cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 239 Documents
 15   16   17   18   19 
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN ATAS FENOMENA IDENTITAS GANDA WARGANEGARA INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Gustina, Sukmawaty Arisa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4302

Abstract

AbstractThe main problem in this research is the enforcement of the dual identity law of Indonesian citizens in the border area. This study uses a normative juridical method, namely research that uses the norms in the 1945 Constitution and other laws and regulations related to the object of research. This research is a follow up from the results of previous research with the title of the legality of the Temporary Residence Certificate (SKTS) by the Immigration Unit at the Indonesian Cross-border Post. Especially in the Cross Border Post in Nunukan Regency, North Borneo. The results of this study conclude that the problem of law enforcement can be implemented with a justice approach for citizens and States. John Ralws 'principle of justice in the approach of border citizens' welfare. Completion of this law is able to provide an educational role for citizens and ensure the continuity of state rights in guaranteeing and protecting Indonesian citizens in the border areas of the Unitary State of the Republic Indonesia.Keywords: border area; citizens; SKTSAbstrakMasalah utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum identitas ganda warganegara Indonesia di daerah perbatasan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul legalitas Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Unit Imigrasi di Pos Lintas Batas Indonesia. Terutama di Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan pendekatan keadilan bagi warganegara dan Negara. Prinsip keadilan John Ralws dalam pendekatan kesejahteraan warganegara perbatasan. Penyempurnaan undang-undang ini mampu memberikan peran pendidikan bagi warganegara dan memastikan kelangsungan hak-hak Negara dalam menjamin dan melindungi warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
IMPLEMENTASI ATURAN SATU MOBIL SATU GARASI DI WILAYAH PUCANGAN SURABAYA Haisy Tasya, Azahra; Rahmasari, Nuzul Shinta Nur
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5256

Abstract

AbstractThis study aims to make the public aware of the importance of awareness of the laws, norms, and ethics that apply in society. With the rule of one garage one car through the perspective of rights and obligations according to the law, it is hoped that the public will have more legal awareness. The research method uses empirical methods by digging information from several supporting sources in the form of interviews and going into the field to find more valid data so that from this research we get final results that provide solutions. The novelty that researchers offer is the imposition of hourly fines for residents who violate the minimum fine of Rp. 20,000 (Twenty Thousand Rupiah), the existence of a new regulation regarding parking, as well as socialization to the community. The lack of legal awareness of the Pucangan residents has led to the neglect of the regulations that have been implemented in their area. There is no place to park their private car. Pucangan residents often park their cars on the shoulder of the road so that it disturbs the comfort of other residents. So there needs to be a regulation in the form of a regional regulation so that residents who still park their cars are given strict sanctions and this rule applies and must be binding on the public.Keywords: garage; parking; regulationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui prespektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan menggali informasi dari beberapa sumber pendukung berupa wawancara dan terjun ke lapangan untuk mencari data-data yang lebih valid agar dari penelitian ini didapatkan hasil akhir yang memberikan solusi. Kebaharuan yang peneliti tawarkan yaitu pengenan denda per-jam bagi warga yang melanggar dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah), adanya regulasi baru mengenai perparkiran, serta sosialisasi kepada masyarakat Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Tidak ada tempat untuk memarkirnya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum.
ANALISA KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. SINERGI MEGA KARYA DENGAN PT. NASARI INDONESIA PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI KENSINGTON OFFICE TOWER) Milendra, Joel Timothy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4615

Abstract

AbstractIn the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreementAbstrakPada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai force majeure. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup force majeure. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau pembangunan. Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan force majeure dan pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan force majeure karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut dan pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat dan teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure karena tercantum pada klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI Sesung, Rusdianto; Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4146

Abstract

AbstractThe research objective was to determine the existence of Presidential Decree No. 33-2020 in the perspective of the principles of autonomy and decentralization Regional autonomy means regional rights to regulate and manage government affairs decentralized by the central government, including financial management. Regions are given the authority to compile and implement budgets in accordance with regional capacities proportionally and rationally. For that, Presidential Decree No. 33 of 2020 has the potential to conflict with the principles of regional autonomy and decentralization, because it reduces regional independence. The central government should have sufficiently determined guidelines for creating good governance in regional government administration and carried out strict supervision, without specifying detailed and detailed figures.Keywords: decentralization; regional autonomy;regional financeAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi Perpres No. 33-2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi Otonomi daerah  bermakna hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, termasuk pengelolaan keuangan. Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah secara proporsional dan rasional. Untuk itu, Perpres No. 33 Tahun 2020 berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, karena mereduksi kemandirian daerah. Seharusnya, pemerintah pusat cukup menentukan pedoman untuk menciptakan good governance penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan pengawasan secara ketat, tanpa menentukan angka yang detail dan rinci.
FENOMENA PERJUDIAN BURUNG MERPATI DAERAH RUNGKUT TENGAH Nasrudin Fadli, Ahmad; Dwi Rahardjo, Ridho
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5234

Abstract

This study aims to offer solutions related to the prevalence of pigeon gambling in the Rungkut Tengah area of Surabaya. Through an empirical approach which is sourced from existing data in the field such as interviews and observations. Through this research, researchers offer a way out of the existence of pigeon gambling which is expressly prohibited in statutory regulations. By holding counseling and providing a forum such as an official competition to be able to channel hobbies in raising and caring for pigeons without having to participate in gambling. Law enforcement related to the prevalence of gambling cases that develop in the community certainly makes it difficult for the authorities to eradicate various gambling so that the law appears in line with existing norms. Through the efforts of the government and law enforcement officials, the making of regulations regarding the sanctions imposed by the practice of gambling does not make the public afraid of these threats. This is what makes it necessary to do something new related to efforts to eradicate pigeon gambling in Central Rungkut without having to stop the hobby of pigeon fans in the area, of course. Keywords: gambling; pigeons; solutions Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi terkait maraknya perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah Surabaya. Melalui metode pendekatan secara empiris dimana bersumber dari data yang ada dilapagan seperti wawancara dan observasi. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan jalan keluar dari adanya perjudian burung merpati yang secara tegas dilarang didalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengadakan penyuluhan serta memberikan wadah seperti perlombaan resmi untuk dapat menyalurkan hobi dalam memelihara serta merawat burung merpati tanpa harus mengikuti perjudian. Penegakan hukum terkait maraknya kasus perjudian yang berkembang dimasyarakat tentu membuat pihak aparat mengalami kesulitan dalam memberantas berbagai perjudian agar hukum terlihat sejalan dengan norma yang ada. Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman tersebut. Hal ini yang membuat perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya untuk memberantas perjudian burung merpati di Rungkut Tengah tanpa harus menghentikan hobi penggemar burung merpati diwilayah tersebut tentunya.
PENGGUNAAN HAK PENGEJARAN SEGERA TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING YANG MELANGGAR WILAYAH LAUT INDONESIA Sudini, Luh Putu; Suryawan, I Gusti Bagus; Hasibuan, Nella
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4394

Abstract

AbstractThe research objective is to find out and understand the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the Indonesian sea territory; and know and understand the limits of Indonesia's authority in the use of the right of immediate pursuit in its territorial waters. The problem is how to use the right of immediate pursuit of foreign ships that violate Indonesia's maritime territory. And what about the limits of Indonesia's authority in the use of immediate pursuit rights in its territorial waters? The research method used is empirical legal research methods. The results of the research on the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the territorial sea of Indonesia include several things that must be considered, namely the chase must be carried out by the competent authority of the coastal State and have sufficient reasons and are convincing that the foreign ship has violated the law in waters of the jurisdiction of the coastal State. The pursuit must begin when a foreign ship or one of its partners is in inland waters, archipelagic waters, territorial seas, auxiliary routes or exclusive economic zones. The pursuit can only continue outside the territorial seas, outside the auxiliary routes or outside the exclusive economic zone if the pursuit is continuous and uninterrupted. The pursuit may only begin after giving a stop sign from a distance that the foreign ship can see or hear. The right of pursuit must be stopped as soon as the ship being chased has entered the sea of the territory of the third party. The limit of Indonesia's authority in the use of the right to immediate pursuit in its territorial waters, Indonesia can take actions, starting with a signal, for example with a sound sign or a flag signal or an optical light, not paying attention to the signal, then it may be followed by warning shots. the first shot with a blank bullet is also ignored, followed by the shot with a live bullet, provided that when shooting, the shot must be directed in front of the prow of the ship being chased. If you take a fight that endangers the patrol boat or the lives of people, balanced violence can be carried out, if possible avoiding casualties. The immediate chase is stopped if the foreign ship enters the territorial waters of another State.Key words: right of immediate pursuit; foreign ships; useAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia; dan mengetahui dan memahami batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Permasalahan yaitu bagaimana penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Dan bagaimana batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, mencakup ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA RAK BARANG DENGAN STRUK KASIR DI RIA SWALAYAN MOJOSARI Indrianingsih, Laily; Nur Saputri, Evi; Ratnasari, Rembulan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5259

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to determine the form of responsibility of business actors to consumers who are harmed because the prices of goods listed on the goods display rack are different from those on the cashier's receipt. The method used in this research is empirical juridical. The technique of this research approach is a qualitative approach by emphasizing aspects in depth (in depth analysis) on a problem. The data collection technique in this research is by conducting interviews aimed at consumers of Ria Swalayan Mojosari. The existence of supermarkets adds to the satisfaction of consumers in shopping because of its advantages compared to traditional markets. But behind these advantages, self-service also has several disadvantages, one of which is the difference in the price listed on the display rack with the price to be paid at the cashier. This is of course detrimental to consumers, because the consumer does not get certainty on the price of an item. Therefore, there is a need for regulation regarding this matter to protect consumer rights which have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where business actors must provide clear information to consumers. Consumers need to get legal protection and certainty regarding how consumer rights are regulated in the Consumer Protection Act.Keywords: consumer; price; responsibilityAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan karena harga barang yang tertera di rak display barang berbeda dengan yang ada di struk kasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. teknik pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menekankan aspek secara mendalam (in depth analysis) pada suatu persoalan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada konsumen Ria Swalayan Mojosari. Adanya swalayan menambah kepuasan para konsumen dalam berbelanja karena kelebihannya dibandingkan pasar tradisonal. Namun dibalik kelebihannya tersebut swalayan juga memiliki beberapa kekurangan yang salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang tertera pada rak display dengan harga yang harus dibayar di kasir. Hal ini tentu saja merugikan konsumen, karena pihak konsumen tidak memperoleh kepastian atas harga suatu barang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum mengenai bagaimana hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
INTERPOLASI YURISPRUDENSI TERAPEUTIK DENGAN PROBLEM-SOLVING COURT DALAM PERLUASAN MAKNA KEADILAN RESTORATIF Hozeng, Pratiwi; Sugianto, Fajar; Rahayu, Sekar Wiji
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4155

Abstract

AbstractThe law has limited restrictions on such arbitrary treatment and the people have rights which are rights owned by the authorities, especially in accessing the law. Restorative justice is an important approach to improve people's welfare, but its implementation is still limited. Research wants to see how the meaning is in the application of restorative justice. The research was conducted by applying the normative-empirical method by examining at the same time the opportunities for further development of the field of study. Regulations that do not cover all cases that arise in society make the multidisciplinary field of science important and consider, the similarity of the restorative meaning of justice provides an opportunity to carry out a new, more complex definition overall by guaranteeing the welfare and equality of the people before the lawKeywords: psychology law; restorative justice; therapeutic jurisprudenceAbstrak Hukum telah secara tegas membatasi perlakuan sewenang-wenang tersebut serta rakyat memiliki hak yang setara sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa, khususnya dalam mengakses hukum. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat namun pengimplemantasian masih terbatas. Penelitian ingin melihat bagaimana pemaknaan dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode normatif-Empiris dengan mengkaji sekaligus membuka kesempatan bidang kajian yang dapat dikembangkan berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat menjadikan bidang multidisplin ilmu menjadi penting dan dipertimbangkan, keserupaan makna keadilan restoratif memberikan peluang dalam mengusung pendefinisian baru yang lebih kompleks menyeluruh dengan menjamin kesejahteraan dan kesetaraan rakyat dimata hukum.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA Giri Santosa, Dewa Gede
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.4657

Abstract

After Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems. Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation law Abstrak Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.
LEGITIMACY OF A SIRRI MARRIAGES (SECOND AND SO ON) BY THE PAIR OF CIVIL SERVANTS Kusmayanti, Hazar; Ramadhanty, Nindya Tien
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4512

Abstract

AbstrakPerkawinan siri di ketahui sebagai perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri (kedua dan seterusnya) tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri (kedua dan seterusnya) sah menurut Hukum Islam. Kata kunci: KUA; Pegawai Negeri Sipil; perkawinanAbstractSirri Marriage are known as underhand marriages, meaning that marriages only fulfill the pillars and conditions of the marriage and do not violate marital restrictions.  The problem is when someone wants to have more than one wife there are provisions that must be met. This study aims to determine the validity and legal consequences of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) carried out by PNS couples according to PP No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. The results of this study of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are not valid according to Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law.  While perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are legal according to Islamic Law.

Page 17 of 24 | Total Record : 239

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue