cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2023)" : 39 Documents clear
Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mohamad Firman Aziz; Achmad Irwan Hamzani; Fajar Dian Aryani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110

Abstract

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam  menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham
Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Robbah Munjiddin Ahmada; Abbas Sofwan Matlail Fajar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31119

Abstract

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia
Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation Havis Aravik; Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31166

Abstract

This article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fikih
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia Sammah Fatichah; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114

Abstract

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan 
Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT Afifah Bidayaturrohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.27768

Abstract

This article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between ‘sakral’and 'profane'. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.Keywords: Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif  Durkheim antara ‘sakral’dan ‘profan’. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia  yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan ekslusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkannya agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.Kata Kunci : Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraan
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta Tedi Rochendi; Ni Made Artini; Mungky Hendriyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30283

Abstract

This research was conducted in order to identify the scope of accounting in a case of financial fraud (fraud). The research method used by the authors in this study Data collection begins with tracing laws and regulations and other positive data sources of data that are considered relevant to economic and legal issues related to fraud in the banking world. This research uses the results of literature data and field data, which is a study in order to obtain data by collecting data and studying understanding, theories and expert opinions on all issues related to the problems discussed in this study both from books, libraries and literature or other sources. The author also conducts tests empirically. Empirical testing that includes the influence of the effectiveness of internal control, observance of accounting rules, information asymmetry, individual morality, and the suitability of compensation to the tendency to accounting fraud. Financial fraud (fraud) can hinder the achievement of company goals, usually carried out by individuals from within the company who already know and are experienced in their fields. In minimizing existing fraud cases, Bank Negara Indonesia implements a compliance division in which there is an Anti-Fraud Strategy (SAF).Keywords : Fraud, Bank Negara Indonesia Jakarta Area, Anti Fraud Unit (SAF). AbstrakPenelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi lingkup akuntansi pada sebuah kasus penipuan keuangan ( fraud ). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber data positif lain dari data yang dianggap relevan dengan pokok persoalan ekonomi dan hukum  yang berkaitan dengan kecurangan dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainya. Penulis juga melakukan pengujian secara empiris. Pengujian secara empiris yang meliputi pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penipuan keuangan ( fraud ) dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, biasanya dilakukan oleh individu dari dalam perusahaan yang sudah mengetahui dan berpengalaman di bidangnya. Dalam meminimalisir kasus fraud yang ada, Bank Negara Indonesia menerapkan divisi kepatuhan yang di dalamnya terdapat Strategi Anti Fraud (SAF).Kata Kunci : Fraud, Bank Negara Indonesia Wilayah Jakarta, Satuan Anti Fraud (SAF).
Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama Siti Romlah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26634

Abstract

Even though it has been more than 15 years that the authority to resolve Islamic economic disputes has become the absolute authority of the religious courts, the actualization and practice of this authority is still being debated both among practitioners and academics. This study aims to examine the capacity of the religious courts in resolving sharia economic disputes which are analyzed based on the effectiveness theory of Lawrence M. Friedmann. Especially with regard to the authority to resolve sharia economic disputes, especially in the field of arbitration and bankruptcy dispute resolution. This research uses normative juridical research methods. The results of the study stated that tracing legal elements regarding the resolution of sharia economic disputes related to arbitration and bankruptcy in the religious courts can be seen that the authority of the religious courts in resolving sharia economic disputes related to arbitration has been effective in contrast to the resolution of sharia economic disputes related to bankruptcy which looks less effective. This is due to the lack of legal instruments (substance) governing bankruptcy settlement with regard to sharia economics in the religious courts as well as people's preferences that are still oriented towards commercial courts.Keywords: Sharia Economic Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Bankruptcy and PKPU; Religious Court AbstrakMeski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kapasitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedmann. Terlebih terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penelusuran unsur-unsur hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Arbitrase Syariah; Kepailitan dan PKPU; PA
Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Diplomasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Ida Susilowati; Anisa Nuryanti Affandi; Cut Jihan Raihana; Elsa Iqlima Az-Zahra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31116

Abstract

In 2019, the Covid-19 pandemic emerged and shook the world. The health industry is only one of several that could encounter difficulties if countries don't prepare for them. Countries' diplomatic efforts are counted on to address health issues during a pandemic. In this situation, Indonesian and Chinese officials are working to control disease outbreaks better. During the Covid-19 pandemic, Indonesia and China devised a health diplomacy strategy; this research seeks to outline such a strategy. Specifically, this study employs a qualitative research approach, focusing on descriptive analysis. China's support for the Public Health Cooperation Capacity initiative: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) in dealing with the Covid-19 pandemic is highlighted, as is China's assistance in the form of medical equipment, cooperation in vaccine diplomacy, service in the state of advanced technology, and scientific research.Keywords: Pandemic Covid-19; Bilateral Cooperation; Health Diplomacy; Indonesia-China. AbstrakPada tahun 2019, pandemi Covid-19 muncul dan mengguncang dunia. Industri kesehatan hanyalah salah satu dari beberapa yang dapat menghadapi kesulitan jika negara tidak mempersiapkannya. Upaya diplomasi negara-negara diperhitungkan untuk mengatasi masalah kesehatan selama pandemi. Dalam situasi ini, pejabat Indonesia dan China bekerja sama untuk mengendalikan wabah penyakit dengan lebih baik. Di masa pandemi Covid-19, Indonesia dan China menyusun strategi diplomasi kesehatan; penelitian ini berusaha untuk menguraikan strategi tersebut. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif. Dukungan China terhadap inisiatif Public Health Cooperation Capacity: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi sorotan, begitu pula bantuan China berupa peralatan medis, kerja sama diplomasi vaksin, bantuan dalam bentuk teknologi canggih, dan penelitian ilmiah.Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kerjasama Bilateral; Diplomasi Kesehatan; Indonesia- Tiongkok.
Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Mangisitua Marbun; Hasudungan Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28603

Abstract

Advances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object   AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredit

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue