cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 496 Documents
 6   7   8   9   10 
PERANAN BAPPEDA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BLITAR Much. Taufik; Heru - Ribawanto; Ismani HP - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.009 KB)

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini  adalah (1) Untuk mendiskripsikan kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah di Kota Blitar. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif di dalam system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan BAPPEDA dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar. (4) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA didalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dan sekaligus langkah-langkah  yang diambil untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang lebih mengedepankankan proses dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam tentang sesuatu yang diteliti. Secara deskriptif berarti penelitian ini ingin menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian, yakni pengembangan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peranan Badan Perencana Pembangunan  Kota Blitar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan BAPPEDA Kota Blitar dalam proses pembangunan daerah sangat kuat, secara normative mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam proses pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Blitar juga sangat dominan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi baik secara struktural maupun secara fungsional karena telah berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah.  Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan optimalisasi terhadap  sumber daya yang ada di Bappeda.   Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar sudah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif, namun  secara substantive masih terdapat  beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kota Blitar telah diupayakan agar dapat berjalan secara sistemik dan menyeluruh dalam arti dapat mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan bagi terlaksananya sebuah program. BAPPEDA berperan dalam proses peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar baik sebagai perumus kebijakan maupun dalam operasionalisasinya. Kata kunci: perencanaan partisipatif, BAPPEDA, OTODA
TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI OLEH KEJAKSAAN AGUNG (Studi Yuridis Empiris Tentang Penyidikan Kasus Kejahatan Perbankan) Henni - Muchtar; Masruchin - Ruba'I; Mochamad - Munir
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.716 KB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi tuntutan utama. Terjadinya reformasi telah mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pengawasan, terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Terutama dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kejahatan korporasi yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan telah merugikan keuangan negara dan kejahatan tersebut muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan (Pakto 27 Oktober 1988). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam melaksanakan penyidikan dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan korporasi yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif empiris dengan lokasi penelitian pada lembaga Kejaksaan Agung dan BPKP-Pusat Jakarta. Data primer diperoleh dari Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Kasubsi Tindak Pidana khusus dan Deputi Investigasi BPKP, melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan interpretasi emik yang dipakai untuk mendeskripsikan interpretasi etik. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap kejahatan perbankan diserahkan pada Jampidsus. Dasar yuridisnya, Undang-Undang No 5 Tahun 1991. Legitasi pelaksanaannya melalui Keppres No. 55 Tahun 1991. Dalam melakukan penyidikan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPKP. Penyidikan didahului dengan mendapatkan informasi dari BPK dan BPKP, kemudian ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan, kasus kejahatan perbankan meliputi penyalahgunaan BLBI, Kredit macet dan pelanggaran BMPK. Dalam melakukan penyidikan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi Kejaksaan Agung, secara yuridis dan non yuridis, berkaitan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan tersangka, disamping alasan teknis seperti tempus delicti, masalah administrasi, pemeriksaan rekening koran dan lain-lain. Beberapa saran diberikan dari hasil penelitian, secara yuridis dan non yuridis, harus ada peraturan yang pasti untuk menjembati bilamana terjadi konflik kewenangan, harapan adanya koordinasi antar lembaga dan pemahaman kasus perbankan secara profesional sehingga Kejaksaan Agung menjadi pilar dan ujung tombak dalam penegakan hukum. Kata kunci : penyidikan, kejahatan korporasi, perbankan, Kejaksaan Agung. ABSTRACT Issues about law enforcement in Indonesia still to be main demand. Reform has involved society in controlling Attorney General. Especially in law enforcement toward corporate crime that related with banking. Banking crime has harmed state financial and the crime emerge as effect of government policy in monetary and financial (Pakto, October 27 1988) This research aiming at knowing and understanding the procedures that conducted by Attorney General in performing investigation and obstacle factors in performing investigation toward corporate crime that related with banking crime This research is qualitative research with empirical descriptive in nature with research location at Attorney General institution and central BPKP, Jakarta. Primary data are obtained by interview of Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Kasubsi Tindak Pidana Khusus and Deputi Investigasi BPKP. Secondary data are obtained from literature that related with research issue by documentation. Then data are analyzed based on ethical interpretation that used to describe ethical interpretation. Results showed that authority to perform investigation toward banking crime is delegated to Jampidsus. The juridical base is Act No 5 of 1991. Legitimacy of its enforcement based on Presidential Decree No. 55 of 1991. In performing investigation Attorney General coordination with BPKP. The investigation preceded by information obtaining from BPK and BPKP, than this information is followed up. Inspection results showed, banking crimes include: BLBI abuse, jammed credit, and BMPK violations. In performing investigation, there are several obstacles for Attorney General, jurisdictionally and non jurisdictionally, related with suspect summons, inspection and arrest, beside technical reason as tempus delicti, administration problems, new account inspection etc. The research suggest jurisdictionally and non jurisdictionally, there should be a definite regulation to bridge authority conflict, hope for coordination between institutions and case understanding so the Attorney General became the pillar and tip of spear in law enforcement. Key words : investigation, corporate, bank crime, Attorney General.
KAJIAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI EKOSISTEM PESISIR Edi Susilo; Keppi - Sukesi; Kliwon - Hidayat
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.815 KB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan sosial masyarakat dan dinamika kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial dalam ekosistem pesisir. Penyebab utama perubahan struktur adalah masuknya unsur-unsur pembentuk struktur dari luar (individu, sistem), atau karena meningkatnya akses masyarakat terhadap perubahan di lingkungan lokal, maupun di lingkungan sosial luarnya. Dinamika kapasitas ruang struktur sosial di ekosistem pesisir Karanggongso selama masa pengamatan dapat dijelaskan melalui dua indikator penting, obyektif dan subyektif. Titik kritis ada yang berlaku secara umum, dan ada yang berlaku secara khusus. Penelitian ini menjelaskan bahwa teori evolusi berpeluang besar untuk disintesakan dengan teori-teori lain seperti teori konflik, ekuilibrium, dan teori timbul –tenggelam. Proses sistesa ini merupakan langkah opearasional pemetaan teori skematis yang dilakukan oleh Appelbaum. Dinamika struktur sosial sangat penting diketahui oleh pemeritah dan LSM, yang mana mereka memiliki perencanaan pembangunan dalam masyarakat nelayan. Kata kunci: struktur sosial, evolusi, kapasitas ruang, titik kritis ABSTRACT Research aim is to analyse any social changes and dynamic of space capacity and critical point of social structure in  coastal ecosystem. The main factor of  structural change is external factor of structural formation (individu , system), or increase of community access to the change of local social environment, and external social environment. Dynamics of space capacity of social structure in coastal ecosystem of Karanggongso during periode of research can be explained through the two indicators, objective and subjective. There are a general critical point and a special critical point. This results explain that a evolution theory  suggest a high possibility to be synthesized with any other theories, e.g. a conflict theory, an equilibrium theory,   and a “timbul-tenggelam” theory. The synthesis process is an operational stage in a schematic mapping of theories by Appelbaum. Dynamics of social structure must be known bt any goverment and NGO, which have any development plans in the fisherman community.   Keywords: social change, space capacity, critical point, coastal ecosystem.
MINAT PEREMPUAN MINANGKABAU PADA POLITIK MASIH RENDAH Nurwani - Idris
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.642 KB)

Abstract

Abstract   In this paper “berpolitik” is participation in political domain, to get in parliament to take a part in Governor candidate, Mayor candidate and Kepala Nagari candidate, etc., in affirmative action. It’s difficult to realize that because so many barriers: political situation, economic, political culture in recruitment system, perforate system in general election, the act of law; government good will to woman candidate; political party attention not yet in affirmative action (external factors). And so on woman participation can be realize with woman political motivation, woman political competence, women political awareness (internal factors) and so importance how the woman interpreted the politics and how far they believe politics and how far they believe woman leadership.   Keywords: Minangkabau women; political believing.
ANALISIS EKSPOR KOPI INDONESIA SRI - WIDAYANTI; S. M. Kiptiyah - -; M. Iksan - Semaoen
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.639 KB)

Abstract

ABSTRACT   This study aimed at analyzing, firstly, the factors influencing the coffee export of Indonesia; secondly, the factors influencing the domestic coffee supply; and thirdly, the factors influencing the domestic coffee demand. This research used secondary data, time series data of 1975–1997 which were collected from many resources, i.e. Statistical Center Bureau (BPS), Trade Department, Indonesian Coffee Exporter Association, Forestry and Commercial Agricultural Enterprise Department, and the Indonesian Bank. The factors influencing the coffee export of Indonesia as well as the domestic coffee demand and supply were analyzed by simultaneous equation model in the form of double logarithm using the two stage least square method (2SLS). The research results show that the factors influencing the export quantity of coffee were the coffee FOB price, the coffee price in domestic markets, the exchange rate and the coffee supply of the previous year. The coffee export price had negative correlation with the coffee export quantity of Indonesia with export supply elasticity toward the export price of 2.04. In other words, the increase of coffee export price was followed by the decrease of coffee export quantity. This condition was due to the low quality of the coffee export of Indonesia. The coffee price at domestic markets has positive correlation with the coffee export quantity of Indonesia. Export was still conducted when the coffee price at domestic markets increased because the demand for domestic coffee was still very low. Other factors positively influencing the coffee export quantity were the exchange rate of rupiah and the coffee supply of the previous year. The factors influencing the domestic coffee supply were the domestic coffee price, technology level and the coffee supply of the previous year. The domestic coffee price positively related to the coffee supply at domestic markets with a supply elasticity of 0.04. This means that the coffee farmers in Indonesia insufficiently responded to the change of price as shown by the low adjustment coefficient of 0.07. The technology level had positive correlation with the domestic coffee supply. This implies that the increase in coffee productivity yielded an increase in coffee supply at domestic level. The factor influencing the coffee demand at domestic level was the income level of the society with the coffee demand elasticity toward the income of 0.59.   Keywords: Coffea, export abstrak   Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia, (2) untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran kopi dalam negeri, (3) untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan kopi dalam negeri. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data time series dari tahun 1975-1997 yang dikumpulkan dari berbagai sumber data antara lain Biro Pusat Statistik, Departemen Perdagangan, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Bank Indonesia.  Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia, permintaan dan penawaran dalam negeri digunakan model persamaan simultan dalam bentuk double logaritma dengan metode two stage least square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuantitas ekspor kopi Indonesia adalah harga ekspor  kopi (harga FOB), harga kopi dalam negeri nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan penawaran kopi tahun t-1. Harga ekspor kopi berhubungan negatif dengan kuantitas ekspor kopi Indonesia dengan elastisitas penawaran ekspor terhadap harga ekspor sebesar 2,04, ini berarti bahwa pada saat harga ekspor meningkat kuantitas ekspor kopi Indonesia menurun. Keadaan ini disebabkan karena mutu kopi Indonesia yang masih rendah sehingga tidak memenuhi kualitas yang diminta konsumen luar negeri. Harga kopi dalam negeri berhubungan positif dengan kuantitas ekspor kopi Indonesia, tetap dilakukannya aktivitas ekspor pada saat harga kopi dalam negeri meningkat disebabkan karena permintaan kopi dalam negeri yang masih sangat rendah. Faktor-faktor lain yang berpengaruh positif terhadap kuantitas ekspor kopi adalah nilai tukar rupiah dan penawaran kopi tahun t-1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran kopi dalam negeri adalah harga kopi dalam negeri, tingkat teknologi dan penawaran kopi tahun t-1. Harga kopi dalam negeri berhubungan positif terhadap penawaran kopi dalam negeri dengan elastisitas penawaran sebesar 0,04, ini berarti bahwa petani kopi Indonesia kurang merespon secara baik terjadinya perubahan harga, hal ini didukung dengan besarnya koefisien penyesuaian yang cukup rendah yaitu sebesar 0,07. Tingkat teknologi berhubungan positif dengan penawaran kopi dalam negeri, ini berarti bahwa meningkatnya produktivitas kopi menyebabkan penawaran kopi dalam negeri juga meningkat. Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan kopi dalam negeri adalah tingkat pendapatan masyarakat dengan elastisitas permintaan kopi terhadap pendapatan sebesar 0,59.   Kata kunci: kopi, ekspor.
ANALISIS EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA Indriana - Yudiarosa
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.329 KB)

Abstract

ABSTRACT   Facing the  free trade era, Indonesia needs to reorganize its export strategies with not mainly depending on oil and gas sector only. In relation to this, tuna as Indonesia’s export commodity has plate an important role but presently Indonesia can only contribute 7% of the world tuna supply. Being one of the country which have unused tunas potensial  up to 53,7%, Indonesia’s opportunity to supply world market is the large. This studied was aimed at analyzing; factors influencing Indonesia’s tunas export; factors  influencing domestic supply of tunas; predicting tunas export in the next 5 years (2000 –2005) and study marketing strategies that effect Indonesia’s export of tuna. To analyze factors that influenced tunas export and domestic supply of tunas, simultan equation in the form of double logarithma with two stage least square (2SLS) methods were used. Meanwhile, export development were analyzed with trend analysis and tunas export strategies with SWOT analysis. Result of this study showed that, tunas export price,  tunas export  tax, exchange rate and tunas export the previous year effected tunas export.Factors that influenced domestic tuna supplies were domestic prices of tunas and domestic supplies of tunas the previous year.       Tunas export prediction from 2000 – 2005 drawn from the trend analysis; shows an increase in export by average of 1.06%. Hopefully this will be followed by increase in tunas production by an average of 1.27%. Increase in tunas export must be supported by marketing strategies.Marketing strategies that can be carried out based on the SWOT analysis are improving infrastucture, transfer of technology for fleet and catch material, improvement in the quality and quantity of the product , marketing research and upgrading cooperation with importing countries.   Keywords: tuna fish, export
ANALISIS VARIABEL KEBERHASILAN KUD (Studi Kasus di KUD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) BAIDOWI - -; Agus - Suman; M. Umar - Burhan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.24 KB)

Abstract

ABSTRACT   The aims of this research are to determine (1) the effect of variables to the success of cooperation in achieving an autonomous village cooperative;  (2) to determine which of the seven variables has the strongest effect on the success of the village cooperative. This research was mainly on the village cooperatives running in providing food and distributing production tools such as fertilizer, pesticide, prime seeds, and so on, in the Musi Banyuasin regency, South Sumatra province. The research location was determined based on the fact that the Musi Banyuasin Regency is one of the regencies located in South Sumatera which succeeded in developing the autonomous village cooperative. Sampling was applied to the village cooperatives which had been operating for more than two years and had corporate body at the time of investigation. As many as 47 autonomous village cooperatives were selected from the 147 available in the Musi Banyuasin regency. A village cooperative is considered autonomous if it has fulfilled the 13 criteria of the Department of Cooperative. To measure the success of the cooperative, several indicators are used, they are Profit Margin, Liquidity Ratio, and Solvability Ratio. The variables influencing the success of the village cooperative in becoming an autonomous cooperative are member’s participation, operation volume, the board’s education, board’s experience, capital growth, business variation and service of the village cooperative involved. The regression and regression coefficient test simultaneously showed highly significant influence on the indicators of profit margin, liquidity and solvability. This means that the suggested variables statistically determined toward the success of the village cooperative. The t-significance at a=1% showed that two variables highly influenced the success of the village cooperative, they were the operation volume and capital growth. This fulfils the autonomous cooperative criteria: the total operation volume has to be in proportion with the number of members and the capital equity has to be at least 25 million rupiah. This indicates that the core of success for the village cooperative rests on the operation volume and the capital growth: the higher the operation volume and capital growth, the better the marketing and financial performance of the village cooperative. From the management handling perspective, it is indicated that the higher the board’s education and the longer the experience, the higher the success of the village cooperative.   Keywords: village cooperative.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI Studi Kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah MAHANANTO - -; Salyo - Sutrisno; Candra - F Ananda
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.676 KB)

Abstract

ABSTRACT The objective of this research were to analyze factors influencing the increase of rice production and to analyze the optimum use of production factors on the rice farming. This research was held in October 1999 on 120 farmer in 4 villages of Nogosari-Subdistrict, Boyolali-Regency, Central Java-Province. The data collecting method was divided to in two stages. First, to determine the village sampling done by using a stritified random sampling method and second, to determine the farmers done by a simple random sampling method. The method of collecting data was done an interview using quesionaire instrument. The results of this research were: The used simultaneously model showed that the factors such as the cultivated land width, the quantityof effective labours, the quantity of fertilizers, the quantity of pesticides, the farming experiences, the distance between the farmer houses and the cultivated lands, and the irrigation system had a real influence to the increase of the rice production. The model used in this research had indicated that partially the cultivated land width, the quantity of effective labours, the quantity of fertilazers, the quantity of pesticides, the distence between the farmers houses and the cultivated lands, and the irrigation system had given influences to the increas of rice production, while the farming experiences did not influence to (non-significant) the increasing of rice production. The results of the analyze on the optimum use of production factors had indicated: the cultivated land width was not optimum so that its use should be increased, the quantity of effective labours was not optimum either so that its use should be decreased primarily on the first planting seasion (MT. I) and the second planting seasion (MT. III), while on the third planting seasion (MT. III) it was optimum. Further more, the quantity of fertilizers was not optimum so that its use needed to be decreased and the quantity of pesticides was not optimum either so that its use needed to be increased.   Keywords: Rice production, production factor ABSTRAK Tujuan penelitian antara lain untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi padi sawah, dan menganalisis tingkat optimasi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani padi sawah. Penelitian dilakukan terhadap 120 petani sampel di empat desa sampel di wilayah Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap, yang pertama menentukan sampel desa yang dilakukan dengan metode stratified random sampling dan yang kedua menentukan petani sampel yang dilakukan dengan metode simpel random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan instrumen kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah model Fungsi produksi Transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: model yang digunaka secara simultan faktor-faktor luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja efektif, jumlah pupuk, jumlah pestisida, pengalaman petani dalam berusahatani, jarak rumah petani dengan lahan garapan, dan sistem irigasi berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan produksi padi sawah. Selain itu model yang digunakan menunjukkan bahwa: secara parsial luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja efektif, jumlah pupuk, jumlah pestisida (obat-obatan), jarak lahan garapan dengan rumah petani, dan sistem irigasi berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah, sedangkan, pengalaman petani tidak berpengaruh (non significant) terhadap peningkatan produksi padi sawah. Sedangkan hasil analisis optimasi (efisiensi ekonomis) penggunaan faktor produksi menunjukkan bahwa: luas lahan garapan belum optimum (efisien) sehingga penggunaannya perlu ditambah, jumlah tenaga kerja efektif tidak optimum sehingga penggunaannya perlu dikurangi terutama pada MT. I dan MT. II sedangkan pada MT. III sudah optimum (efisien), jumlah pupuk tidak optimum sehingga penggunaannya perlu dikurangi, jumlah pestisida (obat-obatan) belum optimum sehingga penggunaannya perlu ditambah. Kata kunci: Produksi padi, faktor produksi.
INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Muncar, Banyuwangi ) Andrianus - Resi; Soesilo - Zauhar; Ismani H.P - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.452 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang ditunjukkan oleh LSM-LSM, yaitu visi dan misi mereka yang jelas mulai berpihak pada pengembangan masyarakat. Pada masa orde baru keberadaan mereka lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap kebijakan pemerintah. Sinergi atau pola kerja sama yang baik antara Birokrasi Pemerintah dan (LSM) LPIP sangat penting dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM; 1). Menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh birokrasi pemerintah maupun LSM dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal; 2). Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sinergi antara (LSM) LPIP Surabaya dengan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan masyarakat pesisir; 3). Mendeskripsikan pemahaman dan respon masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan LSM dan Birokrasi Pemerintah; 4). Menyodorkan alternatif pemecahan masalah bagi peningkatan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan bingkai pemberdayaan. 5). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,  yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha)  sebagai mediator; 2) hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM LPIP telah berjalan dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai; 3) sinergi antara LSM dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan daerah aparat birokrasi tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi tanpa melakukan pola kemitraan dengan pihak lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).   Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat pesisir ABSTRACT   This research is backgrounded by any trends of Non Governmental Organization (NGO) about their vision and mission, which tend into the society development. At new era, they are positioned as institution, which always disturbs government policies. The synergy between government bureaucracy and LPIP is important in empowering rural societies. This research aims (1) to find the obstacles of government bureaucrasy or NGO on implementing the policy and developing program in local area; (2) to understand the strengths and weakness from synergy between NGO LPIP Surabaya with Local Government bureaucrasy on solving development problem of society which faced by them; (3) to describe the understanding and society response on the empowerment which done by NGO and government bureaucrasy; (4) to give some solving alternatives to local government bureaucrasy role increasing on executing the consistent development with the list of empowerment; (5) to get information, about society response on developing efforts which done by government or NGO. The research method used in this research is qualitative descriptive, that is research which aim to get further description about the problem. The results of this research show that  NGO LPIP, which handles some conflicts, offered different approach, by using approach strategy, which places society as important actor by involving them (society figure, brirocracy and the entrepreneur) as mediator.  relationship between Local Government of Banyuwangi and NGO LPIP has reached satisfied results on society empowerment. It happened because of the relationship that support the reached program and target. The synergy between NGO and Local Government are Bureaucrasy Government as Facilitator, motivator and dynamizator  on society development. On local development, government will not reach all of development needs especially in social economic without doing relationship with another actors include NGO.   Keywords: Coastal society, empowerment
KEBIJAKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PEDESAAN ( Kajian Pembangunan Pasar Desa Proyek PDK-MK di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk) AGUS SOEHARTO; HERU - RIBAWANTO; ISMANI HP - -
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 1 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.513 KB)

Abstract

ABSTRAK Kebijakan penciptaan lapangan kerja pedesaan melalui proyek PDK-MK ( Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan) tahap II Tahun 1998/1999 merupakan salah satu kebijakan Nasional guna mengatasi dampak krisis ekonomi di sektor ketenagakerjaan. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kebijakan sektor ketenagakerjaan dengan pokok masalah : diskripsi implementasi kebijakan desentralisasi suatu proyek penciptaan lapangan kerja di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi kebijakan penciptaan lapangan kerja di desa melalui proyek PDK-MK; (2) menganalisa dampak implementasi kebijakan desentralisasi penciptaan lapangan kerja melalui mekanisme usulan dari bawah terhadap kebutuhan akan lapangan kerja pedesaan. Methode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif, sedang pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dengan analisa data, secara kualitatif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi penciptaan lapangan dengan melibatkan masyarakat melalui usulan dari bawah mendapat respon positif, meskipun terdapat kendala kesinambungan proyek namun telah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja di desa. Kata kunci: Lapangan kerja, pedesaan ABSTRACT Policy of creating Job Opportunity in villages by second period of the PDK – MK Project (Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan ) was one of National Policies in overcoming impact of economical crisis in any labor sectors. The main theme of the reaseach to the policy of the labor sector was the description of the decentralized policy implementation to the project of creating job opportunity in Nglundo village, Sukomoro subdistrict, Nganjuk Regency. Goals of this research are (1) to study the implementation of the policy in creating labor market in the village by the PDK – MK project, (2) to analyse the effect of implementating a decentralized the mechanism of aspiration from the bottom in facing the need of job opportunity in village. The research method was qualitative. Data were collected by observation, interview and documentation, and the data analysis was qualitative and inductive. The research results showed that the implementation of the decentralized policy in creating job opportunity that involved society got a positive respon, and it had been able to create new job opportunities and work many labor force in village. Keywords: Employment, rural.

Page 8 of 50 | Total Record : 496

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 2 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 29 No. 1 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue