Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

3 4 5 6 7

ANALISIS YURIDIS DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Idris Aly Fahmi
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ The objectives of this journal are to describe and to analyze the boundary of the degraded verifying strength and the boundary of the cancellation of Notary Public Certificate based on Article 84 Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, and also to describe and to analyze the mechanism of the application of civil sanction against Notary Public in the case of the degraded verifying strength and the cancellation of Notary Public Certificate. Method used in this journal is normative juridical with statute and conceptual approaches. Result of research indicates that the boundary of Notary Public Certificate with degraded verifying strength into a merely under-hand document is when Notary Public Certificate has violated Article 16 Verse (1) Letter l, Article 16 Verse (7), Article 16 Verse (8), Article 41 with reference to Article 39 and 40, and Article 52 of Act No. 30 of 2004 about The Rank of Notary Public. The boundary of the cancellation, or being cancelled based on law, pursuant to Article 84 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, is when Notary Public Certificate deviates from what has been stated in Article 16 Verse (1) Letter i, Article 16 Verse (1) Letter k, Article 44, Article 48, Article 50, and Article 51 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public. The mechanism of the application of civil sanction against Notary Public is decided through the court process begun with the allegation by the parties in the certificate who is adversely affected due to the mistake or the negligence of Notary Public which is considered as violating Article 84 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, and/or contravening against the provision of Article 1865 of Civil Code.Â Key words: degradation, verifying strength, cancellation, notary public certificate Â AbstrakTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis batasanÂ degradasi kekuatan pembuktian dan batasan pembatalan akta Notaris menurut ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi perdata terhadap Notaris dalam hal terjadinya degradasi kekuatan pembuktian atau pembatalan akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, batasan akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), Pasal 41 dengan menunjuk ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, serta melanggar ketentuan Pasal 52Â Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sementara batasan akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah melanggar kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mekanisme penerapan sanksi perdata terhadap Notaris dijatuhkan melalui proses peradilan yang diawali oleh gugatan para pihak dalam akta yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Notaris yang melanggar ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NotarisÂ sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan sejalan dengan teori pembuktian.Kata kunci : degradasi, kekuatan pembuktian, pembatalan, akta notaris

DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractArticle 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation. Furthermore Act No 22/2009 of Traffic and Vehicle should can solve impacts problems from traffic accident. This article will focus on the discretional police background and its mechanism in enforcing traffic law.Key words: discretion, traffic aciident, alternative dispute resolutions AbstrakUndang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diharapkan dapat menyelesaikan masalah turunan akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Pasal 16 ayat (2) dan 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi.Â Fokus tulisan ini berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penggunaan diskresi yang diterapkan Kepolisian Resort Malang Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.Kata kunci: diskresi, kecelakaan lalu lintas, mediasi penal

KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Achmad Ratomi
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children. This study uses a kind of normative legal research, which is a process to find the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to obtain the arguments, theories or concepts as prescriptions in solving the problem. The concept of diversion at the stage of implementation procedures in the completion of the investigation of criminal acts committed by children there are three forms, namely: First, Police Conference. The party consisted of the police and offender. Type of crime is violations and minor crime. Second, the Family Conference. The parties involved are the police, offender and /or parent/guardian, and the supervising community. Type of crime is a minor crime, crime without victim and crime the value of the losses of victims not more than the provincial minimum wage. Third, Public Conference. The parties involved are the police, offender and/or parent/guardian, the victim and/or the parent/guardian and supervising community and society. Type of crime is a crime punishable by prison of less than 7 (seven) years and not a repetition of crime. Key words: diversion, investigation, crime by child Â AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.Â 157Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananyaÂ adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalahÂ tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalahÂ tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana.Â Kata kunci: diversi, penyidikan, tindak pidana oleh anak

URGENSI PENANGANAN PENGUNGSI/MIGRAN ILEGAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT BERDASARKAN KONVENSI TENTANG STATUS PENGUNGSI 1951 (Studi Di Kantor Imigrasi Kota Malang) Herman Suryokumoro; Nurdin Nurdin; Ikaningtyas Ikaningtyas
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Immigration or refugee was matter that always been exist in human civilization. Since the motive to get better life, free from fear and treat. To response the problems international community through United Nations released Convention 1951 regarding to Status of Refugee. Other hand, Indonesia as transit state provide legal instrument as legal instruction for related institutions in handling illegal immigrant/refugee problems. This article described about Immigration Office at Malang on Handling of Illegal Immigrant/refugee based on Indonesiaâ€™s regulation compare to Convention 1951 regarding to status of refugee.Key words: immigrant, refugee, immigrant office at Malang, Covention 1951 Â Abstrak Pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam perkembangan peradaban manusia, karena persoalan pengungsi berlatar belakang naluriah manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, politik, keamanan dsb. Indonesia sebagai Negara yang terletak pada posisi silang dunia menjadi tempat strategis untuk transit para pengungsi, terutama para pengungsi/imigran gelap. Di satu pihak dalam konteks internasional telah ada suatu standart dalam memperlakukan pengungsi melalui Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Artikel ini akan membahas mengenai peran dari Kantor Imigrasi kelas I Malang dalam penanganan imigran gelap/pengungsi dikaitkan denganÂ Konvensi 1951 tentang status pengungsi.Kata Kunci: immigran, pengungsi, kantor Imigrasi Kota Malang, Konvensi 1951

PELAKSANAAN PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERA (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di Kabupaten Murung Raya) Rimluk S Buhoy
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ One of the protection of human rights, namely the principles of freedom in the field of labor relations in Indonesia contained in Paragraph D of Article 28 (2) Constitution NRI 1945. The existence of labor as a human being has the same rights as other human beings in terms of getting and doing a job and receive a fair return. labor law protection must be provided and the responsibility of the government and their employers to be able to give it. So coveted labor welfare can be realized. classic problem that employers in the District Joyless Kingdom less attention to the fulfillment of the rights of labor which existed as a labor agreement with the system time. All the more so towards the fulfillment of workforce in the labor and social security programs are often overlooked.Â Key words: Protection of Human Rights, Labour, Employment Agreements Certain Time, labor and social security Â Â AbstrakSalah satu perlindungan hak asasi manusia, yaitu prinsip kebebasan di bidang hubungan kerja di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945. Keberadaan tenaga kerja sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dalam hal mendapatkan dan melakukan pekerjaan dan menerima imbalan yang adil. perlindungan hukum perburuhan harus disediakan dan tanggung jawab pemerintah dan majikan mereka untuk bisa memberikannya. Kesejahteraan pekerja jadi incaran dapat direalisasikan. masalah klasik yang pengusaha di Kabupaten Murung Raya kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang ada sebagai suatu perjanjian kerja dengan waktu sistem. Semua lebih terhadap pemenuhan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan sering diabaikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak jamsostek bagi tenaga kerja dengan system PKWT di kabupaten Murung Raya. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos); Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD; Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir 50% perusahaan di Kabupaten Murung Raya belum mengikuti program jamsostek hal ini dikaitkan dengan penghematan pengeluaran keuangan perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan penerbitan peraturan system kerja kontrak / outsorching / PKW oleh pemerintah pusat. Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jaminan Social Tenaga Kerja

KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Syaefuddin Haris
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Taklik divorce is a divorce in the fall or hang it on a case specific reasons that have been agreed upon. Addendum agreement with the divorce has different agreements in general in terms of closing the possibility of both parties to dissolve the agreement referred to in Article 46 paragraph (3) KHI addendum stating that the divorce agreement is not a treaty that must be held at each marriage. But once they fall addendum divorce irrevocably. In line with the contents of the divorce sigheh addendum, the addendum divorce in Marriage Legislation Indonesia entered the marriage treaty article. Legal implications that can arise when a husband is breaking pledges addendum divorce, it can be categorized as an offense, and the offense can be used as an excuse by the wife filed a complaint for divorce to the court religion. Key words: taklik separations, agreements, marriage Â AbstrakTaklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taâ€™lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sejalan dengan isi sighat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Kata kunci: taklik talak, perjanjian, perkawinan

PERWUJUDAN ASAS AL MUSAWAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Wicaksana Wahyu Prasetya
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractMurabahah Covenant is a product issued by banks that use Sharia principles in their operations, which in a short span of time to become a popular public financing products. This research aims at identifying, describing and analyzing the realization of the Al Musawah principle of Murabahah financing in Islamic banking, this study is the type of research that uses the approach Statute Normative Approach and Conceptual approach. Murabahah is a sale and purchase of goods at home with the added advantage that agreed between the bank and the customer. In Murabahah, the seller said the purchase price of the goods to the buyer, then hinted he would return in a certain amount. The results showed that of the seven groups of clauses in which there are rights and obligations of both sides, there are two groups that do not comply with the principle (Al Musawah): the group of clause about Total Financing, Financing Forms, Purpose Financing and Financing Deadline, in the article about the amount of financing should include negotiation process between the two sides, and the deadline to enter is clearly a limit in the form of range (minimum-maximum) and the clause on Affirmative Covenant containing the accumulation of customer obligations, should include penalties on arrears should be based agreement of the parties and specified in the financing agreement.Key Words: financing contract, al musawah, murabahahÂ AbstrakAkad Pembiayaan Murabahah merupakan produk yang dikeluarkan oleh bank yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasionalnya, yang dalam kurun waktu singkat mampu menjadi produk pembiayaan yang digemari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, mendeskripsikan dan analisis perwujudan asas Al Musawah dalam Akad pembiayaan Murabahah di perbankan Syariah, maka penelitian ini jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual approach. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mengisyaratkan akan laba dalam jumlah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh kelompok klausul yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, terdapat dua kelompok yang tidak sesuai dengan asas (Al Musawah): yaitu kelompok klausul tentang Jumlah Pembiayaan, Bentuk Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan dan Batas Waktu Pembiayaan, di dalam pasal tentang jumlah Pembiayaan seharusnya mencantumkan proses negoisasi antara kedua belah pihak, dan dalam batas waktu memasukkan secara jelas batas dalam bentuk rentang (minimal-maksimal) dan kelompok klausul tentang Affirmative Covenant yang berisi akumulasi kewajiban nasabah, seharusnya mencantumkan tentang denda tunggakan harus berdasar kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum dalam akad pembiayaan.Kata Kunci: akad pembiayaan, al musawah, murabahah

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN Charles Banoet
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractSouth Central Timor regency administration is an area with a broad range of services. To optimize public service for the community, by 2013 the number of districts has been in expand into 32 districts. Research purposes is to figure out how the implementation of the policy widened the territory based the public services, particully in the education sector. This type of research is empiric juridic or in other words sociological study of law with statutory approach, sociological approach, conceptual approach and a case approach. Research data collected were analyzed with descriptive analytical method. The results showed that in general the expansion policy districts in South Central Timor has been on target but in terms of public services, especially in the education sector do not maximized because there is less or limited staff, poor quality of science held by educators as well as the lack of infrastructure educational support such as libraries, laboratories and classrooms.Key words: policy, redistricting, public service, education Â AbstrakKabupaten Timor Tengah Selatan merupakan suatu wilayah Pemerintahan dengan jangkauan layanan yang cukup luas. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, hingga tahun 2013 jumlah kecamatan yang ada telah di mekarkan menjadi 32 kecamatan.Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik khususnya pada sektor Â pendidikan. Jenis penilitian yang di gunakan adalah yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum sudah tepat sasaran namun dalam hal pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan belum maksimal dilakukan karena masih kurang atau terbatasnya tenaga kependidikan, rendahnya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik serta kurangnya sarana-prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan ruang kelas.Kata kunci: kebijakan, pemekaran, pelayanan publik, pendidikan

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS JALAN PERTAMINA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR Ruslan Abdul Rasyid
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractEstablishment of Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative). Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito Regency causing uncertainty about the asset management area in the district. East Barito. This local regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and lead to investment climate minimal impact on local revenue Alone (PADS) East Barito regency became maximal.Key words: local regulations, legal policy, legal implications Â AbstrakPembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang InvestasiÂ Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh Â para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadapÂ pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Peraturan daerah ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Barito Timur menjadi tidak maksimal.Kata kunci: peraturan daerah, politik hukum, implikasi hukum

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN Siti Hapsah Isfardiyana
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper aims to determine the responsibility of the Company's internal organs, namely the shareholders, Directors and Commissioners, if the Company suffered a loss to not be able to pay its debts to creditors and eventually bankrupted due to improper legal organ of the Company while the Company Indonesia adopts a separate entity and limited liability. However, limited liability can be changed to unlimited liability by piercing the corporate viel abusing his authority when organs Company. Authority Board of Directors and Commissioner based the principle of fiduciary duty. In this study the authors will use the method of normative conceptual approach that moved from the separate entity doctrine, limited liability, fiduciary duty, and piercing the corporate viel to look for suitability in laws and crustaceans. Accountability organs according to the Company's separate entity, limited liability, fiduciary duty, and piercing the corporate viel has been set in the laws and regulations. Each organ can be held accountable if found guilty of negligence or willful misconduct that led to the bankruptcy of the Company. Shareholders applied Article 3 paragraph (2) of the PT, the Board of Directors subject to Article 104 paragraph (2) of the PT, the Commissioner subject to Article 115 Paragraph (1) and paragraph (2) of the PT. Board of Directors and the Commissioner can also be charged with Article 1365 and 1366 of the Civil Code. In addition, the Criminal Code also can ensnare the Board of Directors and Commissioners with Article 398 and 399 of the Criminal Code. Key words: responsibility, organ, bankruptcy Â AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab organ Perseroan yaitu pemegang saham, Direksi dan Komisaris, apabila Perseroan mengalami kerugian hingga tidak bisa membayar utang-utangnya kepada kreditor dan akhirnya dipailitkan akibat kesalahan organ Perseroan sedangkan hukum Perseroan Indonesia menganut sistem separate entity dan limited liability. Namun tanggung jawab terbatas dapat berganti menjadi tanggung jawab tidak terbatas melalui piercing the corporate viel ketika organ Perseroan menyalahgunakan wewenangnya. Wewenang Direksi dan Komisaris didasarkan prinsip fiduciary duty. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin separate entity,limited liability , fiduciary duty, dan piercing the corporate viel untuk dicari kesesuiannya dalam peraturan perundang-udangan. Penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban organ Perseroan menurut separate entity, limited liability, fiduciary duty, dan piercing the corporate viel telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Masing-masing organ dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan Perseroan pailit.Pemegang saham dapat dkenakan Pasal 3 ayat (2) UU PT, Direksi dikenakan Pasal 104Â ayat (2) UU PT, Komisaris dikenakan Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2)Â UU PT . Direksi dan Komisari juga dapat dikenakan dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Selain itu, KUHP juga dapat menjerat Direksi dan Komisaris dengan Pasal 398 dan 399 KUHP. Kata kunci:tanggung jawab, organ, kepailitan

Page 5 of 42 | Total Record : 414

3 4 5 6 7

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA