cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022)" : 25 Documents clear
Products and Services In Sharia Banking Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Emilia Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24657

Abstract

Islamic banks are banks that in their activities, both in raising funds and in the context of distributing funds, provide and charge rewards based on sharia principles, namely buying and selling and profit-sharing. The purpose of this study is to find out how the products and services in Islamic banking and how the operational principles of Islamic banking. This research uses a descriptive survey method with qualitative data analysis. The data collection technique used is the method of observation, interviews, literature study, and documentation. This study indicates that the products offered by Islamic banking can be divided into three major parts, namely products for the distribution of funds (financing), products for raising funds (funding), and service products. Islamic banking has five operational principles, namely the principle of demand deposits, the principle of profit-sharing, the principle of buying and selling and mark-up, the principle of the lease, and the principle of services (fees).Keywords: Products; Services; Islamic Banking  AbstrakBank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk-produk dan jasa dalam perbankan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), produk jasa (service). Perbankan syariah mempunyai lima prinsip operasional, yaitu prinsip simpanan giro, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan mark-up, prinsip sewa, dan prinsip jasa (fee).Kata Kunci: Produk; Jasa; Perbankan Syariah
Penerapan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 Siswa Kelas V Sekolah Dasar Persatuan Umat Islam Haurgeulis Mudmanatus Sahidah; Anjar Sulistyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24612

Abstract

The 21st century is a different era from the previous era. In this century there are rapid developments and changes, especially in the field of increasingly sophisticated technology and information, so that various information can be obtained by anyone and anywhere quickly. Changes that occur can be a challenge for each individual, both students, and teachers. This study aims to determine the application of 21st-century skills in planning and implementing learning during the Covid-19 pandemic in class V SD PUI Haurgeulis. This study uses a qualitative approach with the type of case study research that aims to collect and analyze data related to a case that occurred. In this study, two research results were obtained, namely; (1) planning for the implementation of class 5 learning at SD PUI Haurgeulis applies 21st-century skills by designing lesson plans that can support 4C skills, such as developing PBL learning methods and daily tasks. (2) the application of 21st-century skills in the implementation of learning in class V SD PUI Haurgeulis during the Covid-19 pandemic using limited face-to-face learning (limited PTM) and distance learning (PJJ) by applying modern learning media such as Whatsapp groups and videos as well as PBL learning methods and daily tasks that incorporate 21st-century skills into learning implementation. Although in practice the teacher encounters obstacles, these can be overcome properly.Keywords: 21st-century skills; Implementation of Learning; Covid-19 pandemic Abstrak:Abad ke-21 merupakan zaman yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Pada abad ini terjadi perkembangan dan perubahan yang pesat terutama pada bidang teknologi dan informasi yang semakin canggih, sehingga berbagai informasi dapat diperoleh siapapun dan dimanapun dengan cepat. Perubahan yang terjadi dapat menjadi sebuah tantangan untuk setiap individu baik peserta didik maupun guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keterampilan abad ke-21 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 di kelas V SD PUI Haurgeulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan suatu kasus yang terjadi. Dalam penelitian ini diperoleh dua hasil penelitian yaitu; (1) perencanaan pelaksanaan pembelajaran kelas V SD PUI Haurgeulis menerapkan keterampilan abad ke-21 dengan merancang komponen RPP yang dapat menunjang keterampilan 4C seperti dengan menyusun metode pembelajaran PBL dan tugas-tugas harian. (2) penerapan keterampilan abad ke-21 dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas V SD PUI Haurgeulis selama pandemi Covid-19 menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM terbatas) dan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh (PJJ) dengan menerapkan media pembelajaran yang modern seperti Whatsapp group dan video serta metode pembelajaran PBL dan tugas-tugas harian yang menyisipkan keterampilan abad ke-21 dalam pelaksanaan pembelajaran. Meskipun dalam pelaksanaannya guru menemukan hambatan-hambatan, namun hal itu dapat teratasi dengan baik.Kata Kunci: Keterampilan abad ke-21; Pelaksanaan Pembelajaran; Pandemi Covid-19
Dampak Pelaksanaan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka Di Universitas Trilogi Aty Herawati; Kabul Wahyu Utomo; Rudi Setiawan; Rizki Dito Subekti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24779

Abstract

Education is a step of liberation through knowledge. The Ministry of Education and Culture seeks to promote the liberalization of the education system through various efforts through Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. Universities must be able to provide changes to students and have readiness before completing education. This study discusses the impact that results from the implementation of the Merdeka Learning Campus Merdeka. Using a qualitative research method with a descriptive approach with data collection through the distribution of survey forms to the entire academic community of Trilogy University. The results show that the majority of the academic community, both Lecturers, Students, and Education Personnel, are aware of the MBKM program. This program is expected to provide benefits to the economic and social aspects, one of which is entrepreneurship. This is because the Trilogy University campus places great emphasis on all students having an entrepreneurial spirit. This principle is in accordance with the vision and mission of the university.Keywords: MBKM; Qualitative; Entrepreneurship Abstrak:Pendidikan adalah langkah pembebasan melalui ilmu pengetahuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menggalakkan pembesasan sistem pendidikan dengan berbagai upaya melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas harus mampu memberikan perubahan kepada peserta didik dan mempunyai kesiapan sebelum menyelesaikan pendidikan. Penelitian ini membahas tentang dampak yang hasilkan dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran borang survei kepada seluruh sivitas akademika Universitas Trilogi. Hasil menunjukkan mayoritas sivitas akademika, baik Dosen, Mahasiswa maupun Tenaga Kependidikan mengetahui program MBKM. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aspek ekonomi dan sosial salah satunya adalah kewirausahaan. Hal ini karena kampus Universitas Trilogi sangat menekankan kepada seluruh mahasiswa untuk berjiwa wirausaha. Prinsip ini sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki universitas.Keywords: MBKM; Kualitatif; Kewirausahaan
Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions Suhendar Suhendar; Annissa Rezki; Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24487

Abstract

Efforts to eradicate drug crimes present a law that has criminal sanctions, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (abbreviated as the Narcotics Law) that criminal sanctions in the Narcotics Law are one of them with a death penalty. The Narcotics Law regulates the policy of criminal sanctions for drug abusers which are divided into two categories, namely the perpetrators as “Users” and/or “Dealers”. It is possible for perpetrators as dealers to be subject to the most severe criminal sanctions in the form of capital punishment as regulated in Article 114 paragraph (2). The method of legal discovery (rechtsvinding) that is often used by judges is the method of interpretation or interpretation. The results of the study state that the interpretation of the provisions that have been stated expressly must not deviate from the intent of the legislators. The judge has the authority to interpret the law if the content of the article used is unclear or incomplete. Analytical interpretation in the field of criminal law is prohibited insofar as it makes a formulation of the offense to be expanded. Analogous interpretation is permitted if it is used to fill the voids contained in the law because it has not been regulated in the provisions of the law.Keywords: Disparity; Judge; Drugs AbstrakUpaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah Undang-Undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati. Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan sanksi pidana yang paling berat berupa pidana mati seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk Undang-Undang. Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas.  Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam Undang-Undang karena belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.Kata Kunci: Disparitas; Hakim; Narkoba
Penetapan Upah Minimum di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Serang Banten Pasca Terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Dhiba Farras Ety
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24484

Abstract

The sharp polemic that erupted between workers and employers in Serang Regency over the Determination of the Serang Regency Minimum Wage was over whether the Serang Regency Minimum Wage should be reviewed from the perspective of the PP's No. 78 of 2015 concerning Wages or from the perspective of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia's Circular Letter M/11/HK.04/X/2020 concerning the Determination of Minimum Wage in 202. The purpose of this study is to ascertain the nature of the disagreements between the parties involved in determining the Minimum Wage in Serang Regency following the issuance of the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M/11/HK.04/X/2020 concerning the Determination of the Minimum Wage in 2021 During the 2019 Coronavirus Disease Pandemic (Covid-19), such that it is deemed unenforceable and in violation of the PP. No. 78 of 2015 concerning The premise of this research is to ascertain the legal consequences of implementing the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, No: M/11/HK.04/X/2020 concerning Minimum Wage Determination in 2021 During the Covid-19 Pandemic, if it conflicts with the PP. No. 78 of 2015 concerning Wages in determining the Minimum Wage in Serang Regency. This is a normative or empirical study with a qualitative approach. This study makes use of the Legal Justice and Legal Assurance Theories. Minimum Wage Determination Based on Circular Letter M/11/HK.04/X/2020 of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Concerning Minimum Wage Determination in 2021 During the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) has binding legal force if the Circular Letter's points are followed. This becomes a clause in a collective bargaining agreement/agreement between the entrepreneur and the worker/laborer.Keywords: Minimum Wage Determination; Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Legal Justice Theory; Legal Assurance Theory. AbstrakPolemik tajam yang terjadi antara pihak pekerja dan pihak pengusaha di Kabupaten Serang mengenai Penetapan Upah Minimum Kabupaten Serang adalah: dari sudut pandang mana Penetapan Upah Minimum Kabupaten Serang tersebut ditinjau, apakah dari sudut pandang PP. No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan atau dari sudut pandang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, Nomor: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertentangan apa yang menjadi ketidaksepakatan para pihak dalam penetapan Upah Minimum di Kabupaten Serang dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, No: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dianggap tidak dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan PP. No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adapun pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, No: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 apabila bertentangan dengan PP. No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam penetapan Upah Minimum di Kabupaten Serang. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau empiris, dengan bentuk kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Penetapan Upah Minimum berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memiliki kekuatan hukum mengikat apabila point-point dari Surat Edaran tersebut menjadi suatu klausa dalam suatu perjanjian/kesepakatan bersama antara pekerja/buruh dan pengusaha. Kata Kunci: Penetapan Upah Minimum, Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Teori Keadilan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum. 
Diseminasi Program Belajar Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) Untuk Meningkatkan Peran Mahasiswa Fakultas Sains Teknologi Dan Desain Universitas Trilogi Di Bidang Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Yodfiatfinda Yodfiatfinda; Silvester Dian Handy Permana; Dina Nurul Fitria
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24850

Abstract

Advances in technology and its applications have entered into all aspects of life. There are almost no fields that are not affected, on the one hand it creates business efficiency and on the other it becomes a disruption marked by the loss of various types of work because they are replaced by automated systems and machines. This phenomenon makes the dynamics of the world of work increasingly competitive. The world of higher education which is the outlet for the birth of educated and skilled workers must adapt. One of the efforts made is to provide flexibility for students to gain experience and knowledge in accordance with their passion. This flexibility is the independent campus learning program initiated by the Ministry of Education and Culture. This study aims to determine the level of knowledge of the students of the Faculty of Science, Technology and Design towards the MBKM program to increase the role of students in the fields of research and community service. The method used is descriptive analysis. Respondents were determined based on a non-purposive sampling technique, namely sending questionnaires to all students and the respondents were students who sent answers. In general, FSTD students are interested in joining the MBKM program. The majority want the value of the MBKM program to be equivalent to 20 credits. Respondents from FSTD students obtained information from the Ministry of Education and Culture's website, the desired form was internship/PKL, this program is also believed not to extend the study period, the main obstacle mentioned is cost. Most students believe that studying outside the study program will get additional skills and improve soft skills.Keywords: MBKM Program; Disruption; Study; Trilogy University Abstrak:Kemajuan teknologi dan aplikasinya telah masuk ke semua aspek kehidupan. Hampir tidak ada bidang yang tidak terdampak, di satu sisi memunculkan efisiensi usaha dan di sisi lain menjadi disrupsi yang ditandai hilangnya berbagai jenis pekerjaan karena digantikan oleh sistem maupun mesin otomasi.  Fenomena tersebut menjadikan dinamika persaingan dunia kerja semakin ketat.  Dunia pendidikan tinggi yang menjadi outlet lahirnya tenaga-tenaga terdidik dan terampil harus menyesuaikan diri.  Salah satu upaya yang dilakukan ialah memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menimba pengalaman dan ilmu yang sesuai dengan passion nya.  Keleluasaan tersebut ialah program merdeka belajar kampus merdeka yang dicetuskan ole Kementerian Pendidikan dan Kedbudayaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Sains Teknologi dan Desain terhadap program MBKM untuk meningkatkan peran mahasiswa di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif.  Responden ditentukan berdasarkan teknik non purposive sampling, yaitu mengirimkan kuisioner kepada seluruh mahasiswa dan yang menjadi responden ialah mahasiswa yang mengirimkan jawaban. Secara umum mahasiswa FSTD tertarik untuk mengikuti program MBKM. Mayoritas ingin nilai program MBKM setara dengan 20 SKS. Responden mahasiswa FSTD memperoleh informasi dari website Kemendikbud, bentuk yang diinginkan adalah magang/PKL, program ini juga dipercaya tidak memperpanjang masa studi, kendala yang disebutkan utamanya ialah biaya.  Sebagian besar mahasiswa yakin bahwa belajar di luar prodi akan mendapat ketermapilan tambahan dana meningkatkan softskill.Keywords: Program MBKM; Disrupsi; Penelitian; Universitas Trilogi
Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Orang Terkenal Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis Eni Jaya; Endang Suprapti; Arihta Esther Tarigan; Jum Anggriani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24660

Abstract

Case of trademark disputes using famous people’s names often occurs at this time. The purpose of this research is to examine the legal protection of “famous person’s name” on use mark in terms Law Number 20 of 2016 (UUIG) and to analyze judicial views regarding the use of the famous name as a mark. The method used in this research is juridical normative. The result showed that UUIG does not explicitly state “famous person’s name” however if a famous person’s name is linked to a famous mark in explanation of article 21 Section (1) point b of UUIG, then can formulate: first, general public knowledge of a famous person, the second reputation earned because of the popularity of achievement; third, evidence of fame through various mass media and online coverage. Fourth,  Commercial Court can order an independent institution to conduct a survey regarding a person’s name fame. The result of this research is implementing regulations of UUIG should provide clarity and legal protection regarding “famous person’s name” to be used as benchmarks for whether is accepted or rejected during the substantive examination.Keywords: Mark; Dispute; Famous Name AbstrakSengketa merek menggunakan nama orang terkenal sering terjadi pada saat sekarang ini,  Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum atas “nama orang terkenal  pada penggunaan mereka ditinjau dari UU No.20 Tahun 2016 (UUIG).  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa UUIG tidak menyatakan secara eksplisit  “ nama orang terkenal” namun jika nama orang terkenal dikaitkan dengan merek terkenal ada penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b UUIG, maka dapat di rumuskan;: pertama, kurangnya  pengetahuan umum masyarakat luas terhadap orang terkenal; kedua, reputasi yang diperoleh  karena popularitas atau prestasi; ketiga, bukti keterkenalan melalui pemberitaan berbagai media massa dan online dan yang terakhir , pengadilan  niaga  dapat memerintahkan lembaga mandiri  untuk melakukan survei  mengenai keterkenalan nama orang tersebut.  Hasil dari penelitian ini adalah hendaknya peraturan pelaksanaan UUIG memberikan kejelasan dan perlindungan hukum mengenai nama orang terkenal untuk menjadi tolok ukur merek tersebut diterima atau ditolak saat pemeriksaan.Kata Kunci: Merek; Sengketa; Nama Terkenal
Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Hasudung Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24314

Abstract

Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out the legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver is in default. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research is juridical normative. Fiduciary guarantee certificates provide legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver defaults. The fiduciary recipient can sell on his own power the object that is the object of the fiduciary guarantee for the settlement of his receivables. Irah Irah's fiduciary certificate "For the sake of Justice Based on God Almighty" has the same legal force as a judge's decision with the power to carry out forced executions. The sale of collateral objects can be carried out under the hand based on the agreement of both parties at a high price that is mutually beneficial to both parties.Keywords: Legal Protection; Fiduciary Recipient; Default AbstrakFidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jamian. Tujuan penulisan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalan penelitian kepustakaan menggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Sertifikat jaminan  fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya.  Sertifikat fidusia Irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kekuatan hukumnnya sama dengan putusan hakim berkekuatan tetap dilakukan eksekusi paksa. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang tinggi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penerima Fidusia; Wanprestasi
Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD Aulia Madaniah; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24789

Abstract

The battle between Islam and the state is well-known, as it began during the process of establishing the Indonesian state, resulting in the division of the country into two groups: Islamic nationalists and secular nationalists. Pancasila, according to Mahfud MD, is a collection of factors aimed at resolving divisions. The purpose of this study is to describe how Moh. Mahfud MD views the link between Islam and the state, what his background is, and how the relationship between Islam and the state functions in a state of law. The author compares the viewpoints of many figures on this subject using a qualitative method with a normative approach. According to the study's findings, Moh. Mahfud MD believes that while religion does not rule the state, the state's structure is a creation rather than a product of political science. The reason for Moh. Mahfud MD's ideas is that they bear a resemblance to Nahdatul Ulama, as Mahfud is involved in alumni activities and was formerly a member. Islam and the state in a state of law share a shared goal: both maintain the democratic system in order to protect human rights.Keywords: Islam; State; State of Law; Pancasila AbstrakPerdebatan Islam dan negara sudah tidak asing lagi, mengingat konflik ini dimulai ketika menentukan dasar negara Indonesia yang mengakibatkan perpecahan menjadi dua golongan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila merupakan gabungan aspek yang bertujuan untuk mendamaikan perpecahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Moh. Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara, apa yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD, serta bagaimana hubungan Islam dan negara dalam negara hukum? Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk membandingkan pendapat para tokoh terkait hal ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Moh. Mahfud MD memandang agama tidak mengatur negara akan tetapi bentuk negara merupakan ciptaan daripada ilmu politik. Hal yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD yaitu adanya kemiripan dengan Nahdatul Ulama dikarenakan Mahfud aktif dalam kegiatan alumni sekaligus pernah menjadi anggotanya. Adapun hubungan Islam dan negara dalam negara hukum mempunyai persamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi sistem demokrasi guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.Kata Kunci: Islam, Negara, Negara Hukum, Pancasila.
Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun Ita Rosita; Anjar Sulistyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24549

Abstract

Textbooks have an important role and function as teaching materials. So, the content of discourse in textbooks should not make it difficult for students to understand and reason. The presence of textbooks with various authors and publishers, sometimes not in accordance with their roles and functions, especially Indonesian textbooks published by Erlangga are still considered difficult by students. This study aims to determine the level of student readability of Indonesian textbooks published by Erlangga with the book title ESPS (Erlangga Straight Point Series) Indonesian class V SD/MI 2013. This study uses a qualitative approach by conducting direct observations in the field. The population in this study is the subject of the Indonesian Language ESPS textbook for SD/MI Class V published by Erlangga, class V MI Al-Zaytun students totaling 239 students, while the sample taken is 30 students. Data was collected by observing, giving gaps in text, and calculating the percentage using the Kloz test technique. Data analysis was carried out by determining the assessment criteria using the Kloz test, namely calculating the test score by multiplying the number of correct entries by 100 divided by the number of gaps. If the percentage gain is above 60%, then the discourse is classified as "easy". If it is between 41-60%, then the discourse is classified as "somewhat difficult", and if it is below or equal to 40%, then the discourse is classified as "very difficult". The results showed that the independent readability level was interpreted as an easy readability level, because the average readability score was above 60% in the sense that the reader could understand the content of the reading. The factor causing the low legibility of student answers which is less than 40% is due to difficulties in grammatical and semantic understanding of sentences formed from student answers.Keywords: Readability Level, Textbook, Kloz Test. AbstrakBuku teks mempunyai peran dan fungsi penting sebagai bahan ajar. Maka, selayaknya isi wacana dalam buku teks tidak menyulitkan siswa dalam pemahaman dan penalaran. Kehadiran buku teks dengan beragam pengarang dan penerbit, kadang belum sesuai dengan peran dan fungsinya, khususnya buku teks Bahasa Indonesia yang diterbitkan Erlangga masih dianggap sulit oleh para siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan siswa terhadap buku teks Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Erlangga dengan judul buku ESPS (Erlangga Straight Point Series) Bahasa Indonesia kelas V SD/MI 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pokok bahasan buku teks ESPS Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V yang diterbitkan oleh Erlangga, siswa kelas V MI Al-Zaytun yang berjumlah 239 siswa, sedangkan sampel yang diambil yaitu 30 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, pemberian teks rumpang, dan menghitung persentase dengan menggunakan teknik tes kloz. Analisis data dilakukan dengan menentukan kriteria penilaian menggunakan tes kloz, yaitu menghitung skor tes dengan mengalikan jumlah isian yang tepat dengan 100 dibagi jumlah rumpangan. Jika perolehan persentase di atas 60%, maka wacana tergolong “mudah”. Jika di antara 41-60%, maka wacana tergolong “agak sukar”, dan jika di bawah atau sama dengan 40 %, maka wacana tergolong “sangat sukar”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterbacaan independen diartikan tingkat keterbacaan mudah, karena rata-rata skor keterbacaan di atas 60% dalam arti pembaca dapat mengerti isi bacaan. Faktor penyebab keterbacaan rendah dari jawaban siswa yang kurang dari 40% disebabkan kesulitan dalam pemahaman gramatikal dan semantik pada kalimat yang terbentuk dari jawaban siswa.Kata Kunci: Tingkat Keterbacaan, Buku Teks, Tes Kloz

Page 2 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2022 2022


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue