cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 3 (2012)" : 7 Documents clear
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi POLRI (Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) Gatot Haribowo; Andy Fefta Wijaya; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.307 KB)

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian di Polres Pacitan adalah membawa konsekuensi besar bagi penataan birokrasi di tubuh Polres Pacitan. Dengan kondisi sumber daya anggota yang masih perlu diarahkan, membawa konsekuensi logis bagi Kepala Polres Pacitan untuk bekerja ekstra dalam mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugasnnya. Hal ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polres Pacitan, namun disisi lain dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar anggota yang dimutasikan atau bekerja di Polres Pacitan adalah mereka yang bermasalah atau bagian dari menjalankan sanksi atas pelanggarannya, demikian juga dengan kenyataan banyaknya anggota yang mengajukan untuk mutasi atau pindah tugas dari Polres Pacitan. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada kinerja anggota dan mereka harus selalu dipantau oleh atasan dalam melaksanakan tugasnya. Arah perubahan Polri sangat terlihat pada dua tahun terakhir ini (antara tahun 2004 dan 2006) telah terjadi perubahan paradigma (kerangka berfikir) kepolisian (sebagai organisasi) yang signifikan. Proses perubahan tersebut bertujuan merubah profesi kepolisian yang lebih profesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.  Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian untuk pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan  terinci: 1. Faktor pendukung meliputi: a. Faktor pendukung internal terdiri dari: -Sebagai anggota Polri, sebagaian besar anggota Polres Pacitan berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat Pacitan dapat terjaga dengan baik. -Masih banyak anggota Polres Pacitan yang bertugas untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Pacitan. b. Faktor pendukung eksternal terdiri dari: -Sebagaian besar masyarakat Pacitan pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pacitan benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat di bidang Kamtibmas secara profesional dan benar-benar meninggalkan budaya KKN. -Masyarakat Pacitan masih menganggap Polri khususnya Polres Pacitan bisa mengemban tugas sesuai harapan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan apapun inovasi dan ide-ide positif Polres Pacitan dalam memelihara kamtibmas senantiasa selalu didukung oleh masyarakat Pacitan. 2. Faktor penghambat yang terinci: a. Faktor penghambat internal terdiri dari: -Ada sebagian anggota Polres Pacitan tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Pacitan, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pacitan. -Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. -Ada sebagian anggota dari Polres Pacitan yang masih kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap masyarakat Pacitan. b. Faktor penghambat eksternal terinci: -Sebagian masyarakat apabila berurusan dengan anggota Polres Pacitan baik pengurusan pelayanan ataupun pelanggaran masih sering membuka peluang untuk diselesaikan tidak secara profesional (tindakan penyuapan). -Ada sebagian masyarakat Pacitan yang menilai kinerja ataupun tindakan anggota Polri selalu negatif saja tanpa dilihat secara obyektif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran yang cukup kedalam APBN; 2. Polres Pacitan harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya kepolisian: agar lebih mampu menangani tugas-tugaspelayanan di Kabupaten Pacitan; (2), Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kata kunci: Implementasi, Reformasi, Kepolisian, Pelayanan, Publik
Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan Anita Wahyu Wijayanti; Mujibur Rahman Khairul Muluk; Ratih Nurpratiwi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.322 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Data dalam penelitian ini dianlisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun keabsahan data diperoleh melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi usulan program dan kegiatan pembangunan dari masyarakat tidak bisa terakomodir semuanya dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan informasi program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah tahun bersangkutan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan dua hal yaitu: (a) kurangnya komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan belum disusunnya ASB serta terlambatnya penyusunan Standar Satuan Harga, (b) kurangnya pemahaman petugas perencana terhadap indikator kinerja yang ditunjukan dengan adanya perbedaan indikator outcome untuk kegiatan-kegiatan dalam satu program dan adanya perbedaan target kinerja sasaran renstra SKPD dengan RPJMD. Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Musrenbang, Perencanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Nuning Hindriani; Imam Hanafi; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.566 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP. Kata Kunci: Pelaksanaan anggaran,  SPIP
Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah Vitriana Masfita; Agus Suryono; Ratih Nurpratiwi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.114 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala keperluan agar proses pengalihan ini berjalan dengan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) rencana pemerintah Kabupaten Kudus dalam persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dengan Kepala DPPKD Kabupaten Kudus beserta Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff, observasi partisipasi di DPPKD Kabupaten Kudus, dan studi dokumentasi dokumen kedinasan di DPPKD Kabupaten Kudus. Data diperoleh melalui Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian: (1) Pemerintah Kabupaten kudus berencana untuk mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang meliputi penyediaan ruang pelayanan, ruang server dan pengolahan data, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan software dan hardware komputer, pengadaan barang cetakan; membentuk UPT Pelayananan Pajak Daerah; mempersiapkan personel dibidang IT, pelayanan pajak daerah, administrasi pajak daerah; membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Bumi dan Bangunan; menyiapkan SOP; menjalin kerjasama dengan KPP Pratama dan Bank Jateng; membuka rekening PBB P2 di Bank Jateng.  (2) Faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah: tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Jateng. Sementara faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan PBB P2 dan pembagian tugas yang tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi. Kata Kunci: Proses Perencanaan, Rencana, Pengalihan PBB P2
Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya Siti Aisyah; Abdul Juli Andi Gani; M.R. Khairul Muluk
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.146 KB)

Abstract

Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya direncakan untuk mengatasi tingkat kemacetan di Kota Surabaya yang terpusat di Koridor tengah kota, yaitu Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengintrepretasikan tentang (1) Proses perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya, (2) faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh dalam dalam perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya, dan (3) untuk mengetahui sejauh mana peran Stakeholder dalam mempegaruhi proses perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) terkait proses perencanaan Jalan Lingkar Luar Barat terdapat dokumen-dokumen perencanaan mulai dari yang bersifat umum hingga perencanaan detailnya, dan dari dokumen RTRW sudah disusun sejak tahun 1978. Pendekatan perencanaan yang dilakukan antara lain pendekatan teknokratis, top down, bottom up dan partisipatif. Pada anggaran untuk merealisasikan rencana adalah sebesar hampir 1,4 Trilyun rupiah.(2) Terkait dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang terkait dengan perencanaan Jalan lingkar Luar Barat ini kekuatannya: adanya konsep perencanaan yang matang; letak wilayah yang mendukun; sumber daya dukung perencana yang memadai; dan adanya dukungan kepala daerah, sedangkan kelemahannya yaitu: kemampuan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya; dan adanya keraguan untuk menyelesaikan pembebasan lahan secara tepat waktu. Sedangkan dari faktor eksternal yang berpengaruh antara lain peluangnya adalah: peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan adanya rencana jalan ini harga anah di wilayah rencana jalan menjadi naik; adanya dukungan dari masyarakat mengenai perencanaan Jalan Lingkar Luar Barat; dan adanya dukungan dari pihak swasta dalamhal ini pengembang atau developer di wilayah rencana Jalan Lingkar Luar Barat, sedangkan hambatannya adalah: masyarakat menolak harga harga ganti rugi tanah yang ditawarkan Pemerintah Kota Surabaya; UU No 2 Th. 2012 mengenai pengadaan Tanah; ketidakberpihakan Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait rencana Jalan Lingkar Luar Barat Kota Surabaya; dan kekhawatiran kelebihan tonase pada angkutan-angkutan besar yang melewati Jalan Lingkar Luar Barat. Ditemukan bahwa strategi yang paling dominan berada pada Kuadran I yaitu strategi agresif. (3) Terkait dengan peran Stakeholder, adapaun Stakeholder yang terkait antara lain pihak instansi pemerintah, instansi di luar pemerintah, masyarakat dan pihak pengembang (swasta) dimana ketiganya saling berinteraksi untuk mendukung perencanaan Jalan Lingkar Luar ini, ditemukan bahwa faktor pengembang berpengaruh banyak dalam perencanaan ini. Kata Kunci: Perencanaan, Jalan Lingkar Luar Barat, Stakeholder
Perencanaan Pengembangan Wisata Alam Dan Pendidikan Lingkungan (Studi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek) Bambang Setiyono; Sarwono Sarwono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.466 KB)

Abstract

KHDTK Cikampek merupakan kawasan hutan yang difungsikan untuk tempat penelitian dan pengembangan kehutanan. Dalam perkembangannya, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata bagi masyarakat sekitar. Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan (Pusprohut), sebagai pengelola kawasan merespon dinamika perkembangan yang terjadi dengan mewacanakan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Pengembangan kawasan dilakukan agar kegiatan wisata dapat dikelola sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis proses perencanaan pengembangan kawasan, 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, 3) aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek melalui tahapan 1) Penyiapan Kondisi Pemungkin, 2) Kajian Studi Pengembangan Potensi dan Program Wisata, serta Kajian Feasibility Pengusahaan Wisata, 3) Penyiapan Sumberdaya Manusia, 4) Penguatan Kelembagaan, 5) Penyiapan infrastruktur dan fasilitas, 6) Penyusunan Program, 7) Sosialisasi, 8) Pelaksanaan dan Implementasi Kegiatan, 9) Monitoring dan Evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pengembangan kawasan adalah faktor sumberdaya manusia, faktor lingkungan, faktor kebijakan, serta faktor dana dan anggaran. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan adalah Pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pemerintah adalah Pusprohut sebagai pengelola, Disbudpar, akademisi tim pengkaji dari universitas, serta masyarakat sekitar kawasan. Pemerintah memiliki peran yang penting khususnya di bidang pembuatan kebijakan, akademisi menjadi konsultan pembantu dan masyarakat dapat memberikan masukan, saran serta pemikiran dalam proses perencanaan melalui diskusi atau pertemuan. Kata Kunci: perencanaan, wisata alam, pendidikan lingkungan, kawasan hutan, stakeholders.
Adopsi Citizen’s Charter (Kontrak Pelayanan) Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang) Mai Puspadyna Bilyastuti; Abdul Juli Andi Gani; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.86 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan publik di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter untuk optimalisasi pelayanan publik di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Draft Dokumen Citizen’s Charter, Tahap Pengesahan Dokumen Citizen’s Charter, dan Tahap Pelaksanaan. Dinilai dari beberapa tema yang ada dalam Citizen’s Charter pelaksanaan pelayanan publik dengan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal ; (a) standar yang lebih tinggi, meskipun standar pelayanan diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan, namun penerapannya masih ada yang belum memenuhi kesepakatan dalam dokumen Citizen’s Charter; (b) keterbukaan; adanya keterbukaan baik jenis layanan, biaya layanan, jadwal layanan, nama dokter atau petugas pemberi layanan, maupun alur dan persyaratan layanan akan tetapi dalam hal ini masih banyak pasien yang belum memahami alur pelayanan; (c) Informasi; target maupun hasil kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka tapi hanya dimuat dalam buku laporan tahunan rumah sakit. Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang hendaknya dipublikasikan secara luas baik itu melalui media masa cetak maupun elektronik, website, penerbitan booklet atau leaflet agar masyarakat awam mengetahui tentang pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang selain itu masyarakat juga dapat ikut mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dokumen Citizen’s Charter atau belum. Evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter oleh Tim Citizen’s Charter yaitu antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan progam tersebut. Kata kunci : Adopsi Citizen’s Charter, Optimalisasi pelayanan publik

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue