Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DALAM KASUS DI MADIUN Salsabila Sutardja, Putri; Adea Rohma, Dewinta; Oktavianti, Lisa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5261

AbstractChildren are agents of change where children must be nurtured and protected for their physical and mental growth and development in a harmonious and balanced social environment. This is the implementation of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection, this law is the second amendment of Law 23 of 2002. Online prostitution has often occurred, many victims are children and women. In the Child Protection Act, provisions concerning the protection of child victims of online prostitution have been regulated. However, in practice the regulations made have not been implemented effectively in the community. So it needs a lot of improvement in terms of implementation. After that, it can be seen from the legal consequences for child victims of child prostitution, namely in the form of special protection that is tried through supervision, protection, deterrence, treatment, and rehabilitation efforts. However, protection in the form of reintegration or the process of reintegration to parents and residents is also needed to help them through the recovery process properly.Keywords: children; protection and online prostitutionAbstrakAnak merupakan agent of change yang dimana anak harus dibina dan dilindungi tumbuh kembangnya secara fisik dan mental dalam lingkungan sosial yang selaras dan seimbang. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2002. Prostitusi Online sudah sering terjadi, banyak sekali korban dari kalangan anak dan perempuan. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak memang sudah diatur ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada anak korban dari Prostitusi Online. Namum dalam prakteknya peraturan yang dibuat belum diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. maka dibutuhkan banyak sekali perbaikan dalam segi pelaksanaanya. Setelah itu bisa dilihat dari akibat hukumnya untuk anak korban prostitusi anak yakni berbentuk proteksi spesial yang dicoba lewat upaya pengawasan, proteksi, penangkalan, perawatan, serta rehabilitasi. Tetapi, proteksi berbentuk reintegrasi ataupun proses penyatuan kembali kepada orang tua serta warga pula diperlukan guna membantunya lewat proses pemulihan dengan baik.

PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, Irfa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4325

Abstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOSAN UMUM (STUDI PADA WILAYAH RUNGKUT) Manista Harwika, Dara; Puspita Sari, Amelia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5233

The purpose of this research is to offer novelty related to legal protection that is relevant and can quickly be applied in public boarding houses. Using empirical research methods to describe the legal regulations that live in society. Through this research, the researcher offers the concept of legal protection for victims of sexual harassment who live in an environment that is only limited by one door. Namely that the influence of an environment that is too friendly to teach the individual a touch that should not be done, besides the geographical factor of the environment which is an industrial area with most male workers who only live alone there so they cannot control their passions, besides that the divider between freedoms people per person only one door is considered too thin in protecting each other's privacy so that it is widely used for sexual harassment. In this case, the community around the public boarding house receives two legal protection measures, namely the first, which is preventive, namely building a protection institution for victims of sexual harassment in collaboration with local village officials. The second is to urge the Legislative to immediately pass the Draft law on the Elimination of Sexual Violence because Indonesia is an emergency of sexual harassment. Keywords: legal protection; public boarding houses; sexual harassment Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu menawarkan kebaruan terkait perlindungan hukum yang relevan dan cepat dapat diterapkan di dalam kosan umum. Mengunakan metode penelitian empiris dengan menguraikan peraturan hukum yang hidup di masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bagaimana konsep perlindungan hukum korban pelecehan seksual yang tinggal di dalam lingkungan yang hanya berbatas oleh satu pintu. Yaitu bahwa pengaruh dari lingkungan yang terlalu ramah sehingga mewajarkan sentuhan yang tidak seharusnya dilakukan kepada individu, selain itu faktor geografis lingkungan yang merupakan kawasan industrial dengan kebanyakan pekerja laki-laki yang hanya tinggal sendirian disana sehingga tidak dapat mengontrol nafsu nya, selain itu sekat diantara kebebasan orang per orang hanya berbatas satu pintu dinilai terlalu tipis dalam melindungi privasi masing-masing sehingga banyak dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual. Di dalam hal ini maka masyarakat sekitar kosan umum mendapat dua upaya perlindungan hukum yaitu yang pertama, bersifat mencegah yaitu membangun lembaga perlindungan korban pelecehan seksual yang bekerja sama aparat kampung setempat. Yang kedua yaitu mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS karena Indonesia darurat pelecehan seksual.

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA “UU/PERPPU” Septiyani, Samriananda
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4520

AbstractArticle 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash lineAbstrakPasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011dengan rumusan frasa “UU/Perppu”. Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa “UU/Perppu” pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai perananan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

KETIMPANGAN HAK BERBASIS GENDER DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU LAMAHOLOT Sugianto, Fajar; Purnama Sari, Vincensia Esti; Jennifer, Graceyana
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.4854

This writing is intended to convey the analysis and critiques on issues and situations of the Lamaholot inheritance customary law must not only be under the ancestor's values that developed in the society but also following the development of the society that has gone through modernization and emancipation, which has resulted in equal positions between men and women in every aspect of human life. Through juridical normative research method, and the emphasis on the Lamaholot tribe, it is found that there are an imbalance position and rights between male and female successor, where the right to inherit is only owned by the male successor. This creates an injustice for the female successor, which fundamentally violates the concept of inheritance in the Indonesian Civil Law Code as the national guidelines of the private sphere of society. The existence of law has greatly impacted human life because where there are humans, that is where the law is. The law will only be classified appropriate if it achieves legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefit. One of the spheres of human life which are also regulated by law is in the process of inheritance by the predecessor to the successor. This inheritance then enters the realm of private law, which is still dominated by customary law. Customary law as a form of cultural diversification of Indonesia and a core element of the development of the national law itself is still upright and implemented in the practice of inheritance. As a result, it can be concluded that gender-based rights disparities are evident in the socio-cultural life of the Lamaholot indigenous tribe. Thus, through this research, two paths should be implemented by the state. The first one is to approve the Bill on the Protection of Customary Law Communities as an instrument that will act as the implementative boundaries for the implementation of customary law and the second one is to accommodate customary law into Regional Regulations (Peraturan Daerah) as a form of preservation of the customary values of each tribe so that they are in line with the applicable positive laws without eliminating the uniqueness of each basic cultural values of each region. Keywords: customary law; Lamaholot tribe; inheritance Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik masalah dan situasi pengaturan pewarisan hukum adat Lamoholot yang sepatutnya tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai nenek moyang yang berkembang di masyarakat, tetapi juga sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah melalui modernisasi dan emansipasi dalam masyarakat yang melahirkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap lini kehidupan manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normative untuk menelaah kritis pada sistem waris adat suku Lamaholot, justru ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan dan hak atas ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana hak atas waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi ahli waris yang berjenis kelamin perempuan, dimana turut melanggar konsep pewarisan yang dianut dalam KUHPerdata selaku kaidah pedoman nasional yang mengatur ranah privat masyarakat. Eksistensi hukum sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sebab dimana ada manusia, disitulah hukum berada. Hukum baru dikatakan baik dan pantas bila mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Salah satu lingkup kehidupan manusia yang juga diatur oleh hukum ialah dalam proses pewarisan oleh pewaris terhadap ahli waris. Pewarisan ini kemudian masuk ke dalam ranah privat hukum, yang mana kini masih didominasi pengaturannya oleh hukum adat. Hukum adat sebagai wujud diversifikasi budaya bangsa Indonesia dan unsur inti dari pembangunan hukum nasional pun masih tegak berdiri dan terlaksana dalam pewarisan adat tersebut. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan hak berbasis gender pun begitu jelas nampak dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Dengan demikian, melalui penelitian ini pun didapati dua jalan yang sepatutnya dilaksanakan oleh negara yaitu pengesahaan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai instrumen yang menggariskan batasan-batasan implementatif terhadap pemberlakuan hukum adat dan diakomodirkannya hukum adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud pelestarian nilai-nilai adat setiap suku agar selaras dengan hukum positif yang berlaku tanpa menghilangkan keunikan dari setiap nilai-nilai dasar kebudayaan masing-masing daerah.

JUDICIAL PREVIEW MODEL IN THE BUDGET FUNCTION OF THE LEGISLATIVE BODY Anggita Ramadhan, Diastama
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.4818

Penelitian ini mengusulkan model Judicial Preview yang dapat berfungsi untuk mengurangi perilaku koruptif dalam hal fungsi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Perilaku koruptif sering terjadi dalam fungsi anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif sendiri, hal ini menjadi cerminan rendahnya kualitas lembaga legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode analisisnya, serta menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menawarkan cabang kekuasaan yudikatif untuk dapat melakukan konsep judicial preview tanpa perlu mengurangi independesi yang dimiliki lembaga tersebut, sehingga lembaga yudikatif tidak akan ikut serta dalam political arena secara praktis. Organ yudikatif ini hanya berfungsi untuk melakukan tindakan hukum pada fase pencegahan sehingga permasalahan tidak kembali terjadi. Kata kunci: judicial preview; legislasi; penyusunan anggaran Abstract This research proposes a Judicial Preview model that aims to reduce corrupt behaviour in terms of the budget function performed by the parliament. Corruption behaviour often occurs in the budget function performed by members of the parliament is a reflection of the low quality of the legislature. This research is normative research, using the statute approach and conceptual approach. This research uses the deductive method as the method of analysis, as well as using legal material collected through the literature study method. The results of this research are that the judicial branch of power can conduct the judicial preview model without reducing the independence of the institution so that the judiciary will not practically involved in the political arena. This judicial organ only functions to take legal action in the prevention phase so that problems do not re-occur.

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA Syaputri, Martika Dini; Suryawati, Nany
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4250

AbstractEnvironmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.Keywords: city forest; green open space; urbanAbstrakMasalah lingkungan hidup diwilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jelaur, mengelompok maupun menyebar.

KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19 Wirya Darma, I Made
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5179

AbstractThe implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual courtAbstrakPelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan social distancing dan phisyical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (rules breaking) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan.

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN RKUHP 2019 Islamy, Yolanda; Rusmiati, Elis; Chandra, Erika Magdalena
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5349

This study aims to determine the Comparison of the Formulation of the Implementation of Community service order by Other Countries and the Problems of the Implementation Rules of Community service order Based on the 2019 RKUHP. The method in this study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications. This research is different from previous research where the study conducted in the writing of this article examines the formulation of community service order by countries that have previously implemented community service order in their criminal law rules as well as the problems that exist in the formulation of community service order in the RKUHP 2019. The formulation of community service order in the Netherlands is regulated in Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands) which is better known as the community service order. Until the first eight years of implementing community service order, the recidivism rate was reduced by 50%. Meanwhile, in Portugal, the rules for implementing community service order are regulated in Articles 58 and 59 of the Portuguese Criminal Code, known as Work for the Community. With the implementation of community service order, the Portuguese government has succeeded in overcoming prison overcrowding with a percentage of around 44% annually. So that the social work crime in the Netherlands and Portugal is effective as an alternatif to criminal deprivation of independence. When compared with the rules for implementing community service order in the RKUHP 2019 as a whole, they are complete and comprehensive, but there are several things that need to be underlined by legislators. For this reason, legislators need to reformulate the social work criminal rules in the RKUHP 2019 by reflecting on the formulation of community service order by countries that have previously implemented the crime in their criminal law rules. Keywords: Community Service Order, Implementation, Prospect. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Perumusan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Oleh Negara Lain dan Analisis Aturan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji kepada perumusan pidana keja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial dalam aturan hukum pidananya serta permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019. Perumusan pidana kerja sosial pada Negara Belanda diatur dalam Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands (KUHP Belanda) yang lebih dikenal dengan community service order. Hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%. Sedangkan pada Negara Portugal aturan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal yang dikenal dengan istilah Work for the Community. Dengan diterapkannya pidana kerja sosial pemerintah Portugal telah berhasil menanggulangi overcrowding lapas dengan persentase sekitar 44% setiap tahunnya. Sehingga pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal berlaku efektif sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Apabila dibandingkan dengan aturan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 secara keseluruhan sudah lengkap dan komprehensif, namun terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi oleh pembentuk perundang-undangan. Untuk itu pembentuk perundang-undangan perlu merumuskan kembali aturan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 dengan bercermin pada rumusan pidana kerja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana tersebut dalam aturan hukum pidananya. Kata kunci: Analisis, Pelaksanaan, Pidana Kerja Sosial

REGULASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Aktivanto, Lukky; Zebua, Nelis Juli Satria; Ragawati, Popy Dia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5641

This study aims to see how immigrant offices and law enforcement agencies prevent trafficking or human exploitation, especially when the focus of the government and other regulatory agencies is divided between the economy, health, or welfare of its people. This study uses descriptive qualitative research methods. The data used are primary data and secondary data. primary data is the main data obtained from news while secondary data is in the form of supporting information to explain primary data. Data collection is done by collecting as much data as possible related to immigrants and human trafficking. Finally, the presentation of the data is done in the form of paragraphs. The results of this study are that human trafficking actually takes advantage of this pandemic moment very well where they easily adapt, namely by exploiting children or parents through internet media. The authorities and immigration are very divided in their focus regarding the sale and exploitation of humans, including by keeping the port section more stringent because of the frequent interactions of human trafficking through seaports, and also they monitor the movement of the internet and illegal websites that are present in order to minimize sales and exploitation. children or adolescents and adults. Keywords: Covid-19 pandemic; human exploitation; human trafficking Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kantor imigran dan badan penegakan hukum mencegah adanya perdagangan ataupun eksploitasi manusia, khususnya ketika fokus pemerintah dan kelembagaan berwajib lainnya terbagi anatar perkeonomian, kesehatan, atau kesejahteraan rakyatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data utama yang didapatkan dari berita sementara data sekunder berupa informasi pendukung untuk menjelaskan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan imigran dan human trafficking. Terakhir, penyajian data dilakukan dalam bentuk paragraf. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa human trafficking justru memanfaatkan momen pandemi ini dengan sangat baik dimana mereka dengan mudah beradaptasi yakni dengan melakukan pengeksploitasian anak atau orang tua melalui media internet. Pihak berwajib dan imigrasi sangat membagi fokus mereka terkait penjualan dan pengeksploitasian manusia ini diantaranya ialah dengan menjaga bagian pelabuhan dnegan lebih ketat karena seringnya human trafficking berinteraksi melalui pelabuhan laut, dan juga mereka memantau pergerakan internet dan website-website ilegal yang hadir demi meminimalisir penjualan dan pengeksploitasian anak atau remaja dan orang dewasa. Kata kunci: pandemi Covid-19; pengeksploitasian manusia; penjualan manusia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Evi Kongres

Contact Email evikongres@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA