cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Rohim Yunus
Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Phone
+6281384795000
Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Cita Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561440     EISSN : 2502230X     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Cita Hukum is an international journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of legal studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. Jurnal Cita Hukum specializes in legal studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 737 Documents
 8   9   10   11   12 
Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Lusy Liany
Jurnal Cita Hukum Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v4i1.3198

Abstract

Abstract: Design of Institutional Election. In order to improve the quality of election institute required professional election institute bodies. But, it is difficult to realize if different opinion among election institute body between KPU, Bawaslu and DKPP always happen. It is happen because regulary about dispute resolution mechanism to determination of the political parties participating in the election not certain. So, necesary legal certainty especially the regulation about the election law dispute resolution and must be clearly divided authority and responsibilities of each election institute bodies. Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, hal tersebut sulit diwujudkan apabila terus terjadi perbedaan pendapat antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiriyaitu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam penetapan partai Pemilu, khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa penetapan partai politik. Karenanya pengaturannya harus diperbaiki dan secara tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. DOI: 10.15408/jch.v4i1.3198
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Endah Sulatri; Teguh Triesna Dewa
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321

Abstract

Jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule f Law mungkin dapat menikmati kemakmuran, namun adalah juga benar jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule of Law sudah pasti tidak akan menikmati keadilan Dalam kerangka hukum internasional, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, telah dikukuhkan perjanjian internasional (1996) mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB). Pasal 11 ayat 2 dari HESB mengisyaratkan bahwa sebuah Negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”). Berangkat dari pemikiran global tersebutReformasi Agraria juga menjadisebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasukIndonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU 5/1960”) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Sedangkan  menurut doktrin,Subekti menyatakan “Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah neagara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”. Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Dalam bukunya Prof. Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum. Namun dalam kenyataannya hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321  
Проблемы пробуждения коммунизма и халифата как форма чёрной кампании на президентских выборах в Индонезии в 2019 году (Issues of the Awakening of Communism and Khilafah as a Form of a Black Campaign in the Presidential Election in Indonesia in 2019) Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Ida Susilowati
Jurnal Cita Hukum Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i2.12139

Abstract

AbstractThe 2019 presidential election has a different political nuance compared to previous elections in Indonesia. Increased political participation in society gave birth to militant political volunteers in each of the paslon camps. As political participation increases, it is undeniable that there are also indications of a black campaign in the 2019 presidential election contestation this year. The issue of communism and the issue of khilafah are examples of the existence of a black campaign that threatens the democratization of elections in Indonesia and even threatens the disintegration of the nation. The following article seeks to find out how black campaigns can develop in Indonesia and the efforts of the government and the community in counteracting black campaigns in elections in Indonesia. Actualization of Pancasila values in the form of legislation was made by the government as an effort to cope with the hoax news circulation. The internationalization of the values of Pancasila in people's lives has an important role as a solution to face the black campaign in the process of democratic political socialization. This is an effort to realize the creation of social justice for all the people of Indonesia, through the realization of a rigorous election.Keywords: Black campaign, communism, Islamic caliphate, political socialization, election democratizationAbstrak Pemilu presiden 2019 memiliki nuansa politik yang berbeda dibanding pemilu-pemilu yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Meningkatnya partisipasi politik di masyarakat melahirkan relawan politik yang militan di masing-masing kubu paslon. Seiring meningkatnya partisipasi politik tersebut, tidak dapat dipungkiri meningkat pula indikasi adanya black campaign dalam kontestasi pilpres 2019 tahun ini. Isu komunisme dan isu khilafah menjadi salah satu contoh wujud dari adanya black campaign yang mengancam demokratisasi pemilu di Indonesia bahkan mengancam dis-integrasi bangsa. Artikel berikut berusaha untuk mencari tahu bagaimana black campaign dapat berkembang di Indonesia dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam menangkal black campaign pada pemilu di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk perundang-undangan dibuat pemerintah sebagai upaya menanggulangi beredarnya berita hoax. Internasilasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan cukup penting sebagai solusi menghadapi black campaign dalam proses sosialisasi politik yang demokratis. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui realisasi pemilu yang luberjurdil. Kata kunci: Black campaign, komunisme, khilafah islam, sosialisasi politik, demokratisasi pemiluAннотация Президентские выборы 2019 года имеют свои политические особенности по сравнению с предыдущими выборами в Индонезии. Увеличение политического участия в обществe привело к появлению воинствующих политических добровольцев в каждом из оплотов кандидатов. Поскольку участие в политической сфере возрастает, нельзя отрицать, что возрастает также количество приёмов черной кампании в президентских выборах в этом году.  Проблемы коммунизма и халифата являются примерами существования черной кампании, которая угрожает не только демократизации выборов в Индонезии, но и национальной интеграции в целом. В статье рассматриваются пути использования чёрной кампании в Индонезии и существующие государственные и общественные меры по противодействию черной кампании на выборах в Индонезии. Принятие ценностей Панчасилы (пять принципов, лежащих в основе индонезийской модели построения общества “справедливости и процветания”) в форме законодательства было осуществлено правительством для борьбы с распространением ложных новостей. Интернализация ценностей Панчасилы в жизни общества играет важную роль в качестве решения противостоять черной кампании в процессе демократической политической социализации. Это попытка реализовать создание социальной справедливости для всех жителей Индонезии путем осуществления выборов “Luberjurdil” (прямых, публичных, свободных, конфиденциальных, честных и справедливых). Ключевые слова: чёрная кампания, коммунизм, исламский халифат, политическая социализация, демократизация выборов
The Dynamics of The Democratic Process In Legal Politics In Indonesia And Egypt Nahrowi Nahrowi; Masyrofah Masyrofah; Nurul Handayani
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.17071

Abstract

AbstractThe implementation of democratic systems in several Muslim countries has obstacles. This is due to the development of people's thinking patterns about understanding democracy itself. Islam as a religion emphasizes the establishment of harmonious relations, but when applying the relationship of Islam and democracy in the life of the state does not necessarily be smooth at the level of practice. But on the other hand, It faced with the reality of the problems in implementing democratization in the Islamic world. Some countries claimed to succeed as democratic countries, generally after going through a transition period of transfer of government power. But on the contrary, not a few countries that have not or are not ready to accept change as a process of democratization are trapped in the struggle for power and lead to conflict and violence. Therefore it is important to discuss the challenges and obstacles of democratization in the Islamic world. With a normative-empirical approach, this article aims to analyze the problems of the democratization process in two Muslim countries, namely Indonesia and Egypt. This study found that the process of democratization as a part of the legal-political system in Muslim countries must adapt to the culture and political conditions of each country. The challenges of the democratization process in Indonesia and Egypt, namely the media, ideology, natural resources, common vision and mission in developing the country, strong commitment from all components of the nation, the political will of the head of state related to power-sharing and strengthening dialogue with the people.Keywords: Democracy, Muslim Countries, Conflict of Power, Legal Politics Abstrak Penerapan sistem demokrasi di beberapa negara muslim memiliki kendala. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya pola pemikiran masyarakat mengenai pemahaman demokrasi itu sendiri. Islam sebagai agama yang menitikberatkan kepada terjalinnya hubungan yang harmonis dalam kehidupan bernegara, namun ketika menerapkan hubungan Islam dan demokrasi dalam kehidupan bernegara tidak serta merta mulus pada tataran praktiknya. Idealnya sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang kian meningkat dalam turut serta membangun negara. Namun di sisi lain dihadapkan pada realitas adanya problematika dalam menerapkan demokratisasi di dunia Islam. Ada negara yang diklaim berhasil sebagai negara demokratis, umumnya setelah melewati masa-masa transisi perpindahan kekuasaan pemerintahan. Namun sebaliknya, tidak sedikit negara yang belum atau tidak siap menerima perubahan sebagai proses demokratisasi justru terjebak dalam perebutan kekuasaan dan berujung kepada konflik dan kekerasan. Oleh karena itu penting untuk dibahas tentang apa saja tantangan dan hambatan demokratisasi di dunia Islam. Dengan pendekatan normatif-empiris, artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika proses demokratisasi di dua negara Muslim yaitu Indonesia dan Mesir. Studi ini menemukan bahwa proses demokratisasi yang merupakan bagian dari sistem politik hukum di negara muslim haruslah menyesuaikan dengan kultur dan kondisi politik masing-masing negara tersebut.Kata Kunci: Demokrasi, Negara Muslim, Media, Konflik Kekuasaan, sistem hukum ketatanegaraan АннотацияВнедрение демократической системы в нескольких мусульманских странах сталкивается с препятствиями. Это связано с развитием у людей образов мышления в отношении понимания самой демократии. Ислам, как религия, подчеркивает установление гармоничных отношений в государственной жизни, однако практически применение исламских и демократических отношений в жизни государства не обязательно гладко. В идеале страна, в которой действует демократическая система, дожна иметь все более высокий уровень участия общественности в строительстве страны. Однако, с другой стороны, существуют проблемы в применении демократизации в исламском мире. Есть страны, которые считаются успешными как демократические страны, как правило, после завершения переходного периода передачи государственной власти. Напротив, многие страны, которые не готовы или не готовы принять перемены как процесс демократизации, попадают в ловушку борьбы за власть и приводят к конфликтам и насилию. Поэтому важно обсудить, какие существуют проблемы и препятствия на пути демократизации в исламском мире. Данная статья с нормативно-эмпирическим подходом направлена на анализирование проблем процесса демократизации в двух мусульманских странах, а именно Индонезии и Египте. Это исследование показывает, что процесс демократизации, который является частью правовой политической системы в мусульманских странах, должен адаптироваться к культуре и политическим условиям каждой страны.Ключевые слова: Демократия, Мусульманское Государство, Сми, Конфликт Власти, Конституционно-Правовая Система.
Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain Setia Dharma
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1463

Abstract

Abstract: The Protection of Registered Trademark of Cyber Crime Through The Restriction of The Domain Name Registration. The progress of science and technology has implications for the progress of the current trading method. It is not only done conventionally but also carried out through cyberspace. Trading in the virtual world requires the use of a domain name (cyber squatting) as a differentiator between one company with other companies. Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions regulate the use of domain names and emphasize the element of good faith in the implementation. In practice, there is a breach of the domain name registration is a crime which is the trademark or name that has a commercial value. This paper is going to examine aspects of protection-registered trademark of cyber crime through the restriction of the domain name registration and implementation of good faith. Abstrak: Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. Kemajuan ilmu dan teknologi membawa implikasi pada kemajuan metode perdagangan yang saat ini bukan hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dilakukan melalui dunia maya. Perdagangan dalam dunia maya mensyaratkan penggunaan nama domain (cyber squatting) sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur penggunaan nama domain tersebut dan menekankan unsur iktikad baik dalam pelaksanaannya. Prakteknya, terdapat pelanggaran nama domain tersebut yang merupakan merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial. Tulisan ini hendak mengkaji aspek perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain dan pelaksanaan iktikad baik. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1463
Penerapan Azas “Equality Before The Law” Dalam Sistem Peradilan Militer Muhammad Ishar Helmi
Jurnal Cita Hukum Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.2998

Abstract

Abstract: Implementation of “Equality Before The Law” principle in Military Court System. One of Law State concept is A free an neutral judicial. Supreme Court is the highest Court , institution that conduct law enforcement within judicial competency, including Military Court. New Order Era had an immense authority to place a Military as a “special citizen”. It leads to military supremacy towards civilian. It was reflected by special rights attributed to Military. As a result, Military Court is perceived as to a nationality principle and equality before the law principle. It then influences our quality of democracy Abstrak: Penerapan Azas “Equality Before The Law” dalam Sistem Peradilan Militer. Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahkamah Agung sebagai pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan (termasuk Peradilan Militer) di bawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman. Orde Baru memiliki otoritas yang sangat besar ketika menempatkan seorang militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Akibatnya peradilan militer masih sering mengabaikan prinsip kewarganegaraan dan azas Equality Before The Law, sehingga berpengaruh besar pada kualitas demokrasi. DOI: 10.15408/jch.v1i2.2998
Some Demands Towards Establishment For Islamic Banking Law in Islamic Perspective Djawahir Hejazziey
Jurnal Cita Hukum Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i1.2921

Abstract

Beberapa Tuntutan Terhadap Pemberlakuan Hukum PerbankanSyariah. Hukum dibentuk untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, hukum tunduk kepada masyarakat. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam), masyarakat wajib tunduk kepada hukum agama (Islam). Hukum yang dapat dipatuhi dan diterima oleh masyarakat adalah hukum yang didesain sesuai dengan ideologi dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Untuk itu, kelahiran dan pembentukan hukum perbankan syariah banyak dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang didukung berlatar belakang agama yang dianut, di samping adanya tuntutan ideologi, politik, ekonomi, dan budaya. DOI: 10.15408/jch.v1i1.2921
Роль Спецслужб В устранении Неповиновения или Мятежных Действий В Индонезии И Филиппинах (Role of Secret Agent Institutions in Eradication of Rebels In Indonesia and Philippines) Sekar Hapsari; Respiratori Saddam Aljihad
Jurnal Cita Hukum Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i1.10943

Abstract

Abstract:A country that has internal problems tends to be faced with problems of its citizens' loyalty and nationalism. There are some citizens in an area of state sovereignty who in fact do group and organized activities against the legitimate government, or make efforts to seize power, or want to be part of an independent region or full autonomy. In order to overcome this, the government established an Intelligence agency (state secret agent) to monitor and spy on and find information about opponents. In Indonesia itself, in several ministries, they have their own intelligence agencies, as well as the Philippines, which has the world's best secret agents. In this paper, the role of Intelligence (secret agent) will be answered in eradicating the insurgency or rebellion movement. This study uses qualitative analysis methods, so it is expected to be able to contribute and input for the next government stakeholders.Keywords: Intelligence, Rebellion, Indonesia, Philippines Abstrak:Negara-negara yang memiliki problem internal Dalam Negeri biasanya dihadapkan pada permasalahan loyalitas dan nasionalisme warganya. Ada sebagaian warga negara dalam suatu wilayah kedaulatan negara yang ternyata malah melakukan kegiatan berkelompok dan terorganisir untuk melawan pemerintahan yang sah, atau melakukan upaya perebutan kekuasaan, atau menginginkan sebagaian wilayah merdeka atau otonomi penuh. Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah membentuk Lembaga Intelijen (agen rahasia negara) untuk mengawasi dan memata-matai serta mencari informasi pihal lawan. Di Indonesia sendiri di beberapa kementerian telah memiliki lembaga intelijennya sendiri-sendiri, begitu pula halnya dengan Filipina yang ternyata memiliki agen rahasia terbaik dunia. Dalam tulisan ini ingin menjawab peran Intelijen (agen rahasia) dalam memberantas gerakan insurjensi atau pemberontakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemangku kendali pemerintahan berikutnya.Kata Kunci: Intelijen, Insurjensi, Indonesia, Filipina Аннотация:Страны, имеющие внутренние проблемы, обычно сталкиваются с проблемами лояльности и национализма своих граждан. В государстве существуют граждане, которые фактически проводят групповые и организованные действия для борьбы с законным государством, или пытаются захватить власть всей страны или части независимого региона или отдельной автономии. Для преодоления подобных проблем, государство создало спецслужбу (секретного агента государства) для наблюдения, шпионажа, и поиска информации о противниках. При  нескольких министерствах Индонезии существуют свои спецслужбы, а также они есть в Филиппинах, где работают лучшие в мире секретные агенты. Эта статья посвящена вопросу о том, какую роль играет агентура (секретные агенты) в ликвидации движения неповиновения (мятежных действий). В данном исследовании используется метод качественного анализа. Мы полагаем, Мы полагаем что это исследование поможет внести вклад в познания на данную тему для будущих лидеров государств заинтересованных сторон. Ключевые слова: Разведка, Неповиновение, Индонезия, Филиппины
E-government within Public Administration Nelli Yuriivna Tsybulnyk; Ivanna Ivanivna Zadoia; Iryna Serhiyivna Kurbatova; Yuliia Volodimirivna Mekh
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.18300

Abstract

AbstractThe purpose of the article is to determine the nature, content, and characteristic features of e-government, as well as to analyze its impact on the implementation of public administration. While writing the article the following methods were used: logical, semantic, method of documentary analysis, and comparative legal. Specific features of modern models of e-government in the world have been analyzed; the expediency of introduction of the optimal model of the specified kind of government into the state system of Ukraine has been researched. The influence of modern high-tech means of e-government on the existing public administration systems in the world has been studied.  The author has suggested their definitions of «e-government», «public administration» and «e-governance». Authors have defined the perspective directions of the development of this sphere, which need to be developed to improve the general situation in the field of public administration. A comparative analysis was carried out with the leading countries in this field. Particular attention has been paid to the successful experience of developed foreign countries in organizing the process of e-government as a perspective form of public administration.Keywords: public administration, e-government, high technologies, administrative activity, modern means, effective strategies, legal regulation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui sifat, isi dan ciri khas e-government, serta menganalisis dampaknya terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Saat menulis artikel metode berikut digunakan: logis, semantik, metode analisis dokumenter dan hukum komparatif. Ciri-ciri khusus model modern e-government di dunia telah dianalisis; kemanfaatan pengenalan model optimal dari jenis pemerintah tertentu ke dalam sistem negara Ukraina telah diteliti. Pengaruh sarana e-government berteknologi tinggi modern pada sistem administrasi publik yang ada di dunia telah dipelajari. Penulis telah menyarankan definisi «e-government», «administrasi publik» dan «e-governance» sendiri. Penulis telah menentukan arah perspektif perkembangan bidang ini, yang perlu dikembangkan untuk tujuan memperbaiki situasi umum di bidang administrasi publik. Analisis komparatif dilakukan dengan negara-negara terkemuka di bidang ini. Perhatian khusus telah diberikan pada pengalaman sukses negara-negara asing maju dalam menyelenggarakan proses e-government sebagai bentuk perspektif administrasi publik.Kata Kunci: Administrasi Publik, E-Government, Teknologi Tinggi, Kegiatan Administrasi, Sarana Modern, Strategi Efektif, Regulasi Hukum АннотацияЦелью статьи является определение сущности, содержания и характерных особенностей электронного управления, а также анализ его влияния на осуществление публичного администрирования. В работе анализируются особенности современных моделей электронного управления в мире, а также изучается целесообразность внедрения оптимальной модели указанного вида управления в государственную систему Украины. Рассмотрено влияние современных высокотехнологичных средств электронного управления на ныне существующие в мире системы публичного администрирования. Предлагается авторское определение понятия «электронное правительство», «публичное администрирование» и «электронное управление». Определяются перспективные направления развития этой сферы, которые нужно развивать для улучшения общей ситуации в области публичного администрирования. Обращается внимание на успешный опыт развитых зарубежных стран в организации процесса электронного управления как перспективной формы публичного администрирования.Ключевые слова: публичное администрирование, электронное управление, высокие технологии, управленческая деятельность, современные средства, эффективные стратегии, правовое регулирование, зарубежный опыт
The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion Perspective Prima Angkupi
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i1.3509

Abstract

Indonesia as the largest Muslim country should ideally have a society with good legal culture. Criminal offense or a violation related to cyberporn, does not need to happen. Cyberporn crime is not only a legal issue, but it is more complex. The weakness of the legislation, as well as the technological advances that are supported by the low legal awareness of society, it will difficult to tackle the cyberporn crime. The role of religion is needed as ethical teachings. Indonesia, which recognizes the principle of the Deity as its first principle, mean idealizing the condition of religious society. Awareness of the law will also be easily formed in communities that implement the teachings of their religion well, including public awareness for not accessing the cyberporn. : Indonesia sebagai Negara umat muslim terbesar idealnya memiliki masyarakat dengan budaya hukum yang baik. Tindak pidana atau bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan cyberporn tidak perlu terjadi. Kejahatan cyberporn tidak hanya merupakan permasalahan hukum, tetapi lebih kompleks. Kelemahan peraturan perundang-undangan serta kemajuan teknologi yang didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan akan sulit menanggulangi kejahatan cyberporn. Peran agama dibutuhkan sebagai sebuah ajaran etika. Indonesia yang mengakui sila Ketuhanan sebagai sila pertamanya, berarti mengidealkan kondisi masyarakat Indonesia yang religius. Kesadaran terhadap hukum pun juga akan mudah dibentuk dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak mengakses cyberporn.    DOI: 10.15408/jch.v5i1.3509

Page 10 of 74 | Total Record : 737

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Spring Edition Vol. 13 No. 3 (2025): Winter Edition (In Press) Vol. 13 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 13, No 1 (2025) Vol 13, No 1 (2025): In Press Vol. 13 No. 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 3 (2024) Vol 12, No 3 (2024) Vol 12, No 2 (2024) Vol 12, No 2 (2024): In Press Vol. 12 No. 2 (2024) Vol 12, No 1 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol 11, No 3 (2023) Vol 11, No 2 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol 11, No 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol 10, No 3 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol. 10 No. 1 (2022) Vol 9, No 3 (2021) Vol. 9 No. 3 (2021) Vol. 9 No. 2 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol. 9 No. 1 (2021) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol. 8 No. 2 (2020) Vol. 8 No. 1 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 3 (2019) Vol. 7 No. 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol. 7 No. 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol. 7 No. 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue