cover
Contact Name
Nur Rohim Yunus
Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Phone
+6281384795000
Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Cita Hukum
ISSN : 23561440     EISSN : 2502230X     DOI : 10.15408
Jurnal Cita Hukum is an international journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of legal studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. Jurnal Cita Hukum specializes in legal studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2014)" : 12 Documents clear
Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon Indra Rahmatullah
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1470

Abstract

Abstract: Protection of Indication Geography in Property Intellectual Rights through The Ratification of Lisabon Agreement. Property Rights Intellectual property rights are one of the factors to increase the economic development in a country. The diversity of these rights depends on state ability in optimizing its property rights. As a rich natural resources country, Indonesia need to create Indication Geographic Rights to give maximum contribution to economy development. For that reason, Indonesia need to ratify international convention that is Lisbon Agreement which is specifically regulate Indication Geographic Rights. Abstraksi: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jenisj enis tertentu dari HKI tersebut bergantung dari kemampuan negara tertentu dalam mengoptimalkan HKI-nya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam patut mendorong jenis HKI-nya yaitu indikasi geografis untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus meratifikasi hukum internasional yakni Perjanjian Lisabon yang spesifik mengatur indikasi geografisnya. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1470
Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) Nur Asikin Thalib
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1466

Abstract

Abstract: Women Rights in Politics after the Constitution Court Decision. Women and the Man have equal rights and duty in politics. Due to the cultural barrier, the political representation in Parliament is still low. To fill the gab, The Act No 10. 2008 regulate 30 percent of women representation in Parliament. Responding this promulgation, some parties went to the Constitutional Court to ask the annulations of this Act. The Court abolished the article 214 and replaced it based on majority voices. This article will discuss the judicial review process and the challenges faced after the Court’s  decision. Abstrak: Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Perempuan dan laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam politik. Namun begitu, hambatan yang timbul diantaranya karena faktor budaya, menyebabkan representasi politik perempuan di Parlemen masih sangat rendah. Sebagai upaya mengejar ketertinggalan tersebut, disyahkanlah Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan quota minimal 30 persen bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini membuat sebagian kalangan untuk mempertanyakan judicial review atas ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui judicial review tersebut dengan menghapuskan ketentuantersebut mengganti dengan suara terbanyak. Tulisan ini membahas proses judial review tersebut dan tantangan yang dihadapi paska putusan MK tersebut.  DOI: 10.15408/jch.v1i2.1466
Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” Muhammad Ishar Helmi
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1471

Abstract

Abstract: Court For Domestic violence. Court For Domestic violence is a new idea of the Integrated Criminal Justice System Handling Cases of Violence Against Women (SPPT- PKKTP) to provide justice to the victims of domestic violence, especially women. Given the complexity of issues related to domestic violence led to the need for this institution was formed. Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Violence Against Domestic generally can back up women in getting their legal rights, but the implementation of the Act turns instead of criminalizing women victims of violence, especially because law enforcement officials do not consider the relationship between husband, wife and children, in applying this Act. As a result, women victims of violence do not get their rights. Abstrak: Pengadilan Khusus KDRT. Pengadilan Khusus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gagasan baru dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) dalam memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perlunya lembaga ini dibentuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat memback up kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya, namun dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya.  DOI: 10.15408/jch.v1i2.1471
Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim A Salman Maggalatung
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462

Abstract

Abstract: The Correlation among Facts, Norms, Moral and Legal Doctrine in Consideration of a Judge's Decision. A judge must be able to explore and understand the legal values ​​that live in the community, maintain their independence, applying legal norms with high moral, ethical and adhere to a code of professional conduct, attention to doctrine and the views of legal experts in making a decision. This research aims to identify and analyze the correlation between facts, norms, moral and legal doctrine in consideration of a judge's decision. In addition to knowing the scope of the relationship between the existing facts, norms should be used as the base, and how much influence a judge moral (law enforcement) in the decision and determination of the law. This study uses a qualitative-analysis-normative juridical and sociological-empirical. Abstrak: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandanganpandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan. Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan sebuah putusan hakim. Ruang lingkup tulisan ini meliputi hubungan antara fakta-fakta yang ada, norma-norma yang patut dijadikan dasar, dan seberapa besar pengaruh moral seorang hakim dalam pengambilan dan penetapan hukum. Metode yang digunakan kualitatifanalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462
Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia La Jamaa
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1467

Abstract

Abstract: The protection of Domestic Violence Victims in the Indonesian Criminal Law. The existence of the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence are expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) significantly. The form of protection regulated in this Act is the temporary protection of the police, the courts and the protection of victims in the placement of "safe houses". However, research results through both District Court and informants, suggests that a form of protection of domestic violence victims are still dominant through repressive measures (sentence of imprisonment) to the perpetrators, while the protection of temporary and permanent protection of the court was unnoticed. Abstrak: Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan DOI: 10.15408/jch.v1i2.1467
Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri Muhammad Andriansyah
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1472

Abstract

Abstract: The National Arbitration Award Cancellation By Court. Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, stating that the award can only be canceled if it is thought to contain elements of letter/false documents, or documents found hidden by the other party, or a decision that is taken from the results of deceit trick performed by one of the parties in the dispute. To prove whether or not one of the above three elements must be proved by a court decision. If the District Court stated that the reasons are evident, then the arbitration award may be canceled, if not proven, the Court should reject the application for cancellation of the arbitration decision. But in practice, there is still the District Court received the request for cancellation of arbitration outside the context of Article 70 of Law No. 30 of 1999 as stated in the South Jakarta District Court. Abstrak: Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur surat/dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri masih ada yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1472
Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain Setia Dharma
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1463

Abstract

Abstract: The Protection of Registered Trademark of Cyber Crime Through The Restriction of The Domain Name Registration. The progress of science and technology has implications for the progress of the current trading method. It is not only done conventionally but also carried out through cyberspace. Trading in the virtual world requires the use of a domain name (cyber squatting) as a differentiator between one company with other companies. Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions regulate the use of domain names and emphasize the element of good faith in the implementation. In practice, there is a breach of the domain name registration is a crime which is the trademark or name that has a commercial value. This paper is going to examine aspects of protection-registered trademark of cyber crime through the restriction of the domain name registration and implementation of good faith. Abstrak: Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. Kemajuan ilmu dan teknologi membawa implikasi pada kemajuan metode perdagangan yang saat ini bukan hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dilakukan melalui dunia maya. Perdagangan dalam dunia maya mensyaratkan penggunaan nama domain (cyber squatting) sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur penggunaan nama domain tersebut dan menekankan unsur iktikad baik dalam pelaksanaannya. Prakteknya, terdapat pelanggaran nama domain tersebut yang merupakan merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial. Tulisan ini hendak mengkaji aspek perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain dan pelaksanaan iktikad baik. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1463
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal Fathoni Fathoni
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1469

Abstract

Abstract: The Paradigm of Legal Justice in the Communal Intellectual property Rights. Law and justice is a synthesis therefore inseparable. Basically, our society doesn’t recognize what is called as conflict. Conflict has been introduced by the Globalization. The regime of Intellectual property Rights was born as the effect of the free trade that adopts the equality. All the parties are the gladiator that needs to be survives in the battle (survival for the fittest). On the contrary, the traditional society doesn’t pay attention on the economic values of the culture. However, they are forced to compete in the Intellectual Property Rights battle, especially the Property Rights. This article will elaborate the law enforcement with the justice approach at the Intellectual property Conflict taken place in the Society.\Abstrak: Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Hukum dan keadilan adalah sebuah sintesis, sehingga tidak\ terpisahkan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tidak mengenal konflik. Perkembangan global dalam penerapan hukum yang telah memperkenalkan kosakata “konflik” ke masyarakat Indonesia. Regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), misalnya, yang lahir dari perdagangan bebas tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan (survival for the fittest). Dalam kompetisi macam ini, masyarakat tradisional yang tidak begitu mempedulikan nilai ekonomis dari suatu kebudayaan. Namunbegitu mereka, “dipaksa” bertarung dalam potensi konflik HKI, terutama hak cipta. Tulisan ini mengelaborasi pendekatan penegakan hukum yang berorientasi keadilan dalam konflik HKI yang berpotensi muncul. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1469
Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis Inna Junaenah
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1465

Abstract

Abstract: Decision Against Women's Participation In The Democratic local government management. There have been many studies and settings on the relation of women to decision-making in a government organization. It also encouraged the International in 1995 in the World Women's Conference in Beijing fourth, which resulted in a recommendation by the mention of the Beijing Platform for Action. This declaration has prompted action plans in various countries, including in Indonesia, including to target the achievement of women's representation in Parliament 33.3 percent. Such a declaration of some of the ways that women can participate in decision making. The position of women in parliament is believed to affect directly to influence the established law. Abstrak: Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan DalamPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis. Telah banyak kajian danpengaturan mengenai relasi perempuan dengan pengambilan keputusan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu didorong pula secara Internasionalpada tahun 1995 dalam Konferensi Perempuan se-Dunia keempat di Beijing,yang menghasilkan rekomendasi dengan penyebutan Beijing Platform for Action.Deklarasi ini telah mendorong rencana aksi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di antaranya untuk menargetkan pencapaian keterwakilan perempuan di Parlemen 33,3 persen. Pencanangan yang demikian merupakan sebagian carasupaya perempuan dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Posisi perempuan di parlemen diyakini berpengaruh secara langsung untukmempengaruhi hukum yang dibentuk.  DOI: 10.15408/jch.v1i2.1465
Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan Bambang Catur PS
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1468

Abstract

Abstract: The Approval of Credit of Bank with the Guarantee of The Building Right. Bank has one of its functions as a credit provider that supports the sustainability of economy of the society. The loan given to the debitor will include the guarantee. One of the widely accepted guarantees is sertificate of the land, including sertificate of the Building Right. This study will explore to what extent this right is run and what are the obstacles and challenges of it will be discussed in this article. This article is based on doctrinal research in taking example the practice in BNI 46. Abstrak: Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan. Bank memiliki salah satu fungsi sebagai penyedia kredit yang berguna bagi kelangsungan perekonomian masyarakat. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah disertai dengan jaminan. Salah satu bentuk jaminan yang lazim diberikan adalah jaminan sertifikat hak atas tanah, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB). Bagaimana praktek pengamanan ini dijalankan dan apa saja yang menjadi kendala dan tantangan akan dibahas dalam tulisan ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengambil contoh praktek di BNI 46. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1468

Page 1 of 2 | Total Record : 12