cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 398 Documents
 11   12   13   14   15 
EVALUASI OUTCOMES BAGI INDIVIDU PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA: STUDI KASUS EMPAT ALUMNI PSBN WYATA GUNA BANDUNG Ayu Diah Amalia
Sosio Informa Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i3.104

Abstract

Penelitian ini membahas outcomes bagi individu dari program rehabilitasi sosial disabilitas netra yangdiadakan oleh PSBN Wyata Guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek yang terjadi padapenerima manfaat setelah selesai mengikuti program. Penelitian evaluasi outcomes berbasis individumenggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Dari hasil temuan lapangan dapat dikatakanbahwa program cukup berhasil dalam mencapai indikator keberhasilan manfaat individu (penerima manfaat)misalnya mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan keterampilan kerja dan sosial, mampumengatasi masalah psikososial dan mampu melakukan orientasi mobilitas. Program tersebut selain sebagaiupaya rehabilitatif bagi disabilitas netra yang berorientasi sustainability, juga sebagai upaya developmentalbagi disabilitas netra. Dari 4 (empat) informan diketahui belum terlalu bisa membaca braile karena durasiprogram yang cukup pendek.Kata Kunci: evaluasi manfaat berbasis individu, disabilitas, rehabilitasi sosial.
DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Agnes Vera Yanti Sitorus
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.190

Abstract

perbaikan dari naskah sebelumnya
PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI ERA OTONOMI DAERAH Mu'man Nuryana
Sosio Informa Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i2.988

Abstract

(Accelerating Rural Program Development in The Decentralisation Ere.) - Suatu Pendekatan Kebijakan Penciptaan Lapangan kerja. Rural employment creation policies should be an influential for rural economic developmentwhere more than 65% of the Indonesia's population reside in rural areas. However, since ruralareas are economically divided into three categories-integrated, intermediate, remote areas-the idea of differentiating employment creation policies could be relevant choices. The basic ideas of employment creation policies are direct aid, indirect aid, human resources, and infrastructure. Which one of those four policies appropriate for certain rural area, it depends on the type of rural area. This article demonstrates how differentiated rural employment policies and different type of rural areas should be in the context of national economy in the era of local autonomy in Indonesia.Key Words: intergrated, intermediate, remote, direct, indirect, human resources, infrastructure
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL Habibullah Habibullah
Sosio Informa Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v18i1.924

Abstract

menyusul
MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN DALAM MENGELOLA CSR: STUDI KASUS DI KOTA CILEGON Rahmatullah Rahmatullah
Sosio Informa Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v17i1.66

Abstract

Artikel ini membahas kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Perusahaan di wilayah Kota Cilegondalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Lembaga CilegonCorporate Social Responsibility (CCSR). Jenis kajian ini deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil kajian ini menyarankan agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal)menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnyajumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR, CCSR perlu membuat basis data dan memiliki programprioritas sendiri, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.Kata kunci: Kemitraan, pemerintah kota, perusahaan, corporate social responsibilityAbstract
Halaman Belakang Volume 10 No 2 Agustus 2005 Ejournal Ejournal
Sosio Informa Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v10i2.1089

Abstract

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PELUANG TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Habibullah Habibullah; Syauqi Syauqi
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.181

Abstract

Fokus dari kajian ini adalah implikasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan software pengolah data N-Vivo versi 10.   Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tersebut urusan sosial merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pada urusan konkuren yaitu yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk urusan sosial dibagi menjadi 7 sub bidang yaitu: pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, sertifikasi dan akreditasi. Pada sub bidang rehabilitasi sosial penyelenggaraan berbasis panti selain Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan  orang dengan HIV/Aids dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.  Dinas sosial diklasifikan menjadi tipe A, B dan C berdasarkan pemetaan urusan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dari 34 Provinsi sebanyak 26 Provinsi (76,47 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial. Hasilnya sebanyak 69,23 persen termasuk Tipe dinas A, 11,54 persen masuk tipe Dinas B dan 19,23 persen termasuk tipe dinas C.  Sedangkan untuk kabupaten/kota dari 511 kabupaten/kota, sebanyak 366 (71,62 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial dengan hasil sebanyak 42,08 persen termasuk dinas tipe A, sedangkan 34,43 persen termasuk dinas tipe B dan sebanyak 23,5 persen termasuk dinas tipe C. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Sosial menyusun SPM dan NSPK sesuai dengan kewenangannya dan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan dengan amanah Undang-Undang tersebut khususnya untuk peralihan panti sosial UPT Kementerian Sosial.
PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI SISTIM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU Muhtar Muhtar
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.378

Abstract

Salah satu pergeseran paradigma pelayanan publik pada tataran global khususnya di negara berkembang adalah pelayanan sosial yang dulunya diberikan sekedar merespon kebutuhan keluarga miskin, kini diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak sosial mereka. Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut, kini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Kajian kualitatif dengan dukungan data sekunder ini mendiskusikan upaya peningkatan layanan sosial bagi keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial melalui Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Hasil kajian menunjukkan, SLRT dapat menjadi alternatif peningkatan layanan sosial terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi keluarga miskin. Akan tetapi, karena SLRT baru dikembangkan, maka aspek kebijakan dan penyediaan sumberdaya perlu mendapat perhatian sunngguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah masih.KATA KUNCI: keluarga miskin; sistim layanan dan rujukan terpadu.
PEKERJAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TERORISME Rusyidi, Binahayati; Fedryansyah, Muhammad; Mulyana, Nandang
Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v5i2.1765

Abstract

Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial. Artikel ini membahas mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara dan mengangkat pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan atas studi literatur atas sumber-sumber yang kredibel dan terbaru dan didukung oleh hasil observasi tim penulis. Pemaparan artikel mencakup pembahasan mengenai dampak multi-dimensi serangan terorisme untuk memberikan kontekstualisasi mengenai relevansi praktik pekerjaan sosial, sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme, praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara, serta temuan-temuan penting yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dalam  penanganan terorisme di  Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran pekerja sosial serta tantangan yang perlu dihadapi untuk terwujudnya penanganan terorisme yang komprehensif dan akuntabel. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan negara-negara lain dalam mengembangkan dan memperkuat peran pekerjaan sosial dalam pencegahan dan penanganan isu-isu terkait terorisme.Kata kunci: pekerjaan sosial kebencanaan; pekerjaan sosial internasional; pendidikan pekerjaan sosial; terorisme
DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN LOKALISASI Mu'man Nuryana
Sosio Informa Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i3.1010

Abstract

Kasus Sunan Kuning Semarang ( Social Impacts from the Closing of Official ProstitutionComplexes: Case Study in Sunan Kuning Semarang).Indonesian ambiguous policy on prostitution issue has been affirmed by the creation of'Lokalisasi' (official prostitution complexes). Lokalisasi has been used as a model by local governments to alleviate the impact of harms from prostitution. It is very important then, to look how this social experiment has failed to alleviate the harms of prostitution by going down the legalization track. However, this policy emerged in response to the growing demand from local community to stop Lokalisasi. These harms have increased and significant new harms have joined them such as the traffic in young women in Indonesia. This research has found some valuable results that Lokalisasi should not be considered as a silver bullet to alleviate prostitution problems, but it is assumed to be a solution of minimizing its impacts to society. Such a Lokalisasi should not be placed in the residential area, rather it should be placed in business district in the down-town of the city to which anyone easily able to reach it.Key Words: Official prostitution complexes, Lokalisasi, Mutual consent, Decriminalization prostitute

Page 13 of 40 | Total Record : 398

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2002 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue