Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6558

The Malay Indigenous Community, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, is one of the Islamic communities which in the settlement of legal relations relating to the property of a person who dies with family members who are left behind or have not died, still use customary law. There are several types of inheritance applied to the Malay community of Sanggau Regency, namely assets that are inherited from generation to generation both from the father and mother, assets obtained by husband and wife during their marriage, both produced jointly and by one party, and assets acquired by the husband and wife during their marriage. brought by husband and wife before marriage. This study aims to determine the distribution of inheritance according to Islamic Law and Malay Customs with a case study in Sungai Muntik Village, Kapuas District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. This type of research is normative legal research using normative case studies in the form of products of legal behavior. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation with predetermined informants, with data analysis techniques through data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of the research in the field show that the implementation of inheritance used is inheritance that is not based on fara'id science or Islamic law, the inheritance law that people use is based on customs or habits that occur in the community, because the majority of the Muntik River community are residents who still hold strong customary law or applicable custom. Keywords: malay custom; inheritance; islamic law Abstrak Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat. Ada beberapa jenis harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau yaitu harta yang diwariskan dari generasi kegenerasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dan Adat Melayu dengan studi kasus pada Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang telah ditentukan, dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang tidak berdasarkan ilmu fara’id atau Hukum Islam, hukum waris yang masyarakat gunakan adalah berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut, karena mayoritas masyarakat Sungai Muntik adalah penduduk yang masih memegang kental hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Kata kunci: adat melayu; harta warisan; hukum islam

Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.6562

The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS Kesehatan issued Regulation of the Director of Health Insurance Guarantee for BPJS Kesehatan No. 2 of 2018and Regulation of BPJS Kesehatan number 1 of 2020. The research method used in this study uses a normative juridical method, this research was conducted by analyzing library materials. or the second data is compared with the applicable regulations related to guarantees for the fulfillment of the rights of BPJS participants in cataract surgery services in hospitals. Implications of BPJS Kesehatan Health Insurance Director Regulation No.2 of 2018 Concerning Cataract Service Guarantee In BPJS Kesehatan regulation No.1 of 2020there are difficulties for BPJS patients in carrying out cataract surgery, namely that they can only perform cataract surgery with cataractsufferers with medical indications in the form of decrease in visual acuity with vision less than 6/18, so that in this case it reduces the rights of BPJS patients to receive guarantees for cataract surgery services through BPJS completely. Legal protection for BPJS patients whorequire medical action in the form of cataract surgery at the hospital in the form of preventive legal protection is very weak. Dispute resolution through non-litigation channels can use mediation as an effort to resolve disputes. Mediation itself is a simple and practical effort in resolving disputes which is preceded by finding and bringing together agreements to resolve problems, assisted by one or more mediators who are neutral and only function as facilitators. Keywords: cataract; cataract surgery; cataract operation garantee Abstrak Terbatasnya kemampuan finansial BPJS Kesehatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai upaya menjawab persoalan itu BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 dan Peratutran BPJS Kesehatan nomer 1 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder di bandingkan dengan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jaminan pemenuhan hak peserta BPJS dalam layanan operasi katarakdi rumah sakit. Implikasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2020 adalah adanya pembatasan bagi pasien BPJS dalam melakukanoperasi katarak yaitu hanya dapat melakukan operasi katarak dengan penderita penyakit katarak dengan indikasi medis berupa penurunantajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18, sehingga dalam hal ini mengurangi hak pasien BPJS dalam mendapat penjaminan pelayanan operasi katarak melalui BPJS seutuhnya. Perlindungan hukum pasien BPJS yang memerlukan tindakan medis berupa operasi katarak diRumah Sakit dalam bentuk perlindungan hukum preventif sangatlah lemah. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapatmenggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediasi sendiri merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang besifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Kata kunci: katarak; operasi katarak; penjaminan operasi katarak

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6587

The purpose of this study is to describe problems related to environmental protection and management that occur in Minggirsari Village. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study found that in Minggirsari Village there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have a clear permit. Then there are various empty buildings even though if these buildings are addressed they can potentially become buildings that can be used as tourist attractions. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, local governments can manage the place into a clean tourist spot while taking into account the aspirations of the community and being participatory by involving all interested parties in environmental management so that the place can be attractive. the attention of the tourists. Going forward to the government and local governments, it is recommended that in issuing provisions in the form of environmental permits, they should always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on the concept of sustainable development that is environmentally sound through accurate and responsible environmental assessment and analysis answer. Keywords: environment; licensing; tourist attraction Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Desa Minggirsari. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Desa Minggirsari terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab. Kata Kunci: lingkungan; perizinan; tempat wisata

Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasar-kan Pendekatan Konsep Welfare State
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.6629

Indonesia as a developing country requires maximum infrastructure development for the public interest or in other words for the realization of people's welfare. Indigenous peoples' land which is used as the object of infrastructure development without prior approval can result in violation of the rights of indigenous peoples. By using a normative juridical method, this research focuses on reviewing the approval of indigenous peoples whose land is the object of infrastructure development in the public interest. This then becomes important because to what extent is the definition of public interest formulated in the phrase the interests of the State and common interests often lead to prolonged conflicts. The redefinition of public interest by using the concept of the welfare state approach is then deemed relevant for the creation of a responsive land law politics. Keywords: culture; development infrastructure; public interest Abstrak Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan infrastruktur yang maksimal demi kepentingan umum atau dengan kata lain demi mewujudkan kesejaheraan rakyat. Tanah masyarakat adat yang dijadikan objek pembangunan infrastruktur tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat menimbulkan pencideraan hak masyarakat adat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneltian ini fokus mengkaji terkait persetujuan dari masyarakat hukum adat yang tanahnya dijadikan objek dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum. Hal ini kemudian menjadi penting karena sejauh apa definisi kepentingan umum yang dirumuskan dalam frasa kepentingan Negara dan kepentingan bersama itu sering kali meimbulkan konflik berkepanjangan. Redefinisi kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan konsep welfare state kemudian dianggap relevan untuk tercipata politik hukum pertanahan yang responsif. Kata kunci: kepentingan umum; masyarakat adat; pembangunan infrastruktur

Pertanggungjawaban PPAT Atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6671

Land Deed Official has the authority to make the deed relating to land based on Article 1 Paragraph (1) of government regulation of the Republic of Indonesia number 24 of 2016. Land Deed Official should apply the precautionary principle as has been said in the oath of office. In practice, there are many legal problems of Land Deed Official deeds caused by client dishonesty related to the correctness of administrative conditions that cause losses for others. The purpose of this study is to determine the form of accountability for the Land Deed Official top of his negligence in making the deed of sale of land based on false information. This research using the method of juridical normative. The result of this research is if it is proved the deed of sale of land made by Land Deed Official based on false information can be categorized as a violation of the restrictions or obligations which are listed in Appendix II of Regulation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/head of the National Land Agency Number 2 of 2018 and Land Deed Official can be held administratively liable, namely dismissed with disrespect under Article 13 regulation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/head of the National Land Agency Number 2 of 2018. If based on a court ruling that has permanent legal force (inkracht), the deed made should have the perfect legal force into a deed under the hands then Land Deed Official can be civilly responsible in the form of reimbursement, compensation and interest if the deed causes harm to one of the parties and Land Deed Official may also be subject to criminal liability if it is proved by intentionally or knowingly cooperate with the client to make the deed of sale of land based on false information. Keywords: accountability; false information; land deed official Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 24/2016. Dalam menjalankan jabatannya, PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan. Pada praktiknya, terdapat banyak permasalahan hukum akta PPAT yang disebabkan adanya ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi PPAT atas kelalaiannya dalam membuat akta jual beli tanah berdasarkan keterangan palsu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah jika terbukti akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT berdasarkan keterangan palsu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban yang tercantum dalam Lampiran II Permen ATR/BPN No. 2/2018 dan PPAT tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi yakni diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan pasal 13 Permen ATR/BPN No. 2/2018. Jika berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), akta yang dibuat seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta dibawah tangan maka PPAT dapat bertanggung jawab secara perdata dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan PPAT dapat pula dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja atau disadari bekerja sama dengan klien untuk membuat akta jual beli tanah berdasarkan keterangan palsu. Kata kunci: keterangan palsu; pertanggungjawaban; PPAT

Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6962

Crime has existed since a long time ago. The advancement of civilization has made the crime growing and more developed in various forms and modes. The rise of various kinds of crimes that occur in society needs to be a concern for all parties. The existence of a crime has implications for the conditions of security and order in the community. Therefore, community participation is needed and meaningful in order to create safe and comfortable conditions in the community, nation and state environment. As citizens, maintaining order and environmental security is a shared responsibility. This research uses descriptive research method and literature study, where as the researcher tries to describe the phenomena and social realities that occur. The results showed that the regulation of the security and public order sistem (siskamtibmas) could overcome crime in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java. Siskamling is a community effort in improving the security and order sistem that provides protection and security for residents. Awareness is needed from community members in the Ngargoyoso sub-district in order to prevent and ward off forms of threats and disturbances to kamtibmas (community security and order). This public awareness is a potential for self-defense that needs to be preserved and improved. Keywords: crime; independent society; security & order sistem Abstrak Kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu. Majunya peradaban membuat kejahatan semakin berkembang dalam berbagai bentuk modus dan variatif. Maraknya berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Adanya tindak kejahatan sangat berimplikasi terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan berarti guna mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi kepustakaan, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena dan realitas sosial yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dapat menanggulangi kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Siskamling merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi warga. Diperlukan kesadaran dari warga masyarakat di kecamatan Ngargoyoso guna mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kesadaran masyarakat ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan. Kata Kunci: kejahatan; masyarakat swakarsa; sistem keamanan dan ketertiban

North Natuna Sea Naming After South China Sea From The International Law Perspective
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6998

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan dasar Pemerintah Indonesia melakukan penamaan Laut Zona Ekonomi Ekslusif di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara dimana posisinya bersinggungan dengan Laut China Selatan serta mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelah penamaan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang di mana berbagai literatur yang terkait sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Usulan toponimi ini mendapat penolakan dari China karena akan merugikan kawasan Laut China Selatan yang secara historis diakui oleh China melalui sembilan garis putus-putus padahal langkah pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan nama laut di Utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hasil penelitian ditemukan bahwa penamaan atau toponimi oleh Pemerintah Indonesia sudah mematuhi Hukum Internasional sebagai penegasan identitas kawasan laut Indonesia dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagai Konstitusi Kelautan Dunia dan tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia karena Pemerintah Indonesia sudah melangkah sesuai Pasal 55 UNCLOS dan S-23 International Hydrographic Organization (IHO). Kata Kunci : zona ekonomi ekslusif Indonesia. penamaan wilayah laut, laut china selatan, Abstract The purpose of this study is to examine the basic reasons for the Government of Indonesia to name the Exclusive Economic Zone Sea north of Natuna into the North Natuna Sea where it intersects with the South China Sea and consider the impact that will occur after the naming. This research includes normative research with an Act approach where various literature is related as secondary data that will strengthen the research arguments. This toponymy proposal has been rejected by China because it would harm the South China Sea region which has historically been recognized by China through nine dotted lines even though the Indonesian Government's move was to name the sea north of Natuna into the North Natuna Sea. The results of the study found that the naming or toponymy by the government of Indonesia has complied with International Law as an affirmation of the identity of Indonesia's sea area in this case UNCLOS 1982 as the World Marine Constitution and has no significant impact on Indonesia because the Government of Indonesia has stepped up in accordance with Article 55 of UNCLOS and S-23 of the International Hydrographic Organization (IHO). Keywords: Indonesia’s exclusive economic zone, naming of the sea area, south china sea.

Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.7033

One form of investment through electronic transaction trading is stock trading business. Attitudes and legal behavior of actors on the stock exchange are determined by various aspects and contemporary. Transactions that occur on the stock exchange are generally not cash transactions, the fact is that as soon as the money is paid, the shares are delivered immediately. Losses will occur if investors buy shares at a higher price than the price at the time the investor resells the shares. This loss is called a capital loss. In addition, the losses experienced can be in the form of opportunity losses, namely the difference in deposit interest rates compared to the total results obtained from the total investment made. This requires legal justice for the trading of electronic transactions through the online trading capital market business, especially philosophically studied. In this research, the researcher uses normative legal research (juridical-normative). Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research used by researchers is research on legal principles. Mechanisms and systems for supervision of electronic transactions trading crimes in the online trading-based capital market business, are juridically normative, so with the transfer of functions, duties and authority for regulating and supervising the capital market sector from Bapepam to OJK. Legal justice received is a form of clear and fair law enforcement that is needed to provide maximum legal protection and a sense of security for people who want to carry out investment activities, especially for online-based stock investments. With the existence of legal protection in preventive (prevention) and repressive (sanctions) investments and assisted by awareness by all parties, maximum legal protection will be implemented. Keywords: capital market, electronic transaction trading, legal justice Abstrak Salah satu bentuk investasi melalui perdagangan transaksi elektronik adalah bisnis saham trading. Sikap maupun perilaku hukum pelaku di bursa efek ditentukan oleh berbagai aspek dan kontemporernya. Transaksi yang terjadi di bursa, secara umum bukanlah transaksi secara tunai hakikatnya bahwa begitu uang dibayarkan seketika itu juga saham diserahkan. Kerugian akan terjadi apabila investor membeli saham pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pada saat investor menjual kembali sahamnya. Kerugian ini yang disebut dengan capital loss. Di samping itu, kerugian yang dialami bisa berupa opportunity loss, yaitu selisih suku bunga deposito dibandingkan dengan total hasil yang diperoleh dari total investasi yang dilakukan. Hal ini diperlukan keadilan hukum terhadap perdagangan transaksi elektronik melalui bisnis pasar modal trading online, terutama dikaji secara filosofis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Mekanisme dan sistem pengawasan terhadap kejahatan perdagangan transaksi elektronik dalam bisnis pasar modal berbasis online trading, adalah secara yuridis normatif, maka dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK. Keadilan hukum yang diterima adalah bentuk dari penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi saham berbasis online. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara preventif (pencegahan) dan represif(pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana Kata kunci: keadilan hukum, pasar modal, perdagangan transaksi elektronik

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PID.SUS/2020)
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.7062

Law enforcement against narcotics abusers is also considered troubling because it does not create legal certainty. Namely the application of material criminal law by judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision on January 13, 2021 against the Defendant/Inmate Prasetyo Febriono. Then in legal considerations, the judge in passing a decision on case Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision dated January 13, 2021 against the defendant Prasetyo Febriono was not appropriate based on normative and sociological juridical considerations and by looking at valid evidence. Because Defendant III (Prasetyo Febriono) is a criminal act of Narcotics Abuse Category I for himself in accordance with Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and it is really the defendant who is guilty of doing it. The Panel of Judges based on the facts at the trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time of committing his actions the defendant was aware of the consequences it caused and did not discourage his intentions, the perpetrator in carrying out his actions was in good physical condition and capable of considering elements against the law and there is no reason for the abolition of the crime. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. From research conducted by researchers get the following results: 1). The application of material criminal law by the judge in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation Decision dated January 13, 2021 against the defendant/convict Prasetyo Febriono is not appropriate because Defendant III is a criminal act of narcotics abuse Category I for himself which is in accordance with Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35/2009 and it is really the defendant who is guilty of doing so. 2). As for legal considerations, the judge in ruling on case Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision dated January 13, 2021 against the defendant Prasetyo Febriono was not appropriate based on normative and sociological juridical considerations and by looking at valid evidence. Keywords: legal considerations; material criminal; narcotics abuse Abstrak Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga dinilai meresahkan karena tidak mewujudkan kepastian hukum. Yaitu penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap Terdakwa/Narapidana Prasetyo Febriono. Kemudian dalam pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono tidak sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Karena terdakwa III (Prasetyo Febriono), merupakan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan itu benar-benar terdakwalah yang bersalah melakukannya. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang di timbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam Putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa/narapidana Prasetyo Febriono tidak tepat karena terdakwa III, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 dan itu benar-benar terdakwalah yang bersalah melakukannya. 2). Adapun pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono tidak sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Kata kunci: penyalahgunaan narkotika; pertimbangan hukum; pidana materiil

Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7310

Article finds a middle way between the principle of legality and unwritten norms to fulfill the sense of justice as mandated by the Law on Judicial Power. Researchers use normative juridical methods through statutory approaches to examine the legal ratio of related laws. Next, the researcher applied qualitative analysis. The results of this study found that the KUHP accommodates living laws and unwritten legal norms in harmony with the principle of legality, therefore the Government must immediately stipulate them by considering everything. Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates the principle of legality, that is, no act can be punished except under pre-existing criminal law provisions. However, Article 5 paragraph (1) of UU No.48/2009 stipulates that judges must explore, follow, and understand the living legal norms and values felt by society. The novelty of this legal research is to analyze norms and values that are unwritten and not promulgated like written law in upholding a sense of justice in society, and the UU No.48/2009 has obligated judges to pay attention to ongeschreven recht a person can be punished based on the law that lives in society, even though the law does not specify explicitly that the act is a criminal act. Keywords: justice; legality principle; living law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah antara asas legalitas dan norma tidak tertulis dalam rangka pemenuhan rasa keadilan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ratio legis Undang-Undang terkait. Selanjutnya, peneliti menerapkan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KUHP mengakomodir hukum yang hidup dan norma hukum yang tidak tertulis secara serasi dengan asas legalitas, oleh karena itu Pemerintah harus segera menetapkannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Namun, Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009mengatur bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami norma dan nilai hukum yang hidup yang dirasakan masyarakat. Kebaruan penelitian hukum ini adalah dengan menganalisis norma dan nilai yang hidup tidak tertulis dan tidak diundangkan layaknya hukum tertulis dalam menegakkan rasa keadilan masyarakat, dan UU No.48/2009 telah mewajibkan hakim untuk memperhatikan ongeschreven recht, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun Undang-Undang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Kata kunci: asas legalitas; keadilan; living law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Evi Kongres

Contact Email evikongres@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA