cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 3 (2021)" : 20 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Rumah Susun Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Eni Jaya; Arihta Esther Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20364

Abstract

Rapid development of housing construction raises various concerns related to making the customer satisfied and at concurrently allowing the developer to make profit. Increase in housing development does not go in pair with increase in compliance of obligations made by the entrepreneurs.   Terms and conditions of the business construction agreement are prepared by the entrepreneur and listed as standard agreement or standard clause. The purpose of this research was to determine the resolution of disputes in consumer protection law. the normative approach consists of learning the laws regarding the juridical process and debating about the standard agreement  using terms of consumer protection law.   he outcome of this research ar (1)Legal Provisions of standard clauses in PPJB which is detrimental to consumer and is contained in the provisions of the article 18 of law Number 8 from  1999 concerning consumer protection. (2) Resolved the consumer dispute through mutual agreement or by means of a third party (authorized agency)   The existence of standard agreement has impact on the profitability of the entrepreneurship. Research shows that there is a necessity to regulate the contents of standard clauses in order to make the development of Indonesian business more transparent.Keywords : Consumer Protection, standard agreement, dispute resolution AbstrakPesatnya pembangunan rumah susun menimbulkan permasalahan lain yang sering muncul dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yakni hak-hak konsumen yang dirugikan. Meningkatnya pembangunan perumahan, seringkali tidak diselaraskan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Permasalahan dalam bisnis rumah susun yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-ketentuan penandatanganan atas dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan lebih awal oleh pelaku usaha, tercantum dalam surat pemesanan yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Metode pendekatan normatif, yang terdiri dari pendekatan yuridis dengan cara mempelajari isi dari Undang-Undang, dengan melihat perdebatan mengenai perjanjian baku  ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Ketentuan hukum terhadap pencantuman klausula baku  dalam PPJB yang merugikan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen. (2) Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perlindungan konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidak-tidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu, Penyelesaian sengketa secara damai dan Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang, karena adanya kontrak baku perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan dalam hal ini pihak konsumen. Adapun  saran dalam penelitian ini diantaranya adalah Perlunya adanya peraturan dan sanksi terhadap pencantuman  klausa baku untuk memberikan batasan-batasan bagi perkembangan bisnis di Indonesia.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, penyelesaian sengketa
Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (Judicial Review) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Muhammad Helmi Fahrozi; Antonius Julio Parlindungan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20724

Abstract

The idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material.Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Provisional Decisions AbstrakIde pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pasca Orde Baru, susunan kelembagaan negara mengalami perubahan salah satunya adalah pembentukan MK melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga. Berdirinya MK sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain menguji keserasian norma hukum, pengujian undang-undang juga dapat dilakukan apabila hak konstitusional dari masyarakat tidak terpenuhi dengan berlakunya suatu undang-undang. Apabila terpenuhi, putusan Majelis Hakim Konstitusi dapat membatalkan atau menghapus isi dari produk badan legislasi atau pemerintah. Dengan proses yang panjang dalam pengujian undang-undang, dibutuhkan suatu putusan provisi sebagai tindakan hukum sementara guna mencegah atau menghentikan terlebih dahulu pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji guna menghindari akibat hukum yang menyeluruh. Kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktik beracara di MK pada beberapa kasus, hasil putusan berupa putusan provisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek permohonan provisi dalam melakukan pengujian materi undang-undang.Kata Kunci: Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Putusan Provisi
The Pandemic of Covid-19 and Muslim Consumer Behavior (Case Study in Kota Jayapura, Papua Province) Fachrudin Fiqri Affandy; Ira Eka Pratiwi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.19597

Abstract

This study discusses the Muslim consumer behavior in the pandemic of COVID-19 in Indonesia. The study is a quantitative research using an online survey with a questionnaire to collect the data. The sample is 100 respondents in Jayapura, the capital city of Papua Province, Indonesia. There are 20 items of statements built related to consumer behavior in the questionnaire. Data analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) to construct Muslim consumer behavior during COVID-19 pandemic. The result found that there are six consumer behaviors shaped from the extraction of the 20 variables, namely Changes in Needs and Consumption Patterns, More Selective and Well-Informed before Purchasing Goods, Adopting Digital Application in Purchasing Goods, Hoarding Behavior, Oriented to Priority, Brand and Quality, and Consult Doctor Online. These findings suggest the retailers to maintain the production for the essential products needed in the Pandemic, and for the governments to set a regulation for balancing the demand and supply of the essential products during the pandemic, and for the Muslim consumer itself to comply with the Islamic ethical consumption to achieve well-being both in the world and hereafter.Keywords:  Consumer Behavior, COVID-19, EFA. AbstrakPenelitian ini membahas mengenai perilaku konsumen Muslim ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei online berupa kuesioner dalam mengumpulkan data. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden di Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua, Indonesia. Dalam kuisioner, terdapat 20 item pernyataan yang dirancang terkait dengan perilaku konsumen yang harus dijawab oleh responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk menyusun perilaku konsumen Muslim selama masa pandemi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat enam perilaku konsumen yang terbentuk dari ekstraksi 20 variabel yaitu Perubahan Pola Kebutuhan dan Konsumsi, Penelusuran Informasi Produk dan Lebih Selektif Sebelum Membeli Barang, Penggunaan Aplikasi Digital dalam Pembelian Barang, Perilaku Menimbun Barang, Berorientasi pada Prioritas, Merek, dan Kualitas, serta Penggunaan Jasa Konsultasi Dokter Online. Temuan penelitian ini merekomendasikan para produsen untuk mempertahankan produksi barang-barang yang penting selama masa pandemi, dan kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran barang selama pandemi, serta kepada konsumen Muslim agar dapat menerapkan etika konsumsi sesuai dengan ajaran Islam agar tercapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.Kata Kunci: Perilaku Konsumen, COVID-19, PUS.
Геноцид как Тяжкое Преступление (Genocide As Extraordinary Crime) Nur Rohim Yunus; Latipah Nasution; Siti Nurhalimah; Siti Romlah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.21386

Abstract

The state is a subject of international law who has power or power, so that the state is required not to abuse its authority. State obligations have been regulated in various international legal instruments. The protection of human rights has implications for the emergence of the fulfillment of human rights as a form of state responsibility. The state in this case must ensure to protect, to ensure, and to fulfill the human rights. Therefore, all acts of the state that discriminate against citizens of a certain ethnicity by committing genocide are serious human rights crimes that must be prosecuted by the International Court of Justice. This study uses qualitative research with a sociological and juridical approach. The results of the study state that the State of Indonesia has also regulated the behavior of preventing the crime of genocide in order to protect human rights.Keywords: Genocide; HAM; Extraordinary Crime Abstrak:Negara merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kekuasaan atau power, sehingga negara dituntut tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Kewajiban negara telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Perlindungan terhadap HAM berimplikasi terhadap munculnya pemenuhan HAM sebagai wujud tanggungjawab negara. Negara dalam hal ini harus memastikan to protect, to ensure, and to fulfill the human rights. Oleh karenanya, segala tindakan negara yang melakukan diskriminasi kepada warga negara dari etnis tertentu dengan melakukan genosida merupakan kejahatan HAM berat yang harus dituntut oleh Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Negara Indonesia juga telah mengatur perilaku pencegahan tindak kejahatan Genosida guna menjaga HAM.Kata Kunci: Genosida; HAM; Extraordinary Crime Аннотация:Государство является субъектом международного права, обладающим властью, поэтому от государства требуется не злоупотреблять своей властью. Обязательства государства регулируются различными международно-правовыми инструментами. Защита прав человека имеет значение для возникновения реализации прав человека как формы ответственности государства. Государство в этом случае должно гарантировать защиту, обеспечение и соблюдение прав человека. Следовательно, все действия государства, дискриминирующие граждан определенных этнических групп путем совершения геноцида, являются серьезными преступлениями в области прав человека, которые должны преследоваться Международным Судом. В данном исследовании используются качественные исследования с социологическим и юридическим подходом. Результаты исследования показывают, что государство Индонезия также регулирует действия по предотвращению преступления геноцида в целях защиты прав человека.Ключевые слова: геноцид; права человека; тяжкое преступление
Pembaharuan Hukum: Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme (Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) Arief Fahmi Lubis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20693

Abstract

The involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in countering terrorism is in article 7 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI which states that the main task of the TNI is to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila, the 1945 Constitution and protect the entire nation and the homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. It is known that acts of terrorism are based on ideologies that wish to change the basis of the state, so that the TNI's involvement in counterterrorism is very relevant. The TNI's authority in combating terrorism is a matter that is still being debated. This study uses a qualitative research method with a legal approach and a literature approach. The results of the study state that the TNI's authority in dealing with terrorism is given on the grounds that terrorism is an act that threatens the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.Keywords: Authority; Indonesian national army; Counter Terrorism; The sovereignty of the Republic of Indonesia.  AbstrakKeterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi bahwa tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Diketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat relevan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan TNI dalam mengati terorisme diberikan dengan alasan bahwa terorisme sebagai tindakan yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan; Tentara Nasional Indonesia; Penanggulangan Terorisme; Kedaulatan NKRI.
The Islamic Studies and the Study of Religions by the Early Indonesian Muslim Scholars Alfina Hidayah; Hamdan Maghribi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.19910

Abstract

This research is an effort to raise the development of religious studies (Islamic Studies) and the study of religions that already emerged and developed in the archipelago before twentieth century. This can be known through the figures of previous Muslim scholars and their works on these topics. The research process uses qualitative methods on a literature review which will be delivered descriptively. While the aim of research is to find out how the Muslim scholars of Indonesian Archipelago have contributed in various aspects particularly in the field of knowledge and intellectual supported by their extraordinary works in the form of books, poem, etc. As a manifestation of their role in da'wah in addition to enrich the scientific treasures. So it can be concluded in a broad outline that additionally to the Nine Saints (Wali Sanga), the archipelago has Muslim scholars who have taken part in Islamic preaching and furthermore they explored their teachings into wonderful works, both on Islamic (religious) studies as well as the study of religions.Keywords: Islamic Studies, Study of Religions, Indonesian Muslim Scholar AbstrakPenelitian ini adalah upaya untuk mengangkat tentang perkembangan kajian keagamaan (Islam) maupun studi tentang agama-agama yang telah lama muncul dan berkembang di Nusantara sebelum abad 20. Hal tersebut dapat diketahui melalui tokoh-tokoh ulama muslim terdahulu beserta karya-karya mereka yang mengkaji tema-tema tersebut. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga merupakan kajian pustaka yang akan disampaikan secara deskriptif. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana ulama muslim Nusantara telah berkontribusi dalam berbagai aspek dan salah satu nya adalah secara intelektual mereka melahirkan karya-karya luar biasa baik berupa buku, puisi, dsb sebagai wujud dari peran dakwah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan. Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar bahwa selain para Wali Sembilan (Wali Sanga), Nusantara memiliki ulama-ulama muslim yang telah banyak berkiprah dalam berdakwah serta menuliskan pokok-pokok ajarannya dalam karya-karya mereka, baik tentang kajian keislaman juga kajian agama-agama.Kata Kunci: Kajian Islam, Kajian Agama-Agama, Ulama Muslim Nusantara
Menakar Manajemen Kolaborasi Wali Kota Surabaya dengan UMKM Dalam Pandemic Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Harisah Harisah; Syarifah Gustiawati Mukri; Mohsi Mohsi; R Suhaimi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20958

Abstract

Sebagai kota yang terdampak virus korona, yang sempat berada pada posisi hitam, Surabaya menjadi salah satu daerah yang memiliki tugas paling berat dalam mempertahankan sector ekonomi rakyatnya. Ancaman paling mengkawatirkan adalah adanya kelesuan dalam kegiatan dagang (resesi) serta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Manajemen kolaborasi wali kota Surabaya dengan UMKM menjadi salah satu gagasan penting agar dampak covid-19 pada sector ekonomi tidak terlalu drop. Sebagai lamgkah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan policy formulation dan policy implemention dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan wali kota Surabaya dengan pelaku UMKM berjalan sedangkan bentuk manajemennya memberlakukan ganjil genap dalam operasi UMKM, menutup beberapa pasar yang bukan kebutuhan pokok dalam beberapa waktu, serta memberlakukan protocol kesehatan bagi UMKM yang beroperasi dalam maqashid syariah hal ini dilakukan untuk menjaga diri dan menjaga keturunan serta  menjaga harta.KeyWord : kolaborasi, Covid-19, Maqasid syariah.
Analisis Kompetensi dan Pengembangan Karir Pegawai dengan Employee Engagement Sebagai Intervening dalam Peningkatan Kinerja ASN Kecamatan di Wilayah Kota Depok Hidayat Hidayat; Alfatih Manggabarani; Mahendro Sumardjo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20566

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of employee competence and career development on employee engagement and performance, with employee engagement serving as an intervening variable. The research sample consists of 82 employees from the District State Civil Apparatus in the Depok City area. During the data analysis with PLS (Partial Least Square). According to the findings of this study, ASN competence has no significant effect on performance, with a path coefficient of 0.133 (p value 0.150 > 0.05), and State Civil Apparatus competence has no significant effect on employee engagement, with a path coefficient of 0.058 (p value 0.692 > 0.05). This demonstrates the need for an increase.Keywords: Competence, Employee Career Development, Employee engagement, Employee Performance AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai dan pengembangan karir terhadap employee engagement dan kinerja dengan variable employee engagement yang berperan sebagai variabel intervening. Sampel penelitian adalah Aparatur Sipil Negara Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan jumlah sample 82 pegawai. Sedangkan analisis data menggunakan PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi ASN tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0.133 (p value 0.150 > 0,05) dan kompetensi Aparatur Sipil Negara juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Employee engagement dengan koefisien jalur sebesar 0.058 (p value 0.692 > 0.05). Hal ini menunjukan perlunya ada peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kecamatan di wilayah Kota Depok.Kata Kunci: Kompetensi, Pengembangan Karir Pegawai, Employee engagement, Kinerja Pegawai
Nasionalisme dan Tasamuh – Suatu Tinjauan Ulama Tanah Sunda Abah Anom Soni Sadono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20750

Abstract

The negative stigma lately is often carried by Muslims. This often occurs in acts of violence and intolerance carried out by radical Islamic community organizations. They are provoked by their leaders through lectures and da'wah. For this reason, the influence and example of nationalist and tasamuf religious leaders are needed. Abah Anom was the leader of the Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Islamic Boarding School, the Suryalaya Islamic Boarding School in Tasikmalaya, West Java. One of the cleric who can be a role model in the syiar of Islam and the life of the nation and state. Apart from being a nationalist cleric, he also highly respects the local wisdom. Through this paper, it is hoped that it will inspire the younger generation of Islam to practice religion without forgetting local wisdom. Another thing is the need to foster nationalism and accept the differences that exist in society. The research method uses library research methods where the library sources are taken from books and journals / proceedings. Through his example and also his works can be learned about the role of nationalism and creativity in his broadcast. His view of local wisdom, especially Sundanese culture, is precisely to strengthen the Qodiriyah wa Naqsyabandiyah Tarekat. Abah Anom's role model is needed for the young generation of Islam today, in this global era and the fading of their nationalistic values.      Keywords: Abah Anom, nasionalism, tasamuhAbstrakStigma negatif akhir-akhir ini kerap disandang oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan sering terjadi aksi kekerasan dan intoleran yang dilakukan oleh kelompok ormas Islam radikal. Mereka terprovokasi oleh pemimpinnya melalui ceramah dan dakwah. Untuk itu pengaruh dan teladan seorang pemimpin keagamaan yang nasionalis dan tasamuf sangat diperlukan. Abah Anom merupakan pemimpin Pesantren Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah yakni Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu ulama yang dapat menjadi panutan dalam syiar Islam maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain seorang ulama yang nasionalis, beliau juga sangat menghormati kearifan lokal dimana pesantren ini berada. Melalui tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Islam untuk dapat mengamalkan ajaran agama tanpa melupakan kearifan lokal setempat. Selain itu juga perlunya memupuk rasa kebangsaan dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dimana sumber pustaka diambil dari buku-buku, jurnal, prosiding, majalah dan koran. Melalui teladan kehidupannya dan juga karya-karyanya bisa dipelajari tentang peran nasionalisme dan kreativitas dalam syiarnya. Pandangannya terhadap kearifan lokal khususnya budaya Sunda justru untuk memperkokoh Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah. Suri teladan Abah Anom perlu ditiru oleh generasi muda Islam saat ini, di tengah arus global dan lunturnya nilai-nilai nasionalismenya yang mereka alami.      Keywords: Abah Anom, nasionalisme, tasamuh
Peran Bisnis Youtube Reyhan Entertainment Pada Pemerataan Ekonomi Islam Di Desa Tapen Bondowoso Adelya Shinta Mashuri; Sri Abidah Suryaningsih
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20755

Abstract

This research was conducted to know the effect of the Youtube business on economic equity from the perspective of Islamic economics in Tapen Bondowoso. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data to get a clear picture of the problem under investigation. The result of this research is that Reyhan Entertainment's YouTube business can raise people's income in Tapen Bondowoso Village. The majority of the population in Tapen Village are high school or vocational school graduates who are still productive, do not have a job, and make a living as agricultural labourers. The Reyhan Entertainment Youtube business in Tapen Village can open jobs so that some people become employees with incomes above Bondowoso UMR. Based on economic equity in an Islamic financial perspective, the Youtube business only fulfils four of the five indicators of Islamic economic equality based on Umer Chapra's theory. The indicators that fulfilled are: (1) providing training and job vacancies; (2) distributing appropriate and appropriate wages to workers; (3) helping people with mental or physical disabilities to have a decent life; (4) obey the laws that have decided regarding the collection and utilization of zakat, infaq and shadaqoh (ZIS).Keywords : Islamic Economics; Equity; Youtube; TapenAbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh bisnis Youtube terhadap pemerataan ekonomi dalam prespektif ekonomi islam di Desa Tapen Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu bisnis Youtube Reyhan Entertainment dapat mengangkat pendapatan masyarakat di Desa Tapen Bondowoso. Mayoritas penduduk di Desa Tapen yaitu  lulusan SMA atau SMK yang masih produktif, belum memiliki pekerjaan , dan bermata pencaharian sebagai buruh tani. Berdirinya bisnis Youtube Reyhan Entertainment di  Desa Tapen  dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga beberapa masyarakat menjadi karyawan dengan pendapatan di atas UMR Bondowoso. Berdasarkan pemerataan ekonomi dalam prespektif ekonomi islam bisnis Youtube tersebut hanya memenuhi empat indikator dari lima indikator pemerataan ekonomi islam berdasarkan teori Umer Chapra. Indikator yang terpenuhi adalah: (1) memberikan pelatihan dan lowongan pekerjaan; (2) membagikan upah yang sesuai dan pantas pada pekerja; (3) membantu masyarakat yang mengalami cacat mental ataupun fisik agar memiliki kehidupan yang layak; (4) menaati undang-undang yang sudah diputuskan mengenai pengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS).Kata Kunci : Ekonomi Islam; Pemerataan; Youtube; Tapen 

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue