cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
 23   24   25   26   27 
REKONSEPTUALISASI JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN KUHAP SEBAGAI BENTUK REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ladito R Bagaskoro
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.10

Abstract

AbstractThe significant increase in the pile of case files between 2016 and 2019 led to the need for concepts or methods that can create judicial efficiency. In the spirit of reforming the Criminal Procedure Code, the drafting team of the Criminal Procedure Code tries to include procedures aimed at shortening and expediting procedural procedures through the existence of a special pathway in Indonesian criminal procedural law in the future, which is inspired by the concept of plea-bargaining in the United States and Britain. This normative research uses conceptual and comparative law. The result shows that a special line was given to the defendant who admitted to the criminal act charged making the trial hearing shorter. Second, there are several fundamental differences between the special lines in the Draft Criminal Procedure Code and plea bargaining in the United States, especially in the agreement between the defendant or legal adviser and the public prosecutor, the process for confessing the accused, the criminal acts included, and the position of the judge in their respective processes.AbstrakPeningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan antara tahun 2016 hingga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan. Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasilnya adalah jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan sehingga sidang pemeriksaan acara menjad singkat. Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan plea barganing di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing.
PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU ATAS GANTI RUGI DISGORGEMENT YANG MELIBATKAN EMITEN Nikmah Mentari
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.6

Abstract

AbstractThe Financial Services Authority (OJK) launched a discourse by issuing an RPOJK regarding the Disgorgement and Disgorgement Fund. The parties that can be subject to disgorgement are the perpetrators of the violations themselves, including the Issuer as a public limited liability company. However, if the Issuer commits a violation, it is reasonable for the order to be addressed to the in persona (private individual), considering the Issuer is an artificial person who has no will and cannot have a will without the party carrying out behind the scenes. Directors, Commissioners and major shareholders (controllers) are parties who are allowed to commit violations and at the same time enjoy illegal profits from the violation. However, affiliated parties may commit violations involving the Issuer, so if there is an illegal profit, those who enjoy the benefit should be obliged to compensate the disgorgement. The issuer as a public limited liability company has also received administrative sanctions by both the OJK and the stock exchange. It is very unfair for the Issuer to be responsible for paying disgorgement compensation.AbstrakOtoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan wacana dengan mengeluarkan RPOJK tentang Disgorgement dan Disgorgement Fund. Para pihak yang dapat dikenakan disgorgement adalah pelaku pelanggaran itu sendiri, termasuk Emiten selaku perseroan terbatas terbuka. Akan tetapi, apabila Emiten melakukan pelanggaran, sewajarnya perintah tersebut ditujukan pada pelaku in persona (individu pribadi), mengingat Emiten sebagai artificial person yang tidak memiliki kehendak dan tidak dapat berkehendak tanpa pihak yang menjalankan di balik layar. Direksi, Komisaris dan pemegang saham utama (pengendali) merupakan pihak yang mungkin melakukan pelanggaran sekaligus menikmati keuntungan ilegal dari pelanggaran tersebut. Namun, pihak terafiliasi mungkin melakukan pelanggaran yang melibatkan Emiten, sehingga apabila terdapat keuntugan ilegal, seharusnya yang menikmati keuntungan tersebut yang diwajibkan mengganti rugi disgorgement. Emiten sebagai perseroan terbatas terbuka juga telah menerima sanksi administratif baik oleh OJK maupun bursa efek. Sangat tidak adil bagi Emiten bila harus bertanggung jawab membayar ganti rugi disgorgement. 
Back Matter April 2020 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 13, No 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP MENJADI TAMBAK UDANG Azna Abrory Wardana
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5

Abstract

AbstractThe paper aims to analyse the factors causing of issuance of permit to investors to convert the function of agricultural land located close to the coastal land in Sumenep regency to become a shrimp pond and its legal consequences. Whereas the policy of the transfer of function is contrary to the laws and regulations concerning land use and spatial planning, in particular the provisions set forth in Government Regulation Number 16 year 2004 concerning Land Use. This is an empirical juridical research using sociological juridical approach. The result shows that there are legal factors and non-legal factors that cause Sumenep Regency Government to issue permits to shrimp pond investors. The legal consequences of such policy include the privatization of the beach and against the spirit of land reform.                     AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dikeluarkannya izin kepada investor untuk mengalih fungsikan tanah pertanian yang lokasinya berdekatan dengan tanah pesisir di Kabupaten Sumenep menjadi tambak udang beserta akibat hukumnya. Padahal kebijakan alih fungsi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang penatagunaan tanah dan penataan ruang, khususnya ketentuang-ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Untuk menjawab tulisan tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya, terdapat faktor hukum dan faktor non hukum yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan izin kepada investor tambak udang. Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan tersebut, diantaranya adalah adanya privatisasi pantai dan bertentangan dengan semangat pembaruan agraria.
AUTENTIKASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG ANTIDATIR Riky Rustam
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.7

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the problem of the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement where the deed is in violation of Law on the Notary Position. In analyzing the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement, this normative research uses statute and conceptual approach by gathering data through librarian research. The results of this research concludes that the antidatir deed has violated the formal requirements of an authentic deed, starting from the failure to fulfill the obligations of a notary based on article 15 and 16 of the Amendment of Notary Position Law, not fulfilling the principles of good faith in making deeds and not fulfilling the nature of formal proof of authentic deed. Therefore, the antidatir PPJB is null and void.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir dimana akta ini dibuat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam meneliti autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir, penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengumpulan data secara studi pustaka (library research) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta antidatir yang dibuat telah melanggar syarat formal suatu akta autentik, mulai dari tidak terpenuhinya kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, tidak memenuhi tata cara pembuatan akta autentik, tidak memenuhi asas iktikad baik dalam pembuatan akta, dan tidak memenuhi sifat pembuktian formal akta autentik. Oleh karena itu, PPJB Antidatir menjadi batal demi hukum.
Back Matter Desember 2020 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 13, No 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MEREFLEKSIKAN KEADILAN BAGI KONSUMEN TERKAIT KEPATUTAN PROMOSI TRANSAKSI NON-TUNAI Winda wijayanti
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.3

Abstract

 Abstract Although Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has been enforced for 20 years, there are regulations to protect consumer, and submissions to the Constitutional Court 3 times, the material of Consumer Protection Law has never been canceled and changed. This normative juridical study aims to analyze whether or not the Consumer Protection Lawneeds to be amended to fulfill the legal necessities of the community. Merchant (bank) with the  Central Bank of Indonesia policy compete to provide the best promotions so that customers are interested. The selection pay with electronic money causes the powerlessness of consumers to prefer buying goods/services cheaper with cards rather than cash without any promotion of the price of goods/services or pay normal prices as inappropriate to consumers that pay non-cash. Discrimination or different treatment of the price of goods or services that harm consumers who transact in cash result unfairness does not protect the dignity of consumers.AbstrakMeskipun terdapat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah berlaku selama 20 tahun, beberapa Peraturan Pemerintah untuk perlindungan hukum bagi konsumen, dan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 kali, namun materi UUPK belum pernah dibatalkan atau mengalami perubahan. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisa perlu tidaknya merubah UUPK untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Bank dengan dukungan kebijakan BI bersaing untuk memberikan promosi terbaik agar nasabah tertarik. Pilihan cara pembayaran dengan uang elektronik menyebabkan ketidakberdayaan konsumen untuk memilih membeli barang/jasa lebih murah dengan memakai kartu daripada membayar tunai tanpa promosi harga barang/jasa atau membayar harga normal sebagai ketidakpatutan promosi bagi konsumen transaksi non tunai. Diskriminasi/perbedaan perlakuan atas harga barang/layanan jasa yang merugikan konsumen yang bertransaksi secara tunai menyebabkan ketidakadilan konsumen membayar secara tunai dan tidak melindungi harkat dan martabat konsumen.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DI PROVINSI JAWA TIMUR Indah Dwi Qurbani
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.2

Abstract

AbstractThe Indonesian Constitution states that financial relations, public services, natural resources and other resources between the Central and Local Governments are regulated and carried out fairly in accordance with the law. The article is a philosophical foundation and constitutional basis for the establishment of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 on Local Government. In the Law, the Central Government has granted authority to the Provincial Government to manage the mining resources. For instance, East Java Province has 24 Regencies with the potential of non-metallic mineral mining and 11 Regencies with the potential of metal mineral mining. The northern coast region of East Java is the center of the mining exploitation area, but 20–35% of the population lives below the poverty line. This normative research focuses on urgency of mining management by East Java Provincial Government that aims at regulating community-based mining so that it can overcome the problem of poverty and pay attention to environmental sustainability. AbstrakUndang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan. Provinsi Jawa Timur memiliki 24 Kabupaten dengan potensi pertambangan mineral non logam dan 11 kabupaten dengan potensi pertambangan mineral logam. Wilayah pantai utara provinsi Jawa Timur merupakan pusat dari wilayah eksploitasi pertambangan, namun 20–35% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini fokus pada urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur, dengan metode penelitian normatif yang bertujuan adanya pengaturan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Timur yang berbasis pada masyarakat sehingga dapat mengatasi problem kemiskinan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
HUKUM DAN POLITIK DI CHINA (KAJIAN RELASI KEKUASAAN PARTAI TERHADAP PROFESI HUKUM) Isharyanto Isharyanto
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.5

Abstract

AbstractThis article discusses the legal and political issues in the People's Republic of China by examining interactions between the legal profession which have a profound but undisputed impact on daily law enforcement and broader state-community relations. This doctrinal research uses conceptual approach. The results shows that since the late 1970s, China has experienced significant political, economic, social and cultural changes. The legal system had restoration but retained the character of state hostility towards this entity. Courts, prosecutors and the police are government apparatus controlled by the party as the highest authority in formulating and control policy. The lawyer's profession has been privatized, but with the lack in the legal education system, issues of attorney's capacity have surfaced. Lawyers are permitted to join professional associations, but party control remains strong. Critical and active lawyers are likely to have a wide-ranging impact in the future on the existence of judges, prosecutors and police, even including the party's authoritarians themselves. AbstrakTulisan ini membahas masalah hukum dan politik di Republik Rakyat China dengan menguji interaksi di antara profesi hukum yang memiliki dampak mendalam namun belum tergarap pada penegakan hukum sehari-hari dan hubungan negara-masyarakat yang lebih luas. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual. Hasilnya, sejak akhir 1970-an, China telah mengalami perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan. Hukum mengalami restorasi tetapi mempertahankan watak permusuhan negara terhadap entitas ini. Pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian merupakan aparatur pemerintah yang dikendalikan partai sebagai otoritas tertinggi perumus dan pengawas kebijakan. Profesi pengacara telah diprivitisasi, namun dengan kesenjangan sistem pendidikan hukum, persoalan kapasitas pengacara mengemuka. Pengacara diperbolehkan bergabung dalam perhimpunan profesi, namun kendali partai tetap kuat. Pengacara yang kritis dan aktif akan memberikan dampak luas di masa depan terhadap keberadaan para hakim, jaksa, dan polisi, bahkan termasuk kepada otoritarian partai itu sendiri.
RECOVERY ASET DAERAH YANG DIJADIKAN AGUNAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BUMD Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; M. Riadhussyah
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.8

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the inability of local governments to recover land assets that have been included as capital for regional-owned enterprises (BUMD). The problem arises when the land is used as an object for collateral by a third party because BUMD is unable to fulfill the achievements in the agreement. This normative research uses a statutory, conceptual and case approach. As a result, the West Lombok Regional Government is still unable to recover regional assets that have been used as collateral by third parties on the basis of a cooperation agreement with BUMD. The land is the capital that is included by the Regional Government to BUMD. Land which becomes the object of capital participation does not automatically transfer to BUMD if the transfer mechanism is not passed and is considered permanent as a regional asset. However, if the Regional Government has approved the land pledge process to the Bank through the general meetings of shareholders (GMS) mechanism, the Government will be very powerless to carry out recovery. However, the regional government could be the losing party if at any time the BUMD cannot fulfill its achievements and the land is auctioned off by the Bank. ABSTRAKTulisan ini mengkaji  ketidakmampuan Pemerintah Daerah melakukan recovery aset tanah yang telah disertakan sebagai modal kepada BUMD. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut dijadikan obyek agunan oleh pihak ketiga karena BUMD tidak mampu memenuhi prestasi dalam perjanjian. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasilnya, Pemerintah Daerah Lombok barat hingga saat ini masih tidak mampu untuk melakukan recovery terhadap aset daerah yang sudah dijadikan agunan oleh Pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama dengan BUMD. Tanah tersebut merupakan modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD. Tanah yang menjadi obyek penyertaan modal tersebut tidak otomatis beralih kepada BUMD jika mekanisme pengalihan tidak dilalui dan dianggap tetap sebagai aset daerah. Namun jika Pemerintah Daerah telah menyetujui proses pengagunan tanah tersebut kepada Bank melalui mekanisme RUPS, Pemerintah akan sangat tidak berdaya untuk melakukan recovery. Namun, pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang dirugikan jika sewaktu-waktu BUMD tersebut tidak dapat memenuhi prestasi dan tanah tersebut dilelang oleh Bank.

Page 25 of 42 | Total Record : 414

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue