cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Waldi Nopriansyah
Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id
Phone
+6287735155355
Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 08544603     EISSN : 25023209     DOI : http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.8825
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-AHKAM; is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI). Al-AHKAM focuses on Islamic law with various perspectives. This journal, serving as a forum for studying Islamic law within its local and global context, supports focused studies of a particular theme and interdisciplinary studies. AL-AHKAM has been indexed in DOAJ, Google Scholar, and the Indonesia Ministry of Research, Technology, and Higher Education (SINTA 2 - SK No. 164/E/KPT/2021). AL-AHKAM has become a CrossRef Member since the year 2016. Therefore, all articles will have a unique DOI number.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014" : 18 Documents clear
REDEFINISI HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA DEMOKRASI - Eksperimentasi Muḥammad Shaḥrūr Fanani, Muhyar
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Artikel ini mendiskusikan paradigma baru dari hukum Islam yang ditawarkan oleh Muḥammad Shaḥrūr, salah seorang dari pemikir Muslim kontemporer dari Syiria. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah mengkritisi upaya redefinisi terhadap konsep-konsep dasar Hukum Islam oleh Shaḥrūr. Menurut Shaḥrūr redefinsi konsep-konsep dasar dalam Hukum Islam harus dilakukan sebagai starting point dalam membangun paradigma baru hukum Islam yang lebih berbasis antroposentris, -bukan teosentris. Hukum Islam adalah hukum sipil, demokratis dan positif. Oleh karenanya sangat mem­butuhkan definisi-definisi yang lebih realistis, elastis, dan implementatif. Bagi Shaḥrūr, eksistensi paradigma baru, yaitu demo­kratisasi Hukum Islam ini terasa sangat urgen di tengah kondisi dunia Muslim saat ini yang berada pada era negara bangsa, kon­stitusionalisme dan demokrasi, cepat berubah, dan semakin jauh dari masa tirani sama sekali.***This article discusses the new paradigm of Islamic law which is offered by Muḥammad Shaḥrūr, one of the contemporary Muslim thinkers from Suria. The focus of study on this paper is an attempt to criticize the redefinition of the basic concepts of Islamic law in Shaḥrūr view. According to Shaḥrūr, redefinition basic concepts in Islamic law must be done as a starting point to develop a new paradigm of Islamic law which is based on anthropocentric approaches, not theocentric approaches. Islamic law is civil law, democratic and positive. Therefore, it requires more realistic, elastic, and implementable definition. For Shaḥrūr, the existence of a new paradigm, such as the democratization of Islamic law is very urgent in the midest of the Muslim world today on the era of the nation state, constitutionalism and democracy, rapidly changing, and increasingly distant from the tyranny period.***Keywords: hukum Islam, paradigma baru, uṣūl al-fiqh, ḥudūd
KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER - Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam Aziz, Samsudin
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Artikel ini secara spesifik memotret kodifikasi Hukum Pidana Islam di komunitas Muslim, yaitu Brunei Darussalam yang merupakan negara dengan asas Islam dan Aceh yang secara administratif masuk ke wilayah Indonesia namun diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Meskipun memiliki kualitas yang berbeda, -sebagai sebuah negara dan sebuah provinsi- keduanya memiliki kesamaan sebagai sebuah kekuasaan politik yang menerapkan Hukum Pidana Islam. Dengan mengacu pada dua qānūn jināyat di Brunei dan Aceh tersebut, penulis menjelaskan substansi hukum pidana di kedua wilayah ini, sembari juga mempertegas pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam kerangka negara modern. Artikel ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya penerapan Syariat Islam, terutama Hukum Pidana Islam, sangat terkait erat dengan situasi dan kondisi sosio-politik sebuah komunitas atau negara. Sistem politik yang berbeda, misalnya, telah memberikan kontribusi pada perbedaan produk atau keluaran dari kebijakan yang dibuat oleh negara atau wilayah kekuasaan tertentu. Di sisi yang lain, kasus Brunei dan Aceh menunjukkan bahwa telah terjadi penyesuaian-penyesuaian Hukum Pidana Islam secara spesifik yang termaktub dalam kitab-kitab fikih (sebagai gambaran dari al-Qur’an dan Sunnah) dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri.***This article will view specifically codification of Islamic Criminal Law in `Muslim community, such as Brunei Darussalam, a country based on Islamic principles, and Aceh is a part of Indonesian territory administratively, granted special autonomy to imple­ment Islamic Sharia. Despite having different qualities, -as a country and a province- both have in common as a political power which apply Islamic Criminal Law. Refer to both qānūn jināyat in Brunei and Aceh, the author’ll explain the substance of the criminal law in both area, while also reinforces the implementation of Islamic Criminal Law in the framework of a modern state. The article concludes that basically the application of Islamic Sharia, particularly the Islamic Criminal Law, is closely related to the situation and socio-political conditions of a community or country. The differences of political system, for example, has contributed to the difference in the output of product or policy made by a particular country or territory. On the other hand, Brunei and the Aceh case show that there has been adjustment Islamic Criminal Law specifically set forth in the books of fiqh (as illustration of the Quran and Sunnah) with the needs of the community itself.***Keywords: kanun, fiqh jināyah, ḥudūd, jarīmah, pidana Islam
ISLAM, KORUPSI DAN GOOD GOVERNANCE DI NEGARA-NEGARA ISLAM Umam, Ahmad Khoirul
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Revitalisasi fungsi agama dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai instrumen efektif untuk melawan kanker korupsi, selain pelaksanaan demokratisasi dan liberalisasi pasar. Sistem nilai, ajaran moral, dan dalamnya spiritualitas dalam agama dianggap menjadi antitesa bagi watak korup yang berkembang di tengah masyarakat kontemporer. Semakin tinggi tingkat religiusitas suatu masyarakat, level korupsi diharapkan semakin rendah. Mengaca kepada data Corruption Perception Index (CPI/IPK) kita justru akan menemukan kecenderungan feno­mena yang berbeda. Dalam konteks negara-negara Islam misalnya, tingginya pengaruh kepercayaan umat Muslim terhadap agama yang diimani­nya ternyata tidak berbanding lurus dengan komitmen pemberantasan korupsi. Fenomena ini patut dijadikan refleksi bersama untuk menemukan jawaban atas per­tanyaan klasik; mengapa praktik korupsi cenderung banal alias lumrah dalam tradisi masyarakat Muslim yang dianggap memegang teguh prinsip moral dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Artikel ini akan mendiskusikan secara general tentang relasi agama dan korupsi, serta mengulasnya dengan meng­konteks­tualisasikan ke dalam pengalaman negara-negara Islam.***The revitalization of religion function—that some people think—is an effective instrument to fight the cancer of corruption and also the implementation of democratization and liberalization of the market. Value systems, moral teachings and spirituality in religion are considered to be opposite of the corruption characters growing in the contemporary society. The more religiosity of a society leads to the expectation for the lower corruption. However, according to the Corruption Perception Index (CPI) data, we will exactly find a tendency of paradoxical phenomena. For example, in the context of Islamic countries, the high of influence for the Muslims belief to their religion is not directly proportional to the commitment of the corruption eradication in the Muslim populized countries mostly. This phenomenon deserves to be shared reflection, to find the answers of classic questions; why does corruption tend becoming habit of Muslim community who are uphold moral principles and integrity in social life and state? It causes this article to discuss the relationship between religion and corruption in general, and also to elaborate it by dealing with the experience of Islamic countries.***Keywords: Islam, korupsi, good governance, demokratisasi
PENDEKATAN EPISTEMOLOGI DAN INTERSUBJEKTIF ATAS HADIS-HADIS NIKAH MUT’AH Haqqi, Muhammad Nashrul
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Tulisan ini menawarkan suatu perspektif alternatif dalam memandang perbedaan Sunni dan Syi’ah dalam memandang hadits-hadits nikah Mut’ah, terkait dengan perbedaan di antara keduanya memperlakukan dan menerapkan Hadis yang secara universal diyakini sebagai salah satu sumber fundamental ajaran Islam. Perspektif tersebut menjadi penting, karena meskipun sepakat menempatkan Hadis sebagai sumber ajaran kedua, keduanya acapkali justru menghasilkan rumusan hukum yang berbeda, bahkan kontradiktif. Perbedaan posisi teologis merupakan persoalan mendasar yang pada akhirnya meluas dan berimplikasi pada penilaian keduanya terkait dengan diterima atau ditolaknya sebuah transmisi Hadis nikah mut’ah. Intersubjektivitas berperan memposisikan keduanya sebagai pendapat yang objektif, sekaligus subjektif. Objek­tivitas keduanya terletak pada kesungguhan upaya masing-masing untuk memperoleh otentisitas sebuah Hadis, di mana ekspektasi objektivitas keduanya akan menjadi subjektif ketika Hadis-hadis nikah mut’ah itu murni diletakkan sebagai informasi sejarah. Pada posisi semacam ini, kesadaran bersama untuk membangun peradaban Islam dalam perbedaan teologis tersebut adalah nilai yang seharusnya lebih diutamakan.***This article offers an alternative perspective at the difference views in the Sunni and Shi’ite hadiths for Mutah marriage. Related to the differences both treat and apply that these hadits universally believed to be one of the fundamental sources of Islam. Eventhough, both Sunny and Shi’ite agree to put hadits as a second source of doctrine, but they often actually produce a different formulation of the law and contradictory. The difference of theological view is a fundamental problem that implies on their thought dealing with being accepted or rejected for hadits transmition of Mut’ah merriage. Inter-subjectivity approach has roled to positionize these groups as an objective opinion, subjective as well. Both objectivities are located on the seriousness of their respective efforts to obtain the authenticity of the hadith, in which expectations will be both objectivity when hadith of mut’ah marriages take placed purely as historical information. In this position, the awareness together to build the Islamic civilization in the theological differences, are values that should be a priority.***Keywords: epistemologi, hadis nikah mutah, intersubjektivitas, Sunni-Syi’ah
INTEGRASI MEDIASI KASUS PERCERAIAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA Saifullah, Muhammad
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi kasus perceraian di PA Semarang, dimensi substansi PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peng­adilan dan budaya hukum masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yang menempatkan hukum sebagai “skin out system” atau studi mengenai law in action mengenai interrelasi antara hukum dengan lembaga Peradilan Agama yang harus melaksanakan amanat PerMA No. 1 tahun 2008. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan doktrinal sebagai suatu “skin in system” atau studi mengenai law in book yang berupa PerMA No. 1 tahun 2008. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum, teori Lucy V. Kazt dalam proses mediasi, dan content analysis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Peradilan Agama belum efektif karena para pihak yang ber­perkara tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi, overload-nya perkara dan sarana Pengadilan Agama yang terbatas. Di samping itu mediasi yang ada hanya dilakukan di Pengadilan dengan syarat hadirnya para pihak menjadi kendala ke­berhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi harus didukung oleh budaya hukum yang diawali desiminasi dan sosialisasi perdamaian dalam proses mediasi peradilan, mengutamakan perceraian secara damai serta berbasis budaya dan kearifan lokal.***This research aims to determine the implementation of mediation in divorce cases in The Religion Court Semarang, the substance perspective for PerMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in the Court, and the legal culture for citizen proposing their problem to the court. This study uses the non-doctrinal law approach that puts the law as "skin out system" or the study of the law in action and also uses doctrinal law approach as a "skin in the system" or the study of law in book, PeMA No. 1 of 2008. The next, the study analysis uses the theory of Lawrence M. Friedman in law enforcement, Lucy V. Kazt theory in the mediation process, and content analysis. The researcher concludes that the mediation in the Religious Courts has not been effective yet because the litigants do not want to make peace, the lack of knowledge about science mediation judge, Religious Court cases are overload and limited means. Besides the existing mediation has just been done in court by requirement in which the parties should attend, whereas this requirement sometimes becomes the mediation success constraints. That is why, the success of mediation must be supported by a legal culture that preceded the dissemination and socialization of justice of peace in the mediation process, priority-based divorce amicably and based on culture and local wisdom.***Keywords: integrasi, mediasi, perceraian, PerMA
ṬULŪ’ AL-HILĀL - Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl Aris, Nur
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah kembali konsep-konsep dasar dari isu sabit sebagai konsep yang paling mendasar dari sistem kalender Hijriah. Konsep dasar ṭulū‘ al-hilāl yaitu: pertama, menempatkan bulan sabit sebagai hal yang objektif yang keberadaannya tidak tergantung pada subjek atau pengamat, tapi pada objek itu sendiri. Kedua, ekstrimitas bawah bulan menjadi acuan konseptual sebagai konsep dasar. Ketiga, awal bulan lunar didasarkan pada terbitnya bulan sabit. Tulisan ini juga mencoba me­nentukan penyebab normatif awal bulan lunar dengan menganalisis tradisi nabi terhadap penampakan visual dari sabit dan istikmāl dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam. Penyebab normatif puasa wajib Ramadhan bukanlah penampakan visual dari bulan sabit, melainkan naiknya bulan sabit (ṭulū‘ al-hilāl). Penampakan visual dari sabit dan istikmāl dan juga Astronomi adalah cara untuk mengetahui dan memastikan bahwa pe­nyebab normatif telah terjadi namun mereka bukan penyebab normatif itu sendiri.***This paper intends to review the basic concepts of crescent issue as the most fundamental concepts of the Hijri calendar systems. The crescent basic concept of ṭulū‘ al-hilāl, based on these principles: first, put the crescent as a matter of objective existence does not depend on the subject or observer, but the object itself. Second, the lower moon extremity as a conceptual reference for basic concepts. Third, the beginning of the lunar calender is based on crescent moon rising. This paper also tries to determine the cause of the beginning of lunar calender with the normative traditions of the prophet to analyze the visual sighting of the crescent and istikmāl from the philosophy of Islamic Law’s point of view. Normative cause of fasting Ramadan is not obligatory visual sighting of the crescent of Ramadan, but the rising of the crescent (ṭulū‘ al-hilāl). Visual sighting of the crescent and istikmāl and also Astronomy is a way to find out and make sure that the cause has occurred and they are not the cause by itself.***Keywords: sebab normatif, sabit naik (ṭulū‘ al-hilāl), konjungsi, struktur logis, hilāl
PENDEKATAN EPISTEMOLOGI DAN INTERSUBJEKTIF ATAS HADIS-HADIS NIKAH MUT’AH Haqqi, Muhammad Nashrul
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.182 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.2.147

Abstract

This article offers an alternative perspective at the difference views in the Sunni and Shi’ite hadiths for Mut'ah marriage. Related to the differences both treat and apply that these hadits universally believed to be one of the fundamental sources of Islam. Eventhough, both Sunny and Shi’ite agree to put hadits as a second source of doctrine, but they often actually produce a different formulation of the law and contradictory. The difference of theological view is a fundamental problem that implies on their thought dealing with being accepted or rejected for hadits transmition of Mut’ah merriage. Intersubjectivity approach has roled to positionize these groups as an objective opinion, subjective as well. Both objectivities are located on the seriousness of their respective efforts to obtain the authenticity of the hadith, in which expectations will be both objectivity when hadith of mut’ah marriages take placed purely as historical information. In this position, the awareness together to build the Islamic civilization in the theological differences, are values that should be a priority
INTEGRASI MEDIASI KASUS PERCERAIAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA Saifullah, Muhammad
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.722 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.2.148

Abstract

This research aims to determine the implementation of mediation in divorce cases in The Religion Court Semarang, the substance perspective for PerMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in the Court, and the legal culture for citizen proposing their problem to the court. This study uses the non-doctrinal law approach that puts the law as "skin out system" or the study of the law in action and also uses doctrinal law approach as a "skin in the system" or the study of law in book, PeMA No. 1 of 2008. The next, the study analysis uses the theory of Lawrence M. Friedman in law enforcement, Lucy V. Kazt theory in the mediation process, and content analysis. The researcher concludes that the mediation in the Religious Courts has not been effective yet because the litigants do not want to make peace, the lack of knowledge about science mediation judge, Religious Court cases are overload and limited means. Besides the existing mediation has just been done in court by requirement in which the parties should attend, whereas this requirement sometimes becomes the mediation success constraints. That is why, the success of mediation must be supported by a legal culture that preceded the dissemination and socialization of justice of peace in the mediation process, prioritybased divorce amicably and based on culture and local wisdom
REDEFINISI HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA DEMOKRASI Eksperimentasi Muḥammad Shaḥrūr Fanani, Muhyar
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.729 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.2.144

Abstract

This article discusses the new paradigm of Islamic law which is offered by Muḥammad Shaḥrūr, one of the contemporary Muslim thinkers from Suria. The focus of study on this paper is an attempt to criticize the redefinition of the basic concepts of Islamic law in Shaḥrūr view. According to Shaḥrūr, redefinition basic concepts in Islamic law must be done as a starting point to develop a new paradigm of Islamic law which is based on anthropocentric approaches, —not theocentric approaches. Islamic law is civil law, democratic and positive. Therefore, it requires more realistic, elastic, and implementable definition. For Shaḥrūr, the existence of a new paradigm, such as the democratization of Islamic law is very urgent in the midest of the Muslim world today on the era of the nation state, constitutionalism and democracy, rapidly changing, and increasingly distant from the tyranny period
ṬULŪ’ AL-HILĀL Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl Aris, Nur
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.429 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.2.149

Abstract

This paper intends to review the basic concepts of crescent issue as the most fundamental concepts of the Hijri calendar systems. The crescent basic concept of ṭulū‘ al-hilāl, based on these principles: first, put the crescent as a matter of objective existence does not depend on the subject or observer, but the object itself. Second, the lower moon extremity as a conceptual reference for basic concepts. Third, the beginning of the lunar calender is based on crescent moon rising. This paper also tries to determine the cause of the beginning of lunar calender with the normative traditions of the prophet to analyze the visual sighting of the crescent and istikmāl from the philosophy of Islamic Law’s point of view. Normative cause of fasting Ramadan is not obligatory visual sighting of the crescent of Ramadan, but the rising of the crescent (ṭulū‘ al-hilāl). Visual sighting of the crescent and istikmāl and also Astronomy is a way to find out and make sure that the cause has occurred and they are not the cause by itself

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 35 No. 2 (2025): October Vol. 35 No. 1 (2025): April Vol. 34 No. 2 (2024): October Vol 34, No 1 (2024): April Vol. 34 No. 1 (2024): April Vol 33, No 2 (2023): October Vol 33, No 1 (2023): April Vol 32, No 2 (2022): October Vol 32, No 1 (2022): April Vol 31, No 2 (2021): October Volume 31, Nomor 2, Oktober 2021 Vol 31, No 1 (2021): April Volume 31, Nomor 1, April 2021 Volume 30, Nomor 2, Oktober 2020 Vol 30, No 2 (2020): October Volume 30, Nomor 1, April 2020 Vol 30, No 1 (2020): April Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019 Vol 29, No 2 (2019): October Vol 29, No 1 (2019): April Volume 29, Nomor 1, April 2019 Volume 28, Nomor 2, Oktober 2018 Volume 28, Nomor 1, April 2018 Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017 Volume 27, Nomor 1, April 2017 Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016 Volume 26, Nomor 1, April 2016 Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013 Volume 23, Nomor 2, Oktober, 2013 Volume 23, Nomor 1, April 2013 Volume 23, Nomor 1, April, 2013 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 More Issue