Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan dengan UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. ]]>
<![CDATA[EQUALITY AND NON DISCRIMINATION PRINCIPLES IN PROVIDING RIGHTS WITH DISABILITIES ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28101
<![CDATA[With the increasingly escalating discrimination against groups of people with disabilities, humanity will then be made aware of the importance of recognizing that they are the same human beings as others, equal in rights and free in making choices. Therefore there are special rights for groups of people with disabilities. Special rights are not privileges, but they are granted so that persons with disabilities are able to maintain their unique identity, characteristics and traditions. Special rights such as non-discriminatory treatment are equally important to achieve the same treatment. Therefore the principle of equality, and non-discrimination (non-discrimination) becomes very important in human rights.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sugiadnyana, Putu Radyati]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28102
<![CDATA[Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmengkajimengenaipenyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura dalam perspektif hukum internasional serta dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Puteh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Studi normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Materi yang dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara Damai yaitu seperti Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik dan Jalur Damai lainnya, apabila tidakjuga menemukan penyelesaian maka dapat menempuh Jalur Hukum melalui International Court of Justice / Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional berdampak terhadap kedua belah pihak yakni terhadap batas territorial dan hubungan diplomatik. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Nasip, Nasip]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28103
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan,dandatasekunderdaribuku,jurnal,danperaturanPerundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis,danfaktoryuridisdenganmenerapkanpersyaratanyangketatseperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. ]]>
<![CDATA[PENGARUH NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANGKAL PANTAI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM ]]>
<![CDATA[Rainnisa Karlina, Widya]]>;
<![CDATA[Silvino Viana, Abilio]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28203
<![CDATA[Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu dampak perubahan iklim yang terus menjadi perbincangan masyarakat internasional yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi negara pantai, negara kepulauan, dan negara lain yang memiliki kepentingan terkait laut. Hal ini dikarenakan wilayah daratan menjadi semakin sempit bahkan berpotensi akan tenggelam. Masalah lebih lanjut dan yang paling signifikan yaitu jika pada pulau tersebut telah ditempatkan titik-titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran garis pangkal pantai (coasted baseline).Peristiwa ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnyanya garis pangkal pantai sehingga memengaruhi pengaturan negara pantai terkait posisi batas-batas maritimnya. Terutama mengenai perubahan fisik yang terjadi pada garis pantai, seperti penentuan laut teritorial dan zona-zona laut lain yang mengikutinya. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pegaturan garis pangkal pantai (coasted baseline) suatu negara jika adanya pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran garis pantai akibat adanya kenaikan permukaan laut. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau doctrinal research. Menurut pendapat Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Prof Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, yang dimaksud penelitian hukum doctrinaladalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan dan mungkin memrediksi pembangunan hukum di masa depan.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Khonsa Rahayu, Alya Maya]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325
<![CDATA[This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement. ]]>
<![CDATA[POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO ]]>
<![CDATA[Andriyana, Narvedha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28348
<![CDATA[Children are the future of the nation that must be protected and fulfilled all their rights. Even though the child is carrying out training at LPKA and automatically loses their freedom of movement, the child still gets all his rights such as the right to education then the child also gets various kinds of training according to their interests and talents. The pattern of coaching carried out in LPKA Class I Kutoarjo is divided into 4 stages, namely the environmental introduction stage, the initial stage, the advanced stage and the final stage. This research The research method in this writing is normative juridical, namely based on statutory regulations. Where the laws and regulations used are in accordance with the title of this study. Normative legal research basically examines law in its form as a norm, as contained in statutory regulations. Primary legal materials are legal materials that are binding such as regulations and legislation, while secondary legal materials are legal materials that are supporting primary legal materials such as literature, published journal books, magazines, and newspapers. Children who are carrying out training at LPKA are expected to become individuals who change their mindset and behavior so that children can reintegrate into the community without having bad perspectives in society.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN RESIKO RESIDIVIS TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU) ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Risky Rohmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.31542
<![CDATA[Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pencegahan resiko residivis masih belum berjalan secara optimal. hal ini dikarenakan masih adanya beberapa hambatan yang dialami oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan baik itu dari segi pemberian program bimbingan maupun pengawasan yang dilakukan terhadap klien. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis yang dilakukan oleh klien Pemasyarakatan. dari hasil pembahasannya masih perlu adanya penguatan terhadap tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan kerja sama baik itu dengan keluarga pelaku sampai aparat penegak hukum disekitar lingkungan pelaku. Jadi kesimpulannya adalah Pembimbing Kemasyarakatan harus melaksanakan program bimbingan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh klien dan juga melakukan kerja sama terhadap berbagai pihak sebagai bentuk pengawasan terhadap klien agar tidak menjadi seorang residivis]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN PERS ]]>
<![CDATA[Durhan, Ainun Sakinah]]>;
<![CDATA[Tahir, Aswar]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.41853
<![CDATA[Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak digunakan untuk memidanakan jurnalis atau Lembaga Pers. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya juralistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, maksud dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dan instrumen hukum Pers yang mengandung ketentuan terkait kebijakan kemerdekaan Pers. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menggunakan konsep hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka konseptual kemerdekaan pers. Pengumpulan data didapatkan dari dokumnetasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga pers dapat membuat kemerdekan dan kebebasan pers menjadi terkekang selain itu Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak tepat untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media]]>
