cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019" : 9 Documents clear
Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi Bambang Irawan
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.539 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.436

Abstract

This article comes from the argument saying that the main indicator for measuring a state’s power is based on its endurance survival. Borrowing the concepts developed by International Relations and Public Administration, this article aims to describe the concept of a state’s power and its relations to administrative setting. Traditionally, state’s power is measured by its ability to affect the environment (external), however, the contemporary trend suggests that state’s power is leaning more and more towards the state ability to serve the demand of its people(internal)One of the global issues concerns to the ability of a state to fulfill justice and security internally. In Indonesian context, its judicial system and institutions revolve around three main institutions, the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. The institutional reform of Indonesia's justice system is intended to maintain accountability and reflect an institutional pluralism model. However, the model does not necesarily create a high level of public confidence towards the Indonesian judicial system, and later, it will affect Indonesia’s survivability. Keywords: Judicial System and Institutions of Indonesia, Institutional Pluralism, State’s Power, Survivability Abstrak Artikel ini bertitik tolak dari argumen yang mengatakan bahwa indikator utama dari kekuatan suatu negara adalah sejauh mana ia bisa menjaga eksistensinya (survival). Meminjam konsep-konsep yang dikembangkan dalam studi Hubungan Internasional dan Administrasi Publik, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kekuatan Negara serta hubungannya dengan tatanan administratif dari suatu Negara tersebut. Jika secara tradisional kekuatan Negara sering kali diukur melalui kemampuan untuk memengaruhi lingkungan (eksternal), maka kecenderungan yang terjadi pada era kontemporer menunjukkan bahwa konsep kekuatan negara perlahan semakin bergeser pada penekanan terkait kemampuan Negara tersebut untuk melayani tuntutan masyarakatnya (internal). Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Reformasi kelembagaan sistem peradilan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas serta merefleksikan model institutional pluralism. Meski demikian, model tersebut tidak serta merta berdampak pada tingginya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap survivability Indonesia. Kata Kunci: Sistem dan Lembaga Peradilan Indonesia, Institutional Pluralism, Kekuatan Negara, Survivabilitas
Konteks Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Kematian Bayi di Kabupaten Kupang Mariayani Rene; Kismartini Kismartini; Hartuti Purnaweni
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.096 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.499

Abstract

Policy implementation is a complex process because there are many conditions affect in the process. One of them is the institutional context, as a corridor which policy must travel. Maternal and child health is an important policy in Indonesia, this is related to the high rate of infant mortality in Indonesia. One of the highst infrant Mortality rate in Indonesia is Kupang Regency, therefore the regencyal government made a Regional Regulation (Perda) No 3 of 2016 for reduce mother and infrant mortality. The purpose of this study is to analyze the institutional context in implementing of Perda No. 3 Tahun 2016 for reduce infant mortality in Kupang Regency by Najam (1995). This study use qualitative descriptive. The results show the problem of institutional context in policy implementation for reduce infrant moratlity in Kupang Regency are: the subdistrict head and headman are less active in carrying out their duties, lack of society participation. Another problem in institutional context in this policy is conditions of environmental in Kupang Regency, such as geographical conditions, Poor Education, poor sanitation, and also the traditional festival Se'i by the Local Community. Keywords: Policy Implementation, Institutional Context, Infant Mortality Abstrak Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks, karena ada berbagai kondisi yang turut berpengaruh dalam prosesnya, salah satunya adalah konteks lembaga, sebagai prosedur operasi yang harus dilalui sebuah kebijakan dalam proses implementasinya. Kebijakan kesehatan ibu dan anak merupakan sebuah kebijakan yang penting di Indonesia, hal ini berkenaan dengan tingginya Angka KematianBayi (AKB) Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki AKB yang tinggi ialah Kabupaten Kupang, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kupang membuat sebuah kebijakan berupa Perda No. 3 Tahun 2016 tentang KIBBLA untuk mengurangi kematian ibu dan khususnya kematian bayi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konteks dalam implementasi kebijakan Perda No. 3 tahun 2016, dengan mengacu pada teori model implementasi Najam (1995). Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang muncul pada konteks lembaga dalam implementasi kebijaka pengurangan kematian bayi ialah kurangnya peran aktif dari Lurah dan Kepala desa dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Realitas lingkungan Kabupaten Kupang, berupa kondisi geografis, tingkat pendidikan, buruknya sanitasi, dan juga tradisi Se’i oleh masyarakat setempat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Konteks Lembaga, Angka Kematian Bayi
Strategi Pemetaan Kompetensi pada Seleksi Calon Penghulu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Lia Rosliana; Mayahayati Kusumaningrum; Kemal Hidayah; Wildan Lutfi Arieyasmieta
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.054 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.503

Abstract

Changes in the candidate selection process is a strategy in to improve human resources under the spirit of bureaucratic reform within the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The selection of position selection must pay attention to the competency mapping, as stipulated in Decree of Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 208 the Year 2017 concerning guidelines for adjustment/inpassing, competency test, and determination of functional needs of penghulu. This This research was a descriptive method with a qualitative approach, namely through a diagnosis from the desk research and review of the results of the competency test and core reports on the selection of prospective leaders in the Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, East Kalimantan and North Kalimantan regional office. The results of the study showed that competency mapping strategies carried out in the selection of functional need of penghulu produce a profile officer that can be source information of candidate capability. This is conducted for the needs of functional development of penghulu in the future Competency mapping strategies need to be carried out continuously so that all the functional positions of penghulu can be optimally enhanced. Keywords: Selection, Strategy, Competence Mapping, Penghulu Abstrak Perubahan proses seleksi calon penghulu merupakan strategi dalam memperbaiki area perubahan sumber daya manusia sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seleksi jabatan harus memperhatikan pemetaan kompetensi, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/ Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu melalui analisis dari desk riset dan telaah hasil laporan uji kompetensi inti dan kompetensi manajerial pada seleksi calon penghulu di Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemetaan kompetensi yang dilakukan dalam seleksi jabatan fungsional penghulu memberikan hasil profil pegawai yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi kemampuan peserta seleksi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengembangan kepegawaian para fungsional penghulu dimasa yang akan datang. Strategi pemetaan kompetensi perlu terus dilakukan sehingga semua jabatan fungsional penghulu ini dapat ditingkatkan kompetensinya secara optimal. Kata Kunci: Seleksi, Strategi, Pemetaan Kompetensi, Penghulu
Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur Cahyoko Edi Tando; Sudarmo Sudarmo; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.181 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.516

Abstract

Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed. Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance Abstrak Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan. Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif
Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth Dodi Faedlulloh; Noverman Duadji
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.816 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.566

Abstract

The relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon. Keywords: Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth Abstrak Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan hoax di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena post-truth yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode desk study, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-hoax di lingkungan birokrasi agar para ASN terus aware dalam merespon fenomena hoax. Kata Kunci: Birokrasi, Hoax, Netralitas, Pemilu, Post-Truth
Ship Sinking Policy and Socio-Economic Welfare: A Case Study in Sebatik Island, Nunukan District, North Kalimantan Province Maria Agustini Permata Sari; Sujarwoto Sujarwoto
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.712 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.570

Abstract

As an archipelago country, most of Indonesia’s country are located on the sea. Due to this geographic position, illegal fishing becomes an important issue that threatens the country’s maritime security. To solve this issue, the government of Indonesia has implemented "ship sinking policy" since 2014. This research aims to explore the social and economic consequences of "ship-sinking policy" at the local level. A single case study was used to identify and explore the social and economic consequences of the policy in Sebatik Island, Nunukan district, North Kalimantan. The case of Sebatik was unique as the island is located at the border Indonesia and Malaysia and its historical conflict between two countries and its communities. Our findings highlighted the economic benefits of the policy as production value of fish captured by Sebatik fisherman significantly increased following the policy. We also found strengthening bargaining position of fish market on the island following the policy. Keywords: Ship Sinking Policy, Maritime Security, Maritime Border Zone Abstrak Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah perbatasannya berada di laut, illegal fishing merupakan salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi isu tersebut, sejak tahun 2014 Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan “penenggelaman kapal, khususnya terhadap masyarakat lokal. Studi kasus tunggal digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan penenggelaman kapal di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kasus di Sebatik dianggap unik, karena pulau ini terletak diperbatasan Indonesia dan Malaysia serta memiliki konflik historis, baik antar negara secara umum, maupun masyarakatnya secara khusus. Dari hasil temuan diketahui bahwa manfaat ekonomi dari kebijakan penenggelaman kapal yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya nilai produksi ikan yang ditangkap oleh nelayan Sebatik secara signifikan. Konsekuensi lain yang muncul dari kebijakan penenggelaman kapal adalah adanya penguatan posisi tawar pasar ikan Pulau Sebatik. Kata Kunci: Kebijakan Penenggelaman Kapal, Kemanan Laut, Zona Perbatasan Laut
Front Cover JBA Volume 15 No. 3 2019 Front Cover
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (15217.902 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.614

Abstract

Preface JBA Vol. 15 No. 3 2019 Tim Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4778.603 KB)

Abstract

Appendix JBA Vol. 15 No. 3 2019 Appendix Artikel
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.352 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue