cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 22   23   24   25   26 
Promosi Inklusi Sosial di Indonesia; Studi Kasus Pada Organisasi Masyarakat Sipil di Kuningan Jawa Barat dan Bulukumba Sulawesi Selatan Ufi Ulfiah; Arip Budiman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20939

Abstract

This research aims to discuss the success of Lakpesdam PCNU Kuningan and Bulukumba community organizations in promoting and realizing an inclusive society. This research method applies qualitative type and content analysis. These results and discussions show how actors have a shared awareness to promote inclusive policy. The conclusion of this study is the success of community organizations Lakpesdam NU Kuningan and Bulukumba in encouraging inclusive policies, influenced by the skills of actors in inventorying the issues that are key to be invited to cooperate in encouraging the implementation of inclusive policies. The success of both organizations, due to political actors, received full support from religious actors. This study recommends that the paradigm of social inclusion can be a handle for policy makers in designing government development plans and strategy.keywords : Actors, Social Inclusion, policiesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas keberhasilan ormas kemasyarakatan Lakpesdam PCNU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dan analisis isi. Hasil dan pembahasan ini mengemukakan bagaimana aktor-aktor memiliki kesadaran bersama untuk mendorong kebijakan inklusif. Kesimpulan penelitian ini adalah Keberhasilan organisasi kemasyarakatan Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong kebijakan inklusif, dipengaruhi oleh keterampilan aktor-aktor dalam menginventarisir masalah yang menjadi kunci untuk bisa diajak kerja sama dalam mendorong implementasi kebijakan inklusif. Yang melatar belakangi keberhasilan kedua organisasi tersebut, karena aktor-aktor politik, mendapatkan dukungan yang penuh dari aktor agama. Penelitian ini merekomendasikan, agar paradigma inklusi sosial dapat menjadi pegangan untuk para pemangku kebijakan dalam merancang rencana dan strategi pembangunan pemerintahan.Kata Kunci: Aktor, Inklusi Sosial, kebijakan
Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Indra Rahmatullah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20186

Abstract

The commitment of state to expand the market share of sharia bank in Indonesia become reality with the approval of corporate action of merger for 3 state-owned Sharia banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) by the Financial Services Authority (OJK). The effective date of the merger has become effective starting on February 1, 2021 and is currently becomes Bank Syariah Indonesia (BSI). The merger is an effort for sharia bank to make greater extent in terms of capital, asset, market and image. On the other hand, there are some considerations that must be conducted seriously so that the post-merger phase does not harm all the stakeholders such as parties who have been and will be involved post-merger, status of the employment agreement, cooperation agreement with other parties, and integration of customer data. To analyze this problem, the method used is juridical-normative with conceptual and statute approach. Therefore, the employment agreement must be reviewed between the employer and the employee so that the relationship of labor law is conducted clearly, as well as the review for ongoing cooperation with other parties. In case of data consumer, there must be a guarantee in the process of integrating customer data from 3 banks into 1 bank in the form of big data so that the path to good corporate governance (GCG) for Bank Syariah Indonesia can be achieved measurably. Keywords: Merger, Sharia Bank, and Good Corporate Governance (GCG) AbstrakKomitmen negara memperluas pangsa pasar bank Syariah di Indonesia semakin menjadi kenyataan dengan disetujuinya aksi korporasi berupa merger 3 bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merger telah berlaku efektif mulai tanggal 01 Februari 2021 dan saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger merupakan ikhtiar untuk membawa bank syariah semakin besar baik dari segi modal, aset, pasar dan image. Namun di sisi lain, terdapat rambu-rambu hukum yang wajib diperhatikan secara serius agar tahap pasca merger tidak merugikan stakeholders yaitu seperti pihak-pihak yang sudah dan akan terlibat dalam operasionalisasi bank, status perjanjian kerja, perjanjian kerjasama dengan pihak lain, dan integrasi data nasabah. Untuk menganalisis masalah ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Oleh karena itu, perjanjian kerja harus ditinjau kembali antara pemberi kerja dan penerima kerja sehingga terciptanya hubungan hukum ketenagakerjaan yang jelas, begitu juga dengan perlunya review perjanjian dengan pihak lain yang sedang berjalan dan akan berjalan serta jaminan pengelolaan dalam fase pengintegrasian data nasabah dari 3 bank menjadi 1 bank dalam sebuah big data. Dengan cara tersebut, jalan menuju good corporate governance (GCG) bagi Bank Syariah Indonesia dapat tercapai dengan terukur. Katakunci: Merger, Bank Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi Dalam Persfektif Hukum Islam Hidayah Apriani; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21978

Abstract

AbstractThe profit-sharing ratio on mudharabah deposits in this case must be stated clearly so as not to create the potential for uncertainty and injustice in the distribution of the ratio. If at any time there is a risk or loss, there must be clarity regarding which party is responsible for the risk. Therefore, a study was conducted to find out the truth of a distribution practice or the determination of the profit sharing ratio at BMT Riyadhul Jannah Bekasi.Knowing the results of the study, it was concluded that the determination of the profit sharing ratio on the mudharabah or futures mudharabah deposit products at BMT Riyadhul Jannah had been determined by the BMT so that members or customers could not negotiate for the profit sharing ratio. This is because the size of the profit-sharing ratio that will be obtained has been determined by BMT Riyadhul Jannah The calculation of the profit-sharing ratio was also found to be in accordance with Islamic law, considering that BMT Riyadhul Jannah basically always applies the principles of Islamic law for its products.Keywords: Mudharabah Deposit, Profit Sharing Ratio, Islamic Law Perspective. AbstrakNisbah bagi hasil pada deposito mudharabah harus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian besar kecilnya nisbah. Jika suatu saat terjadi resiko atau kerugian maka harus ada kejelasan pihak mana yang bertanggungjawab terhadap resiko tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktik pembagian atau penetapan nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BMT Riyadhul Jannah Bekasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah atau mudharabah berjangka di BMT Riyadhul Jannah sudah ditetapkan oleh pihak BMT sehingga anggota atau nasabah tidak dapat bernegosiasi untuk nisbah bagi hasil karena besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan sudah ditentukan oleh BMT Riyadhul Jannah. Dan perhitungan nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena pada dasarnya BMT Riyadhul Jannah selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk produknya.Kata Kunci : Deposito Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil, Persfektif Hukum Islam
Partisipasi Organisasi Massa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Toni Toni; Taufiqurachman Taufiqurachman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20853

Abstract

It is critical to consider regional mass organizations' participation in the 2017 DKI Jakarta Regional head election. This is because regional organizations are regarded as playing a critical role in the implementation of regional head elections in various regions in the election of Governor and Deputy Governor. The Betawi Rempug Forum (FBR) was one of the regional mass organizations that took part in the DKI Jakarta Regional head election. In the Regional head election, this mass organization plays a role in supporting and succeeding the candidate pairs for governor and deputy governor. This research focuses on the participation of mass organizations in the Regional Head Election. The participation of mass organizations is important to study considering that the success of an election can be seen from the level of community participation. This study uses a qualitative method, with a literature and empirical approach. The research data were obtained from several regulations, books, articles, journals, newspapers, and phenomena in the field. The result of this research is that there is ethnic influence which is one of the factors that causes FBR to support one pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, FBR's support is caused by the influence of figures from the pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta. Also the role of the FBR leadership affects the aspirations of the Betawi people, so that it has an impact on the progress of Betawi culture and the economy of the Betawi people.Keywords: Participation; Ormas; Regional Head Election AbstrakPartisipasi ormas daerah dalam Pilkada DKI Jakarata Tahun 2017 patut diperhitungkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, ormas daerah dinilai mempunyai peran begitu penting bagi terlaksananya Pilkada di berbagai daerah. Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan salah satu ormas daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ormas ini berperan dalam mendukung dan mensukseskan calon pasangan gubenur dan wakil gubenur dalam Pilkada tersebut.Penelitian ini fokus pada partisipasi organisasi masa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi ormas penting untuk diteliti megingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Adapun data penelitian diperoleh dari beberapa peraturan, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini ialah adanya pengaruh etnis yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan FBR mendukung salah satu pasangan Gubenur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, dukungan FBR disebabkan oleh pengaruh figur dari pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Juga peran pimpinan FBR berpengaruh bagi aspirasi masyarakat betawi, sehingga berdampak bagi kemajuan budaya betawi maupun perekonomian masyarakat betawi.Kata Kunci: Partisipasi, Ormas, Pemilihan Kepala Daerah
Zafry Zamzam, Pandangan Kebangsaan Antara Unitarisme Atau Federalisme Untuk Tatanan Kenegaraan Republik Indonesia Fazakkir Zamzam; Siti Frosidha Hez; Faizatunniza Faizatunniza; Fakhry Zamzam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.19868

Abstract

This research is aimed at reexamining the big ideas of the national warrior from Kalimantan, Zafry Zamzam, who has always been persistent in choosing Unitarism as the state administration of the Republic of Indonesia which he initiated since the Dutch and Japanese colonial times, to the beginning of independence in 1945. The hope is that he can refresh about who and how he did. This study used a qualitative approach, namely biogafi research conducted through library research and interviews with informants. Sources of data are taken from documentation, pages on the internet and informants from the Zafry Zamzam family. Zafry Zamzam, a religious national fighter from Kalimantan, is known as a multitalented figure; He has played many roles, starting as a Koran teacher in Surau, a People's School teacher, a journalist, a writer, a politician, a bureaucrat to an academician. In this research, in addition to exploring his views during the struggle which are still relevant to the current problem of national unity facing the Indonesian nation today. His view is that the constitutional form of the Republic of Indonesia which is in line with the spirit of the struggle for independence of the Indonesian nation is Unitarism in the form of a unitary republic of Indonesia, rather than choosing a federalist government system that divides power to the federal state.Keywords: Zafry Zamzam, State Administration, Unitarism and Federalism  AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menggali kembali gagasan besar pejuang nasional asal Kalimantan Zafry Zamzam, selalu gigih memilih Unitarisme sebagai ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang digagasnya sejak masa penjajah Belanda dan Jepang, hingga awal kemerdekaan 1945. Harapannya dapat menyegarkan kembali tentang siapa dan bagaimana sepak terjangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian biografi yang dilakukan melalui library reseach dan wawancara kepada informan. Sumber data diambil dari dokumentasi, laman pada internet dan informan dari keluarga Zafry Zamzam. Zafry Zamzam, pejuang nasional agamis asal Kalimantan, dikenal sebagai sosok multitalenta; banyak peran dilakoninya mulai sebagai guru ngaji di surau, guru Sekolah Rakyat, jurnalis, sastrawan, politisi, birokrat hingga akademisi. Dalam penelitian ini disamping untuk menggali kembali tentang pandangannya selama perjuangan yang masih relevan dengan persoalan kesatuan bangsa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat kini. Pandangannya bahwa bentuk ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang sejalan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Unitarisme dalam bentuk negara kesatuan republik Indonesia, daripada memilih sistem pemerintah federalisme yang membagi kekuasaan kepada negara federal.Kata Kunci: Zafry Zamzam, Tata Negara, Unitarisme dan Federalisme
Pendapatan dasar Melalui Bantuan Sosial PKH Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin; Studi Kasus Analisis Kapital Sosial Masyarakat Dusun Sade, Lombok, NTB Muhammad Imam Saputra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21006

Abstract

The existence of good relations through a close level of trust in the formation of social capital between the community and the government will increase the success of a program. The government's understanding of the real needs of the community, the community is also able to optimize program interventions which will result in work harmony between the government and the community. The fulfillment of basic needs which is the main polemic can be met with social security with the concept of a pendapatan dasar. The existence of this idea is expected to increase public confidence in the government. The income obtained through social assistance in the form of cash will provide unconditional life insurance which will later change the mindset and behavior of the community in applying other assistance programs. This meeting point will later answer the global challenge in mobilizing the community to continue to carry out production activities. This study uses a qualitative approach which is located in the tourism area of Dusun Sade, Lombok. In-depth interviews were conducted with representatives of indigenous peoples, traditional leaders and representatives from the government. The information to be obtained is the certainty of social assistance that is able to increase the trust of the people of Sade Hamlet and the government is optimizing the social assistance program as a form of government effort to reactivate the economy in Sade Hamlet Keywords: Basicn Income, Social Capital, Indigenous People, Sade Hamlet AbstrakAdanya hubungan baik melalui tingkat kepercayaan yang erat dalam pembentukan kapital sosial antara masyarakat dengan pemerintah akan meningkatkan keberhasilan suatu program. Pemahaman pemerintah akan kebutuhan riil masyarakat dan sebaliknya masyarakat mampu mengoptimalkan intervensi program mampu menghasilkan keselarasan kerja antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi polemik utama dapat dipenuhi dengan jaminan sosial yang berkonsep pada pendapatan dasar yang universal. Adanya gagasan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pemerintah. Pendapatan yang didapatkan melalui bantuan sosial berbentuk cash akan memberikan jaminan hidup tanpa syarat yang nantinya akan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengaplikasikan program bantuan lainnya. Titik temu inilah yang nantinya menjawab tantangan global dalam memobilisasi masyarakat untuk terus melakukan aktivitas produksi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di kawasan pariwisata Dusun Sade, Lombok. Wawancara mendalam dilakukan kepada perwakilan masyarakat adat, tokoh adat dan perwakilan dari pemerintah. Informasi yang ingin didapat berupa kepastian bantuan sosial yang mampu meningkatkan trust/kepercayaan masyarakat Dusun Sade dan pemerintah mengoptimalkan program bantuan sosial sebagai bentuk upaya pemerintah menggerakkan kembali perekonomian di Dusun Sade. Kata Kunci: Kapital Sosial, Pendapatan dasar, Masyarakat Adat, Dusun Sade
Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Baital, Bachtiar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854

Abstract

Abstract: Implementation of legal assistance by local governments that are formalized into a regional regulation is essential in order to ensure and realize equality before the law and access to justice for everyone, especially the poor as vulnerable groups with legal problems. For local governments, the provision of legal aid is a form of commitment and political will of local governments within the framework of regional autonomy aimed at providing protection to their citizens, one of which relates to access to justice as the principle of equal treatment in the face of law and government with no exception as set forth in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Legal Aid, Poor People, Local Government Abstrak: Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejewantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah
Demokrasi dalam Keluarga di Ruang Komunikasi Digital Masa Kini Ambros Leonangung Edu; Richard A Nelwan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20577

Abstract

This paper background describes about democratic values such as equality, honesty, openness, freedom due to the intervention of digital technology. The basic assumption of this paper is that democracy which is known to the public is accepted and has strong roots in the family lives. Family is the first place a person gets to know democracy. Home is a space for the seeds of democracy to grow. Democracy in the family matures the democratic process in society and the state. A democraticperson in  family is a democratic cittizen in state life. The purpose of this paper is to explore democratic values in the family as a place for the development of democracy at the state level, and how the shift in democracy at the family level occurs due to the presence of digital technology which distorts communication, relationships, and the value of equality. The description in this paper comes to the conclusion that there is a good side to democracy in a family that grows above physical and emotional relationships, direct and face-to-face relationships. The facts that occur in today's families, the breakdown, estrangement, and disharmony in today's families, one of which is triggered by the lack of direct communication due to excessive entry of digital technology.Keywords: Democracy; Family; Communication; Digital Technology AbstrakTulisan ini bertolak dari kemunduran nilai-nilai demokrasi di dalam seperti kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, kebebasan, akibat intervensi teknologi digital. Asumsi dasar tulisan ini adalah bahwa demokrasi yang dikenal publik pun diterima dan berakar kuat dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali seorang mengenal demokrasi. Rumah adalah ruang bagi bertumbuhnya bibit-bibit demokrasi. Demokrasi dalam keluarga mematangkan proses demokrasi dalam masyarakat dan negara. Seorang yang demokratis dalam keluarga berarti demokratis dalam kehidupan negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi dalam keluarga sebagai tempat bertumbuh-kembangnya demokrasi di tingkat negara, dan bagaimana pergeseran demokrasi pada tataran keluarga terjadi akibat kehadiran teknologi digital yang mendistorsi komunikasi, relasi, dan nilai kesetaraan. Uraian dalam tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa terdapat sisi baik demokrasi dalam keluarga bertumbuh di atas hubungan fisik dan emosi, hubungan langsung dan tatap muka. Fakta yang terjadi pada keluarga-keluarga masa kini, keretakan, kerenggangan, dan disharmonisasi dalam keluarga-keluarga masa kini, salah satunya dipicu oleh kurangnya komunikasi langsung akibat masuknya teknologi digital yang berlebihan.Kata Kunci: Demokrasi; Keluarga; Komunikasi; Teknologi Digital
Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah Tofa Fidyansyah; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20254

Abstract

Leadership has a major influence on the political and state life of a nation. A leader will also determine the progress and retreat of a country. This paper provides an understanding of the criteria for candidate state leaders whose mechanisms have been determined in the laws and regulations of the Republic of Indonesia and the criteria for candidate state leaders in the view of fiqh siyasah. This study uses a qualitative method with a literature approach. The data in this study were obtained from binding legal materials consisting of legislation, court decisions, legal theory, books, scientific writings and legal journals. The results of this study state that the criteria for candidates for state leaders in the Republic of Indonesia as stated in the laws and regulations have several similarities with the criteria for candidate leaders according to Fiqih Siyasah, the presidential election of the Republic of Indonesia in the period before 2009 was carried out with the concept of Bay'at Ahl al-Hall wa al-'Aqd, the presidential election is carried out in the deliberations of the people's representatives who are in the People's Consultative Assembly (MPR), appointed by the assembly, and when the term of office ends, an accountability report will be asked to the assembly that appointed it. The presidential election of the Republic of Indonesia, in the period after 2009 was carried out by way of direct elections through elections, all levels of society who have the right to vote can make their choice directly, no longer through representatives by people's representatives. But the weakness is that the elected president is not asked to report an accountability report at the end of his term of office.Keywords: Criteria for prospective leaders, mechanisms, fiqh siyasah. AbstrakKepemimpinan berpangaruh besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara suatu bangsa. Seorang pemimpin juga akan menentukan maju mundurnya sebuah negara. Tulisan ini memberikan pemahaman bagaimana kriteria calon pemimpin negara yang sudah ditetapkan mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kriteria calon pemimpin negara dalam pandangan fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kriteria calon pemimpin negara di Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa persamaan dengan kriteria calon pemimpin menurut Fiqih Siyasah, Pemilihan presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu sebelum tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep Bay’at Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pemilihan presiden dilakukan di dalam musyawarah para wakil rakyat yang berada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diangkat oleh majelis, dan ketika berakhir masa jabatan akan dimintai laporan pertanggung jawaban kepada majelis yang mengangkatnya. Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sesudah tahun 2009 dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilu, semua lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menentukan pilihannya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil rakyat. Tetapi kelemahannya  presiden terpilih tidak dimintai laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan. Kata kunci : Kriteria calon pemimpin, mekanisme, fiqih siyasah. 
Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari’ah Tangerang Banten Heru Birowo; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19655

Abstract

Taman Mandiri Syari'ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari'a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.Keywords: Waqf, Management, Law. AbstrakYayasan Taman Mandiri Syari’ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Hukum

Page 24 of 88 | Total Record : 880

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue