cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 239 Documents
 14   15   16   17   18 
PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Mayasari, Dian Ety; Atjengbharata, Andreas L
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3425

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.Keywords: age; children; marriage Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasi kepentingan hukum adat dan hukum agam yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Kata kunci: anak; perkawinan; usia
PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Mayasari, Dian Ety; Atjengbharata, Andreas L
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3425

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.Keywords: age; children; marriage Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasi kepentingan hukum adat dan hukum agam yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Kata kunci: anak; perkawinan; usia
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT Febriansyah, Ferry Irawan; Sanusi, Anwar
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3605

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions. This ban by some people has become polemic as the times have begun to fade to recognize the existence of customary law. However, this customary rule is still recognized by both the Mirah and Golan communities. Therefore, legal analysis is needed, which is to compare traditional law with existing national law so that there is no gap between customary law and national law. This study has many differences with previous studies related to the prohibition of marriage. The prohibition of customary marriages in this study involved both the Mirah and Golan areas which became customary law that is believed up to now by indigenous peoples. This study uses empirical legal research that is studying and examining social phenomena in society related to marriage and then analyzed juridically. In the discussion it was stated that the customary law regarding the prohibition of marriage of the Mirah and Golan communities is a traditional tradition that has been traditionally implemented by the two regions to date. The development of an increasingly modern era becomes a polemic in addressing these problems. The data that was examined empirically was believed by the community as customary law, namely the Mirah and Golan communities were prohibited from conducting marriages. If this is violated, it will lead to negative sanctions in the form of mystical events that cannot be accepted by reason. The prohibition of marriage between the people in the two regions of Mirah and Golan has indeed taken place since their ancestors in the form of the words of Ki Hanggolono, which has become customary law adopted until now. The relevance of positive law to customary law is very close and complementary to each other, so that the legal position has the same recognition in indigenous communities as long as there is no legal gap.Keywords: custom; law; marriage   AbstrakTujuan penelitian ini adalah membahas tentang hukum adat di wilayah Mirah dan Golan tepatnya di kabupaten Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya larangan perkawinan antara kedua wilayah tersebut. Larangan ini oleh sebagian masyarakat menjadi polemik seiring perkembangan jaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan adat ini tetap diakui oleh kedua masyarakat Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis hukum yaitu membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum nasional tidak ada kesenjangan. Penelitian ini banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait larangan perkawinan. Larangan perkawinan adat dalam penelitian ini melibatkan kedua wilayah Mirah dan Golan yang menjadi hukum adat yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Pada pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yaitu masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka yang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang diaptuhi hingga sekarang. Relevansi hukum positif dengan hukum adat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedudukan hukum memiliki pengakuan yang sama di dalam masyarakat adat selama tidak terjadi kesenjangan hukum.Kata kunci: adat; hukum; perkawinan     
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT Febriansyah, Ferry Irawan; Sanusi, Anwar
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3605

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions. This ban by some people has become polemic as the times have begun to fade to recognize the existence of customary law. However, this customary rule is still recognized by both the Mirah and Golan communities. Therefore, legal analysis is needed, which is to compare traditional law with existing national law so that there is no gap between customary law and national law. This study has many differences with previous studies related to the prohibition of marriage. The prohibition of customary marriages in this study involved both the Mirah and Golan areas which became customary law that is believed up to now by indigenous peoples. This study uses empirical legal research that is studying and examining social phenomena in society related to marriage and then analyzed juridically. In the discussion it was stated that the customary law regarding the prohibition of marriage of the Mirah and Golan communities is a traditional tradition that has been traditionally implemented by the two regions to date. The development of an increasingly modern era becomes a polemic in addressing these problems. The data that was examined empirically was believed by the community as customary law, namely the Mirah and Golan communities were prohibited from conducting marriages. If this is violated, it will lead to negative sanctions in the form of mystical events that cannot be accepted by reason. The prohibition of marriage between the people in the two regions of Mirah and Golan has indeed taken place since their ancestors in the form of the words of Ki Hanggolono, which has become customary law adopted until now. The relevance of positive law to customary law is very close and complementary to each other, so that the legal position has the same recognition in indigenous communities as long as there is no legal gap.Keywords: custom; law; marriage   AbstrakTujuan penelitian ini adalah membahas tentang hukum adat di wilayah Mirah dan Golan tepatnya di kabupaten Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya larangan perkawinan antara kedua wilayah tersebut. Larangan ini oleh sebagian masyarakat menjadi polemik seiring perkembangan jaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan adat ini tetap diakui oleh kedua masyarakat Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis hukum yaitu membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum nasional tidak ada kesenjangan. Penelitian ini banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait larangan perkawinan. Larangan perkawinan adat dalam penelitian ini melibatkan kedua wilayah Mirah dan Golan yang menjadi hukum adat yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Pada pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yaitu masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka yang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang diaptuhi hingga sekarang. Relevansi hukum positif dengan hukum adat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedudukan hukum memiliki pengakuan yang sama di dalam masyarakat adat selama tidak terjadi kesenjangan hukum.Kata kunci: adat; hukum; perkawinan     
BUMDES BRINGSANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Yulianto, Agus; Ayu Paramitha, Amelia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3436

Abstract

AbstractThe research uses empirical juridical research with the management of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency on Sembilan Beach which is in its administrative area. Efforts that can be made to encourage the movement of the village economy are through village entrepreneurship, which is a strategy in developing and growing welfare. This village entrepreneurship can be accommodated in the Village Owned Enterprises (BUMDes) which can be developed by the village government and the village community where the BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village through direct participation from village assets which is certainly separated in order manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. The role of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genting Subdistrict, Sumenep Regency in managing coastal areas in order to improve the welfare of the local community is by developing and developing nine beach tourism so as to improve the economy of the village community.Keywords: local community; the coast; welfareAbstrakPenelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam mela-kukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.Kata kunci: kesejahteraan; masyarakat lokal; pesisir
BUMDES BRINGSANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Yulianto, Agus; Ayu Paramitha, Amelia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3436

Abstract

AbstractThe research uses empirical juridical research with the management of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency on Sembilan Beach which is in its administrative area. Efforts that can be made to encourage the movement of the village economy are through village entrepreneurship, which is a strategy in developing and growing welfare. This village entrepreneurship can be accommodated in the Village Owned Enterprises (BUMDes) which can be developed by the village government and the village community where the BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village through direct participation from village assets which is certainly separated in order manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. The role of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genting Subdistrict, Sumenep Regency in managing coastal areas in order to improve the welfare of the local community is by developing and developing nine beach tourism so as to improve the economy of the village community.Keywords: local community; the coast; welfareAbstrakPenelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam mela-kukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.Kata kunci: kesejahteraan; masyarakat lokal; pesisir
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL Lorenza, Armenia; Sophia Maharani, Artika; Rioneldi, Rizky
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4578

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out what kind of implementation and impact that will arise for lawyers related to the implementation of virtual case registration. This research uses sociological juridical research, wherein this sociological juridical research is research by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. Through this research the researcher offers that the notification center is an advocate because an advocate is a profession in the field of law, which functions as a person who provides legal assistance to someone who authorizes him to be able to settle a case. Under these conditions, the online system or the so-called virtual system becomes a new step or way in terms of the administration of justice. With the use of technological sophistication in this case the internet network, it can create a system in the form of applications. As a first step, the implementation of the implementation of case registration in the court service system application will be carried out in 32 pilot Courts in the general court, religious court and state administrative court chosen. Online or virtual system is an instrument or a product of the court as a form of service related to virtual case registration intended for the public, virtual payment, sending court documents in the form of replicas, duplicates, conclusions, answers, and also related to virtual summons. The application of virtual case registration at the Sidoarjo Religious Court is considered good but there are still some shortcomings behind its advantages. From this deficiency, the Religious Court must improve again so that a better ecourt implementation takes place.Keywords: case; registration; virtualAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi dan dampak yang akan timbul bagi advokat terkait pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang dimana penelitian hukum yuridis sosiologis ini adalah penelitian dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai sebuah institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah advokat karena advokat merupakan suatu profesi yang ada dalam bidang hukum, yang berfungsi sebagai orang yang memberi bantuan hukum kepada seseorang yang memberikan kuasa kepadanya untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam kondisi seperti ini, sistem online atau yang disebut sistem virtual menjadi langkah atau cara baru dalam hal penyelenggaraan peradilan. Dengan dimanfaatkannya suatu kecanggihan teknologi yang dalam hal ini jaringan internet, maka dapat membuat sistem yang berbentuk aplikasi. Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Sistem online atau virtual adalah sebuah instrument atau suatu produk dari pengadilan sebagai wujud dari pelayanan terkait pendaftaran perkara secara virtual yang diperuntukkan kepada masyarakat, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu berupa replik, duplik, kesimpulan, jawaban, dan terkait pula pemanggilan secara virtual. Penerapan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dibalik kelebihan yang dimilikinya. Dari kekurangan ini pihak Pengadilan Agama harus menyempurnakan lagi agar terjadi pelaksanaan ecourt yang lebih baik.
URGENSI PENGATURAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT Islamy, Yolanda
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4132

Abstract

Abstract This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.Keywords: development; public; trading in influenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum trading in influence dalam praktik dan urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana pembangunan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan trading in influence yang dihubungkan dengan teori pembangunan masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia. Apabila diuraikan dan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan trading in influence memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam pembangunan masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan hukum trading in influence dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan trading in influence apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pengaturan trading in influence menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan trading in influence perlu adanya perubahan dan pembaharuan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai.
EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PATUH HUKUM TENTANG HAK DARI ODGJ Devina Clarissa, Inez; Fakhriyah, Nurul
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5260

Abstract

AbstractThe purpose of the study to see Indonesia as a legal state by article 1 verse (3) the constitution of 1945, each citizen has the right to legal protection, every citizen has the right to a decent job and livelihood, each citizen has the same position in the eyes of the law and in government. In reality, however, there are still obstructing freedom for others, as is the case with a mental person in the stocks, alien to the environment, and even for years. It is reasoned that the economy is minimal, the needs are large, and not only the mentally ill need the expense but there are other families to care for. So, the disturbed ones only felt the agony of being locked up in a room that had no residents, they threw people into a state of isolation. This sort of reasoning is often raised from related relatives: economic reasons, but some still try to cure them and hope that if treatment fails to cure crazy families, then most people reimprison them and supply them because the cost is depleted but have no healing effect on mentally ill families. Knowledge scarce in remote rural areas where government assistance for the poor makes it impossible for a person to ignore the rights of the mentally ill, when families release the mentally ill from the supply so that the family has satisfied the right of the mentally ill to live free but even if the right to live freely is granted, But the right to get food and other necessities is left unmet because disturbed people will wander away from the family's view, and if anything can endanger the safety of others then the family cannot go to charity because far from its stabilization, it can also affect the family's efforts to put the ODGJ in stock.Keywords: family factor; human rights: ODGJAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui terkait Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih ada yang menghalangi kebebasan bagi orang lain seperti halnya seorang yang dalam gangguan jiwa di pasung, diasing kan dari lingkungan sekitar, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Dengan alasan bahwa perekonomian yang minimal, kebutuhan banyak, dan bukan hanya orang dalam gangguan jiwa saja yang membutuhkan biaya tetapi, ada keluarga yang lain yang harus diperhatikan. Sehingga, yang mengalami gangguan jiwa hanya merasakan penderitaan di kurung dalam ruangan yang tanpa penghuni, mereka mengasingkan orang dalam gangguan jiwa. Alasan seperti ini yang sering terlontarkan dari kerabat keluarga yang terkait yaitu alasan perekonomian, namun masih ada yang berusaha mengobatinya dan menaruhkan harapan bahwa dengan pengobatan maka bisa sembuh, tetapi apabila pengobatan itu tidak memberikan kesembuhan bagi keluarga yang gila, maka kebanyakan seseorang mengurungnya kembali serta memasungnya dikarenakan biaya sudah habis tetapi tidak memberikan efek kesembuhan dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa. pengetahuan yang minim di kawasan desa terpencil yang sulit mengetahui bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin membuat seseorang mengabaikan hak dari penderita gangguan jiwa, ketika keluarga membebaskan penderita gangguan jiwa dari pemasungan maka keluarga telah memenuhi hak penderita gangguan jiwa untuk hidup bebas tetapi meskipun  hak untuk hidup dengan  bebasnya sudah terlaksanakan, namun  hak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi dikarena penderita gangguan jiwa akan berkeluyuran, sehingga jauh dari pantauan keluarga, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain maka keluarga tidak bisa menghindari itu di karenakan jauh dari pemantauannya, hal itu yang menjadi alasan lain selain dalam segi biaya, dalam segi keselamatan juga dapat mempengaruhi iktikad keluarga untuk memasung ODGJ.
BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI JUSTITIABELEN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Bastian, Jimmy; Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5095

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pihak yang dapat menjadi adressaten dalam lalu lintas hukum administrasi dan rumusan aturan hukum yang dibutuhkan untuk mengakomodir hak adressaten dalam lingkup PTUN. Penelitian menggunakan metode historis, dapat ditemukan tentang asal dari sistem hukum suatu negara tertentu. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kesamaan dalam sistem hukum administrasi Indonesia dan Belanda. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep umum yang diterapkan seperti KTUN dengan beschikking, pejabat tata usaha negara dengan bestuursorgaan, dan juga PTUN dengan administratieve /bestuursrechtspraak. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yang prinsipiil antara kedua sistem hukum tersebut. Kata kunci: badan hukum; publik; peradilan tata usaha negara Abstract The purpose of this research is to find out which parties can become addressees in administrative law traffic and the formulation of legal rules needed to accommodate address rights within the PTUN scope. Research using historical methods, can be found about the origin of the legal system of a particular country. In short, it can be concluded that there are many similarities between the Indonesian and Dutch administrative law systems. These similarities can be seen in the general concepts applied such as KTUN with beschikking, state administrative officials with bestuursorgaan, and also PTUN with administratieve/bestuursrechtspraak. However, there are also principal differences between the two legal systems.

Page 16 of 24 | Total Record : 239

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue