Garuda - Garba Rujukan Digital

UNDERSTANDING INDONESIAN E-LAW AND DEMOCRACY: CHALLENGE, AND HOPE Wirawan, Vani
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5775

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana firma hukum dengan cepat memberikan nasihat kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum di era digital dengan bantuan teknologi, smartphone, laptop, dan komputer untuk mendapatkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Kita membutuhkan data yang kita dapatkan secara elektronik tentang banyak komplikasi seperti prosiding jurnal, buku, dan materi lain yang membahas pemahaman dunia dan perkembangan demokrasi. Data yang kami temukan secara elektronik kemudian dianalisis untuk dipahami dengan melibatkan evaluasi tingkat tinggi dan sistem pengkodean untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dengan prinsip validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kami mengambil beberapa publikasi terkenal seperti aplikasi, Taylor dan Francis, buku Google, dan beberapa materi akademik yang kami terima bantuan teknologi. Setelah mendapatkan pemahaman dan diskusi, secara singkat dapat kami sampaikan temuan ini, dan perkembangan demokrasi Indonesia merupakan terobosan yang sangat signifikan di era dimana setiap orang telah dapat menjangkau informasi secara instan melalui teknologinya dengan harapan temuan ini akan menjadi sebuah penemuan baru. solusi dan masukan untuk kajian perkembangan dan perjalanan demokrasi di era digital. Kata kunci: demokrasi; pemahaman;, perkembangan; tantangan dan keadilan hukum Abstract This study aimed to discuss how law firms quickly provide advice to citizens who need legal assistance in the digital era with the help of technology, smartphones, laptops, and computers to get justice and democracy in Indonesia. We need the data we get electronically on many complications such as journal proceedings, books, and other materials that discuss the world's understanding and development of democracy. The data we found electronically were then analyzed to understand involving a high level of evaluation and coding system to answer this research question with high principles of validity and reliability. We took several well-known publications such as application, Taylor and Francis, Google books, and some academic materials that we received technological assistance. After getting an understanding and discussion, we can briefly convey this finding, and the development of Indonesian democracy is a very significant breakthrough in an era where everyone has been able to reach information instantly through their technology with the hope that this finding will be a new solution and input for studies on the development and journey of democracy in the digital era. Keywords: challenges; democracy; development; legal justice and understanding

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Sudini, Luh Putu; Arthanaya, I Wayan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5837

Tourism in Indonesia is an important economic sector in Indonesia. Natural and cultural wealth is an important component in tourism in Indonesia. Tourism is: a trip that is carried out for a while, which is carried out from one place to another, with the intention not to try or earn a living in the place visited, but solely to enjoy the trip for sightseeing and recreation or to fulfill a desire. various. Problem: how can tourism development and preservation of environmental functions around tourist areas be carried out properly? The research method used is a normative legal research method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, it was analyzed descriptively qualitatively. Tourism development must pay attention to the preservation of environmental functions around tourist areas. Thus the development of tourism and the preservation of environmental functions around the tourist area can be carried out properly. This condition can be achieved through correct and coordinated management and exploitation, both cross-sectoral and private related to the development of sustainable tourism activities. In the development of sustainable tourism activities there are positive and negative impacts, both in terms of economic, sosial, and natural environmental issues. Therefore, the development of the tourism sector must pay attention to the rules of environmental management considering that one of the elements of tourism is natural resources which are part of the environment. The development of the tourism sector that does not pay attention to environmental aspects can have a negative impact on the development of tourism itself in the future. Keywords: environmental conservation; insighful; tourism development Abstrak Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata –mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Permasalahan: bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Dengan demikian pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah- kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang. Kata kunci: berwawasan; pelestarian lingkungan hidup; pengembangan pariwisata

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENGGUNAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Hadi, Syofyan; Ghozali, Moudy Raul
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5878

The purpose of this study is to explain and analyze legal protections for the people in the use of government discretion during the Covid 19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study found that the laws and regulations provide legal protection for the people are very limited in the use of government discretion during the Covid-19 pandemic. The people are only given the right to review the laws and regulations to the Constitutional Court and the Supreme Court. The people are not entitled to file a lawsuit to the Administrative Court against decisions, actions and/or policy rules set by the Government in the context of handling the Covid-19 pandemic, and based on good faith and in accordance with the laws and regulations. In the future such provisions need to be changed by giving the rights of the aggrieved people to challenge decisions, actions, and/or policy rules with the aim of preventing the occurrence of executive dictatorship and excessive discreation on the grounds of danger, disaster or emergency conditions. Keywords: Covid-19 pandemic; discretion; legal Protection Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat dalam penggunaan diskresi pemerintahan pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang sangat terbatas dalam penggunaan diskresi pemerintahan pada masa pandemi Covid-19. Rakyat hanya diberikan hak untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Rakyat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan, tindakan dan/atau peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, serta didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ke depan ketentuan demikian perlu diubah dengan memberikan hak rakyat yang dirugikan untuk menggugat keputusan, tindakan, dan/atau peraturan kebijakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya executive dictatorship dan excessive discreation dengan alasan terjadinya bahaya, bencana atau kondisi darurat. Keyword: diskresi; pandemi Covid-19; perlindungan hukum

HILANGNYA ESENSI “PERSETUJUAN” DALAM JAMINAN PERORANGAN PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE Angelin, Margareta Sevilla Rosa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5882

In this all-advanced era, the ease of accessing various services on the internet media, increasingly unlimited. Many human activities can be done using internet media digitally without restrictions on distance and time. In the economic sector, especially in non-bank financial institutions that provide online loan services, also use the internet as its main medium. Seeing the fact that the rise of online loans as creditors that make a third party as a guarantor of its debtor, beyond the knowledge and without the consent of someone who becomes a third party, makes the public question how the government, especially those related to the financial sector to handle such cases. Especially for the Financial Services Authority (OJK), which has the authority and duty to supervise various non-bank financial institutions that have been regulated to be outside the authority of Bank Indonesia to supervise it. Because of these thorny problems, the author is interested in researching further related to the problem of online loans that no longer heed the approval of third parties in appointing someone as a guarantor of the debtor's debt. Then it will be offered novelty as a solution to existing problems using research methods in the form of normative juridical which will certainly be guided by applicable laws and regulations related to problems that arise and other relevant legal materials. Keywords: agreement; online loans; personal guarantee Abstrak Di jaman yang serba maju ini, kemudahan mengakses berbagai macam layanan yang ada pada media internet, semakin tak terbatas. Banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan menggunakan media internet secara digital tanpa batasan jarak dan waktu. Pada sektor perekonomian, khususnya pada lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan jasa pinjaman online, juga menggunakan internet sebagai media utamanya. Melihat fakta yang terjadi yakni mengenai maraknya pinjaman online sebagai kreditur yang menjadikan seseorang pihak ketiga sebagai penjamin dari debiturnya, di luar sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari seseorang yang menjadi pihak ketiga, membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pemerintah terutama yang terkait dengan sektor keuangan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Terlebih untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan non-bank yang telah diatur menjadi diluar kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasinya. Oleh karena permasalahan yang pelik tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan pinjaman online yang tidak lagi mengindahkan persetujuan pihak ketiga dalam menunjuk seseorang sebagai penjamin atas utang debiturnya. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang tentunya akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang timbul serta bahan-bahan hukum lainnya yang masih relevan. Kata kunci: jaminan perorangan; persetujuan; pinjaman online

STUDI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK : PERAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM Amri, Sri Rahayu; Umrah, Andi Sitti
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5927

This study aims to observe how far the effectiveness of Palopo City Regional Regulation No. 03 of 2019 concerning Non-Smoking Areas is associated with the level of awareness and legal compliance of the community. This type of research is empirical juridical, incorporating normative legal analysis with social law research. The research approach used is a political approach by looking at the extent of community participation in enforcing the rules issued by the government based on specific legal considerations. The study outcomes reveal that the implementation of the Palopo City Regional Regulation No.03 of 2019 has not been effective. The reason is that the tools needed to support the performance of the rules are not yet ready. The gal culture of the community is relatively low, seen from the level of awareness (50%) and the level of legal compliance (50%). Therefore, society and the government need to apply the principle of habituation to legal culture. There needs to be a commitment from all parties in the context of increasing legal awareness through education, counseling, learning to the active participation of stakeholders. In essence, awareness is present not only from the perspective of the workings of the law but also to see the usefulness of law amid society. Keywords: awareness; legal compliance; no smoking area Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.03 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dikaitkan dengan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan mengkombain antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan politis dengan melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penegakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.03 Tahun 2019 belum efektif. Penyebabnya adalah perangkat yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan aturan belum siap dan budaya hukum masyarakat yang tergolong rendah dilihat dari tingkat kesadaran (50%) dan tingkat ketaatan hukum (50%). Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu menerapakan prinsip pembiasaan diri terhadap budaya hukum. Perlu adanya komitmen dari seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesadaran hukum yang ditempuh melalui pendidikan, penyuluhan, pembelajaran, sampai kepada partisipasi aktif dari pemangku kepentingan. Intinya, kesadaran hadir tidak hanya melihat dari sisi bekerjanya hukum tetapi juga melihat kebermanfaatan hukum di tengah-tengah masyaraka. Kata kunci: kesadaran hukum; ketaatan hukum; kawasan dilarang merokok

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara) Pelu, Saiful Bahri; Romadhan, Moh. Lubsi Tuqo; Cahyani, Afrilia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5958

This study aims to reveal the truth systematically, methodically, and consistently in the phenomenon of legal science. The legal research method used in this research is Normative Law Research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, which is carried out to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving problems at hand. The word gratification, which is also interpreted as an object of state tax, causes confusion and multiple interpretations of one regulation and another and can result in legal uncertainty so that it is not clear whether the object of tax is referred to in the provisions of Article 111 of Law Number 11 2020 concerning job creation (Omnibus Law) can be categorized as a criminal act regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, or not, therefore there are still redundancies repetition of two words that are not legal in legal regulations regarding gratification arrangements, then this research is very necessary to determine new formulation policies, in order to be able to ensnare gratification perpetrators in the future. Keywords : article 111 of law no. 11 of 2020 concerning job creation, corruption, gratification, Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metedologis, dan konsisten dalam fenomena ilmu hukum, Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kata arti Gratifikasi yang juga dimaknai sebagai objek pajak Negara hal inilah yang menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketidak pastian hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang di maksud dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ataukah malah tidak, oleh karena itu masih adanya redudansi pengulangan dua kata yang tidak berkepatsian hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka penelitian ini sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan formulasi baru, guna dapat menjerat pelaku gratifikasi dimasa yang akan datang. Kata Kunci : gratifikasi, pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tindak pidana korupsi

LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari; Hutapea, Messy Rachel Mariana; Setiawan, Suyudi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6043

The rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money). Cryptocurrency is a nonformable, yet it is essentially a digital form of digital data or information in the digital form of electronic transactions. Cryptocurrency currently is often used as a cover for criminal offence. Basically, the use of Cryptocurrency has two sides: profit and surplus. Therefore, the study aims to analyze whether Cryptocurrency is a criminal money laundering crime and how legality of the Indonesian use of Cryptocurrency is based on regulations. The research of journal used normative legal methods, constitutional approaches and conceptual approaches. The result of the study as a virtual currency has been debated because it has two sides of a double-edged knife. Cryptocurrency directly benefits the transaction process to those who make the transaction and are safer for the users. However, it can help to facilitate and provide virtual (digital) crime and help crime members more safely washing off their crime results. The legality of the use of Cryptocurrency in Indonesia, when using it as a payment, would not be a valid one because it would not fit the regulations of the law, but instead, cryptocurrency could be traded through a physical trader of crypto assets in the stock exchange. Key word: cryptocurrency; criminal offence; virtual money Abstrak Arus globalisasi dan teknologi berkembang dengan pesat yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang saat ini ramai dan banyak di perbincangkan adalah cryptocurrency (uang virtual). Cryptocurrency merupakan benda niaga yang tidak berbentuk, namun pada dasarnya berbentuk digital berupa data atau informasi dalam bentuk digital dalam transaksi elektronik. Cryptocurrency pada saat ini sering dijadikan sebagai penyamaran dari sebuah tindak pidana. Pada dasarnya Penggunaan cryptocurrency memiliki dua sisi yaitu keuntungan dan kelebihan. Sehingga Penelitian ini bertujuan menganalisa apakah cryptocerrency termasuk Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang dan bagaimana legalitas penggunaan cryptocerrency di Indonesia yang didasarkan Peraturan perundang-undangan. Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya adalah mata uang virtual (cryptocurrency) telah menjadi perdebatan karena memiliki dua sisi pisau yang bermata dua dan sama-sama tajamnya. Secara langsung cryptocurrency memberikan banyak manfaat bagi proses transaksi bagi para pihak yang melakukan transaksi dan lebih aman bagi penggunanya. Namun, disisi yang lainnya dapat membantu untuk memfasilitasi dan menyediakan kejahatan dunia maya (dunia digital) serta membantu anggota pelaku kejahatan lebih aman dalam mencuci hasil kejahatannya. Legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia, apabila menggunakan sebagai alat pembayaran maka bukanlah alat yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Namun, sebaliknya cryptocurrency atau asset crypto dapat diperdagangkan melalui pedagang fisik yang berupa aset kripto di bursa berjangka dan dapat dimiliki. Kata kunci: cryptocurrency; tindak pidana; uang virtual

UPACARA PANGGIH PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP MONOGAMI PERKAWINAN KATOLIK Meidinata, Marianus Ivo; Raharso, Alphonsus Tjatur
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6065

In this study, the authors focus on the reality of monogamous matrimony, through a study of the law and the meaning of matrimony in Catholicism and Javanese culture. About Javanese culture, the authors take the limitation of the discussion on the Panggih Pengantinculture. This research is conceptual research with a literature study. This study concluded that there is harmony between Catholic and Javanese matrimony. Following the Code of Canon Law 1056, the Catholic Church requires its followers to adhere to monogamous matrimony, while the Javanese (though not regulated by customary law) have hopes of having monogamous matrimony. They continue to uphold monogamous matrimony and view negatively the reality of infidelity, divorce, or polygamy. This can be seen in the Panggih Pengantin ceremony. The traditional wedding ceremony contains meanings and values that support the nature of monogamy in Javanese matrimony, namely giving love, justice, mutual cooperation and humility. The absence of offspring is not a reality that has to sacrifice matrimony. Married couples are still called to maintain the loyalty and holiness of the love that has been formed and blessed from the beginning, in order to achieve the goal of marriage – the welfare of husband and wife. Keywords: canonical Law; javanese culture; monogamous marriage Abstrak Dalam kajian ini, penulis mengambil fokus pada realitas perkawinan monogam, melalui pendalaman hukum maupun pemaknaan perkawinan dalam agama Katolik dan budaya Jawa. Tentang budaya Jawa penulis membatasi pembahasan pada budaya Panggih Pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan data literatur. Studi ini memberi kesimpulan bahwa terdapat keselarasan antara perkawinan Katolik dan Jawa. Sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK) nomor 1056, Gereja Katolik mengharuskan umatnya menganut perkawinan monogami, sedangkan masyarakat Jawa (meskipun tidak diatur dalam hukum adat) memiliki harapan untuk memiliki perkawinan yang monogami. Mereka tetap menjunjung perkawinan monogami dan melihat dengan negatif realitas ketidaksetiaan, perceraian, atau poligami. Hal ini dapat dilihat dalam upacara Panggih Pengantin. Upacara pernikahan adat tersebut mengandung makna dan nilai yang mendukung sifat monogami dalam perkawinan masyarakat Jawa, yaitu kasih yang memberi, keadilan, gotong royong dan kerendahan hati. Ketiadaan keturunan bukanlah kenyataan yang harus mengorbankan perkawinan. Pasangan suami isteri tetap dipanggil untuk menjaga kesetiaan dan kesucian kasih yang sudah dibentuk dan diberkati dari awal, demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu kesejahteraan suami isteri. Kata kunci: budaya jawa; hukum kanonik; perkawinan monogami

PENGEMBANGAN WISATA DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN Rusdianto, Miftakhul; Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6178

Tourism is generally used as a leading sector for local governments, along with the high level of competition between regions, the development of tourist objects and areas becomes monotonous. In Indonesia, tourism is one of the mainstay sectors in economic development. Regulations regarding tourism are contained in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The Covid-19 pandemic has affected many Indonesian industrial sectors, especially in the tourism sector. One of the supporters of Indonesia's economic development. Reopening tourist destinations during a pandemic has both positive and negative sides. This legal study discusses the fulfillment of the rights and obligations of consumers and business actors as well as tourists and tourism entrepreneurs who have legal relations with each other and provide legal protection according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in tourism services and adapted to the Covid-19 pandemic. Keywords: consumer protection; Covid-19 pandemic; tourism Abstrak Pariwisata umumnya dijadikan sektor unggulan bagi pemerintah daerah, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah ternyata pengembangan objek dan kawasan wisata menjadi monoton. Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Pengaturan mengenai Kepariwisataan termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor industri Indonesia khususnya di bidang pariwisata. Salah satu penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Membuka kembali destinasi wisata selama masa pendemi mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Kajian hukum ini mebahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dari Konsumen serta pelaku usaha sebagaimana wisatawan dan pengusaha pariwisata yang berhubungan hukum satu sama lain dan memberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pelayanan pariwisata dan disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19. Kata kunci: pandemi Covid-19; perlindungan konsumen; wisatawan

Operation Peace Spring Turki Pada Konflik Bersenjata Suriah: Legalitas Dan Akibat Hukumnya
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v19i1.8437

This paper will examine the legality of Turkey's military action in Syria in 2019, codenamed OPS, and whether it can be considered an act of aggression against Syria under international law. Unlike similar papers, which discuss the military action in terms of politics and foreign policy and link it to Turkey's refugee problem, this paper will focus on the military action's compliance with international law principles such as the use of armed force, right of self-defence, and international crimes This paper is normative legal research that draws its conclusion using the deductive syllogism method. This paper concludes that OPS does not meet the criteria of international law's right to self-defence and is a clear violation of the UN Charter's prohibition on the use of armed force. More research is needed to investigate the legal ramifications of Turkey's military action, such as whether OPS fulfilled the elements of the crime of aggression in the 1998 Rome Statute, how much damage Syria has suffered as a result of this military action and how Turkey is liable for these losses under international law. Keywords: crime of aggressions, military intervention, right to self-defence Abstrak Tulisan ini akan membahas isu legalitas dari aksi militer Turki di Suriah pada tahun 2019, dengan sandi OPS, serta menganalisa apakah aksi militer tersebut dapat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Suriah berdasarkan kerangka hukum internasional. Tidak seperti tulisan serupa yang membahas aksi militer ini dari segi politik dan kebijakan luar negeri serta menghubungkannya dengan masalah pengungsi yang dialami Turki, tulisan ini akan berfokus pada hubungan aksi militer tersebut dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti penggunaan kekuatan bersenjata, hak membela diri, dan kejahatan internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode silogisme deduktif dalam pengambilan kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, tulisan ini menemukan bahwa OPS tidak memenuhi kriteria hak membela diri yang diatur dalam hukum internasional dan jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam PBB. Dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mendalami akibat hukum bagi Turki akibat aksi militernya ini, seperti apakah OPS telah memenuhi elemen dari kejahatan agresi dalam Statuta Roma tahun 1998 serta seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh Suriah akibat aksi militer ini dan bagaimana pertanggungjawaban Turki atas kerugian tersebut dalam kerangka hukum internasional. Kata kunci: agresi militer; hak mempertahankan diri; invensi militer

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Evi Kongres

Contact Email evikongres@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Evi Kongres

Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA