cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
 21   22   23   24   25 
PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG Silvia Kurnia Dewi
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8

Abstract

AbstractThis research addresses two main points. First, the pattern of formulating criminal liability in corporate criminal acts in various laws and regulations in Indonesia. Second, the corporate criminal liability mechanism includes legal entities and non-legal entities. This is a normative research with the aim of discovering the truth of coherence. The research uses statutory and conceptual approach. The results shows that in various laws and regulations governing corporate criminal law, there are 3 groups of legal subjects that can be held liable for criminal responsibility, namely management, management and corporation, and fi nally management and/or corporation. Each group has different consequences in applying criminal sanctions. In various laws, it is also found that there are formulations of criminal sanctions in the Act which cannot be executed/ executed. The mechanism of corporate criminal liability in various laws is also not all set clearly, even there are several laws that do not mention the mechanism of corporate criminal liability. AbstrakPenelitian ini membahas, pertama, pola perumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kedua, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi, terdapat 3 kelompok subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu pengurus, pengurus dan korporasi, dan terakhir pengurus dan/atau korporasi Masing-masing kelompok mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam penerapan sanksi pidana Dalam berbagai perundangan tersebut juga ditemukan bahwa terdapat rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang tidak dapat dijalankan/dieksekusi Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut juga tidak semua mengatur dengan jelas, bahkan terdapat beberapa undang-undang yang tidak menyebutkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi
KARAKTERISTIK PERJANJIAN GUARANTEED STOCK BERDASARKAN KONSEP ‘NIAT UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN HUKUM’ (Komparasi dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law) Roby Agung Kurniawan; Moch Najib Imanullah; Al Sentot Sudarwanto
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.3

Abstract

AbstractThe requirements of intention to create legal relation in an agreement have been a long debate between states both in common law and civil law countries. The absence of legal rules regarding guaranteed stock makes the guaranteed stock agreement a source of legal implementation in the UK. This article purposes to know the importance of the “intention” in guaranteed stock agreement to be applied in Indonesia. This is a normative legal research using comparative approach which compares the concept of intention in a guaranteed stock agreement in the UK with the concept of intention based on Indonesian contract law. The result of this research is that fi rst, intention as a consideration which discuss about the interests of the parties and the second, intention as a fulfi llment of the consensualism principle that guarantee the validity of the implementation of guaranteed stock agreement in Indonesia.AbstrakPersyaratan mengenai ‘niat untuk menciptakan hubungan hukum’ dalam sebuah perjanjian menjadi perdebatan yang panjang antara negara dengan sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law Tidak adanya aturan hukum mengenai guaranteed stock memposisikan perjanjian guaranteed stock sebagai sumber hukum pelaksanaannya pada saat itu di Inggris Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya ‘niat’ dalam perjanjian guaranteed stock untuk dapat diterapkan di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara konsep ‘niat’ dalam perjanjian guaranteed stock di Inggris dengan konsep ‘niat’ berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang tervalidasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada Hasil yang didapatkan yang pertama adalah ‘niat’ sebagai konsiderasi yaitu membahas mengenai kepentingan para pihak dan kedua adalah ‘niat’ sebagai pemenuhan atas asas konsensualisme guna menjamin keabsahan dari penerapan perjanjian guaranteed stock di Indonesia
KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL Rossa Ilma Silfiah
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.5

Abstract

AbstractThe fact that the diversity of laws that develop in Indonesia is strongly infl uenced by the socio-philosophical, socio-political and socio-cultural aspects of the Indonesian people. Legal development, as a function of law, is as a social controller and as a means of social engineering demands that national law be predictive, which is able to predict the workings of the law in the future. Then a multidisciplinary comprehensive study becomes a necessity for the formation of National Law. Legal theories that are developing at the present time are very supportive towards pluralist law. ‘Urf, as a source of law and method, commonly known as al’aadat al-muhakkamah, has been used as a legal basis by the Islamic community in Indonesia together with customary (adat) law. Both are in line to dominate the legal life in Indonesia. When observed directly, most Indonesian people already have their own Scriptures while also obeying existing laws and regulations. Through the method of normative legal research and a comparative approach to law, this research focuses on the synchronization of customary law with Islamic Law, so that it will produce National Law in accordance with the law that lives in society.AbstrakFakta keragaman hukum yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sosio-fi losofi k, sosio-politik dan sosio-kultural bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sebagaimana fungsi hukum, yaitu sebagai pengendali sosial (social control) dan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) menuntut Hukum Nasional menjadi predictiable, yang mampu memerkirakan bekerjanya hukum di masa akan datang. Maka kajian yang komprehensif multidisipliner menjadi kebutuhan bagi terbentuknya Hukum Nasional. Teori-teori hukum yang berkembang mutakhir, sangat mendukung ke arah hukum yang pluralis Urf, sebagai sumber hukum maupun metode, lazim dikenal dengan al’aadat al-muhakkamah, telah dijadikan landasan hukum oleh masyarakat Islam di Indonesia bersamaan dengan Hukum Adat. Keduanya seiring sejalan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diamati secara langsung, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai Kitab Suci masing-masing dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini fokus pada singkronisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam, sehingga menghasilkan Hukum Nasional sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
URGENSI PEMISAHAN KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK Dewi Cahyandari; Ahmad Siboy; Sudarsono Sudarsono
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4

Abstract

AbstractProblems arises in the implementation of elections between the election of the President / Vice President who are no longer held separately such as previous Elections. The technical implications are related to the ability of the Constitutional Court to adjudicate disputes over the legislative and presidential elections which are certainly unbalanced with the number of justices and the limited time. This study aims to map the problems experienced by the Constitutional Court in adjudicating disputes over simultaneous election results. The research method used is normative legal research using conceptual, legislation, history and case approach. The results shows that a separation of authority is needed between the disputes over the results of the presidential / vice presidential election with disputes over the results of the DPR, DPD and DPRD elections. The separation is needed to ensure that the election dispute resolution process does not accumulate in one judicial institution and results in a decision which passes the time limit given. With the separation of authority in adjudicating disputes over the results of the presidential election and legislative elections, the Constitutional Court will only focus on adjudicating cases of outcome disputes and other institutions will also focus on prosecuting thousands of legislative electoral disputes. AbstrakTerdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan antara pemilihan Presiden/wakil Presiden yang tidak lagi digelar terpisah. Implikasi teknis berkaitan dengan kemampuan MK dalam mengadili perselisihan pemilu legislatif dan Pilpres yang tentu tidak berimbang dengan jumlah hakim konstitusi dan limitasi waktu yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika yang dialami oleh MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Hasilnya, diperlukan pemisahan kewenangan mengadili antara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/wakil Presiden dengan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD demi menjamin proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang tidak menumpuk disatu lembaga peradilan dan berakibat pada putusan yang melewati batas waktu yang diberikan. Pemisahan ini akan membuat Mahkamah Konstitusi hanya fokus mengadili perkara perselisihan hasil saja dan lembaga lain juga fokus mengadili perselisihan Pileg yang jumlahnya ribuan. 
ISU KESEHATAN DALAM SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA INDONESIA-BRAZIL DI WTO Siswanto, Ari
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.2

Abstract

AbstractThis paper discusses the issue of human health protection as one of the exceptions of GATT obligations, considering the elements in Article XX (b) of GATT are still general in nature and thus have the potential to bring different interpretation. Focusing on the elements of "necessary to protect human life or health" and "arbitrary or unjustifiable discrimination", this paper seeks to explore the various meanings of Article XX (b) GATT, including its implementation in an in concreto dispute, namely Indonesia's dispute with Brazil over chicken meat import policy. The result shows that the element of "necessary to protect human life or health" will be deemed if the state can demonstrate the existence of health risks, adopt necessary policies that mitigate such risks, and there is no other policy alternative more friendly to international trade available. In relation to the more subjective element of "arbitrary or unjustifiable discrimination", the principle of good faith has not yet given a place in the consideration of this element.AbstrakTulisan ini membahas isu perlindungan kesehatan manusia sebagai salah satu pengecualian dari kewajiban-kewajiban GATT, mengingat bahwa unsur-unsur dalam Artikel XX(b) GATT masih bersifat umum dan berpeluang memunculkan perbedaan penafsiran. Berfokus pada unsur “necessary to protect human life or health” dan “arbitrary or unjustifiable discrimination”, tulisan ini menelusuri berbagai pemaknaan terhadap Artikel XX(b) GATT, termasuk implementasinya dalam sengketa in concreto, yakni sengketa Indonesia melawan Brazil terkait kebijakan impor daging ayam. Hasilnya, unsur “necessary to protect human life or health” dianggap terpenuhi kalau negara itu bisa menunjukkan keberadaan risiko kesehatan, mengambil kebijakan yang mampu mengurangi risiko tersebut dan memang harus diambil, serta tidak tersedia alternatif kebijakan lain yang lebih ramah terhadap perdagangan internasional. Terkait unsur “arbitrary or unjustifiable discrimination” yang lebih subjektif, terungkap prinsip itikad baik belum mendapat tempat di dalam pertimbangan atas unsur ini.
PENOLAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PBB OLEH MYANMAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Fransiska Ayulistya Susanto
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.10

Abstract

Abstract The rejection from Myanmar over the United Nation humanitarian aids leads to unnecessary suffering for Rohingya in Myanmar. The rejection are not only for the foods but all kind of aids from the United Nation. The aid rejection violates a number of human rights such as right to life, right to food, and right to health. Although the Myanmar government could decline aids under their rights of sovereignty state, the state must first give sufficient aids to Rohingya. The state could not just cut or decline the humanitarian aids if the state is unwilling and unable to provide the humanitarian aids to the citizen. This paper investigates whether those actions of the Myanmar Government violates the human rights of Rohinya by analyzing the international human rights law instrument with the fact.   Abstract Penolakan Negara Myanmar terhadap bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa telah membuat penderitaan yang tidak diperlukan bagi warga Rohingya di Myanmar. Penolakan tidak hanya terhadap bantuan makanan saja namun juga seluruh jenis bantuan yang berasal dari PBB ditolah oleh Pemerintah Myanmar. Tindakan penolakan bantuan kemanusiaan tersebut telah melanggar hak hidup, hak untuk memperoleh pangan dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Meskipun pemerintah Myanmar dapat menolak bantuan kemanusiaan dibawah hak berdaulat suatu Negara, tapi Negara harus memberikan bantuan kemanusiaan secara memadahi kepada Rohingya dulu. Negara tidak dapat memotong atau bahkan menolak bantuan kemanusiaan jika Negara tersebut tidak mau ataupun tidak mampu untuk memenuhi bantuan kemanusiaan untuk warganya. Tulisan ini menganalisis apakah tindakan pemerintah Myanmar tersebut melanggar HAM penduduk Rohingya dengan melakukan analisis terhadap instrument hukum hak asasi manusia internasional dengan fakta-fakta yang terjadi di lapang. 
FILOSOFI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK Sang Ayu Putu Rahayu; Rahayu Fery Anitasari; Rindia Fanny Kusumaningtyas
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3

Abstract

AbstractProduction sharing contract is a type of cooperation contract used by the Government of the Republic of Indonesia in carrying out oil and gas management. The concept of production sharing has changed several times, where the latest was the change of cost recovery scheme to gross split. The changed type of production sharing contract become the basis for examining the philosophical level related to its existence. This normative research uses prescriptive legal and conceptual approach. Based on the results of the research, similar characteristics were found that the types of production sharing contracts remain used  even even with  different schemes. Therefore the principle of responsive competition and the principle of proportionality sharing must exist as a philosophical foundation in its implementation.AbstrakKontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema cost recovery menjadi skema gross split. Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara preskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ditemukan karakteristik yang serupa bahwa yang digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema yang berbeda, oleh karena itu prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN Shandy Harsyahwardhana
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10

Abstract

AbstractCarrying out the mandate of the 1945 Constitution which guarantees the right to freedom of religion and belief, the Constitutional Court issued Decision Number 97/ PUU-XIV / 2016 which granted the judicial review lawsuit on Law 23 of 2005 jo. Law 24 of 2013 concerning Population Administration. The Constitutional Court ruled that Article 61 paragraph (1), (2) and Article 64 paragraph (1), (2) of the Population Admnistration Law contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper aims to identify and analyze the Constitutional Court's considerations in issuing the decision, and the legal consequences of that ruling. This normative legal research uses a case approach. The results found that the decision of the Constitutional Court had a significant legal effect on the followers of the flow of trust and had implications that impact not only in terms of the law but also sub-systems in pluralistic Indonesian society. Abstrak Melaksanakan amanat UUD 1945 yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan judicial review atas UU 23 Tahun 2005 jo. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut, serta akibat hukum dari putusan itu. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach).  Hasilnya ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum yang signifikan pada penghayat aliran kepercayaan serta memiliki implikasi yang berdampak tidak hanya dari segi hukum namun juga sub-sistem di masyarakat Indonesia yang pluralistik.
IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR Benediktus Hestu Cipto Handoyo
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1

Abstract

AbstractJudicial review is one of the authorities of the Constitutional Court most often exercised. This research examines the background of the establishment of Constitutional Court in Indonesia and the ideal construction of the constituendum for the Constitutional Court in implementing the judicial review. This normative research uses regulatory and conceptual approach. The results showes first, the authority to judicial review should be placed in one institution, namely the Constitutional Court, since the continental tradion of laws and regulations is systematic, hyrarchial and pyramidal in nature. Second, the Consttutional Court’s decisions that are often ignored by the law forming institutions have resulted in the Law annulled by the Court not immediately followed up with the issuance of a replacement law. Third, judicial review should not be limited to the statute being reviewed, because the statute concerned are, more likely, related to the other statutes. And fourth, the Constitutional Court’s decisions should be regarded as constitutional jurisprudence and become  referrences for the theory of constitution in general. AbstrakSalah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling sering dilaksanakan dalam keseharian adalah Pengujian UU terhadap UUD. Penelitian ini menganalisa latar belakang kemunculan MK di Indonesia serta bagaimana konstruksi ideal Constituendum bagi MK dalam melaksanakan pengujian tersebut. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya pertama, pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya diletakkan dalam satu lembaga, yakni MK sebab tradisi continental peraturan perundang-undangan bersifat sistemik hirarkhis piramidal. Kedua, putusan MK yang sering tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak segera ditindak lanjuti dengan penerbitan UU pengganti. Ketiga, pengujian UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti pada pengujian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU tersebut dapat berhubungan dengan UU lain. Keempat, putusan MK seharusnya menjadi constitutions jurispridence dan menjadi rujukan teori konstitusi pada umumnya.
TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA Detania Sukarja; Mahmul Siregar; Tri Murti Lubis
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9

Abstract

Abstract Law No. 6 of 2014 on Villages (Village Law) appears to construct Village-Owned Enterprise or Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) as a new form of business entity within the Indonesian legal sphere. BUM Desa is considered to be different from other variants of business entities in Indonesia. There are multiple interpretations regarding the status of BUM Desa, debating whether they are legal entities or not. This normative legal research discusses the legal aspects of BUM Desa following the promulgation of the Village Law. It concludes that: (1) theoretically BUM Desa meets the criteria as a public legal entity. The issuance of Law No.11 of 2020 on Job Creation confirms the status of BUM Desa as a legal entity; (2) BUM Desa is a public business entity with a unique character to villages different from other forms of business entity with private ownership such as limited companies and cooperatives. However, legal provisions on BUM Desa still contain logical inconsistencies regarding the basic conception of BUM Desa and Law 12/2011 does not yet include Perdes as statutory regulation. The confirmation of the status of BUM Desa legal entities needs to be complemented by synchronization with Law 12/2011 to strengthen the position of Perdes as the legal basis for the establishment of BUM Desa along with various other sectoral regulations   Abstrak   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) terkesan mengkonstruksikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai suatu bentuk badan usaha baru dalam ranah hukum Indonesia. BUM Desa dianggap tidak sama dengan varian badan usaha lain yang ada di Indonesia. Timbul multitafsir mengenai status BUM Desa, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Penelian hukum normative ini membahas aspek hukum BUM Desa pasca diundangkannya UU Desa. Hasilnya (1) secara teoritis BUM Desa memenuhi kriteria sebagai badan hukum public. Lahirnya UU Cipta Kerja menegaskan status BUM Desa sebagai badan hukum; (2) BUM Desa adalah badan usaha publik bercirikan Desa yang berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya dimana terdapat kepemilikan privat seperti PT dan koperasi. Namun, ketentuan terkait BUM Desa masih memuat inkonsistensi nalar mengenai konsepsi dasar BUM Desa dan UU 12/2011 tidak mencantumkan Perdes dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penegasan status badan hukum BUM Desa perlu dilengkapi dengan sinkronisasi dengan UU 12/2011 untuk memperkuat kedudukan Perdes sebagai dasar hukum pendirian BUM Desa dan juga dengan berbagai peraturan sektoral lainnya.

Page 23 of 42 | Total Record : 414

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue