Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 2 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI ]]>
<![CDATA[Celina Tri Siwi Kristiyanti]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8
<![CDATA[AbstractStandard agreements with exoneration clauses are generally used by people who have economic advantages so they are in a dominant position. Whereas the opposite party (Woderpartij) has a weak economic position either because of imbalance position or the ignorance of choices. The research aims to know and understand legal protection efforts if consumers have been harmed by the existence of a standard agreement with the exoneration clause on banks as financial service business actors. This is a normative research with a case approach analyzed based on applicable legal provisions and described descriptively analytically. Preventive and curative measures are needed in law enforcement that provide a deterrent effect to banks as financial service business actors (PUJK) that harm consumers. This is to prevent abuse standard with exoneration clauses in the form of transferring responsibilities and freeing up risks.AbstrakPerjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi sehingga berada pada posisi yang dominan. Sedangkan pihak lawannya (woderpartij) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena ketidakseimbangan posisi maupun karena ketidaktahuan terhadap pilihan. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum jika konsumen telah dirugikan dengan adanya perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta diuraikan secara deskriptif analitis. Diperlukan upaya preventif serta kuratif dalam penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada bank selaku pihak pelaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang merugikan konsumen agar tidak menyalahgunakan klausula baku dengan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab serta membebaskan resiko]]>
<![CDATA[KAJIAN KONSTITUSIONALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siti Rohmah]]>;
<![CDATA[Moh Zainullah]]>;
<![CDATA[Siti Habiba]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.4
<![CDATA[AbstractThis study aims to analyze the Constitutional Court’s decision related to family law. Further analysis was aimed at two Contitutional Court’s decisions that granted the request for two articles on the marriage law, namely No.46/PUU-VIII/2010 concerning children born aoutside of marriage who have civil relations with their father and decision No.69/PUU-XII/2015 related to the agreement in the middle of the marriage. The analysis relates to how the constitutionalization of Islamic family law in Indonesia. In practice, this writing uses content analysis by reviewing and exploring the 2010 and 2015 decision of the Constitutional Court, related to the interpretation of the constitutionality of the Act. In this case, the study indicate that the Court acts as the guardian of the constitution. From a number of lawsuits concerning the Marriage Law that were submitted, there were several constitutional court’s decisions that described any articles of Islamic Family Law which contained constitutionality and unconstitutionality. The Constitutional Court Justices gave quite progressive consideration to several claims against Islamic Family Law AbstrakKajian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK terkait dengan hukum keluarga. Analisis lebih lanjut ditujukan terhadap dua putusan MK yang mengabulkan permohonan terhadap dua pasal UU perkawinan yaitu No. 46/PUU-VIII/2010 terkait anak yang lahir di luar perkawinan yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terkait dibolehkannya perjanjian perkawinan dilakukan di tengah berlangsungnya perkawinan. Analisis tersebut terkait dengan bagaimana konstitusionalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan analisis isi dengan mengkaji dan menganalisis putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan 69/PUU-XIII/2015, terkait dengan tafsir konstitusonalitas UU tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa MK berperan sebagai the guardian of constitutions. Dari sejumlah gugatan tentang UU Perkawinan yang diundangkan, terdapat beberapa putusan MK yang menggambarkan pasal-pasal mana saja dari Hukum Keluarga Islam yang memuat konstitusionalitas dan inkonstitusionalitas. Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif terhadap beberapa gugatan terhadap Hukum Keluarga Islam.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3
<![CDATA[AbstractRapid response to market demands can determine victory and defeat in the competition. Therefore, these days companies are concerned with things that accelerate this process for the sake of efficiency and effectiveness of the company. One way is to handover part of the work to other parties through chartering services or providers of laborers or known as outsourcing. Legal protection of workers/laborers in the employment agreement with the outsourcing system has been regulated in articles 64 to 66 of Law No.13 of 2003 concerning labor. And for outsourcing companies it has been regulated by the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Kep.101/Men/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of workers of Labour Services Providers. The establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on August 13, 2003 gave new hope to the people of Indonesia to obtaun their constitutional rights. Th position and the relations between the state with the people in the constitutional perspective mare expected to become clearer. AbstrakRespon yang cepat terhadap tuntutan pasar dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing telah diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk perusahaan outsourcing juga telah diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003 memberi suatu harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Kedudukan dan hubungan antara Negara dengan rakyat dalam perspektif konstitusi diharapkan semakin jelas. ]]>
<![CDATA[THE COMPARATIVE STUDY OF FIQH SIYASAH WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prawitra Thalib]]>;
<![CDATA[Bagus Oktafian Abrianto]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.1
<![CDATA[Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik saat ini menjadi salah satu dasar penilaian bagi hakim di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu tindak pemerintah tersebut mengandung unsur kerugian bagi masyarakat atau tidak. Adanya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha negara dimana obyek gugatan dalam PTUN tidak hanya KTUN (beschikking) akan tetapi juga tindakan faktual dari pejabat atau badan tata usaha negara. Dengan adanya perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 mempertegas keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai alasan menggugat di PTUN. Tidak bisa dipungkiri saat ini konsep hukum Islam banyak dipakai dan diterapkan dalam tindakan-tindakan hukum, baik dalam ranah hukum bisnis atau privat maupun hukum publik. Oleh karena itu maka konsep pemerintahan yang baik menurut Islam perlu dikaji secara mendalam, sering disebut dengan konsep fiqh siyasah. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti perbandingan antara konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di satu sisi dengan konsep fiqh siyasah di sisi yang lain. Abstract The General Principles of Good Government are currently one of the assessment bases for the judges in the Administrative Court to examine whether or not actions of the government contains the elements of harm for the community. The existence of Law No.30 of 2014 on Government Administration has expanded the competence of The Administrative Court (PTUN) in which the object of lawsuit in the Administrative Court is not only the Decisions of Administrative (beschikking) but also factual action from official or administrative institutions. With the amendment of Law No.5 of 1986 on the Administrative Court namely Law No. 9 of 2004 and Law No.51 of 2009 affirms the existence of The General Principles of Good Government as one of reasons to sue in the Administrative Court. It is inevitable today that the concept of Islamic law is widely used and applied in legal actions, whether in the realm of business law, private law or public law. Therefore, the concept of good government according to Islam needs to be studied further, often referred to as the concept of fiqh siyasah. This study is aimed to examine the comparison between the concept of The General Principles of Good Government with the concept of fiqh siyasah.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DENGAN PEKERJA ]]>
<![CDATA[Vinsensius Tommy Wijaya Japola]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.9
<![CDATA[AbstractParticipants in specialist medical education programs are one aspect that plays an important role in national development in the health sector. This is inseparable from one aspect of the specialist medical education program, which is service. Other countries such as the United States and Canada have realized the importance of participants in this specialist medical education program both as students as well as workers. But in Indonesia, it is only the status of a student. The purpose of this study is to further examine the equality of rights between workers and participants in the doctor's education program. This study is a normative juridical research using the conceptual approach to legislation, and comparative approach. The results indicate that there are similarities in the elements contained in the employment agreement between the workers and participants of the specialist medical education program so that the specialist education program participants should also obtain status as workers other than students. Based on this, then in this study there are several suggestions by the author including the need for revisions in the status of students towards specialist medical education participants.AbstrakPeserta program pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan nasional di bidang kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu aspek dalam program pendidikan dokter spesialis yaitu pelayanan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada telah menyadari akan pentingnya peserta program pendidikan dokter spesialis ini sehingga status peserta program pendidikan dokter spesialis di kedua negara tersebut adalah sebagai mahasiswa sekaligus sebagai pekerja. Namun di Indonesia, hanya berstatus sebagai mahasiswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti lebih jauh persamaan hak-hak antara pekerja dengan peserta program pendidikan dokter. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kerja antara pekerja dan peserta program pendidikan dokter spesialis sehingga peserta program pendidikan dokter spesialis seharusnya juga memperoleh status sebagai pekerja selain mahasiswa. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa saran oleh penulis diantaranya adalah perlu adanya revisi dalam status mahasiswa terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prischa Listiningrum]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.7
<![CDATA[AbstractThis article aims to explore the history of the existence of the Presidential Decree ("Perpres") in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Inspired by the controversy over the position of the Perpres which had become a heated debate in the Special Committee Meeting (Draft Bill) concerning the Establishment of Invitation Laws. In fact, the House of Representatives (DPR) had proposed the abolition of Perpres from the hierarchy of laws and regulations. This is a normative legal research that uses statute approach, historical approach, and conceptual approach. This research attempts to find the history of the existence of Perpres in Indonesia. Which was then followed by an analysis of the position of the Perpres in the hierarchy of laws and regulations, both as a regulation of delegation (delegated legislation), and as "Independent Perpres", along with the problems of the test. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menelisik sejarah keberadaan Peraturan Presiden (“Perpresâ€) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terinspirasi dari kontroversi kedudukan Perpres yang sempat menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha untuk menemukan sejarah eksistensi Perpres di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan analisis tentang kedudukan Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan, baik sebagai peraturan delegasi (delegated legislation), maupun sebagai “Perpres Mandiriâ€, beserta problematika pengujiannya.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5
<![CDATA[AbstractAfter the enactment of Act No.6 of 2014 concerning Villages, the village financial arrangements become independent, usually based on the Regional Government law. Active involvement of villagers becomes the key to good governance and village development. So that management can run transparently through community supervision. The legal problem is how the management of village money after the birth of the Village Law? and how is community participation in village money management?. This paper uses normative legal research method. The result showed that after the enactment of the Village Act, then under Article 71 and Article 72, the Village is entitled to manage its own finances, and the budget is derived from the State Revenue Budget. Community participation in village money management is passive and active. Â AbstrakPasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Keterlibatan aktif masyarakat desa, menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Sehingga pengelolaan dapat berjalan secara transparan melalui pengawasan masyarakat. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pengelolaan uang Desa pasca lahirnya UU Desa? dan bagaimana partisipasi masyarakat terhdap pengelolaan uang Desa?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca lahirnya UU Desa, maka berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72, Desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri, dan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan uang desa bersifat pasif dan aktif.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI MEKANISME ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA ]]>
<![CDATA[Budi Hermawan Bangun]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.2
<![CDATA[AbstractThis research focuses on the role of ASEAN, as a regional organization, in handling rohingya refugees. The results show that ASEAN has barriers in carrying out its role in handling refugees, particularly the Rohingyas, which derive from the principle of non-internevention. ASEAN also needs to establish a mechanism for handling refugee based on agreement between member countries and cooperation with other international organization, and taking into account the provisions of international law relating to the mechanism of handling refugees themselves. AbstrakPenelitian ini berfokus mengenai peran ASEAN, sebagai organisasi regional, dalam melakukan penanganan pengungsi rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki hambatan dalam melaksanakan perannya dalam melakukan penanganan pengungsi, khususnya etnis Rohingya, yang berasal dari prinsip non-intervensi. ASEAN juga perlu membangun mekanisme penanganan pengungsi yang didasarkan pada kesepakatan antar negara anggota dan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang berkaitan dengan mekanisme penanganan pengungsi itu sendiri.]]>
<![CDATA[PROSTITUSI DAN BUDAYA HUKUM: SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG RAGAM PROSTITUSI DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Muhammad Shofwan Taufiq]]>;
<![CDATA[Prima Angkupi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.10
<![CDATA[AbstractThis article examines prostitution as a social deviation that is closely related to morality. This study aims to describe the prostitution deviation based on the types, in order to perform law enforcement reconstruction based on the viewpoint of community behavior, so that it will find the effect, impact and size of the morality of the prostitutes in Lampung Province. Using a socio-legal approach and direct observation methods, this study seeks to understand the law more than its normative aspect, but also looks at the social aspects that surround the law and dynamically communicate with the law. The results indicate that the practice of prostitution develops in accordance with the development of society. Prostitution in developed economies (Bandar Lampung and Metro) is offered in a more diverse pattern and utilizes technology and social media, as compared to the practice of prostitution in the developing economies (Lampung Timur) carried out in a conventional pattern. In terms of the etiology of deviation, prostitution arises because of individual and systemic factors. Â AbstrakArtikel ini mengkaji tentang prostitusi sebagai deviasi sosial yang terkait erat dengan moralitas. Kajian ini bertujuan memaparkan deviasi prostitusi berdasarkan tipe-tipenya, agar dapat melakukan rekonstruksi penegakan hukum yang berbasis pada sudut pandang perilaku masyarakat, sehingga akan menemukan akibat, dampak dan ukuran moralitas pelaku prostitusi di Provinsi Lampung. Memanfaatkan pendekatan sosio legal dan metode observasi langsung, kajian ini berupaya memahami hukum lebih dari aspek normatifnya, namun juga melihat aspek social yang berada di sekitar hukum dan secara dinamis berdialektika dengan hukum tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Prostitusi di daerah ekonomi maju (Bandar Lampung dan Metro) ditawarkan dalam pola yang lebih beragam dan memanfaatkan teknologi dan media social, bila dibandingkan dengan praktik prostitusi pada daerah ekonomi berkembang (Lampung Timur) yang dilakukan dengan pola konvensional. Dari sisi etiologi deviasi, prostitusi muncul karena factor individual dan sistemik. Â ]]>
<![CDATA[KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.6
<![CDATA[AbstractThis study aims to analyze, explain and find efforts to realiza adat justice in the provice of South Sulawesi. The main focus of this research is how the concept is to strve the re-establishment of the adat justice in South Sulawesi Province. This research uses socio-legal research method. The results explain the basically, South Sulawesi Province is an area that has a variety of cultural, religious and background of different populations make the disputes that occur in the community also diverse Therefore, adat justice is considered necessary to be community also diverse. Therefore, adat justice is considered necessary to be reintroduced as an effort to realize pluralism of the judicial system whose aim is to create justice in the people of South Sulawesi.AbstrakPenelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan upaya mewujudkan peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep untuk mengupayakan terwujudnya kembali peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal research. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang penduduk yang berbeda menjadikan sengketa-sengketa yang terjadi dimasyarakat juga beranekaragam. Oleh karenanya peradilan adat dianggap perlu untuk di hidupkan lagi sebagai upaya mewujudkan pluralisme sistem peradilan yang arah tujuannya menciptakan keadilan di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. ]]>
