cover
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN Firna Novi Anggoro
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.803

Abstract

AbstractThe Act No. 30 year 2014 of governance administration give the atribution authority to receive, examine and decide abuse of authority whether there were any abuse of authority in decision and/or the act of government officials. Providing authority by PTUN to examine abuse of authority as a result of the absence of forum a defense for agencies and/or government officials in thought have done abuse in addition to criminal law. Agencies and/or government officials feel victims of criminal acts the policies the government was taken. Problems research this is how to examine abuse of authority of the decision and/or the act of government officials by PTUN and the implications law decisions PTUN for an applicant who expressed is or no abuse of authority on the criminal justice process. Methods used in this research is with the statute approach and case approach. The data used was primary and secondary data. Data analysis be done in legal analysis.The results of the study showed that construction examine to abuse of authority of the decision and/or the act of government officials by PTUN covering authority PTUN which is based on the act No. 30 year 2014 and PERMA No. 4 year 2015. Substance to examine pertaining to a subject entreaty namely agencies and government officials and object entreaty the decision and/or the act of government officials. Given the procedure examine limits namely after the introduction of the results and supervision APIP before the presence of criminal justice process. Legal implications of the administrative court decisions stating that decision and/or the act of government officials there are abuse of authority can continue in criminal justice process. Along proven there are malicious intent (mens rea). Next, implication law decisions PTUN who stated that the decision and/or the act of government officials no abuse of authority, basically not to continue to the criminal justice process, because they did not fulfill bestanddelict from act the crime of corruption. Keywords: Abuse of Authority, Decision and/or the Act of Government Officials, Administrative Court AbstrakUndang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan atribusi kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Pemberian kewenangan oleh PTUN dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan seringkali menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN dan implikasi hukum putusan PTUN bagi pemohon yang dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang terhadap proses pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara analisis hukum (legal analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN meliputi wewenang PTUN yang didasari atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 4 Tahun 2015. Substansi pengujian berkaitan dengan subjek permohonan yaitu Badan atau Pejabat Pemerintahan serta objek permohonan yaitu Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Prosedur pengujian diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana. Implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (criminal process) sepanjang terbukti ada niat jahat (mens rea). Selanjutnya, implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, pada dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses pidana, karena tidak terpenuhinya bestand delict (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor. Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, PTUN
URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA zulkarnain ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

Abstract

The purpose of this paper is to describe the importance of village-owned enterprises and the management in the interests of rural communities. Referring to the legislation governing the rural , particularly Law No. 6 of 2014, it can be concluded that the village-owned enterprises is a village economic institution that has an important role in the welfare of the community, the village, and the village government. A professional governance that refers to the guidelines in the formation of village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes properly. Thus the economic activities of village-owned enterprises should ideally be part of efforts to increase local and regional economies within the scope of the national economy. Keywords: Urgency of Village-Owned Enterprises, Formation and Management.
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (SJSN) (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang) Tatik Sri Hartati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.808

Abstract

AbstractJKN fraud prevention systems in hospitals Menggala as Referral Health Facility Advanced (FKRTL). With creating Fraud Prevention Team, based on Decree of Hospital Director Menggala with SK No. 800/876/III.12/ TB/IX/2015 on Fraud Prevention Team. One of the team task activity is to undertake prevention, detection and prosecution of fraud JKN. The system has been built in an effort to prevent hospitals Menggala JKN in accordance with the Decree by health minister regulation Number 36 of 2015. Then, System complaints or reports of fraud in hospitals Menggala JKN performed by writing format addressed to the Fraud Prevention Team. Complaints or reports of alleged fraud JKN, must consist of at least include: identity of the complainant, name and address of the agency that was suspected doing fraud action JKN, and the reason for the complaint. In the event of the case if there any disagreement on the determination of whether there is a fraud JKN or none, the Provincial Health Office or the District Health Office/City may forward complaints to fraud prevention team JKN was established by the Minister. Keywords: Cheating (fraud), Prevention, Complaint.  AbstrakSistem pencegahan penipuan JKN di rumah sakit Menggala sebagai Sarana Rujukan Kesehatan Lanjutan (FKRTL). Dengan menciptakan Penipuan Pencegahan Tim, berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Menggala dengan SK No. 800/876/III.12/TB/IX/2015 tentang Tim Pencegahan Penipuan. Salah satu kegiatan tugas tim adalah melakukan pencegahan, deteksi dan penuntutan penipuan JKN. Sistem ini telah dibangun dalam upaya untuk Mencegah rumah sakit Menggala JKN sesuai dengan Surat Keputusan oleh menteri kesehatan Nomor 36 Tahun 2015. Kemudian, keluhan System atau laporan kecurangan di rumah sakit Format Menggala JKN dilakukan dengan menulis ditujukan kepada Penipuan yang Tim pencegahan. Keluhan atau laporan dugaan penipuan JKN, harus Terdiri dari setidaknya meliputi: identitas pelapor, nama dan alamat lembaga yang diduga aksi penipuan JKN lakukan, dan alasan untuk keluhan. Dalam hal terjadi jika ada ketidaksepakatan pada penentuan apakah ada JKN penipuan atau tidak, Dinas Kesehatan Propinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat meneruskan keluhan untuk pencegahan penipuan tim JKN didirikan oleh Menteri. Kata Kunci: Kecurangan, Pencegahan, Keluhan.
EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2014 DI PROVINSI LAMPUNG rudy rudy; martha riananda; utia meylina
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no4.319

Abstract

This research aims to find a model of electoral implementation simultaneously in Indonesia, through the elections of regional heads of Lampung province as a form of legislative elections, and the election of regional heads were held simultaneously on April 9, 2014. This research uses case approach and statute approach. The research found that there were drawbacks on the election of regional heads in Lampung province, one of them was the postponement of the election. Keywords: Election Evaluation of 2014, and Lampung Province
Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no1.618

Abstract

In the past few years, there is a trend of applying Islamic concept in Indonesia’s economic system, and it has implications for the existing legal system whereby new legal system should accommodate the changes. One of the institutions that use both conventional and shari’a system in Indonesia is pawning as an alternative financing mechanism, particularly for micro and consumption sectors. In practice, the function of pawning as a financing instrument has shifted into investment by continuously doing pawning and buying. As a result, people who need fund for financing are not facilitated.  The current regulation has allowed this practice for banks, pawn shops, and financial institutions to offer pawn gold that is not for financing activity but investment activity. Therefore, it raised a question whether this activity is complying with the shari’a principles. What kind of regulations that can make the function of pawning back to its original purpose as a financing mechanism. This study uses a normative juridical approach by using secondary data from the legal resources, with a specification of research methods using descriptive analysis whereas data are qualitatively described. The findings from this study reveal that the practice of pawning gold in Indonesia has not been fully consistent with the pawning function, therefore; it requires appropriate regulation so that the original function as the alternative financing for households and small, medium enterprises (SMEs) is not shifted to gold investment vehicles. Pawning gold is expected to be complementary to the businesses and households regarding financing that cannot be fulfilled by the banks and other financial institutions. Keywords: Pawn Gold, Legal Pawning, Shari’a
Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik Armen Yasir; Zulkarnaen Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no2.327

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.
The Choice of Law Issues in Marine Insurance Disputes Resolution in Indonesia Marnia Rani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no2.938

Abstract

Marine insurance business in Indonesia such as marine hull and machinery insurance and cargo insurance are subject to applicable laws and practices in the United Kingdom. Although Indonesia already has marine insurance law which is regulated in Wetboek van Koophandel, in fact, this business subject to English Law and Practice. The choice of law is listed in the insurance policy. Submission of the law and practice in the UK raises the issue for the parties in the insurance contract, between Insurer and Insured. Although the principle of the contract is a law for those who make it, in practice, there is a problem. The problem is especially when there is a dispute between Insurer and Insured. When disputes occur, each party has a different opinion regarding which country's laws may be applied to resolve disputes between Insurance Companies and Policyholders (the proper law of the contract, the applicable law). When referring to the provisions contained in the marine insurance policy which is a contract of the parties, it should be settled under the legal system and the practice of law which is in force in the United Kingdom, because the choice of law is written in the contract. However, the problem arises again, whether the choice of law in the insurance contract can be applied, if the insurance company as a legal entity is established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, as well as the policyholders who are Indonesian. On the basis of such matters, this paper intended to elaborate the principles of international civil law in Indonesia regarding the choice of law in the contract and is also associated with the personal status of the insurance company, the personal status of the policyholder who are Indonesian, as well as the consequences of the choice of law listed in marine hull and machinery insurance or cargo insurance and national laws which can be applied to marine insurance disputes occurring in Indonesia. Keywords: Marine Insurance, Choice of Law 
PERKEMBANGAN MUATAN HAM DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA Muhammad Amin Putra
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no2.597

Abstract

Briefly Human Rights can be divided into three categories, including: first, the first generation of Human Rights of a matter of civil rights and politics, secondly, about the rights of economic, social and cultural, and the third, representing the right to equality. Enforceability constitution in Indonesia including of the Constitution RIS of 1949 and Provisional Constitution RIS 1950, the Constitution of 1945, Amendment (I-IV) of the 1945 Constitution. Enforceability of human rights in the constitution in Indonesia has a different history in terms of the setting and the mention. Contents of Human Rights not only based on the rights of association, assembly, and contend yet more extensive and specific. The charge of human rights in the 1945 Constitution Amendment 1-4 nearly includes all the settings of the Universal Declaration in 1948.Keywords: Human Rights, Constitution, Law 
The Delegation of State Sovereignty over Air Space in the Implementation of Air Navigation: The Analysis of the Agreement between Indonesia and Singapore on Management of the Batam and Natuna Flight Information Region Endang Puji Lestari
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no2.813

Abstract

The state sovereignty over airspace with its complete and exclusive nature experiences a significant dynamic in both its concept and implementation in the international air law. Sovereignty over the airspace not only provides legislative, executive, and judicialauthorities of the state but also puts an obligation on the state to provide facilities for aviation safety. The reason for aviation safety airspace of a sovereign state can be delegated to other states to manage the service of navigation, for example, Indonesian air spaces in the Natuna and Batam, are maintained by Singapore for the sake of aviation safety. The taking over of the management of FIR in Batam and Natuna had been carried out through several steps. First, establishing Civil Military Aviation Coordination (CMAC) as outlined in the Government Regulation (Ministry of Transportation Regulation Number 55 on 2016) concerning the order of the national airspace. Second, evaluating the implementation of air navigation by reformulating the institutional of LPPNPI, evaluating the cooperation agreement between the Government of Indonesia and Singapore, and providing air navigation service during the transition period in Natuna Islands. Third, conducting the taking over concept phase by phase, in which the first phase, Singapore only provides air navigation service, while Indonesia only monitors. The second phase, Indonesia provides air navigation services, while Singapore only monitors, and for the third phase, as the final implementation, Indonesia provides air navigation services fully. Keywords: Delegation, Sovereignty, Air Space, Air Navigation, Agreement
POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dani Amran Hakim
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no2.592

Abstract

The legal political environment in Indonesia in terms of protection, management and control of environmental pollution in Indonesia and to investigate the implementation of environmental pollution control and law enforcement in Indonesia. the results of the study stated that the renewal law of Environmental management is influenced by a variety of development changes occurring in society, such as the influence of the era of democratization, industrialization, advancement of science and technology and the rise of the welfare demands of various parties. Political aspects contained in the politics of Law Number 32 of 2009 on the protection and management of the environment has not been run in accordance with the legal political objective, because there are natural resources that can not be utilized for the prosperity and welfare of the people. It is also still a lot of water pollution, air pollution, deforestation and other actions of the parties who damage the environment. It is necessary to implement environmental management to preserve the environment and develop skills which are harmonious, consistent and balanced in order to support the implementation of the development of environmentally sustainable. Law enforcement agencies in understanding the perceived environmental legal system are still experiencing difficulties. Lack of understanding of the law enforcement officers will cause rules is formed in one unified national legal system will deviate from the direction of the political objectives of the law. The need for clear law enforcement for the doer / destroyer of the environment in order to create a deterrent effect and between 3 penalties (criminal, civil and administrative) is not overlapping. Law enforcement difficult because of the difficulty of proving and determining the standard criteria of environmental damage. Keywords: Legal Politic, Environment, The Act Number 32 years 2009 on The Protection and Environmental Management

Filter by Year

2007 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue