cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengembangan Kota
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Jurnal Pengembangan Kota (ISSN: 2337-7062) adalah jurnal ilmiah berisi hasil penelitian dan telaah kritis teoritis mengenai pengembangan perkotaan meliputi: Arsitektur Perkotaan; Perancangan Kota; Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Kota; Perumahan dan Permukiman; Perencanaan Transportasi; Perencanaan Pariwisata; Lingkungan; Pengembangan Sosial-Masyarakat Kota; dan Bidang lainnya yang terkait dengan perencanaan, pembangunan dan pengembangan Wilayah dan Kota.
Arjuna Subject : -
Articles 218 Documents
TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN) Dwi Jayanti Ratnasari; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 1: Juli 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.645 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.1.40-48

Abstract

Untuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati.   Untuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati.   
ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU DOMPAK DENGAN KONDISI EKSISTING BANGUNAN (Studi Kasus: Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau) Puteri Rizqi Amelia; Mussadun Mussadun
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 1: Juli 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.651 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.1.26-39

Abstract

Evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah perencanaan. Pulau Dompak menjadi salah satu pulau yang direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu evaluasi rencana mengingat rencana yang dibuat pada tahun 2007 tidak sesuai impelementasinya. Selain itu, rencana detil kawasan yang dibuat ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan antara dokumen rencana dan kondisi di lapangan yang terjadi di Pulau Dompak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan kondisi lapangan yang terjadi di Pulau Dompak, Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis skoring. Secara fisik, masyarakat menilai kesesuaian di Pulau Dompak tergolong sesuai dengan skor 33,80, perencana menilai cukup sesuai dengan skor 28,4, dan pemerintah menilai cukup sesuai dengan skor 28,1. Berdasarkan sosial dan ekonomi, masyarakat menilai kurang sesuai dengan skor 12,98, perencana menilai tidak sesuai dengan skor 10,13, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 11,77. Sesuai aspek kelembagaan, masyarakat menilai sesuai dengan skor 8,24, perencana menilai kurang sesuai dengan skor 6,625, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 6,59. Secara keseluruhan, aspek fisik dinilai cukup sesuai dengan skor 30,1, aspek sosial dan ekonomi dinilai cukup sesuai dengan skor 11,62 dan aspek kelembagaan dinilai cukup sesuai dengan skor 7,151. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara rencana detail, RTRW dan kondisi eksisting. Terdapat bangunan yang direncanakan dan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan ekonomi yang belum terstruktur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Berdasarkan ketidaksesuaian ini maka perlu adanya pengaturan pemerintah untuk memberikan ketegasan dalam implementasi rencana di lapangan dan melakukan perbaikan dalam rencana detil yang mengacu pada RTRW.
PENGEMBANGAN KAWASAN VIHARA BUDDHAGAYA WATUGONG SEBAGAI OBJEK WISATA DI KOTA SEMARANG Mustanir Afif; Bitta Pigawati
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.187 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.128-138

Abstract

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor unggulan keempat yang menyumbangkan devisa negara paling besar setelah Minyak & Gas Bumi, Batu Bara dan Minyak Kelapa Sawit pada tahun 2013. Sektor ini terus dikembangkan sampai saat ini, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui program atau event wisata, seperti program “Ayo Wisata ke Semarang.” Namun masih sedikit upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata yang telah ada. Vihara Buddhagaya Watugong memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung, seperti arsitektur dan identitas bangunan. Namun, selama ini pengelolaan objek wisata ini belum dilakukan secara optimal, sehingga belum dapat berkembang secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan berdasarkan aspek penawaran objek wisata dan permintaan wisatawan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif untuk analisis penawaran objek wisata, A Priori Segmentation untuk menganalisis permintaan wisatawan dan analisis SWOT untuk penentuan strategi pengembangan kawasan Vihara Buddhagaya Watugong. Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara aspek penawaran dan permintaan wisatawan, seperti kurang beragamnya atraksi wisata, minimnya sarana wisata seperti pusat cenderamata dan warung apa? serta minimnya ketersediaan informasi dan promosi wisata. Perlu adanya peningkatan capaian informasi bagi wisatawan, dapat berupa penyediaan buku saku informasi, leaflet atau penggunaan web blog dan media online lainnya sehingga capaian informasi kepada wisatawan dapat meningkat dan; serta membuat suatu paket wisata berupa rute-rute perjalanan wisata yang dapat dipilih oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang sesuai dengan jenis wisata yang ingin dilakukan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pengelola objek wisata kawasan Vihara Buddhagaya Watugong.
TINGKAT KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI PERUMNAS TLOGOSARI, KOTA SEMARANG Rizsa Putri Danianti; Sariffuddin Sariffuddin
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.09 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.90-99

Abstract

Perumnas Tlogosari merupakan salah satu perumahan skala besar di Kota Semarang yang terdampak persoalan ekologi kota, yaitu banjir. Persoalan ekologi ini terjadi bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sekitar 1,4% pertahunnya, yang menjadikan pertumbuhan Kota Semarang mengarah pada kondisi rentan. Oleh sebab itu sangat perlu untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai kota tangguh dengan melakukan penilaian tingkat kerentanan, karena hasil dari penilaian kerentanan tersebut dapat menjadi tolak ukur pencapaian sebuah kota tangguh. Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kerentanan masyarakat di Perumnas Tlogosari dalam menghadapi banjir pada saat siang dan malam. Penilaian kerentanan ini dibedakan berdasarkan waktu, karena ada perbedaan jumlah masyarakat yang berada di rumah pada saat siang dan malam. Penilaian kerentanan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring pembobotan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan siang masyarakat lebih tinggi, dibandingkan kerentanan malam. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah masyarakat di kuadran 3 dan 5 pada saat malam, diikuti dengan kenaikan jumlah masyarakat di kuadran 1 dan 2 sebesar 2-3%. Banyaknya masyarakat yang berada di kuadran 1, 2 dan 3 mengartikan bahwa masyarakat berada pada selang toleransi dari kemampuan mereka dalam menghadapi banjir. Oleh karena itu, masing-masing rumah tangga telah berketahanan dalam menghadapi banjir.
STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA KREATIF BERBASIS INDUSTRI BATIK Maya Damayanti; L Latifah
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1153.356 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.100-111

Abstract

Perkembangan pariwisata kreatif berbasis industri batik di Kota Pekalongan dapat dikatakan maju, terutama setelah UNESCO menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu kota kreatif di dunia pada tahun 2010. Oleh karena itu melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penggalian pembelajaran dari Kota Pekalongan tentang strategi-strateg yang telah dilakukan oleh para pelaku pariwisata kreatif berbasis industry batik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus kualitatif. Data primer yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kegiatan observasi kegiatan pada museum batik dan kampung batik, serta wawancara terhadap pemangku kebijakan, pengelola museum dan pelaku industri batik. Sedangkan data sekunder telah dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa wisata kreatif berbasis batik ini sangat unik dan memiliki kedudukan yang strategis di Kota Pekalongan yang merupakan saah satu sentra industri batik di Pulau Jawa. Wisata kreatif bukan hanya diversifikasi produk yang akan memberikan nilai tambah bagi pelaku industri namun juga menjadi upaya bagi pelestarian batik dengan adanya kegaiatan aktif untuk memperkenalkan batik terutama bagi generasi muda. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah, pelaku industri batik, dan pelaku wisata kreatif di Pekalongan telah melaksanakan beberapa strategi pengembangan wisata kreatif. Strategi-strategi ini bersifat fisik dan non-fisik dengan skala internasional, nasional, kota, maupun lokal yaitu di sekitar kampung batik. Diharapkan strategi-strategi ini dapat disusun dan dilaksanakan secara berlanjut dan komprehensif sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh dampak positif dari upaya pengembangan wisata kreatif batik khususnya di Kota Pekalongan. Perkembangan pariwisata kreatif berbasis industri batik di Kota Pekalongan dapat dikatakan maju, terutama setelah UNESCO menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu kota kreatif di dunia pada tahun 2010. Oleh karena itu melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penggalian pembelajaran dari Kota Pekalongan tentang strategi-strateg yang telah dilakukan oleh para pelaku pariwisata kreatif berbasis industry batik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus kualitatif. Data primer yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kegiatan observasi kegiatan pada museum batik dan kampung batik, serta wawancara terhadap pemangku kebijakan, pengelola museum dan pelaku industri batik. Sedangkan data sekunder telah dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa wisata kreatif berbasis batik ini sangat unik dan memiliki kedudukan yang strategis di Kota Pekalongan yang merupakan saah satu sentra industri batik di Pulau Jawa. Wisata kreatif bukan hanya diversifikasi produk yang akan memberikan nilai tambah bagi pelaku industri namun juga menjadi upaya bagi pelestarian batik dengan adanya kegaiatan aktif untuk memperkenalkan batik terutama bagi generasi muda. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah, pelaku industri batik, dan pelaku wisata kreatif di Pekalongan telah melaksanakan beberapa strategi pengembangan wisata kreatif. Strategi-strategi ini bersifat fisik dan non-fisik dengan skala internasional, nasional, kota, maupun lokal yaitu di sekitar kampung batik. Diharapkan strategi-strategi ini dapat disusun dan dilaksanakan secara berlanjut dan komprehensif sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh dampak positif dari upaya pengembangan wisata kreatif batik khususnya di Kota Pekalongan. 
IDENTIFIKASI PERUBAHAN PERUMAHAN DI PERUMAHAN BUMI WANAMUKTI, KOTA SEMARANG Efri Sestiyani; Sariffuddin Sariffuddin
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 1: Juli 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.99 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.1.49-59

Abstract

Perumahan Bumi Wanamukti merupakan perumahan yang terdapat di Kecamatan Tembalang. Perumahan ini merupakan perumahan yang dibangun oleh Real Estate, mulai huni sekitar tahun 1986 yang terdiri dari empat tipe yaitu tipe 36, 48, 57 dan 70. Perubahan dilakukan tidak hanya pada rumahnya tetapi juga perubahan pada sarana, prasarana dan utilitas umum. Perubahan tersebut menimbulkan dampak ketidaknyamanan terhadap kondisi perumahannya selain itu perubahan tersebut banyak melanggar peraturan yang telah ditetapkan untuk perumahan di Kota Semarang. Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan perumahan dari karakteristik penghuni, perubahan rumah, sarana, prasarana dan utilitas umum. Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana perubahan perumahan di Perumahan Bumi Wanamukti?”. Penelitian untuk mengetahui perubahan perumahan di Perumahan Bumi Wanamukti ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis faktor. Dilihat dari perubahan rumah yang dilakukan penghuni Perumahan Bumi Wanamukti pada rumah tipe 36, 48, 57 dan 70 sebagian besar adalah perombakan. IMB sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dirasa kurang berhasil jika dilihat dari hasil analisis, untuk faktor-faktor yang terbentuk pada kempat tipe rumah memiliki kesamaan untuk faktor pertama yang terbentuk adalah dari variabel peningkatan penghasilan. Sedangkan dilihat dari perubahan sarana sebagian besar perubahan lebih kepada kuantitas dimana sarana olahraga yang tersedia menjadi berkurang karena adanya perubahan fungsi, untuk prasarana perubahan terjadi lebih kepada kualitas yang menurun, dan untuk perubahan utilitas umum perubahan terlihat pada kebutuhan penghuni yang meningkat. Sedangkan untuk faktor perubahan sarana, prasarana dan utilitas umum memiliki kesamaan untuk faktor yang terbentuk adalah faktor kondisi pembuangan limbah. Dapat disimpulakan bahwa perubahan rumah memberikan dampak besar terhadap perubahan perumahan, jika dilihat dari bentuk dan faktor perubahan rumah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap tipe rumah.
MAPPING TSUNAMI VULNERABILITY FOR MATARAM CITY IN LOMBOK ISLAND – INDONESIA: A PHYSICAL AND SOCIOECONOMIC ASSESSMENT Andhi Pratama Putra
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 1: Juli 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2293.196 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.1.60-79

Abstract

Letak kedekatan lokasi geografis dengan lempeng tektonik Eurasian dan Indo-Australian membawa konsekuensi logis terhadap tingginya resiko kebencanaan, terutama gempa dan tsunami, bagi Indonesia. Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap resiko bencana tsunami. Sebagai langkah awal, identifikasi lokasi yang paling rentan terhadap resiko bencana tsunami perlu dilakukan dengan memadukan aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan lokasi paling rentan terhadap resiko bencana tsunami di Kota Mataram dengan menggunakan analisa sistem informasi geografis (GIS). Penilaian dilakukan dengan mengembangkan Indeks Gabungan (Composite Index) berupa Total Vulnerability Index (TVI) yang merupakan kombinasi Indeks Kerentanan Fisik/ Physical Vulnerability Index (PVI), Indeks Kerentanan Sosial/ Social Vulnerability Index (SVI) dan Indeks Kerentanan Ekonomi/ Economic Vulnerability Index (EVI). Hasil analisis berhasil menemukenali bahwa Kota Tua Ampenan merupakan wilayah di Kota Mataram dengan nilai indeks gabungan tertinggi yang mencerminkan tingkat kerentanan yang paling tinggi.
EVALUASI PEMANFAATAN AIR BERSIH PROGRAM PAMSIMAS DI KECAMATAN TEMBALANG Nurul Fitriyani; Mardwi Rahdriawan
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1051.419 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.80-89

Abstract

Pertambahann jumlah penduduk yang semakin meningkat, meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di lima kelurahan Di Kecamatan Tembalang yaitu membangun pengadaan air bersih berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Seiring berjalannya waktu kualitas air dari program PAMSIMAS mengalami penurunan kualitas sehingga penggunaan atau pemanfaatan air tidak dapat digunakan secara optimal. Untuk membuktikan pernyataan diatas diperlukan adanya evaluasi terkait pemanfaatan air bersih dari program PAMSIMAS, adapun tujuan dari peneilitian yaitu untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan pemanfaatan air bersih program PAMSIMAS di Kecamatan Tembalang dari aspek kinerja operasional dan pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan cara menganalisis aspek kinerja pelayanan dan aspek kinerja pemanfaatan.  Setelah menganalisis semuanya kemudian di evaluasi dengan acuan dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Dalam Bagian 3 Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana (2008) dan Kemendagri no 47/ 1999  tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum. Hasil penelitian evaluasi pemanfaatan air bersih program PAMSIMAS menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata kinerja pelayanan air bersih adalah 1,9 sedangkan untuk pemanfaatan air bersih mencapai 2,4. Dari dua indikator tersebut jika dirata-ratakan menunjukkan pada skor 2,1 yang menunjukkan hasil cukup baik hasil evalausi mengacu dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Dalam Bagian 3 Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana (2008) dan Kemendagri no 47/ 1999  tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum. Permasalahan terbesar berada pada kualitas air yang semakin memburuk, tetapi air dari program PAMSIMAS tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, meskipun beberapa masyarakat belum memanfaatkan air untuk keperluan minum dan memasak. Untuk meningkatkan pemanfaatan air bersih program PAMSIMAS Di Kecamatan Tembalang perlu dilakukan pemeriksaan secara sederhana baik dari sifat fisik, kimia, dan biologi terhadap kualitas air bersih ke laboratorium Dinas Kesehatan secara rutin untuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi aman dan layak untuk di masak dan  di minum. Badan pengelola program PAMSIMAS juga harus menjalin komunikasi yang rutin dengan masyarakat yang menjadi pelanggan PAMSIMAS dalam setiap kegiatan, untuk mengetahui keluhan atau kendala yang dirasakan dan dihadapi oleh pengguna program PAMSIMAS di lapangan.
BENTUK-BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEBERLANJUTAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN) Mardatilla Septiani Rahajeng; Asnawi Manaf
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.181 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.112-119

Abstract

Salah satu program pemerintah yang dicetuskan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Sejak  tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK.Upaya implementasi dan keberlanjutan program serta kolaborasi/kemintraan tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri, peran swatsa dan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta keberhasilan pengembangan kawasan yang telah direncanakan. Salah satu kendala dalam keberlanjutan program adalah masalah finansial.upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalin kemitraan. Namun dalam implementasi belum diketahui sejauh mana bentuk – bentuk  kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu “Bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan?” Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan dilapangan bahwa bentuk – bentuk kemitraan dibagi menjadi empat yaitu bantuan fisik, bantuan uang, bantuan program dan bantuan dalam event-event. Selain itu juga proses dari kemitraan yang ada terbagi menjadi dua yaitu pengajuan proposal dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Dalam kegiatan kemitraan tentunya terdapat pelaku yang terlibat, peran pelaku tersebut antara lain BKM sebagai perencana, pemerintah sebagai pendamping dan swasta sebagai rekan bermitra. Selain itu didapat hasil juga bahwa dalam menjalin kemitraan memiliki penunjang dan kendala. Faktor penunjang tersebut antara lain komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dan pendonor dan tidak banyak lembaga yang memberi respon. Selain itu kaitan lainnya adalah bahwa dengan keberlanjutan dalam kemitraan berpengaruh dalam keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan kabupaten Kendal. Selama ini, belum sepenuhnya keberlanjutan kemitraan tersebut berlanjut. Untuk itu beberapa upaya yang telah ditempuh antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola yang konsisten terhadap kesepakatan bersama. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai bentuk – bentuk dan proses kemitraan diatas bahwa setelah mengetahui bentuk – bentuk kemitraan dan proses kemitraan tersebut berbagai stakeholder dapat bekerja sama untuk menjalin kemitraan. Selain itu, dibutuhkan keaktifan dan komitmen masyarakat sendiri untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Dengan baiknya terjalin kemitraan antar stakeholder berpeluang untuk membuat keberlanjutan dalam program PLPBk di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal
PERWUJUDAN KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN (STUDI KASUS: KELURAHAN KRAPYAK, KOTA SEMARANG) Anggieta Dwi Septiani; Nany Yuliastuti
Jurnal Pengembangan Kota Vol 3, No 2: Desember 2015
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.119 KB) | DOI: 10.14710/jpk.3.2.120-127

Abstract

Kota Semarang memperoleh penghargaan sebagai Kota Hijau pada tahun 2012 oleh karena itu BLH Kota Semarang mengembangkan Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang sebagai bentuk perwujudan mengatasi permasalahan lingkungan dan mendukung adanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Kelurahan Krapyak yang dijadikan sebagai wilayah studi dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik perkotaan dengan berbagai macam permasalahan perkotaan namun masyarakatnya dapat mewujudkan Kelurahan Ramah Lingkungan. Oleh karena itu perlu diteliti sebenarnya “Bagaimana perwujudan Kelurahan Ramah Lingkungan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Krapyak?”. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan analisis faktor yang memiliki jumlah responden sebanyak 84 Kepala Keluarga. Penelitian betujuan agar perwujudan Kelurahan Ramah Lingkungan dapat dijadikan dasar oleh kelurahan di Kota Semarang yang belum menerapkan Ramah Lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat yang 86% memanfaatkan pekarangan rumah sebagai RTH dengan jenis tanaman. Jaringan air bersih cukup baik, namun upaya berkelanjutan pengelolaan air bersih masih kurang, hanya RW 6 yang memiliki lubang biopori dan rain water harvesting. Pengelolaan sampah termasuk cukup (64%), sudah mulai ada penerapan 3R. Sebesar 94% masyarakat menggunakan septictank individu sehingga tidak efisien. Adanya Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat yang peduli akan lingkungan dengan 72% masyarakat menganggap peran KWT baik. Hasil dari analisis faktor dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi perwujudan Kelurahan Ramah Lingkungan yaitu perwujudan penyediaan RTH, perwujudan pengelolaan sampah dan perwujudan peran serta masyarakat. Perwujudan yang paling mempengaruhi mewujudkan Kelurahan Ramah Lingkungan yaitu perwujudan penyediaan RTH (0,775) yang membuat lingkungan permukiman menjadi hijau, asri dan indah serta secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada ketersediaan RTH di Kota Semarang. Kelurahan Krapyak berhasil mewujudkan Kelurahan Ramah Lingkungan dengan kategori baik, yaitu sudah berhasil menerapkan 5 (penyediaan RTH, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan air bersih dan peran serta masyarakat) dari 8 atribut Kota Hijau dan mendukung P2KH.  

Page 2 of 22 | Total Record : 218