cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
PEMBANGUNAN TATA KELOLA KELAUTAN INDONESIA: PERAN HUKUM INTERNATIONAL MEMBENTUK ETIKA BISNIS KELAUTAN Yohanes Hermanto Sirait; Ai Permanasari
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2

Abstract

AbstractIssues related to marine governance still need some improvement in Indonesia, where issues on determination of the maritime boundaries between Indonesia and other states are unsettled, the inadequate utilization and development of coastal areas and small islands to the large number of business activities that pollute the sea. This is due to unethical business practices and neglect of marine sustainability. This study aims to examine the development of marine governance from the perspective of international law. The development of governance can begin with the dissemination of business ethics which is an important part of marine governance. This normative juridical study, collected through literature study is analyzed using a qualitative deductive method. The results shows that international law contributes to upholding ethical standards of business and disseminating it to other states. Therefore, Indonesia needs to promote an appropriate business ethics oriented to environmental sustainability. It can begin by spreading the ethic from the international to the national level.  AbstrakPermasalahan tata kelola laut masih butuh perbaikan di Indonesia, dimana belum beresnya penetapan batas-batas laut Indonesia dengan negara lain, belum optimalnya pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai pada banyaknya kegiatan bisnis yang mencemari laut. Hal ini dikarenakan praktik kegiatan bisnis yang kurang beretika dan mengabaikan kelestarian laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembangunan tata kelola kelautan dapat dibangun dari perspektif Hukum Internasional. Pembangunan tata kelola dapat dimulai dengan penyebaran etika bisnis sebagai bagian penting dalam tata kelola kelautan. Penelitian yuridis normative ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deduktif kualitatif. Hasilnya hukum internasional berkontribusi dalam mengukuhkan standar etika bisnis dan menyebarluaskannya ke banyak negara. Untuk itu, keaktifan negara dalam mendorong etika bisnis yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dimulai dengan membudayakan etika tersebut dari level internasional ke nasional.
MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA Ilham Tohari; Moh. Anas Kholish
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7

Abstract

Abstract           Many people consider that Islamic family law in Indonesia must immediately be renewed. But discussing Islamic family law reform is not an easy matter. The refusal of various parties to the CLD-KHI, as one of the efforts to reform Islamic family law, can be used as a lesson on how Islamic family law reform efforts must be carried out. The renewal of Islamic family law must be carried out with approaches and methodologies that originate from the tradition of Islamic thought itself, and not based on the perspective of thoughts from outside Islam. Maqasih Syariah can be an adequate alternative as a conceptual-methodological basis for Islamic family law reform. In addition being considered able to relate to the concepts and values of modernity, such as equality, gender justice and so on, the Maqasih Syariah approach also has methodological tools for dialogue with Islamic scientific methodologies and traditions such as ushul fiqh, so it is probable that the legal products produced with this approach will become contextual Islamic family law products that are acceptable to all groups of people. Abstrak Banyak kalangan menilai bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui.Namun pembaruan hukum keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah.Penolakan berbagai pihak terhadap CLD-KHI, sebagai salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam, dapat dijadikan pelajaran bagaiaman upaya pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan.Pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri, bukan berdasarkan prespektif pemikiran dari luar Islam.Maqasih Syariah dapat menjadi alternatif yang memadai sebagai dasar konseptual-metodologis pembaruan hukum keluarga Islam.disamping dinilai mampu berhubungan dengan  konsep dan nilai-nilai modernitas, seperti persamaan, keadilan gender dan sebagainya, pendekatan Maqasih Syariahjuga mempunyai perangkat metodologis untuk berdialog dengan metodologi dan tradisi keilmuan Islam seperti ushul fiqh, sehingga besar kemungkinan produk hukum yang dihasilkan dengan pendekatan ini menjadi produk hukum keluarga Islam yang kontekstual dan dapat diterima semua kalangan.
PENERAPAN ASAS - ASAS HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN Tahegga Primananda Alfath; Ihwan Nul Padli
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.8

Abstract

Infrastructure Development is one of Indonesia's visions in 2045. However, Infrastructure development has only occurred in some areas, and implementation often occurs in disputes between authorities and indigenous peoples, especially indigenous peoples ulayat rights. The object of ulayat rights is land of the indigenous peoples where its existence is still recognized in Indonesia based on article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. The research method used statue approach and conseptual approach. This study aims To find out and analyze the existence of indigenous peoples ulayat rights and To know and analyze infrastructure development in Indonesia in accordance with the principles of indigenous peoples, Infrastructure development has the concept of development with the principles of togetherness, based on justice. The State guarantees that infrastructure development in Indonesia is accordance with the principles of indigenous peoples and the principles of indigenous peoples law including the principle of mutual cooperation, the principle of social function in the community, the principle of agreement or consensus and the principle of representation embodied in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution.
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM YANG SUI GENERIS Yenny Eta Widyanti
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1

Abstract

AbstractThis Paper aims to analyze the importance of Indonesian traditional cultural expressionsgoverned by sui generis. To obtain these objectives, this legal research uses statutory approachwith a systematic interpretation. Based on the results, it can be concluded that the regulationof Indonesian traditional cultural expression in Law Number 28 of 2014 about Copyright still cannot realize the protection of Traditional Cultural Expressions due to differences in charateristic between copyright with Traditional Cultural Expression. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya ekspresi budaya tradisional Indonesia diatur secara sui generis. Untuk memperoleh tujuan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum dapat mewujudkan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional karena adanya perbedaan karakteristik antara hak cipta dengan ekspresi budaya tradisional.
Fornt Matter April 2020 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 13, No 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI Afif Syarif
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4

Abstract

Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement AbstrakBatu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. 
PUTUSAN KPPU SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Sukarmi Sukarmi
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.6

Abstract

AbstractThis study aims analyze the KPPU's decision as the basis for class action in court in demanding compensation for violations of unfair business competition, and the juridical obstacles in examining group claims based on the KPPU's decision. This is normative legal research using statutory and case approach. The results shows that the KPPU's decision can be used as the basis for a class action lawsuit in court in the context of demanding compensation for consumer losses caused by violations of business competition as long as the KPPU's deliberations and decisions include preliminary evidence of public (consumer) loss and meet the general requirements for a class action lawsuit. The juridical obstacles really depend on the level of understanding of the judges and also the documents and / or case files from the KPPU as evidence of consideration of consumer losses. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU sebagai dasar gugatan kelompok (class action) di pengadilan dalam menuntut ganti rugi akibat pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, serta hambatan yuridis dalam pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang didasarkan pada putusan KPPU. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan class action di Pengadilan dalam rangka menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan usaha sepanjang dalam pertimbangan dan putusan KPPU mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugian masyarakat (konsumen secara luas)  dan memenuhi persyaratan umum untuk dilakukan gugatan perwakilan (class action). Hambatan yuridis yang dialami pengadilan tentunya sangat bergantung pada tingkat pemahaman hakim dan juga dokumen dan/atau berkas perkara dari KPPU sebagai bukti adanya pertimbangan terhadap kerugian konsumen.
Front Matter Desember 2020 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 13, No 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Nurul Ula Ulya; Fazal Akmal Musyarri
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5

Abstract

 ABSTRACTFinancial Technology, one of the disruptive innovations that restructures aspects of the financial industry and influences people's lifestyles, needs to be balanced with the fulfillment of accommodative legal development. Efforts to develop Financial Technology has caused the technical and service problems. These problems can be minimized by the construction of a legal component both in terms of substance which to date has been deemed inadequate, as well as the institutional aspect of authority, namely the OJK which is considered to be incapable in accommodating the legal aspects of Financial Technology. As a normative juridical research using legislation and conceptual approaches, the focus of the author here is to annotate legal buildings that cannot guarantee legal protection in the development of Financial Technology in an ideal manner. What needs to be underlined is that the development of Financial Technology should require Technology Ethics considerations that can affect Indonesia's readiness in facing the Disruptive Era. This is where the idea of Technology Ethics needs to be penetrated in legal convergence to create a more ideal legal order. ABSTRAKFinancial Technology, salah satu inovasi disruptif yang merestrukturisasi aspek industri keuangan dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, perlu diimbangi dengan pemenuhan pembangunan hukum yang akomodatif. Upaya pengembangan Financial Technology menghadapi problematika teknis maupun layanan. Hal tersebut dapat diminimalisasi dengan konstruksi komponen hukum baik dari segi substansi yang belum memadai, maupun segi kelembagaan yang berwenang yaitu OJK yang dianggap belum kapabel dalam mengakomodir aspek hukum Financial Technology. Sebagai penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, fokus penulis disini adalah memberi anotasi terhadap bangunan hukum yang belum dapat memberi jaminan perlindungan hukum dalam pengembangan Financial Technology secara ideal. Perlu digarisbawahi bahwa pengembangan Financial Technology seharusnya memerlukan pertimbangan Etika Teknologi yang dapat mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam menyongsong Disruptive Era. Disinilah gagasan Etika Teknologi dipenetrasikan dalam konvergensi hukum sehingga diharapkan dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN KEARIFAN TRADISIONAL: PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN Nadia Astriani; Ida Nurlinda; Amiruddin A.Dajaan Imami; Chay Asdak
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.1

Abstract

AbstractLegal pluralism in Indonesia provides a place for indigenous peoples to manage their natural resources where their lives are based on a living philosophy that is in harmony with nature, produces a pattern of management of natural resources that is environmentally friendly and sustainable. This article focus on studying water resource management practices based on traditional wisdom carried out by indigenous peoples in Indonesia and whether the management of water resources based on traditional wisdom can be used as an example of sustainable water resource management. The results of research conducted on the Ciptagelar indigenous people, Subak practices in Bali and 9 (nine) regions in Indonesia show that the practices of water resource management carried out in these areas are in line with the approach of sustainable water resource management. Some forms of community practice can even be adopted in the management of water resources carried out by the government. Furthermore, regulation of water resources based on values that live in society is easier to implement in the life of the community itself, therefore, regulation of water resources in the future must pay more attention to the values that live in the community. Abstrak Pluralisme hukum di Indonesia memberikan tempat bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alamnya, yang kehidupannya dilandasi falsafah hidup yang selaras dengan alam, menghasilkan pola pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Artikel ini fokus pada mempelajari praktek pengelolaan sumber daya air (SDA) berdasarkan kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia dan apakah pengelolaan SDA berdasarkan kearifan tradisional ini dapat dijadikan contoh pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Ciptagelar, praktik Subak di Bali dan 9 wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan SDA di wilayah tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Beberapa bentuk praktik masyarakat bahkan dapat diadopsi dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah. Pengaturan SDA yang berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga ke depan pengaturan SDA harus lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.