cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 239 Documents
 20   21   22   23   24 
Menyoal Tuntutan Driver Online terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7387

Abstract

This paper aims to provide a description of the legal issues that arise, including; to analyze the legal relationship that exists between online drivers and application provider companies and to analyze changes in the status of a partnership legal relationship to a working relationship in the perspective of Indonesian labor law. The research method used is legal research. The results and discussion obtained through the legal materials and approaches used show that: 1) the legal relationship that exists between online drivers and application provider companies is a partnership relationship regulated in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises Medium as amended in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with elements consisting of; cooperation either directly or indirectly; there are four principles (mutual need, trust, strengthen, and benefit); presence of business actors; 2) the partnership relationship that is formed between online drivers and application provider companies is different from the work relationship as stipulated in Article 1 number 15 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, so that the concept of disguised employment relations and dependent employment relations (disguised employment/dependent self-employment) regulated by the International Labor Organization (hereinafter referred to as the ILO) concerning non-standard forms of employment in 2015. Keywords: employment law; employment relationship; partnership relationship Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perskripsi pada isu hukum yang muncul, antara lain; untuk menganalisis hubungan hukum yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi dan untuk menganalisis perubahan status hubungan hukum kemitraan menjadi hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil dan pembahasan yang diperoleh melalui bahan hukum dan pendekatan yang digunakan, yaitu menunjukan bahwa: 1) hubungan hukum yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi merupakan hubungan kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan unsur-unsur yang terdiri atas; kerjasama baik secara langsung atau tidak langsung; terdapat empat prinsip (saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan); adanya pelaku usaha; 2) hubungan kemitraan yang terbentuk antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi berbeda halnya dengan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga konsep hubungan kerja terselubung dan hubungan kerja mandiri yang bergantung yang diatur pada ILO tentang non-standard forms of employment Tahun 2015. Kata kunci: hubungan kemitraan; hubungan kerja; hukum ketenagakerjaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7602

Abstract

Judicial acts of corruption in Indonesia are not fully carried out in accordance with applicable legal norms, caused by deviations from norms so that collusion occurs. As a result of the legal discrepancy in the implementation of the corruption trial, the community loses accountability and doubts the credibility of state officials in enforcing the law on corruption. Positive law regulates material corruption which is more profitable for corruptors so that the implementation of a simple, fast and low-cost, collusion-free judiciary cannot be carried out. Since Perma No.1/2020 was promulgated, it has not reduced the criminalization of corruption cases in terms of light sentences, which should have been eradicated in extra ordinary measures. Corruption trials have precedents in the form of decisions by previous courts that create legal loopholes for judges to determine the same decision, namely light sentences against perpetrators of corruption. The researchmethod used in this research is normative legal research and uses a research approach including statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that Perma No.1/2020 has no value of justice from a societal perspective and after theSupreme Court regulation was promulgated for more than a year it is known that this regulation is optional and does not bind judges to be guided by Perma No.1/2020. Therefore, Perma No.1/2020 must have its material formulation changed and judicially reviewed by thesupreme court with the aim of Perma No.1/2020 the normative material is more proportional, of better quality and produces decisions withoutdisparities in corruption cases with the same characteristics to realize future rule of law. Keywords: criminal guidelines; Supreme Court regulations; value of justice Abstrak Peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, disebabkan oleh penyimpangan norma sehingga kolusi terjadi. Akibat dari kesenjangan hukum pada implementasi peradilan tindak pidana korupsi masyarakat kehilangan akuntabilitas dan meragukan kredibilitas aparat negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hukum positif mengatur korupsi materinya lebih menguntungkan terhadap pelaku korupsi sehingga implementasi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bebas kolusi tidak dapat terlaksana. Semenjak Perma No.1/2020 diundangkan juga tidak membuat pemidanaan kasus korupsiberkurang dalam aspek vonis ringan yang seharusnya pelaksanaan pemidanaan kasus korupsi diberantas secara extra ordinary measures. Peradilan tindak pidana korupsi memiliki preseden berupa putusan oleh pengadilan terdahulu membuat celah hukum bagi hakim untuk menetapkan putusan yang sama yaitu vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan penelitian meliputipendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perma No.1/2020 tidak memiliki nilai keadilan dalam perspektif masyarakat dan setelah peraturan mahkamah agung ini diundangkan lebih dari satu tahun diketahui bahwa regulasi ini fakultatif dan tidak mengikat hakim untuk wajibberpedoman pada Perma No.1/2020. Oleh karena itu, Perma No.1/2020 harus dirubah rumusan materinya dan di judicial review olehmahkamah agung dengan tujuan Perma No.1/2020 materi normanya lebih proporsional, berkualitas dan menghasilkan putusan tanpa adanya disparitas pada kasus korupsi dengan karakteristik yang sama untuk mewujudkan supremasi hukum di masa mendatang. Kata kunci: peraturan Mahkamah Agung, pedoman pemidanaan, nilai keadilan
Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7886

Abstract

The development of financial technology continues to produce various innovations, especially in digital asset investment products, one of which is investment using crypto assets. Specifically, this research tries to examine issues related to consumer protection according to Law No.8/1999 in relation to investment activities using crypto assets. The research method uses normative juridical research methods based on juridical aspects such as norms, regulations, and legal theories related to crypto asset investment obtained from scientific papers, books, online media and others related to the object of study under study, namely consumer protection against investment activities using crypto assets. This research tries to explore the urgency behind the need for amendments as well as urging the government to make new, more comprehensive regulations regarding consumer protection in crypto asset investment, given the growth of investors which continues to increase from year to year. Problems also arise because the current Law No.8/1999 existed long before the digital transaction model emerged as it is now so that aspects of legal novelty are needed to ensure legal certainty for the community as a whole in every economic transaction activity, both conventional and digital. Keywords:; consumer protection; crypto assets; investment Abstrak Perkembangan teknologi finansial terus menghasilkan berbagai inovasi khususnya pada produk investasi aset digital yaitu investasi menggunakan aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen menurut UU No.8/1999 dalam hubungannya dengan kegiatan investasi menggunakan aset kripto. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berlandaskan pada aspek yuridis seperti norma-norma, peraturan-peraturan, dan teori hukum yang berhubungan dengan investasi aset kripto yang diperoleh dari karya ilmiah, buku, media online dan lain sebagainya berkaitan dengan objek kajian yang diteliti yakni perlindungan konsumen terhadap kegiatan investasi menggunakan aset kripto. Penelitian ini mencoba mengupas urgensi apa saja yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen sekaligus mendesak agar pemerintah membuat peraturan baru yang lebih komperhensif mengenai perlindungan konsumen pada investasi aset kripto, mengingat pertumbuhan investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Problematika pun muncul karena UU No.8/1999 yang berlaku saat ini telah ada jauh sebelum model transaksi digital muncul seperti sekarang sehingga diperlukan aspek kebaharuan hukum demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh dalam setiap kegiatan transaksi ekonomi baik yang bersifat konvensional maupun digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No.8/1999 dirasa belum dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan konsumen pengguna aset kripto di Indonesia. Sedangkan Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 hanya mengatur mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum, sedangkan transaksi yang dilakukan oleh antarpribadi atau pihak ketiga belum terlindungi. Kata kunci: aset kripto; investasi; perlindungan konsumen
Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7920

Abstract

The purpose of this study is to find the meaning of Article 18 Paragraf 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study found that Article 18 Paragraf 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was formulated flexibly with open texture and opened legal policy. Using the original intent of grammatical interpretation, it was found that 7 (seven) meanings of Article 18 Paragraf 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia were 1) the regional head was the chief of local government, (2) Regional heads must exist and the number is 1 (one) person, (3) the deputy of regional head was not mandatory. If there can be 1 (one) or more people, (4) the regional head must be democratically elected, either directly by the people or by the local representative body, (5) the regional head candidate does not have to be submitted by a political party or a combination of political parties so that it can be an individual candidate, (6) the elected regional head is sufficient to obtain a simple majority of votes, and (7) the deputy of regional head is not obliged to be democratically elected, It is not mandatory to be selected in 1 (one) package of candidate pairs with the regional head, and can be appointed. Keywords: democratic; election; regional head Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan makna Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dirumuskan secara fleksibel dengan sifat open texture dan opened legal policy. Dengan menggunakan penafsiran original intent gramtikal, ditemukan 7 (tujuh) makna Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yakni 1) kepala daerah merupakan chief of local government, (2) kepala daerah wajib ada dan jumlahnya 1 (satu) orang, (3) wakil kepala daerah tidak wajib ada. Jika ada boleh 1 (satu) orang atau lebih, (4) kepala daerah wajib dipilih secara demokratis, baik secara langsung atau oleh DPRD, (5) calon kepala daerah tidak harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga boleh calon perseorangan, (6) kepala daerah terpilih cukup memperoleh simple majority suara, dan (7) wakil kepala daerah tidak wajib dipilih secara demokratis, tidak wajib dipilih dalam 1 (satu) paket pasangan calon dengan kepala daerah, dan dapat ditunjuk. Kata kunci: demokratis; kepala daerah; pemilihan
The The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.7988

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis lingkup ganti rugi immateriil dalam putusan pengadilan serta perbandingan ganti rugi dalam KUHPerdata dan NBW. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yang bersifat analitis preskriptif, denganpendekatan undang-undang, kasus, dan perbandingan hukum. Tulisan ini tidak hanya membahas ganti rugi immateriil menurut KUHPerdata atas dasar tanggung jawab perbuatan melawan hukum saja, tetapi juga akan dibahas ganti rugi immateriil atas dasartanggung jawab kontraktual, serta perbandingannya dengan ketentuan dalam NBW. Berdasarkan putusan yang dianalisis, lingkup ganti rugi immateriil adalah adanya rasa trauma, terciderainya psikologis, tercemarnya nama baik. Lingkup lainnya menurut Arrest Hooge Raad dan yurisprudensi yaitu kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya atau berkurangnyakenikmatan orang atas hak-haknya atas kekayaannya, penderitaan akibat kecelakaan dan hilangnya kebahagiaan hidup. Perbandingan terkait ganti rugi dalam KUHPerdata dan NBW yaitu, mengenai persamaan, bahwa sifat pengaturan ganti rugi yang merupakan hukum pelengkap, prinsip ganti rugi mengembalikan keadaan seakan tidak terjadi wanprestasi/PMH, adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan/ wanprestasi, serta adanya kebebasan hakim dalam menilai besaran ganti rugi. Perbedaanya, bahwa NBW mengaturganti rugi secara umum yang dapat diterapkan terhadap jenis pertanggungjawaban dalam NBW, ganti rugi dalam NBW terdiri dari materiil dan immateriil (termasuk penjelasan lingkupnya), NBW mengatur bentuk ganti rugi, adanya wewenang hakim dalam menilainominal ganti rugi yang disepakati para pihak, kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari termasuk jika ada klaim asuransi, pihak ketiga yang ikut dirugikan, serta pihak yang dapat mengajukan ganti rugi. Kata kunci: ganti rugi; immateriil; pengaturan Abstract This paper aims to analyze the scope of immaterial compensation in court decisions as well as a comparison of compensation in the Civil Code and NBW. The research method used is normative juridical method, prescriptive analytical, with statutory, case and comparative law approaches. This paper does not only discuss immaterial compensation according to the Civil Code based on unlawful actsresponsibility, but also discusses immaterial compensation based on contractual responsibility, as well as its comparison with the provisions in the NBW. Based on the court decisions analyzed, the scope of immaterial compensation is the existence of trauma, psychological injury, and defamation of reputation. Another scope according to Arrest Hooge Raad and jurisprudence is losing the enjoyment of a peace caused by neighbors or reduced enjoyment of people over their rights of their wealth, suffering due to accidents and loss of happiness in life. Comparisons related to compensation in the Civil Code and NBW are, regarding similarities, that the nature of compensation arrangements is a complementary law, the principle of compensation is to return the situation as if there was no default/tort, there is a causal relationship between losses and mistakes/defaults, and the freedom of judges in assess the amount of compensation. The difference are that NBW regulates compensation in general that can be applied to types of responsibility in NBW, compensation in NBW consists ofmaterial and immaterial (including an explanation of the scope), NBW regulates the form of compensation, there is the authority of the judge to assess the nominal compensation agreed by the parties, possible losses that may arise in the future including if there is insurance claim, third parties who are also harmed, and parties who can apply for compensation. Keywords: arrangement; compensation; immaterial
Geographical Indications and Legal Protections for Indonesian Livestock Products: A Critical Analysis of Policy and Enforcement Listiasari, Faranita Ratih; Kuntari, Wien; Hastati, Dwi Yuni; Nuraeni, Ani
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11346

Abstract

As an agricultural country, Indonesia has considerable potential for livestock products such as meat, eggs, milk, and processed products. Indonesia's biodiversity and vast territory produce livestock products with distinctive characteristics and uniqueness that differ from similar products made in different regions. To protect against counterfeiting of the origin of livestock products, these products are given markers known as Geographical Indications. This study aims to determine the criteria for livestock products to be registered for Geographical Indications and the benefits of protection of these Geographical Indications. The research method used is normative legal research, which analyzes laws, regulations, and other data to answer this research problem. Livestock products registered for Geographical Indications must be proven to have specific characteristics because of the conditions where the livestock products are produced. Climate, latitude, rainfall, and other factors can affect livestock products. The correlation between regional factors and livestock products brings products with specific characteristics that are different from similar products. Livestock products registered with Geographical Indications benefit consumers by avoiding livestock products not produced from the Geographical Indication area. For producers of livestock products, Geographical Indications are a promotional tool that can increase sales of their products. In addition, Geographical Indications help preserve the environment of the area where livestock products are produced so that the products do not change in quality or characteristics.
The The Appointment of Active Indonesian National Armed Force as Acting Regional Heads Based on Good Governance Principles Pratama, Muhammad Rezky; Harianto, Aries; Firdaus, Fahmi Ramadhan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11655

Abstract

The 2024 Regional Election are the first time simultaneous national Regional Election have been held. As a result, 271 regional head positions are vacant due to the expiration of their term of office. Acting Regional Heads were appointed to fill in temporarily. One of the polemics is that an active Indonesian National Armed Force’s member was appointed as Acting Regent of West Seram. This research is a normative juridical research with statutory, conceptual, and historical approaches. The results showed that the Good Governance Principles has been regulated in Law Number 28 of 1999 concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, which when juxtaposed, there is 1 principle in common, namely the principle of legal certainty. The appointment of active Indonesian National Armed Force as Acting Regional Heads is not by the principle of legal certainty. The appointment contrary to Article 47 paragraph (1) of the Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Force as the “lex specialis”. The appointment is also not by the Good Governance Principles construction in Article 10 of the Law 30/2014 because it violates the principle of legal certainty, accuracy, not abusing authority, openness, and good service. It is recommended that the Government in making the appointment of Acting Regional Heads should be guided by the Good Governance Principles and provide opportunities for the people to be involved so becomes more transparent and by democratic values.
Rethinking Consumer Legal Remedies for Damaged Goods Under Protection Fees on E-Commerce Platforms: The Shopee Case Study Manggala, Ferdiansyah Putra; Susanti, Dyah Ochtorina
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11722

Abstract

Over time, globalization has brought significant advancements in technology, especially in e-commerce. In the past, transactions were carried out offline, but with the advent of e-commerce, transactions can now be done online. One such e-commerce application is Shopee, which originated in Singapore and has expanded to countries such as Indonesia. Shopee has introduced a new feature called protection fees. Protection costs are the costs associated with protecting the buyer in the event of damage, subject to certain terms and conditions. However, the cost of protection has become a concern for consumers because they do not receive the compensation to which they are entitled. The research method used in this study is normative legal research. The results of the study show that legal protection for consumers related to damage claims that are subject to protection fees on the Shopee application can be categorized into two forms: internal legal protection based on agreements and external legal protection based on the Consumer Protection Law and the Insurance Law. Dispute resolution for consumers based on Article 45 of the Consumer Protection Law can be pursued through two methods: non-litigation and litigation. The non-litigation method involves resolving external disputes through the Consumer Dispute Resolution Institution (BPSK) using mediation. If an agreement is not reached, litigation can proceed through legal channels, with consumers filing lawsuits based on breach of contract.
Rethinking Regulations: Unlocking the Potential of Small-Scale Public-Private Partnerships in Infrastructure Development Kurdi, Kurdi; Amalia, Prita; Wardhana, Yuki M.A
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11819

Abstract

Implementation of infrastructure development often faces bureaucratic and funding challenges. To address these issues, the National Development Planning Agency (Bappenas) launched the Small-Scale Public-Private Partnership (PPP) scheme, as regulated by the Minister of National Development Planning/Bappenas Head Regulation No. 7 of 2023. This scheme aims to facilitate and accelerate infrastructure development in regions with limited budgets, such as the street lighting project in Madiun, which uses the Availability Payment scheme. This study employs a normative juridical method with a conceptual and legislative approach to analyze the renewal of regulations governing Small-Scale PPPs. The main focus is on the legal clarity and implementation of this scheme, which still requires refinement. Although the Small-Scale PPP has a legal basis, existing regulations need to be updated to address the various practical and bureaucratic obstacles. The study recommends strengthening the role of the central government in supporting the implementation of Small-Scale PPPs and revising Article 85 of the Minister of National Development Planning/Bappenas Head Regulation No. 7 of 2023 to ensure the effectiveness and efficiency of this scheme's implementation.
Protecting Landowner Rights: Enforcement of Criminal Law Against Land Encroachment in Indonesia Ardini, Aida; Hasibuan, Muhammad Ibrahim; Ummairah, Dinda; Anugerah Putri, Edselin Queen
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.12020

Abstract

This study comprehensively explores the application of Indonesian positive law in addressing cases of unauthorized land encroachment, specifically focusing on the legal actions taken against individuals who unlawfully occupy land without the owner’s consent. The primary objective of this research is to analyze the legal framework governing land encroachment in Indonesia, as well as to understand the penalties and legal consequences imposed on individuals found guilty of such acts. Employing a normative legal research method, this study conducts an extensive literature review of relevant legal articles, focusing on Law No. 5/1960 and the Indonesian Criminal Code. Three central research questions guide this investigation: first, the legal definition and classification of land encroachment as outlined in Indonesian positive law; second, the scope and nature of criminal sanctions applicable to those found guilty of unauthorized occupation or trespass on another person’s property; and third, the specific mechanisms and processes for law enforcement, including administrative and judicial procedures, used to address and mitigate instances of land encroachment in Indonesia. Through this study, we aim to provide a clearer understanding of how existing legal provisions are enforced to protect landowners' rights and maintain public order in relation to land ownership and use. This research also seeks to contribute to the broader discourse on land rights and legal protections in Indonesia, shedding light on potential areas for policy enhancement to ensure effective legal recourse for land encroachment cases.

Page 22 of 24 | Total Record : 239

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue