK SEKOLAH KEJURUAN DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.519 KB)

Abstract

       Salah satu tradisi kependidikan di negara kita yang sampai saat ini masih setia dipertahankan adalah diterapkannya sistem dikotomi sekolah, yaitu dengan membentangkan seutas "benang merah" di antara sekolah umum (academid school) dengan sekolah kejuruan (vocational school).       Sistem dikotomi sekolah ini adalah manifestasi dari double track school system atau sistem sekolah jalur ganda;  dimana setelah siswa selesai mengikuti pendidikan dasar maka di hadapannya telah disediakan dua pilihan untuk menempuh pendidikan lanjut-annya, adalah sekolah umum dan sekolah kejuruan.       Secara konsepsional sekolah umum memiliki tugas menyiapkan para lulusannya untuk melanjutkan belajar atau studinya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan sekolah kejuruan mempunyai tugas menyiapkan para lulusannya untuk terjun langsung ke lapangan atau dunia kerja.       Salah satu keuntungan atas diterapkannya sistem dikotomi sekolah ini ialah disiplin dan kualifikasi tenaga kerja sebagai produk lembaga pendidikan formal dapat lebih diperjelas.
SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL DI ERA REFORMASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.003 KB)

Abstract

       Momentum berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang lalu secara politis telah kita sepakati sebagai  tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kemerdekaannya. Bahkan, secara kultural historis, para ahli sejarah dan pakar politik, sering menempatkan peristiwa tersebut sebagai titik awal dimulainya perja-lanan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.         Memang,  peristiwa 20 Mei 1908  merupakan momentum  yang amat strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia,  meskipun secara semantik terminologi Indonesia sendiri belum populer waktu itu. Momentum yang memiliki kekuatan sentrifugal dan sentripetal dalam proses kristalisasi wawasan kebangsaan Indonesia.  Wajarlah, kalau tanggal tersebut melalui salah satu keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1959 kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.       Tentang proses awal tumbuhnya  wawasan kebangsaan Indo-nesia, kita memiliki dua teori yang semuanya rasional-argumentatif;  pertama, wawasan kebangsaan Indonesia secara embrional tumbuh sejak sebelum masa sejarah Indonesia modern berlangsung.  Kedua, wawasan kebangsaan baru tumbuh bersamaan munculnya masa seja-rah Indonesia modern yang ditandai berdirinya Boedi Oetomo.       Teori pertama menarik garis linear  ke belakang sampai abad ke-14, Zaman Majapahit,  dan hingga abad ke-7,  Zaman Sriwijaya,  sebagai dua titik awal tumbuhnya wawasan kebangsaaan Indonesia secara embrional; tentu saja istilah 'Indonesia' harus ditafsir secara khusus. Istilah Indonesia sebagai sebutan bagi wilayah Nusantara yang dijiwai oleh "Wawasan Sriwijaya" dan "Wawasan Majapahit", kehadirannya memang tidak diinginkan oleh penjajah Belanda waktu itu.  Karena itu Belanda selalu menonjolkan istilah yang lebih mem-belanda, yaitu Hindia Belanda atau Nederlandsche Indie, sebagai sebutan bagi wilayah Nusantara.
PASAR HAJAR Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar yang diadakan bersamaan dengan pasar di Nazat yang adalah Hajar, diadadakan mulai pada sepuluh sampai akhir bulan Muharram. Hajar merupakan nama kota di Yamamah.  Secara historis distrik Yamamah mempunyai tingkat tertinggi pada saat diperintah oelh Yaqut (abad ke tiga belas) dan Al-Hamadani (abad ke sepuluh) dibandingkan daerah yang terkenal dalam catatan sejarah pada era sebelum Islam dan pada awal Islam.  Sejarah kota Hajar dimulai pada saat suku Tasm dan Jadis yang mendirikan istana dan menara. Reruntuhan tersebut dapat dilihat sejak abad keempat Hijriah. Daerah tersebut kemudian dibangun oleh suku Hanifa yang tersebar di lembah yang yang menyebabkan kota menjadi maju dan merupakan pasar bagi orang Arab. Yagout dalam bukunya ?Lexicon of Town? menamakan kota tersebut Hajar  yang berawal dari Obeid Al Hanaf ketika ia membuat istana dan kebun di bawah tanah miliknya dan menyebutnya dengan Hajar. Tempat tersebut dikenal secara resmi dengan Yamamah. Dengan datangnya Islam di Hijaz dan tersebar di Semenanjung Arabia, suku-suku dari Yamamah datang untuk memberi penghormatan kepada Rasulullah s.a.w. Bani Hanifa memeluk Islam bersama suku lainnya. Setelah meninggalnya Rasulullah s.a.w. beberapa di Yamamah melakukan pemurtadan, Abu Bakar sebagai Khalifah berusaha untuk mencegahnya. Pada masa Khalifah, Hajar merupakan pemimpin daerah Yamamah untuk menyebarkan kekhalifahan Islam di luar Semenanjung Arabia  dan munculnya daerah Islam yang kaya tersebut merupakan hal yang penting bagi kota Yamamah, tetapi beberapa dusun mulai mengalami penurunan. Maka politik dan keamanan digabungkan untuk memperoleh kestabilan, pertumbuhan dan perkembangan Yamamah. Sejak abad kedelapan Hijriah, Hajar telah menjadi reruntuhan. Reruntuhan dari kota Hajar yang merupakan ibukota Yamamah tersebut, kini dibangun sebuah kota yang bernama Riyadh atau ArRiyadh yang merupakan ibukota Kerajaan Saudi Arabia. Riyadh merupakan bentuk jamak dari kata Arab Rawdah yang berarti kebun atau padang rumput. Nama tersebut diambilkan dari alamnya dengan dataran rendah berkumpulnya air yang mengalir dan rumput hijau yang menutupi tanah dengan bau harum bunga mawar.             Pada 1223 H, Ad? Diriyah diruntuhkan oleh Gubernur Mesir, Ibrahim Basha dan untuk pertama kali wilayah pemerintahan Arab dihancurkan. Pemerintahan Usmaniah membuat ketakutan dengan melakukan reformasi apa yang telah dilakukan keluarga Saud. Pemerintahan Usmaniah menjadikan sebagai tanah berkembangbiaknya tahyul, klenik dan menentang pemerintahan sebagai alasan konflik militer antara Pemerintahan Usmaniah dan Pemerintahan Saudi. Hasilnya adalah pendudukan Hijaz dan Najd. Tetapi pemerintah Saudi membangun kembali dan meningkatkan kekuatan di bawah pemimpin Imam turki bin Abdullah pada 1240 H. Ia membuat Riyadh sebagai kota pemerintahan dan membangun kembali masjid kota dan istana gubernuran dengan menambahkan benteng yang mengelilingi kota. Sejak saat itu Riyadh menjadi kota nomor dua dan setelah Imam Abdulaziz bin Abdulrahman al Faisal merebut kembali kota tersebut, Riyadh menjadi ibukota berkarakteristik sosial, politik dan ekonomi yang berpengaruh sampai saat ini, baik pengaruh secara nasional maupun internasional.
BELAJAR BERKOMPETISI DARI MALAYSIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.957 KB)

Abstract

Memasuki periode pertengahan tahun 1996  ini kita  "dikejutkan" oleh hasil penelitian tentang daya saing yang dilakukan dua lembaga internasional yang berbeda. Meskipun kedua lembaga internasional ini sama-sama merupakan lembaga tidak resmi,  sama-sama pernah saling bekerja sama, sama-sama berkedudukan di negara yang sama (Swiss), sama-sama didukung oleh para pakar yang berkredibilitas, sama-sama mempunyai reputasi internasional,  serta sama-sama berkonsentrasi di bidang ekonomi,  tetapi hasil penelitiannya mengenai daya saing untuk Indonesia ternyata berbeda.       Kedua lembaga yang dimaksudkan masing-masing adalah  World Economic Forum (WEF) serta Institute for Management Development (IMD).  Bila WEF mengeluarkan laporan studinya yang bertitel "Global Competitiveness Report 1996" maka IMD pun juga mengeluarkan suatu laporan penelitiannya yang senada dengan judul "World Competitiveness Report".       Dari kedua laporan tersebut yang sedikit membuat kita "terkejut" ialah perbedaan hasil analisisnya mengenai daya saing pada negara-ne-gara yang menjadi populasi penelitian.  Untuk Indonesia, hasil analisis WEF menyatakan terjadinya peningkatan daya saing di pasar internasional;  yaitu dari peringkat 33 (dari 48 negara) di tahun 1995 menjadi peringkat 30 (dari 49 negara) di tahun 1996 ini.  Dan sebaliknya, hasil analisis IMD justru menyatakan telah terjadi penurunan daya saing Indonesia di pasar internasional dari peringkat 34 di tahun 1995 men-jadi peringkat 41 di tahun 1996 ini.       Secara metodologis perbedaan hasil studi seperti itu memang bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja meskipun tempat dan waktu studinya adalah sama.  Salah satu kemungkinan yang terjadi tentang terjadinya perbedaan tersebut ialah pada kerangka dasar yang membangun suatu konsep; dalam hal ini konsep mengenai daya saing itu sendiri.
HONG KONG DARI DIMENSI HISTORIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.856 KB)

Abstract

       Berbeda dengan  Daerah Cina Daratan  (Mainland China)  yang memiliki sejarah sejak belasan abad yang lalu maka Hong Kong boleh dikata baru memiliki sejarah semenjak satu setengah abad yang lalu; itupun dikarenakan ada "campur tangan" bangsa asing yang kemudian mengkoloni selama berpuluh-puluh tahun lamanya, yaitu bangsa-bang-sa di Eropa utamanya Inggris.       Secara historis perjalanan sejarah Hong Kong memang penuh ro-mantika. Di awal tahun 1800-an masih merupakan pulau tandus yang dihuni oleh para perompak.  Tanahnya yang terjal dan berbukit-bukit serta lahannya yang tandus benar-benar tidak ideal dijadikan habitat; namun justru memiliki nilai tambah bagi orang-orang yang suka hidup dengan cara menyembunyikan diri.  Itulah sebabnya Hong Kong pada saat itu banyak menyimpan kaum perompak yang sering menyerang mangsanya di laut lepas.  Setidak-tidaknya ada empat klan (kelompok besar) yang berada di pulau itu;  salah satu yang sangat ganas saat itu adalah Klan Tang yang sampai kini masih ada dinasti keturunannya.       Dilukiskan di dalam sejarah  bahwa petualang-petualang Portugis yang saat itu dikenal sangat tangguh pun ternyata "miris" mendengar popularitas Klan Tang.  Petualang-petualang Portugis dan beberapa bangsa Eropa lainnya tidak ingin berhadapan dengan kaum perompak; kalau terpaksa harus bertemu maka diusahakan pertemuan ini secepat mungkin dapat diakhiri.       Banyak kisah  yang menceritakan  terjadinya  pertempuran sengit antara para petualang (=pedagang) dari Barat melawan kaum perompak di sekitar Pulau Hong Kong waktu itu.  Meskipun para petualang umumnya memiliki persenjataan yang lebih lengkap akan tetapi tidak selalu dapat mengatasi keganasan kaum perompak yang terkadang tak terhitung jumlahnya.
'ONDERWIJS ORDONNANTIE 1932' SEBAGAI TONGGAK WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.764 KB)

Abstract

       Benarlah, pembicaraan tentang wawasan kebangsaan suatu negara akan senantiasa menarik dan aktual; hal ini disebabkan karena seiring dengan perjalanan suatu negara maka wawasan kebangsaannya akan senantiasa ikut berproses. Tentu saja tak terkecuali untuk wawasan kebangsaan Indonesia.       Itulah sebabnya maka pembicaraan tentang wawasan kebangsaan Indonesia, baik dalam bentuk temu ilmiah maupun semi-ilmiah,  tidak henti-hentinya dilaksanakan dari waktu ke waktu.  Lembaga Pengkajian Kebudayaan (LPK) Tamansiswa yang baru-baru ini menyelenggarakan sarasehan kebudayaan tentang wawasan kebangsaan adalah merupakan salah satu dari rangkaian pembicaraan tersebut.       Hadirnya Panglima ABRI Try Sutrisno beserta empat menteri;    masing-masing adalah Menhankan  Benny Moerdani, Menpen Harmoko, Menko Kesra Supardjo Rustam, Menmudperdag J.S Djiwandono, ditambah Kalitbang Deplu Hasjim Djalal dalam acara sarasehan tersebut tentu memberi makna dan bobot pembicaraan yang tersendiri.       Jangan dilupakan hadirnya para pemikir dan pelaku politik kita seperti Rahmat Witular, Suka Waluyo, Husein Naro,  Ki Suratman, Alfian, Abdulrrachman Suryomihardjo,  Pranarka, Christine Hakim, Eros Jarot, Bagong Kussudiardjo, Tuti Adithama, Djisman Simandjuntak, Kwik Kian Gie, Karmani, Jacob Utama, Harry Tjan Silalahi, dan lain-lain sudah barang tentu telah memberi vareasi yang konstruktif dalam pembicaraan tersebut.
ETIKA BISNIS : MELAKSANAKAN KEJUJURAN Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92 KB)

Abstract

Seorang pedagang yang baik dapat melaksanakan kejujuran, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran. Dalam surat Al Anfaal ayat 58 : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Demikian pula dalam surat Al Baqarah ayat 282 : Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.       Dari  Abu Sa?id Al Khudri r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang yang benar-benar tulus dan para syuhada (Tirmidzi, Darimi dan Daraqutni). Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, ?Rasulullah s.a.w. pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling baik ?? Beliau menjawab, ?Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan perdagangan yang jujur.? (Thabrani dalam Al Ausath dan para perawinya terpercaya). Dari Anas r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesungguhnya pedagang yang jujur dan benar akan berada di bawah naungan Arsy Allah pada hari kiamat (Ashbhani). Bahkan Rasulullah s.a.w. dalam berbisnis menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Riwayat Uqbah, ia berkata, ?Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.? Demikian pula Abi Siba? mengisahkan : ?Saya membeli unta dari rumah Watsilah ibnul Asqa?, Ketika keluar dari rumahnya, dia mengejar saya dengan menyeret sarungnya dan bertanya, ?Sudah kamu beli ?? Jawabku, ?Sudah.?Katanya, ?Saya akan menerangkan cacat unta ini.? Kataku, Apa cacatnya ? bukankah unta ini gemuk dan gterlihat sehat ?? Ia bertanya, ?Kamu ingin unta ini untuk dikendari atau dimakan dagingnya ??Kataku,?Untuk pergi haji dengan mengendarai unta ini.? Katanya, ?Kembalikan saja unta itu.? Si, pemilik dan penjual unta berkata : ?Apa yang kamu kehendaki, semoga Allah meluruskan kamu, apakah kamu ingin menggagalkan penjualan saya ??Watsilah berkata ?Saya mendengar Rasulullah bersabda, ?Tidak boleh seseorang menjual sesuatu kecuali ia menerangkan apa yang ada dalam barang itu dan orang yang mengetahui cacat barang itu harus memberitahukan hal itu.?
PEMBANGUNAN SMTP MEMPEROLEH PRIORITAS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.026 KB)

Abstract

       Kiranya sudah menjadi tradisi yang konstruktif di negara kita,  pada setiap nota keuangan dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Bapak Presiden di depan sidang paripurna DPR,  maka sektor pendidikan senantiasa mendapatkan perhatian cukup tinggi dari pemerintah; meski tidak berarti dengan mengesampingkan sektor-sektor pembangunan yang lainnya.       Tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tersebut, dapat dilihat pada besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan.       Pada beberapa tahun yang terakhir ini sektor pendidikan selalu masuk dalam kelompok "Empat Besar" dalam hal besarnya anggaran yang dialokasikan, bahkan beberapa tahun selalu duduk dalam peringkat teratas; dalam artian jumlahnya adalah paling besar di antara sektor-sektor pembangunan yang lainnya.
SENTRALISASI DALAM DESENTRALISASI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.834 KB)

Abstract

       Isu dilaksanakannya  desentralisasi pendidikan  di Indonesia sudah bertiup kencang. Di tingkat elite pendidikan, isu ini bahkan telah menjadi semacam primadona.  Meski belum menjadi keputusan politik kapan waktu yang tepat untuk mulai melaksanakannya tetapi sistem sosialisasinya sudah mulai berjalan.  Di berbagai pertemuan formal maupun nonformal para pejabat sudah mulai mengumandangkan konsep yang dianggap baru ini; tentu saja untuk Indonesia.       Dalam era informasi sekarang ini sistem evaluasi dini memang sangat diperlukan, meskipun sistem ini tidak bebas dari kelemahan. Adapun kelemahan yang paling mendasar adalah kalau evaluasi dini yang disampaikan tersebut mengandung kekeliruan maka buyarlah keseluruhan bangunan konsep yang sedang dirintis.       Dan hal itu nampaknya sedang terjadi. Beberapa oknum elite pendidikan kita terkadang terlalu optimis terhadap sistem desentralisasi pendidikan sehingga dalam komentarnya sering berlebihan. Seolah-olah sistem desentralisasi adalah sistem yang paling bagus di dunia sehingga sistem sentralisasi pendidikan yang selama ini dilaksanakan di negara kita "diobok-obok" habis-habisan.  Mereka lupa bahwa dalam sistem desentralisasi pun ternyata sentralisasi dalam berbagai aspek masih diperlukan.       Mereka juga lupa  bahwa konsep desentralisasi pendidikan di negara kita sama sekali belum matang. Ketika oleh World Bank saya diminta memfasilitasi diskusi tentang sistem desentralisasi pendidik-an pada Februari 1999 lalu kita pun belum menemukan konsep yang jitu. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam diskusi tersebut hadir pula banyak pakar pendidikan, praktisi pendidikan,  serta pejabat Depdikbud termasuk menteri pendidikan Joewono Soedarsono.

Page 138 of 160 | Total Record : 1592

 136   137   138   139   140 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: MAJALAH PUSARA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue