cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8, No 6 (2021)" : 30 Documents clear
Makna Sosial Tentang Hidup Sehat Pada Masyarakat di Era Pandemi Covid -19 Muhammad Nur Hidayat; Nieke Rudyanty Winanda; Endah Wahyuningsih
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23035

Abstract

Since the world entered the Covid-19 pandemic, society has experienced many changes in the new adaptations that are taking place. One of them is active in doing a healthy lifestyle. The action is caused by two motives, namely because of motive and in order to motive. This study tries to explore and analyze the social context behind individual actions in interpreting healthy living in the era of the Covid 19 pandemic by using Alfred Schutz's phenomenology approach. The selection of informants used a purposive technique with the criteria of individuals who fall into the category of productive age and work in the public sector and services dealing with the community who collect 10 informants. The results of the research in the field have 4 meanings in healthy living, namely 1) Mental health in the pandemic era, 2) family resilience as protection in the pandemic era, 3) Traditional herbal medicine as an immunity enhancer, 4) Health protocols and social distancing to prevent the spread of the Covid 19 disease.Keywords: Social Meaning; Healthy Living; Population; Productive; Covid-19 AbstrakSejak dunia memasuki masa pandemi Covid 19, masyarakat telah mengalami banyak perubahan dalam adaptasi baru yang tengah berlangsung. Salah satunya adalah tindakan dalam melakukan gaya hidup sehat. Tindakan tersebut disebabkan dua motif, yaitu motif sebab dan motif tujuan. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi dan menganalisis konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan individu dalam memaknai hidup sehat di era pandemi Covid 19 dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Pemilihan informan menggunakan teknik purposif dengan kriteria individu yang masuk dalam kategori usia produktif dan bekerja di sektor publik dan pelayanan yang berhadapan dengan masyarakat yang berjumlah 10 informan. Hasil penelitian dilapangan terdapat 4 pemaknaan dalam hidup sehat yaitu 1) Kesehatan mental di era pandemi, 2) ketahanan keluarga sebagai proteksi di era pandemi, 3) Jamu tradisional sebagai peningkat imunitas, 4) Protokol kesehatan dan social distancing untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.Kata Kunci:  Makna sosial; Hidup sehat; Penduduk; Produktif; Covid 19
Rekonstruksi Dakwah Islam di Ranah Politik dan Kultural Abdullah Hakam Shah; Rizqi Maulida Amalia
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23311

Abstract

In Indonesia, da'wah in the political and cultural spheres is compared to siblings who have not spoken to one another in a long time, contradicting one another and even bringing one another down. Reconstruction of da'wah in Indonesia's political and cultural realms is an extremely interesting subject that has the potential to constantly evolve and present new breakthroughs. Legislation and public policy issues require these individuals to engage in the political process, whereas social-social issues typically require a cultural approach. The purpose of this study is to determine whether it is true that Islamic da'wah in the political and cultural realms cannot coexist, particularly in the Indonesian context, and whether it is possible to create synergy – even convergence – between political and cultural da'wah, as well as what compromises must be made with mainstream circles. Today, political and cultural da'wah circles exist in Indonesia. By utilizing a literature-based approach that incorporates both theory and expert opinion. Additionally, it is analyzed by providing interpretations that are transformed into objects that can be interpreted in terms of space and time. The article concludes that, in contemporary Indonesia, the synergy between political and cultural da'wah must be directed toward resolving the nation's problems, such as poverty and ignorance eradication, upholding justice, and establishing a clean government. These efforts should be couched in a framework of noble morality, elegant strategy, and an approach that is both friendly and sympathetic.Keywords: Reconstruction; Islamic Education; Politics, Culture  AbstrakDakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia digambarkan seolah-olah sebagai siblings yang sudah lama tidak saling menyapa, kontradiktif, bahkan saling menjatuhkan. Rekontruksi dakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia merupakan topik yang sangat menarik dan memiliki potensi kuat untuk selalu berkembang serta menghadirkan terobosan baru. Persoalan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik mengharuskan umat ini untuk terlibat di arena politik, sementara persoalan sosial-kemasyarakatan cenderung menghajatkan pendekatan kultural. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, benarkah dakwah Islam di ranah politik dan di ranah kultural tidak bisa dipertemukan, khususnya dalam konteks Indonesia dan mampukah menciptakan sinergi –bahkan konvergensi—antara dakwah politik dan dakwah kultural serta Apa saja kompromi-kompromi yang mesti ditempuh dari mainstream kalangan dakwah politik dan kalangan dakwah kultural yang ada di Indonesia sekarang. Dengan menggunakan pendekatan literatur yang mempertimbangkan teori serta pendapat para ahli. Selanjutnya dianalisis dengan cara memberikan interprestasi yang menjadi obyek untuk ditafsirkan dalam kontek ruang dan waktu. Artikel ini menemukan bahwa dalam konteks Indonesia kontemporer, sinergi antara dakwah politik dan dakwah kultural tersebut mesti diarahkan untuk menyelesaikan problematika bangsa seperti pengentasan kemiskinan dan kebodohan, penegakan keadilan, serta pembentukan pemerintahan yang bersih. Upaya-upaya ini hendaknya dikemas dalam bingkai moralitas yang luhur, strategi yang elegan, serta cara pendekatan yang ramah dan simpatik.Keywords: Rekonstruksi; Dakwah Islam; Politik, Kultural
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS Nuril Astuti; Jubaedah Jubaedah; Sri Mulyantini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23138

Abstract

BPJS Kesehatan. Sejak BPJS berdiri dari 2014 - 2019 jaminan kesehatan sampai saat ini masih banyak persoalan yang terjadi baik di puskesmas dan rumah sakit terkait dengan pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Wilayah DKI Jakarta. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Data sarana di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi, RSUD 32 sarana, Puskesmas Kecamatan:  44 sarana, BPJS DKI khususnya mengalami defisit, dari anggaran 1,7 Triliun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian Ini Bertujuan melakukan analisis Kinerja Keuangan Di Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi  DKI Jakarta Terhadap  Pengaruh Keterlambatan Pembayaran BPJS baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2017, 2018, dan 2019, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa rasio Liquiditas (X!), Rasio Aktivitas (X2), Rasio Solvabilitas (X3) dan Rasio ROA (Return On Assets) sebagai (Y) menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda dari : Rumah Sakit : ROA = - 0,420 + 0,000002 LIQUIDITAS (X1) + 0,00037 AKTIVITAS (X2) – 0,000001  SOLVABILITAS (X3), disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variable dependent  (Rasio ROA).  dan Regresi Linier Puskesmas ROA (Y) = - 0,396 + 0,000000 LIQUIDITAS(X1) + 0,254 AKTIVITAS ( X2) +  0,000000 SOLVABILITAS (X3) Disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas ; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA), sesuai dengan hipotesa yang ada dimana terdapat pengaruh sehingga hipotesa pada penelitian ini  dapat diterima. Kata kunci : Kinerja Keuangan; Sarana Kesehatan; Puskesmas; RSUD; BPJS
Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision Kukuh Dwi Kurniawan; Fitria Esfandiari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23386

Abstract

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis  adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera.
Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit Mira Indrawati; Abdul Manan; Dhoni Martien
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24060

Abstract

The board of directors' responsibilities for breaches of fiduciary duty that resulted in the company's bankruptcy are discussed. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach that is backed up by empirical juridical evidence in the form of a detailed description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the applicable laws and regulations governing the legal consequences for board of directors violations of fiduciary duty. Thus, the company becomes bankrupt, and the board of directors is responsible for violating the fiduciary duty and causing the company to become bankrupt. The Board of Directors, as a corporate organ, is obligated to act in the best interests of the corporation, not of the shareholders acting in their capacity as directors. In general, the board of directors must consider the interests of shareholders and other stakeholders when performing their duties as directors. In general, the board of directors must consider the interests of the corporation's shareholders and stakeholders. The Company Law regulates the directors' liability for losses or bankruptcy suffered by the company as a result of their actions.Keywords: Board of Director’s responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy Abstrak:Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum  direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Pailit
Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif Arief Fahmi Lubis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.22835

Abstract

On the one side, there is the authority to use armed force, but on the other side, there is an obligation to protect objects by the regime of Human Rights Law and International Humanitarian Law which has created a need for certainty of restrictions. In the Human Rights Law regime, the use of force is limited to a situation which is an absolute necessity. The purpose of this research is to know that the first protection aspect of Human Rights Law and International Humanitarian Law is in the context of providing a legal framework to move according to their needs. This research was conducted using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on laws and regulations as well as empirical juridical research, namely conducting a study based on observations of the handling of national security and defence threats in Indonesia involving the TNI. The conclusion of this research is that International Humanitarian Law, especially in International Armed Conflict ("KBI"), does give the right to combatants to participate directly in hostilities (direct participation in hostilities). The consequence is that it is possible for parties to armed conflicts to directly use lethal force against their adversaries. Nevertheless, International Humanitarian Law still provides various limitations both through its main principles (among others, distinction and proportionality) as well as special rules regarding the methods and means of fighting.Keyword: Human Rights Law; International Humanitarian Law; Armed Forces; TNI AbstrakDisatu sisi ada kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata, namun disisi lain ada kewajiban perlindungan obyek oleh rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional telah menimbulkan suatu kebutuhan akan kepastian pembatasan. Dalam rezim Hukum HAM, penggunaan kekuatan dibatasi untuk suatu situasi merupakan keharusan mutlak (absolute necessity). Tujuan penelitian ini agar diketahui bahwa aspek pelindungan pertama dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks sebagai penyediaan kerangka hukum untuk bergerak sesuai kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif  bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan ancaman keamanan dan pertahanan negara di Indonesia yang melibatkan TNI. Kesimpulan penelitian ini adalah Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konflik Bersenjata Internasional (“KBI”), memang memberikan hak kepada kombatan untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (direct participation in hostilities). Konsekuensinya adalah dimungkinkannya bagi para pihak dalam konflik bersenjata untuk langsung menggunakan kekuatan mematikan terhadap musuhnya.  Meskipun demikian, Hukum Humaniter Internasional tetap memberikan berbagai pembatasan baik melalui prinsip­prinsip utamanya (antara lain, pembedaan dan pro porsionalitas) serta aturan­aturan khusus terkait cara dan alat berperang.Kata Kunci: Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Angkatan Bersenjata; TNI
Gaya Belajar Anak-Anak Dengan Pendekatan Games Edukasi Di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus di Desa Pucuk Kec. Pucuk Kab. Lamongan Jawa Timur Siti Ngaiinur Rohmah; Muhammad Irfan Najmi; Adam Malik; Baqin Al-Karim; Dinna Fi Sabilla; Afifah Umudini; Naafi Farah Aziizah; Amalia Sahida; Muhammad Jibril; Jul Karnaidin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23346

Abstract

Covid-19 telah membawa dampak serius dalam dunia Pendidikan. Selama pandemic siswa belajar dengan sistem pembelajaran daring. Banyak siswa yang merasakan kejenuhan dalam belajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan belajar yang menyenangkan siswa, yaitu dengan game edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan tahun pembelajaran 2020/2021. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa (1) 47.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa visual, 63.9% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa auditori, dan 83.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa kinestetik.  Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan cenderung memiliki gaya belajar kinestetik – auditori. (2) Para guru yang mengajar menanggapi keberkesanan dari kegiatan penyuluhan gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi dan sepakat tentang pentingnya mengetahui gaya belajar siswa agar dapat menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, di antaranya melalui pendekatan games edukasi.
Board of Directors and Commissioners Fulfillment of Commitments in Enterprise Risk Management Implementation and Supervision in Indonesian Coal Mining Company (Case Study of PT XYZ) Dwi Ayuningrat Subagiono Soepeno; Maria Widyarini; Achmad Faisal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23126

Abstract

The goal of this study is to learn about, analyze, and describe two things, namely the Board of Directors and board commissioners' commitment to implementing and monitoring ERM in order to protect and create value for the company and the Management's perspectives on ERM's ability to protect and create value for the company. Data were gathered through structured interviews and a documentation study. The findings showed that the boards had followed through on their promise to implement and supervise ERM. This study identifies areas for improvement in integrating ERM into strategy development, risk culture, common risk language, risk management tools, and the role of the ERM function. Although numerous studies have looked at the influence of ERM implementation on firm value, this study seeks to fill a knowledge gap on the Boards' commitment to implementing and monitoring ERM to protect and build value for the company. Effective ERM implementation necessitates the involvement of the boards of directors.Keywords: Enterprise Risk Management (ERM), Board’s Commitment, and Protect and Create Value for Company. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan mendeskripsikan dua hal, yaitu komitmen Direksi dan dewan komisaris dalam menerapkan dan memantau ERM dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan dan perspektif Manajemen terhadap kemampuan ERM untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa dewan telah menepati janji mereka untuk menerapkan dan mengawasi ERM. Studi ini mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam mengintegrasikan ERM ke dalam pengembangan strategi, budaya risiko, bahasa risiko umum, alat manajemen risiko, dan peran fungsi ERM. Meskipun banyak penelitian telah melihat pengaruh penerapan ERM pada nilai perusahaan, penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang komitmen Dewan untuk menerapkan dan memantau ERM untuk melindungi dan membangun nilai bagi perusahaan. Implementasi ERM yang efektif memerlukan keterlibatan dewan direksi.Kata kunci: Enterprise Risk Management (ERM); Komitmen Dewan; Protect and Create Value for Company.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Sebagai Pemegang Sah Pertama Rumah Susun Bukan Hunian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Defianra Defianra; Abdul Manan; Dhoni Martien
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24069

Abstract

Non-residential flats are buildings that are used for commercial purposes, like shopping areas, places of business, shops, kiosks, offices, industries, and so on. They are also called commercial flats. However, in practice, it is very hard to register the ownership rights of non-residential flat units that have been bought by people. This is because Law Number 20 of 2011 about Flats doesn't specify how non-residential flats can be used. Some rules make it hard for the National Land Agency to give out certificates of ownership of apartment units for non-residential flats. When the author did this study, he or she used a normative legal approach to look at things. Qualitative normative data analysis was used to look at the data. Because there are still laws and regulations in place that protect consumer property rights, land registration includes property rights to flat units, and the registration of certificates of ownership rights to non-residential flats is done because there are still laws and regulations that protect consumer property rights. Flats that aren't for a living are given to the National Land Agency Office.Keywords: Non-residential flats; Legal protection; Buyer Abstrak: Rumah susun bukan hunian (non-hunian) merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk tempat komersial, yang biasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian yang telah dibeli oleh konsumen sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Keterbatasan mengenai regulasi yang membuat Badan Pertanahan Nasional sering kali menolak dan tidak bersedia untuk mengeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas rumah susun bukan hunian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian dilakukan dikarenakan masih ada peraturan perundangan-undangan mengakomodir serta memberikan kepastian hukum atas hak milik konsumen yang akan mendaftarkan hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci: Rumah susun bukan hunian; Perlindungan Hukum; Pembeli
Transformasi Risk Based Approach Menuju Human Rights Impact Assesment Pada Klaster Perizinan Usaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Memperkuat Hak Asasi Manusia (HAM) Indra Rahmatullah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23736

Abstract

The shift from a licensed based approach to a risk-based approach in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in business licensing clusters has not been able to guarantee that the business operation respect human rights. The Business and Human Rights approach in the UNGPS initiated by John Ruggie in 2011 is still in form of soft law (guidelines) so it cannot be legally binding. The National Action Plan for Human Rights 2021-2025 has not specifically addressed the central issue of business and human rights comprehensively. Moreover, the company still has different views on using this approach both internally and externally. This condition has an impact on the slow implementation of the business and human rights approach in Indonesia which is still in the dissemination stage. To obtain a comprehensive analysis, the research uses a normative methodology with a statutory approach. The indicators that become the parameters of Business and Human Rights are international human rights instruments that have been ratified so that they are different from similar approaches such as the CSR concept. Business and Human Rights emphasize on the aspect of corporate responsibility for the potential and factual impacts of the company's operations. Therefore, the objective of the Human Rights Due Diligence is a risk mitigation to ensure that companies are seeking business licenses in Indonesia do not violate human rights and do not harm all stakeholders.Kata Kunci: Business; Soft Law; Human Right  AbstrakPergeseran konsep licensed based approach ke risk based approach dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster perizinan usaha belum dapat menjamin bidang usaha yang mengajukan izin operasional dapat menghormati HAM. Pendekatan Bisnis dan HAM dalam UNGPS yang digagas John Ruggie sejak tahun 2011 masih bersifat soft law (pedoman) sehingga belum dapat mengikat secara hukum. Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 juga belum secara spesifik menempatkan isu sentral bisnis dan HAM secara komprehensif. Apalagi baik di internal maupun eksternal perusahaan masih terjadi perbedaan pandangan untuk menggunakan pendekatan ini. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penerapan pendekatan bisnis dan HAM di Indonesia yang masih dalam tahap diseminasi. Untuk mendapatkan analisis yang lengkap, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Indikator-indikator yang menjadi parameter Bisnis dan HAM adalah instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi sehingga berbeda dengan pendekatan serupa seperti konsep CSR. Bisnis dan HAM lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak operasional perusahaan yang potensial dan faktual. Oleh karena itu, masuknya konsep Human Rights Due Diligence (uji tuntas HAM) adalah sebagai upaya mitigasi resiko untuk memastikan perusahaan yang ingin mendapatkan perizinan berusaha di Indonesia tidak melanggar HAM dan tidak merugikan semua pemangku kepentingan.Kata Kunci: Bisnis; Soft Law; Hak Asasi Manusia (HAM)

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue