Articles
30 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Anjari, Warih]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.378 KB)
<![CDATA[The corporation is the subject of a criminal act. As the subject of criminal law corporation does not have an inner attitude. As for the criminal charges can accountability their required mens rea / Schuld. Crimes committed so damaging to the corporation and the state. While conventional accountability system that is individualized, direct and based on Schuld, difficult to apply to the corporation. The purpose of writing is to analyze the system of corporate accountability in order to convict the corporation, and constraints convict against the corporation. The method used is the statute approach (approach legislation) and case approach (case approach), methods of analysis using qualitative analysis to interpretation, and the data collection method using a literature study (library research). It can be concluded that the corporation can be justified by using a system of absolute liability and replacement; and the problem is the application of conventional criminal liability system and the difficulty of proving fault corporation. It is suggested that there is a shared understanding among law enforcement about corporations can be punished.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN JABATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA ]]>
<![CDATA[Anjari, Warih]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3311.751 KB)
<![CDATA[Official crime is a crime committed by civil servants using the power, facilities and infrastructure of his position. Officials as bearers of the state's mandate, are not allowed to use their positions to commit crimes. The Criminal Code aggravates officials who use their positions to commit crimes under Article 52. The practice of ransom under Article 52 of the Criminal Code is rarely applied to public servants committing crimes. The purpose of writing in this paper is: to describe the setting of crime of office in Indonesian criminal law, and to analyze the application of Article 52 of the Criminal Code against crime of office in the perspective of Pancasila law state. The research method is normative juridical with approach of legislation and case approach. Data used secondary data with qualitative descriptive analysis and systematic interpretation. The conclusion is that the crime of office is regulated in Book II and Book III of the Criminal Code and the penalty for offenses based on Article 52 of the Criminal Code and the objections under Article 52 of the Criminal Code against offenses in line with the implementation of the balance of rights and obligations in the Pancasila state law.]]>
<![CDATA[HAK REMISI TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN INTEGRATIF BERDASARKAN PANCASILA ]]>
<![CDATA[Anjari, Warih]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1153.607 KB)
<![CDATA[Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan Indonesia. Sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa maka penegakannya dapat bersifat luar biasa pula. Namun penegakan tersebut tidak boleh menimbulkan pelanggaran dan korban bagi narapidana. Salah satunya adalah pemberian hak remisi kepada narapidana korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk: menganalisis pemberian hak remisi terpidana korupsi dikaitkan dengan hak-hak Narapidana, dan menganalisis pelaksanaan hak remisi terpidana korupsi yang tidak melanggar hak terpidana dalam perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Metode yang digunakan adalah metode penelitiannya yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan data sekunder dengan analisis deskriptif kualitatif dan penafsiran sistematis. Dapat disimpulkan bahwa hak remisi bukan hak asasi manusia tetapi persyaratan remisi yang diatur dalam Pasal 34 A ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 mengakibatkan perlakuan yang berbeda antara narapidana korupsi dengan narapidana lainya. Hal ini melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Pencabutan hak remisi terpidana korupsi diintegrasikan dalam pidana tambahan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Sukamto, -]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rendahnya disiplin pegawai terlihat dari tingkat pelanggaran terhadap disiplin PNS yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Dalam praktek, dijumpai ketidak seragaman penerapan hukuman atas pelanggaran kewajiban atau larangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, untuk mengetahui apakah keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS, baik secara formil maupun materiil, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu, 1. Proses pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2.Pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara sering mendapat kendala seperti panjangnya proses yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi. Penegakan disiplin juga harus terbentur oleh pihak lain yang berperkara seperti Penggugat dan Tergugat. 3. Pemberian sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN telah memenuhi persyaratan, baik secara formil maupun materiil.]]>
<![CDATA[DINAMIKA MENGADILI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: Putusan MK Nomor: 26/PHP.BUP-XVI/2018 ]]>
<![CDATA[Samsudin, -]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pilkada serentak pertama kali diselenggarakan Tahun 2015 memberikan banyak pembelajaran dalam negara demokrasi, yaitu setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama. UU Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jelas bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ambang batas perselisihan perolehan suara Pemilihan kepala daerah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 dan mengetahui lembaga peradilan khusus yang ideal untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa Pemilihan kepala daerah. Metode Penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulannya penetapan ambang batas sesuai dengan ketentuan; Pertama, Ketentuan ambang batas pengajuan permohonan ke MK adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah. Lembaga peradilan khusus yang ideal untuk menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.]]>
<![CDATA[GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI II B ]]>
<![CDATA[Dewi, Rose Rostisa]]>;
<![CDATA[Kusbiantoro, -]]>;
<![CDATA[Saiman, Ridwan]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 2 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land is a basic human need in life and life. Land is one of the main natural resources which has an inner value and has a strategic value in meeting the needs of life. Development as an implementation of the state objectives formulated in the 1945 Constitution requires land. This study aims to determine how the implementation of compensation in land acquisition for the construction of Ring Road Section II B Toll road. The method used in this study is the Juridical Normative, the data is obtained from the results of library research in the form of statutory regulations, scientific writings of experts to describe issues discussed. Compensation for land acquisition for the construction of Ring Road Section II B toll road is a reasonable and fair compensation including physical compensation for construction, plants. Non-physical replacements in the form of solutions, waiting periods, BPHTP tax incentives, PPAT fees and assessments carried out by an independent public service. It can be concluded that the compensation received by the land owner used for the construction of Ring Road Section II B toll road is in accordance with the rules in Law No. 2 of 2012 concerning land acquisition for development and public interest.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian di Pengadilan pada Sengketa Hak Milik Atas Tanah: Studi Terhadap Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.CBN ]]>
<![CDATA[Solikhin, -]]>;
<![CDATA[Kusbiantoro, -]]>;
<![CDATA[Saiman, Ridwan]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 2 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Soil is one of the natural resources which is very important for human life. Ownership of land is proven by cerificate. A certificate is a copy of the Land Book and Measure Letter from the Land Book data and the Measure Letter in the Land Office. It is affirmed in Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA (Basic Agrarian Law), a certificate of land rights is strong evidence. It means that as long as it cannot be proven otherwise, the physical data and juridical data contained in the certificate are considered as data. which is true in everyday life and before the COurt. The purpose of this study is to determine the juridical strength of the certificate of ownership rights to land as evidence in disputes over land rights at the Cirebon District Court, to determine the position of the certificate of ownership rights over land in the National Land Law and to juridically analyze the judge's judgement whether it is in accordance with the applicable legal provisions in deciding disputes over land title certificates in the form of title certificates. The method used in this research is normative juridical, data obtained from the results of library research in the form of primary legal materials, namely legislation, secondari legal materials from scientific books written by experts and tertiary materials from dictionaries and writings. It can be concluded that, according to the land registration system which is adhered to by the UUPA, it is still necessary to prove in the District Court that the Certificate of Ownership on Land in dispute is incorrect.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM USER GENERATED CONTENT (UGC) ATAS KERUGIAN KONSUMEN SESUAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Simatupang, Estomihi FP]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 2 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The implementation of electronic systems in User Generated Platform (UGC) (platform users) consumers as platform users can experience losses due to the failure of the platform's electronic system. This is an illegal act by traders on the platform. Losses due to unlawful acts are leaking of user's personal data due to illegal actions by merchants who provide the goods / services offered. The purpose of this study is to discuss the liability under civil law of platform providers in the form of user generated content for consumer losses (case study of the Tokopedia platform), development contributions to consumer protection law in online transactions. The method used in this research is juridical normative by conducting library research in the form of legislation and literature related to the problem under study. The case of the leakage of personal data of Tokopedia users is a legal relationship between consumers and a user generated content platform provider and a legal relationship between electronic system users and electronic system administrators based on government regulation No. 82 of 2012 which has been amended by Government Regulation No. 71 of 2019.]]>
<![CDATA[PELAKSANAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEDIA MASSA LEMBAGA PENYIARAN DI INDONESIA OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Kristopo]]>;
<![CDATA[Bachtiar, Alfan]]>;
<![CDATA[Supriyanto, Bambang Heri]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 2 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article discusses the implementation of the law on violations of mass media of broadcasting commision according to law number 32 of 2002 concerning broadcasting, while the auther chose this title because until now the performance broadcasting institutions still broadcasts that are contrary to the broadcasting law such as violence, pornography, sara, which still color some broadcast-broadcasts in indonesian. The subject matter this article discusses how the role of the indonesian broadcasting commision in the mass media of broadcastinginstitutions in indonesian is continued by the factors that become obstacles in imposing punituve sanctions on mass media of broadcasting institutions then how is the process of imposing sanctions on broadcasting violations in indonesiaan. The conclusion from the discussion is that the indonesian supervisory comission plays a role in implementing the law as well as providing protection related to good broadcasting for the public. Prohibition in carrying out broadcast broadcasting activities, namely carrying out broadcasts that demean and ofend religious teachings, ideologies, individuals, group and are contrary to public morality and religious values. The methodology used in this research is normative research which uss descriptive research with a normative juridicial approach based on the prevailing laws and regulations.Broadcasting is asloprohibited from promoting liquor or other addictive substances including cigarettes. The process of resolving violations in broadcastbroadcasting must be resolved through the indonesian broadcasting commission by imposing sanctions on violations of broadcasting rules and codes of conduct and broadcasting program standars.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PARALEGAL DALAM PENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM DITINJAU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018 ]]>
<![CDATA[Nurpian, Masan]]>
<![CDATA[ E-Journal Widya Yustisia Vol. 2 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[E-Journal Widya Yustisia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The role of paralegals can be said to be the spearhead as well as a catalyst for conflict handling in a community, community, rural area, or certain areas. Paralegals at the community level act as a liaison between the community and legal aid organizations to provide legal assistance. Supreme Court Decision Number 22 P / HUM / 2018 concerning Material Review of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 1 of 2018 concerning Paralegals in Providing Legal Aid which annulls the role of litigation and non-litigation by Paralegals This research aims to examine the existence of paralegals in improving the quality of assistance services law both outside and inside the court and to study the existence of paralegals in providing legal assistance in the judicial system in Indonesia, it is reviewed based on the decision of the Supreme Court Number 22 P / HUM / 2018. The research method used focuses on library data research, so the steps in this study use juridical logic. A normative approach to law identifies and conceptualizes law as norms, rules, regulations, legislation, which applies at a certain time and place as a product of the sovereign State. It can be concluded that the distribution of Advocate practices is not evenly distributed in every Regency / City, especially in rural areas, is still very minimal, therefore Paralegals who have been born from certain communities and societies need to be optimized and their existence considered. It is also hoped that paralegals will become the main actors in solving legal problems through alternative channels or without always having to go to court.]]>
