cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 4 (2023)" : 25 Documents clear
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah Imas Nurjamillah; Siti Ngainnur Rohmah; Munawir Sajali
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34131

Abstract

District Integrated Administrative Service which is a service innovation to close the distance between the government as a service provider and the community as a service recipient, which is based on the delegation of authority from the Regent to the Camat as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATEN). The purpose of this study is to describe the Implementation of District Integrated Administrative Services in Gantar District, Indramayu Regency Perspective of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 and in Fiqih Siyasah. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The results of the research on the Implementation of District Integrated Admission Services (PATEN) from the perspective of Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 Gantar District have fulfilled the requirements for PATEN administration both in terms of substantive, administrative, and technical requirements. The factors that influence the success of policy implementation are good communication, disposition, and bureaucratic structure that can make PATEN implementation run well. The implementation of the PATEN policy in Fiqh siyasah that occurred in the Gantar sub-district was quite good, to realize perfection in carrying out administrative services there were two indicators, namely fast in service, and professional in handling. However, this indicator shows that administrative services at the Gantar District Head Office in the Regency still need to be improved even better.Keywords: Policy; PATEN; Fiqih Siyasah Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang sejatinya didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Kecamatan Gantar sudah memenuhi syarat penyelenggaraan PATEN baik mengenai syarat substantif, administratif dan teknis. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu, adanya komunikasi yang baik, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat membuat implementasi PATEN berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan PATEN dalam Fiqih siyasah yang terjadi di kecamatan Gantar cukup baik, untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Namun indikator pelayanan administrasi pada Kantor Camat Gantar tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi.Kata Kunci: Kebijakan; PATEN; Fiqih Siyasah
The Tax Court's Existence as a Judicial Institution in Indonesia RR Dewi Anggraeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.35374

Abstract

Abstract:In Indonesia, the Tax Court is essential in resolving tax disputes, upholding legal certainty, and upholding justice. However, these institutions face difficult obstacles, such as the complexity of tax laws and limited resources. This research aims to determine the function and authority of the Tax Court in the context of Indonesian taxation, analyze the legal challenges and judicial processes this institution faces, and assess the efforts made to improve its existence. This research uses qualitative methods, including literature-based methodology and document analysis. Data was obtained through reviewing relevant literature, analyzing official documents related to the Tax Court, and monitoring the latest tax policies and reforms. Based on research findings, the Tax Court plays an essential role in upholding justice in the Indonesian tax system. However, difficulties posed by the complexity of tax laws and limited resources hinder the effectiveness and speed of the justice system. Therefore, to increase the existence of the Tax Court, efforts have been made to involve the public, increase transparency, and reform laws and regulations. Additional steps are needed to ensure the sustainability and effectiveness of the Tax Court as a solid and reliable Indonesian judicial institution.Keywords: Tax Court; Judicial Institution; Tax Dilemma Abstrak:Di Indonesia, Pengadilan Pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, menegakkan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini menghadapi kendala yang sulit, seperti kompleksitas undang-undang perpajakan dan keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang Pengadilan Pajak dalam konteks perpajakan Indonesia, menganalisis tantangan hukum dan proses peradilan yang dihadapi lembaga ini, dan menilai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk metodologi berbasis literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, dan pemantauan terhadap kebijakan dan reformasi perpajakan terkini. Berdasarkan temuan penelitian, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesulitan yang ditimbulkan oleh kompleksitas undang-undang perpajakan dan terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas dan kecepatan sistem peradilan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberadaan Pengadilan Pajak, upaya telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mereformasi peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tambahan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan Indonesia yang kuat dan dapat diandalkan.Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Lembaga Peradilan; Dilema Pajak
Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia Endah Cahyani; Nathalina Naibaho
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.32658

Abstract

The rise of narcotics smuggling crimes is a challenge for the Indonesian nation to deal with crimes that are transnational in nature and are extraordinary crimes. Law enforcement against the eradication of nakotika crimes so far has not been effective and has not caused a deterrent effect for perpetrators even though the death penalty has been formulated as an ultimum remedium in criminal law. This study aims to the extent of the effectiveness of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia. The methods used in this study are normative research methods and qualitative data analysis. The result of the study is the need for situational law enforcement efforts in dealing with the criminal act of narcotics smuggling to strengthen every component of law enforcement both from the legal component, law enforcement officials, facilities and facilities, society, and culture.Keywords: Law Enforcement; Smuggling; Narcotic. AbstrakMaraknya tindak pidana penyelundupan narkotika menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dan merupakan kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika selama ini ternyata masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sekalipun telah dirumuskan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ialah diperlukannya upaya penegakan hukum situasional dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika untuk memperkuat setiap komponen penegakan hukum baik dari komponen hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyelundupan; Narkotika.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis Mujadidah Al-Muwahidah; Ahmad Asrof Fitri; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34640

Abstract

Humans are social beings who cannot live alone but they highly interact with each other to fulfill their needs in their lives. In the wider community, buying and selling animals commonly occur in people's activities, especially cat sales and purchases. It has become one of people's habits, including many Muslims who carry out transactions of cats as pets. Cats are attracted to people because of various reasons such as their body shapes, eyes, and fur colors. This study used a descriptive analysis research approach. Words both written and verbal from people and the behavior are observed. A descriptive approach refers to a method of research that is intended to describe, present, or explain the condition of an object (phenomena) according to the situation and conditions at the time the research is conducted. The finding revealed that buying and selling cats at the Jasa Rama Petshop shop is permissible (mubah). Jasa Rama Petshop fulfills the requirements such as the goods sold are halal. The activities provide benefits. The goods being traded are holy and not impure items. The buying and selling are legal and permissible. It fulfills the pillars and requirements of buying and selling Islamic law. From the point of view of sellers and buyers, they are mature and sane. From the object view e animals are permissible in Islam and the animals have fulfilled the requirements of buying and selling. As for practice, the Jasa Rama Petshop shop implements the majlis khiyar system.Keywords:  Buying and selling; Cat Pet; Islamic Law; Petshop AbstrakManusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dalam masyarakat luas, kegiatan jual beli khususnya yang banyak terjadi dalam jual beli hewan yaitu jual beli hewan kucing. Sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat tak terkecuali pun umat Islam banyak yang melakukan transaksi jual beli kucing untuk dipelihara dan menjadikan kucing sebagai  hewan peliharaan, kucing mempunyai daya tarik sendiri karena bentuk tubuh, mata, dan warna bulu yang beraneka ragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif yaitu berupa kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya penelitian. Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana yang dijelaskan di atas, terungkap bahwa Jual beli kucing di toko Jasa Rama Petshop adalah boleh (mubah), toko Jasa Rama Petshop memenuhi persyaratan seperti barang yang dijual halal, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan tidak bernajis. Hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis termasuk jual beli yang sah serta diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Dari sisi penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalam praktiknya took Jasa Rama Petshop menerapkan system khiyar majlis.Kata Kunci: Jual beli; Kucing Peliharaan; Hukum Islam; Petshop
Kajian Desentralisasi Terhadap Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Risyad Fadli; Yuli Indrawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34073

Abstract

The 1945 Constitution mandates control over the country's economy to the government for the implementation of public welfare, but with the birth of the privatization policy, there was a delegation of authority from the government to the private sector over the country's economy, thereby reducing the role of the government. On the other side, the reduced role of the government does not eliminate its function as a state organizer and this must happen within the framework of decentralization. Meanwhile, the delegation of wealth becomes a discourse that can raise questions about privatization policies studied in the context of decentralization, especially privatization measures against BUMN. Privatization of BUMN is a policy that must be taken by the government so that the budgeting of the country's economy encourages an increase in sectoral business activities, and what needs to be underlined is that the delegation of authority in the privatization of BUMN does not eliminate the role of the government but the government is still given control in the form of supervision and regulation.Keywords: Privatization; Decentralization; The privatization of BUMN policy AbstrakUUD 1945 mengamanatakan penguasaan atas perekonomian negara kepada pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat namun dengan lahirnya kebijakan privatisasi terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada swasta atas perekonomian negara sehingga mereduksi peran pemerintah. Disisi lain berkurangnya peran pemerintah tidak menghilangkan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan hal yang demikian pasti terjadi dalam bingkai desentralisasi. Sementara itu, pelimpahan kewanangan tersebut menjadi diskursus yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan privatisasi yang dikaji dalam konteks desentralisasi, terutama langkah privatisasi terhadap BUMN. Privatisasi BUMN menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah agar penyelanggaran atas perekonomian negara untuk mendorong peningkatan dalam kegiatan usaha sektoral, dan yang perlu digarisbawahi pelimpahan kewenangan dalam privatisasi BUMN tidak serta menghilangkan peran pemerintah namun pemerintah masih diberikan penguasaan dalam bentuk pengawasan dan regulasi.Kata Kunci:Privatisasi; Desentralisasi; Kebijakan Privatisasi BUMN 
Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen Ahmad Farhan Hadad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33583

Abstract

The widespread use of internet technology in Indonesia has driven rapid growth in the fintech industry. In the fintech industry, significant growth in demand needs to be balanced with adequate supply. In this context, as a service provider platform, implementing Good Corporate Governance (GCG) is crucial to protect consumer rights and ensure smooth supply and demand dynamics, especially in the case of peer-to-peer (P2P) lending, where there are both legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary. The Financial Services Authority (OJK), as the financial supervisory authority, acts in accordance with Article 4 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Furthermore, the OJK has provided practical regulations for the registration and licensing of P2P lending in Indonesia through OJK Regulation No. 77/0.1/2016. Additionally, the OJK plans to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry. Applying Good Corporate Governance (GCG) to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry is crucial for service provider platforms because these updates are aimed at protecting consumer rights and ensuring smooth supply and demand dynamics, especially in the case of P2P lending where there are legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary.Keywords: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landing AbstrakPenggunaan teknologi internet yang luas di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri fintech. Dalam industri fintech, pertumbuhan signifikan dalam permintaan perlu seimbang dengan pasokan yang memadai. Dalam konteks ini, sebagai platform penyedia layanan, menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat fundamental untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas pengawas keuangan, bertindak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, OJK telah menyediakan regulasi praktis untuk registrasi dan perizinan P2P lending di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 77/0.1/2016. Selanjutnya, OJK berencana untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending sangat fundamental bagi platform penyedia layanan, sebab pemberharuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.Kata Kunci: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landing
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Majene Sulawesi Barat Hery Kurniawan Sjukur; Hambali Thalib; Nur Fadhilah M; Andi Darmawansya TL
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34406

Abstract

This study aims to know, analyze, and explain the effectiveness of investigating motor vehicle theft in Majene Regency. And to know, analyze, identify and explain the factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft investigations in Majene Regency. The research uses an Empirical research type. The results showed that the effectiveness of the investigation of motor vehicle theft at Majene Police Station was less effective because cases of theft of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) from year to year increased. Factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft criminal investigations are legal substance factors, legal structure, cultural factors, community legal awareness factors, and personnel facilities and infrastructure factors.Keywords: Effectiveness; Investigation; Theft; Vehicle; Motor AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Dan untuk    mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif disebabkan karena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) dari tahun ke tahun  meningkat. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.Kata Kunci: Efektivitas; Penyidikan; Pencurian; Kendaraan; Bermotor
State Institutional Law: The DSN-MUI Institution and its Role in Preventing Sharia Disputes Muhammad Ali Hanafiah Selian; Nur Rohim Yunus; Abdurrauf Abdurrauf
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34031

Abstract

This article's goal is to explain how the National Sharia Council Institution - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) works to avoid sharia conflicts. The purpose of this research is to provide a holistic view of the DSN-MUI's role in settling potential disputes involving sharia-related components of different spheres of life. This article uses a qualitative research method with a literature approach, meaning that it takes information from previously published works at the DSN-MUI Institute and the role it plays. The information collected is then critically examined to reveal how the DSN-MUI can be used to avoid and resolve sharia-based legal problems. The findings of the study indicate that the DSN-MUI Institute plays a significant part in the avoidance of sharia disagreements by issuing fatwas and guidance. Because the DSN-MUI acts as a respected authority in interpreting Islamic law and offering guidance on its application, it is able to avoid or resolve a variety of possible issues that may develop as a result of differences in the interpretations of Islamic law. In addition, the DSN-MUI serves as a community-recognized organization for the resolution of disputes, thereby assisting in the prevention of conflicts and the discovery of solutions that are in conformity with the tenets of sharia law.Keywords: DSN-MUI; Sharia Disputes; The Role of Prevention Abstrak:Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Lembaga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bekerja untuk menghindari konflik syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan holistik tentang peran DSN-MUI dalam penyelesaian potensi sengketa yang melibatkan komponen-komponen yang terkait dengan syariah dari berbagai bidang kehidupan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, artinya mengambil informasi dari karya-karya yang diterbitkan sebelumnya di Institut DSN-MUI dan peran yang dimainkannya. Informasi yang terkumpul kemudian dikaji secara kritis untuk mengungkap bagaimana DSN-MUI dapat digunakan untuk menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum berbasis syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI Institute berperan penting dalam menghindari perselisihan syariah dengan mengeluarkan fatwa dan tuntunan. Karena DSN-MUI bertindak sebagai otoritas yang dihormati dalam menafsirkan hukum Islam dan menawarkan pedoman penerapannya, ia mampu menghindari atau menyelesaikan berbagai kemungkinan masalah yang mungkin berkembang sebagai akibat dari perbedaan interpretasi hukum Islam. Selain itu, DSN-MUI berfungsi sebagai organisasi penyelesaian sengketa yang diakui masyarakat, sehingga membantu pencegahan konflik dan penemuan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum syariah.Kata Kunci: DSN-MUI; Sengketa Syariah; Peran Pencegahan
Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama sebagai Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin Dadan Mardani; Iis Susiawati; Muhammad Faiz Alhaq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34641

Abstract

Education should be designed and implemented by providing space for every human being who wants to know and improve their religious abilities, as well as the potential for soft skills so that human beings are created in accordance with their physical and spiritual nature. The internalization of religious moderation in the educational environment is evidenced by the development of knowledge related to good tolerance and the application of tolerance awareness in the educational environment. This research is a library research, and library data is ready-to-use and is a secondary source which is then analyzed using qualitative descriptive data analysis. the results found are that the educational space can be a means of information and understanding of religious moderation in the midst of diversity for the realization of peace and prosperity in the life of religion and the nation of Indonesia. In conclusion, religious moderation is a religious attitude that is balanced between the practice of one's own religion and respect for the religious practices of other people of different beliefs. Education space has a big role in forming a moderate generation that will become the generator of human civilization.Keywords: Education, Moderation, Religion, Rahmatan lil 'Amen Abstrak:Pendidikan hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi setiap insan yang ingin mengetahui serta meningkatkan kemampuan beragamanya, begitu pula dengan potensi soft skillnya agar tercipta manusia yang sesuai dengan fitrah lahiriyah dan bathiniyahnya. Internalisasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, dibuktikan dengan dibangunnya pengetahuan terkait toleransi yang baik dan penerapan kesadaran toleransi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan data pustaka bersifat siap pakai serta merupakan sumber sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. hasil yang ditemukan adalah bahwa ruang pendidikan dapat menjadi sarana informasi dan pemahaman akan moderasi beragama yang berada di tengah keragaman demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan kehidupan keagamaan dan kebangsaan negara Indonesia. Simpulannya moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Ruang pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang moderat yang akan menjadi pembangkit peradaban manusia.Kata Kunci: Pendidikan, Moderasi, Beragama, Rahmatan lil ‘Aamin
Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024 Ariandi Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34076

Abstract

This research focuses on the buzzer's potential contribution to the dynamics of the Indonesian political system ahead of the 2024 General Election. The urgency of this research is that buzzers are often the actors that create political problems. Buzzers often construct provocation narratives to create political branding for certain candidates. It is increasingly disrupted when information technology is disrupted that provides information that is not entirely valid. Then some people decide to choose from the construction of the media. This research uses role theory with vertical and horizontal coordination patterns. This research uses literature study methods from various reference sources such as books, journals, documents, and the Internet. The author uses data analysis techniques to correlate one data with another. The results showed that the role of the political buzzer includes three things, namely, as a political tool that can be used tendentiously, positively, or negatively. Then, political buzzers also act as influencers who influence followers because they are personal branding in a particular activity and buzzers as a community and identity. In this section, buzzers are new job opportunities that provide financial attractiveness—order- and project-based buzzers for a specific campaign. Buzzers act on a vertical basis of coordination with political elites and candidates and coordinate horizontally with their communities to create political constructs. Various rules have regulated the regulation of buzzer campaigns in the political system. But it still happens because there is no legal, political, sociocultural, or economic awareness.Keywords: Political buzzer; Construction; Role; Coordination; polarization AbstrakPenelitian ini berfokus pada potensi kontribusi buzzer dalam dinamika sistem politik Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Urgensi riset ini adalah bahwa buzzer seringkali menjadi aktor yang menciptakan terjadinya keos politik. Para buzzer seringkali mengkonstruksi narasi-narasi provokasi untuk menciptakan branding politik pada kandidat tertentu. Hal ini semakin diperparah para oleh disrupsi teknologi informasi yang menyediakan informasi yang tidak sepenuhnya valid. Kemudian Sebagian orang mengambil keputusan untuk memilih dari adanya konstruksi media tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan pola koordinasi vertikal dan horizontal. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dokumen, internet. Penulis menggunakan Teknik analisis data proses tracking untuk mengkorelasikan antar data yang satu dengan yang lainya. Adapun hasil yang didapatkan bahwa peran buzzer politik mencakup tiga hal yakni sebagai alat politik yang berpotensi digunakan dengan tendensius positif atau negatif. Kemudian, buzzer politik juga berperan sebagai influencer yang memberikan pengaruh pada follower karena mereka adalah branding personal dalam suatu aktivitas tertentu serta buzzer sebagai komunitas dan identitas. Pada bagian ini buzzer adalah peluang kerja baru yang menyediakan finansial yang menarik. Buzzer berbasis pesanan dan proyek untuk suatu kampanye tertentu. Para buzzer bertindak dengan basis koordinasi vertikal dengan elit politik dan kandidat serta berkoordinasi horizontal dengan komunitas mereka untuk menciptakan konstruksi politik. Pengaturan tentang kampanye buzzer dalam sistem politik telah diatur berbagai aturan. Namun masih saja terjadi karena belum adanya kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran sosial budaya dan kesadaran ekonomi.Kata Kunci: Buzzer Politik; Konstruksi; Peran; Koordinasi; Polarisasi

Page 2 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue