cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 398 Documents
PERMASALAHAN ANAK DALAM PENGUNGSIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Yanuar Farida Wismayanti
Sosio Informa Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v10i2.1084

Abstract

(Children's Problems on the Refuge in Nanggroe Aceh Darussalam) - Restoration of post disaster area is a big agenda to recovery this area and to build life of system. Nature of disaster, earthquakes and tsunamis in Aceh (26/12/1004), this moment has attracted the attention from around the world to help and give support for peoples in disaster area. For that, some of different effort to recovery this area, involving the stakeholder, built a networking, develop and support a soladirity with a humanity of sense. A part of the big agenda of Aceh Recovery, it's very important to give a chance for children to be actor in this agenda, considering with the best for the children principles.
DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR BERAS DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL M Zainul Abidin
Sosio Informa Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v1i3.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak atau pengaruh kebijakan bea masuk impor beras sebagai suatu kebijakansosial untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan. Pengumpulan datamenggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial melalui penetapan bea masuk beras sebagaimana telah diatur,terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2011, selaras dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2013 dan mendukung kesejahteraan petani padi. Kebijakan bea masuk beras melindungi daya saing berasdomestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik serta mendorong harga Gabah KeringPanen di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Kebijakan tersebutmendukung kepastian usaha tani dan peningkatan pendapatan petani padi. Kebijakan bea masuk impor beras telahselaras dengan tujuan ketahanan pangan, khususnya Pasal 56 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tingkatkeuntungan (profitabilitas) yang relatif tinggi mendukung pemberdayaan petani padi, menjaga motivasi dalam usahatani padi, mendukung peningkatan produksi padi secara konsisten dan ketersediaan pasokan pangan (beras) gunamewujudkan ketahanan pangan.Kata kunci: bea masuk, beras, kesejahteraan, ketahanan pangan, petani.
DEKRIMINALISASI PECANDU NARKOTIKA: PERGESERAN PENDEKATAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA Gunawan Gunawan
Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i3.339

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika tidak mengenal batas usia, pendidikan, pekerjaan, dan dimana mereka tinggal. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah merugikan ekonomi keluarga, masyarakat bahkan perekonomian suatu negara. Pendekatan hukum (pidana) bagi pecandu dan korban selama ini belum mampu menekan laju peningkatan jumlah korban narkotika, bahkan pemenjaraan telah telah berdampak buruk pada perekonomian keluarga, kesehatan (penularan penyakit) yang justru meningkatkan angka kemiskinan. Kondisi ini telah dijadikan sebagai dasar bahwa pecandu perlu didekati sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Naskah ini mencoba mengurai bagaimana kebijakan dekriminalisasi bagi pecandu di Indonesia dan bagaimana dinamika penyelenggaraannya. Dari aspek hukum di Indonesia, dekriminalisasi dan depenalisasi serta pendekatan kesehatan sudah ada sejak dekade 1990-an, namun implementasinya belum memperoleh dukungan masyarakat luas. Stigma masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penyelenggaraan kebijakan penanganan pecandu pencapaian keberhasilan pemulihannya.Kata Kunci: Kebijakan, Pecandu, Narkotika
PENDEKATAN INSTITUTIONALIST DALAM KEUANGAN MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI Cahyawan, William; Machdum, Sari Viciawati
Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v5i1.1685

Abstract

Praktik keuangan mikro selama ini dipercaya sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Saat ini, model dari praktik keuangan mikro tumbuh dalam bentuk yang sangat beragam. Salah satunya adalah dengan pendekatan institutionalist atau diistilahkan pula sebagai bentuk komersialisasi dalam keuangan mikro. Keuangan mikro diyakini perlu mencapai kecukupan secara finansial supaya dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung pada kehadiran donor atau subsidi. Sayangnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah, utamanya bagi masyarakat miskin sebagai anggota dan juga bagi lembaga. Banyak masyarakat miskin menjadi terbebani karena mempergunakan program keuangan mikro. Fokus yang terlalu besar pada profit dan pertumbuhan menyebabkan keuangan mikro abai terhadap misi originalnya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Melalui kajian studi literatur, artikel ini mencoba menguraikan masalah yang terjadi pada pendekatan institutionalist dalam keuangan mikro. Berdasarkan permasalahan yang selama ini terjadi, ada tiga hal utama yang menjadi solusi. Pertama, penulis merekomendasikan praktik pendekatan institutionalist untuk tidak memberikan layanan kepada masyarakat paling miskin. Kedua, keuangan mikro perlu melakukan pembentukan kelompok sebagai upaya memperkuat kapital sosial antar anggota dan anggota dengan lembaga, serta sebagai bentuk mitigasi risiko. Ketiga, lembaga keuangan mikro sebaiknya menyediakan layanan tambahan, baik dalam bentuk layanan finansial dan non-finansial untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan anggota.
KAJIAN TENTANG WANITA DAN PERUBAHAN PERDESAAN Istiana Hermawati
Sosio Informa Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i3.1005

Abstract

Studies on Women Issues and Social Change in Rural Areas.Absctract Green revolution and industrialization in villages that being discourse of developmentin order ORBA, proven already replace and marginalized women in village from their economicand social function. Because of that, their poor life become very poor, full of problems andsucceptible for domination of man and another external force in system and stucture of social,economic, politic and culture was growth in village. That is discribe gender inequality in publicpolicy by government. Because of that, very important to make positive restructurization forsocial position of women in village through asistance program as technology asistant that relevant, to lighten their load work, and education and training for the operasionalization. Assistance for women villages by Government Organization (GO) and Non Government Organization (NGO) so it can insure women rights, developed their capacity with maximize, so their aspiration and perseption can accomodation and making of colour for development. So with that effort, in role and function of women will be increase and because of it, their participation in development also become large. With another word, development consider aspects and interest of women then gender distortion and inequality in development would be avoided and minimized.Kata Kunci: Perubahan perdesaan, diskriminasi, revolusi hijau
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Mochmmad Syawie
Sosio Informa Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v16i2.958

Abstract

Dalam teori ekonomi terdapat model pertumbuhan yangmemprediksikan perubahanekonomi atas dasar variable-variabel ekonomi seperti tingkat tabungan dan investasi, penawaran tenaga kerja, kemajuan tehnologi produksi,dan perdagangan atau ekspor.Pertumbuhan ekonomi adalah hasil atau akibat dari perubahan-perubahan formasi  permodalan, input tenaga kerja,dan berbagai unsur lain yang menyangkut perubahan produktifitas. Bila konsep pertumbuhan ekonomi dipandang dari sudut yang lebih luas,faktor-faktor lainnya aka terangkum seperti variable-variabel sosial yang mengukur struktur industri,perubahan populasi dan kesempatan pendidikan.Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakarkan pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional,pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral daripembangunankesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literature mencakup pembangunan di bidang kesehatan,pendidikan dan perumahan. Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusatkan pada rakyat,maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian cukup serius pada saat ini ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil, tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan.Kata kunci: pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat
ASESMEN DALAM PEKERJAAN SOSIAL: RELEVANSI DENGAN PRAKTEK DAN PENELITIAN Husmiati Husmiati
Sosio Informa Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v17i3.83

Abstract

Asesmen diartikan dalam terma profesional sebagai bentuk, batasan dan intensitas masalah klien yangdibawa ke dalam praktek pekerjaan sosial. Asesmen merupakan rentang yang luas dan termasuk penilaianmengenai potensi, kebutuhan dan jaringan sosial klien yang menentukan cakupan dan beratnya masalah.Dalam sebuah proses perubahan terencana, fokus pekerja sosial yang amat penting adalah mengumpulkaninformasi yang cukup dari klien dan orang lain yang ada di lingkungan klien. Pengumpulan data merupakanaktivitas memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya untuk memahami situasi-situasi klien,yang menjadi syarat dalam merancang rencana pemecahan masalah klien. Oleh karena itu pekerja sosialdituntut memiliki keterampilan dalam memilah data mulai dari hasil wawancara sampai kepada kompilasidata, tujuannya agar ada kesesuaian data yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen masalah. Dalampraktik pekerjaan sosial secara langsung, pekerja sosial perlu mengenalkan konsep-konsep diagnosisyang akan digunakan dalam proses pencarian data asesmen. Diagnosa dilakukan terhadap masalah klien,dan kondisi atau situasi klien serta dilakukan pengklasifikasian dan pengkategorian khusus seperti dalamsistem PIE (orang dalam lingkungannya).Kata kunci: asesmen, klien, praktik pekerjaan sosial, dan penelitian.
KEMISKINAN PERKOTAAN: STRATEGI PEMULUNG DI KOTA AMBON Amelia Tahitu; Cornelly M.A. Lawalata
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.388

Abstract

AbstractScavengers are part of the urban poor communities that their daily activities in the informal sector by collecting used goods sold for revenue. Scavengers do not require the formal requirements and easy job to do, but full of challenges and risks. Work life scavenger is a challenge that must be done because of poverty conditions and anticipate the household income. In the administration of the city of Ambon has 5 districts namely Ambon Bay Baguala districts, Sirimau, Nusaniwe, Ambon Bay, and South Leitimur. UPTD IPST data from the Office of Ambon in 2016, the number totaled 230 Scavenger scattered in districts Sirimau, Nusaniwe, and South Leitimur. This research was conducted in four districts namely: Sirimau, Nusaniwe, Baguala, and South Leitimur, as scavengers scattered in the districts. Tthe aim of this study was to describe the causes of poverty in poor communities scavengers, identify factors ignorance about household financial management of poor scavengers community, and formulate urban poverty reduction strategies are effective. The method used is quantitative descriptive, WITh data collection techniques; observation, interviews, and questionnaires. Data were analyzed using descriptive methods. The results achieved by the characteristics of the pemulungt sample (scavengers), WITh low income, standard of uninhabitable housing, low health status, education and knowledge is inadequate and results in the inability to manage household finances well. This resulted in them (scavengers) barely have a plan for the future of the family, including the children's education.Keywords: Scavengers, poverty, Ambon. AbstrakPemulung  merupakan bagian dari   komunitas miskin  perkotaan yang aktivitas  kesehariannya  pada sektor  informal dengan melakukan  pengumpulan barang  bekas untuk  dijual demi memperoleh pendapatan.  Pemulung tidak  memerlukan  persyaratan  formal  dan pekerjaannya mudah untuk dilakukan, namun  penuh  tantangan dan  resiko. Pekerjaan  pemulung  merupakan  tantangan  hidup  yang  mesti  dilakukan  karena  kondisi kemiskinan dan mengantisipasi pendapatan rumahtangga. Secara administrasi  Kota Ambon  memiliki 5 kecamatan yakni Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan. Dari data Kantor UPTD IPST Ambon tahun 2016, jumlah Pemulung   yang memiliki kartu yang  tersebar  berjumlah  230 pada kecamatan Sirimau, Nusaniwe,  dan Leitimur Selatan.  Penelitian ini dilakukan  pada 4 kecamatan yakni: Sirimau, Nusaniwe,  Baguala, dan Leitimur Selatan,  karena  pemulung  tersebar  pada  kecamatan tersebut.  Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk menggambarkan  faktor  penyebab  kemiskinan  menurut  komunitas miskin pemulung, mengetahui  faktor  ketidaktahuan tentang  manajemen keuangan  rumah tangga komunitas  miskin pemulung, dan  merumuskan  strategi  pengentasan  kemiskinan  perkotaan yang efektif. Metode  yang digunakan adalah  deskriptif kuantitatif,  dengan teknik  pengumpulan  data; observasi, wawancara, dan angket.  Data dianalisis dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil yang dicapai berdasarkan  karakteristik pemulung (pemulung), dengan tingkat pendapatan yang rendah, standart rumah tidak layak huni, derajat  kesehatan rendah, pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan  rumah tangga dengan  baik. Hal ini mengakibatkan mereka (pemulung) nyaris tidak memiliki perencanaan untuk masa depan keluarga termasuk pendidikan anak-anak.Kata Kunci: Pemulung, kemiskinan, Ambon.
STANDAR PELAYANAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Sutaat Sutaat
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.26

Abstract

Social welfare institutions service sistem is a one of old model services. Now, new paradigm approach in social welfare services base on family and community, but institutions model still eksist on social welfare services because of some individuals still need on institution services. In otonomie’s era some of but all of institution services on responsibilities and helds by local government. So far some of social welfare institutions have spesific conditions and problems as the local area. This paper are study on sosial welfare institution, especially on institution conditions, services, standard of services, and some problems on services. This study showed that apecific name of social welfare institution services in Midle Java are “Social Rehabilitation Institution” (Balai Rehabilitasi Sosial) and “Social Rehabilitation Unit” (Unit Rehabilitasi Sosial). First problem on this institution is human resourses especially on kuantity and kuality of social workers. Some of them laks of skill and knowledge that need for klient services. Therefore, this study have solves ideas to the problem as, 1) The Ministry for Social Affair must be made that social worker get good carier sistem and good incentive; 2) Social worker need to upgrade on special skill and konwledge; 3) Some of institutions and some of social workes need to be standard and sertifications on social welfare services.Keywords: social welfare service institution, social rehabilitation institution, social worker, standard of services.Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti merupakan salah satu model pelayanan yang cukup tua. Meskipun ada perkembangan paradigma baru yang berfokus pada pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat, namun pelayanan berbasis panti ternyata tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk panti. Berdasarkan informasi pada unit teknis di Kementerian Sosial, di era otonomi daerah hampir semua panti sosial dikelola oleh pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang masih dikelola oleh pusat. Masingmasing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan panti sosial. Oleh karena itu informasi tentang kondisi panti, jenis pelayanannya, permasalahan yang dihadapi menarik untuk dikaji. Secara deskriptif penelitian ini mencoba menggali dan memaparkan kondisi panti dan permasalahannya, termasuk standar pelayanan yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah nomenklatur panti berbeda dengan yang digunakan pusat, yakni panti milik pusat dengan  nomenklatur  “Panti  Sosial”,  sedangkan  Jawa  Tengah  menggunakan  nama  “Balai  Rehabilitasi Sosial”  dan  “Unit  Rehabilitasi  Sosial”.  Standar  pelayanan  ditetapkan  oleh  kebijakan  daerah  yakni berbadaskan Peraturan Gubernur dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Masalah yang dihadapi panti utamanya terkait SDM, yakni masalah kuantias dan kualitas pekerja sosial yang kurang memadai. Terkait dengan hal itu, rekomendasi yang diajukan antara lain: 1) Kementerian Sosial perlu berupaya agar fungsional pekerja sosial diminati oleh pegawai. Untuk ini salah satunya dengan mengusahakan perbaikan karir dan tunjangan; 2) Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.Kata Kunci: panti sosial, balai rehabilitasi sosial, pekerja sosial, standar pelayanan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN MELALUI KOPERASI WARGA YANG BERBASIS MASYARAKAT Bambang Ipujono Maskun
Sosio Informa Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i4.1019

Abstract

Poor Women Empowerment through Community Based Cooperation.This study investigated women empowerment in local community using case study method at Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, West Jakarta. This site was choosen as the location for the studi, respresenting one of the poor enclaves in Jakarta. The purpose of this study is to know the characteristics of Kesuma Tiara as a media for empowerment process in poverty alleviation and to know how the process of empowerment performed to the members of the Kesuma Tiara Group and how the empowering processes of personal, interpersonal and political grow as the impact of the empowerment. The study has indicated that Kesuma Tiara Group has accomplished the empowerment process to its member with the outcome in the form of powerand/ or capabilities in personal, interpersonal and political, processes. Therefore, this group hassucceeded in poverty alleviation of a group of people in the grass roots level by empowering them, because women groups have the immediate and double impact on poverty in their family. This study has recommended that the activities of Kesuma Tiara Group in its effort to alleviate poverty in grassroots level group can be used as model for other cases in women empowerment to alleviate poverty.

Filter by Year

2002 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue