Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT DIPAILITKANNYA PENGEMBANG PT DEWATA ABDI NUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/ PN.Niaga.Sby) Erry Fitrya Primadhany
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Developer PT Dewata Abdi Nusa (DAN) bankrupted thourgh decision No.. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. This ruling resulted in consumers losing money because of not getting its due in accordance Sale and Purchase Agreement. Based on Consumer Protection Act No. 8/1999, losses suffered by consumers to be settled fairly and consumers are entitled to compensation. This paper used a normative legal research by case approach. Case is used by No.16/PAILIT/2013/SBY bankruptcy decision. In this paper the author wants to examine consumer protection Graha Dewata based decision No.16/PAILIT/2013/SBY and legal protection that can be provided to consumers as a result of bankrupted developer PT DAN. The results showed that the consumers have not received the legal protection due to the uncertainty of the law in which the consumers are not getting its due as the Sale and Purchase Agreement. Legal protection that can be given to the consumers can be carried out preventive consumer protection agencies to oversee all matters involving the consumer as well as being consultative mechanism. While the repressive can be seen in the provisions of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU and Consumer Protection Act through litigation and non-litigation. It is also necessary to assess the Bankruptcy Act in the future in order to pay more attention to the interests of consumers and bankruptcy insolvency test as a condition of the debtor in order to avoid bad faith.Key words: legal protection, residential consumer, developer bankruptcyÂ AbstrakPengembang PT Dewata Abdi Nusa (DAN) dipailitkan melalui putusan No. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. Putusan ini mengakibatkan konsumen merugi karena belum mendapatkan haknya sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kerugian yang dialami konsumen wajib diselesaikan dengan adil dan konsumen berhak mendapat ganti rugi.Â Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Kasus yang digunakan berdasarkan putusan pailit No.16/PAILIT/2013/SBY. Penulis ingin mengkaji perlindungan konsumen perumahan Graha Dewata berdasarkan putusan No.16/PAILIT/2013/SBY danÂ perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen akibat dipailitkannya pengembang PT DAN. Hasil tulisan menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena terjadi ketidakpastian hukum dimana konsumen belum mendapatkan haknya seperti pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen dapat secara preventif yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dengan mengawasi segala hal yang melibatkan konsumen serta menjadi wadah konsultasi. Sedangkan secara represif dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui litigasi dan nonlitigasi. Diperlukan juga untuk mengkaji Undang-Undang Kepailitan di masa datang agar lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan insolvency testsebagai syarat kepailitan agar menghindari debitor yang beritikad tidak baik.Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen perumahan, kepailitan pengembang

REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA Reka Dewantara
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractEconomic democratic principles as a basis for the formulation of economic regulation in the national economy plays a role in strengthening democratic governance and steering regulator goes into the national economy. Government is not stable, in the sense that is able to distribute the rights and obligations of each economy in a fair economy, then the economy is genuinely democratic will not be realized. In the State of Indonesia shows the process of democratization that took a half-hearted and not shown in a positive direction for strengthening governance. Economic reforms needed in Indonesia is reforming its economic system, namely the renewal rules are likely to seek welfare rules only become better ensure economic justice through increased equitable distribution of development outcomes according to the concept of social economy. Results interpretation of economic and legal experts as the economy that is democratic, then the implementation of best practices in system or economic system should be more democratic with the full participation of the people. The results show the concept of economic democracy principles in Article 33 paragraph (4) NRI Know 1945 Constitution explicitly that the obligation can be analyzed in the operational structure of institutional economics views of business ownership shall be fairly based on the constitution. Countries represented the State Owned Enterprises (SOEs) and the Regional Owned Enterprises (enterprises) is the main implementing actors are given the authority to manage the vital sectors in the economy that controls the lives of many people in accordance with Article 33 of the constitution. This indicates the importance of strengthening state institutions in managing the resources of nature, especially that dominate the lives of many people, so it is not depend on foreign capital. Â Key words: reconceptualization, economic democracy, constitution Â AbstrakAzas demokrasi ekonomi sebagai dasar perumusan regulasi di bidang perekonomian nasional berperan dalam penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Pemerintahan yang belum stabil, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing ekonomi secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis tidak akan dapat terwujud. Di Negara Indonesia saat ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung setengah hati dan belum Â menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintahan. Reformasi di bidang ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonominya, yaitu pembaharuan aturan main yang cenderung mencari kesejahteraan semata menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan sesuai konsep ekonomi sosial. Hasil interpretasi dari para ahli ekonomi dan hukum sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka pelaksanaan sistem atau best practices dalam sistem ekonomi harus lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari rakyat. Hasil penelitian menunjukkan Â konsep asas demokrasi ekonomi di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahu 1945 secara eksplisit dapat dianalisis bahwa adanya kewajiban dalam operasional struktur kelembagaan ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan actor pelaksana utama Â yang diberikan kewenangan untuk mengelola sektor-sektor vital dalam perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai Pasal 33 konstitusi. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan institusi negara dalam mengelola sumber-sumber Â kekayaan alam terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak tergantung pada modal asing.Â Kata kunci: rekonseptualisasi, azas demokrasi ekonomi, konstitusi

DESENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM KERANGKA PRINSIP NEGARA KEPULAUAN Dhiana Puspitawati
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe development of ocean management emerged during the United Nations Conference on Environment and Development 1992 (UNCED). UNCED produced what known as Rio Declaration, which introduced a wider, sustainable and integrated approach in managing the environment and this includes ocean space. As a result, Indonesia has produced Indonesian Act 32/2004 on Regional Autonomy, which devolves the management of coastal zone to provincial administration u/p to 12 nautical miles from the coastal shoreline, and one-third of the provincial administration is under local government administration. Further development was the enactment of Indonesian Act 27/2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands, which provides regulations on coastal areas zoning which will be conducted by regional as well as local government. This paper will analyse the legal conformity between national law on coastal management (as regulated under Act 32/2004 and Act 27/2007) with archipelagic states principles provided by international law (Part IV of the Law of the Sea Convention 1982). It is argued that the ground norm of archipelagic state principles was restoring the function of the ocean as unifying factor of Indonesian people for optimal utilization of ocean resources. On the other hand, the implementation of Act 32/2004 and Act 27/2007 raised conflicts, especially conflicts between traditional fishermen, which transform the function of the ocean as dividing factor of Indonesian people. Thus, it is argued that in ocean management more emphasized on the groun norm of archipelagic state principles should be done. In addition, a new system and corresponding sets of values for policy formulation and implementation must be created. Â Key words: integrated, sustainability, decentralized coastal zone management, archipelagic stateÂ AbstrakPerkembangan pengelolaan wilayah laut dimulai pada saat diadakannya United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992. UNCED menghasilkan Deklarasi Rio (Rio Declaration) berisi tentang prinsip-prinsip pengaturan serta pengelolaan wilayah laut modern, dimana diakui adanya pendekatan baru yang mengedepankan prinsip keterpaduan (integrated) dan keberlangsungan (sustainability) dalam pengelolaan wilayah laut.Â Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), yang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan sebesar maksimal 12 mil laut kepada pemerintah propinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan sebesar 1/3 wilayah pesisir yang diberikan kepada pemerintah propinsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang zonasi wilayah pesisir yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.Tulisan ini akan menganalisa kesesuaian norma hukum antara UU 32/2004 serta UU 27/2007, dengan prinsip negara kepulauan yang diatur dalam ketentuan hukum internasional. Norma dasar prinsip negara kepulauan adalah mengembalikan fungsi laut di Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa guna pemanfaatan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan bersama secara merata. Sementara itu pelaksanaan UU 32/2004 dan UU 27/2007 memunculkan banyak konflik, terutama konflik antar nelayan yang mengarah kepada berubahnya fungsi laut di Indonesia, bukan lagi sebagai sarana pemersatu melainkan sebagai sarana pemisah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan diperlukan suatu penekanan pada nilai-nilai dan norma yang melandasi prinsip negara kepulauan; serta diperlukan suatu mekanisme tersendiri yang dapat meminimalisir munculnya konflik.Â Kata kunci: integrated, sustainibilty, desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, prinsip negara kepulauan

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hatarto Pakpahan
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractDrug abusers to yourself (addicts) basically get bail rehabilitation but the criminal provisions of Article 127 of Law Repulik Indonesian law number 35 of 2009 on Narcotics with the threat of imprisonment . In the practice of law enforcement when someone is abusing narcotics for yourself also applied criminal Article 111 and Article 112 or Article 114 because even meet the elements of:Â have, save,master, and or buy. This paper aims to find , test and analyze whether the sanctions measures can be used as an alternative form of sanctions, and the sanctions that can be used as an alternative sanction in the reformulation of narcotic crime in the future . This paper is made based on the results of research using the normative with Statute Approach, Case Approach , Conceptual Approach and Comparative Approach . The results showed that the drug abusers themselves should only be penalized in the form of medical rehabilitation measures and social rehabilitation for drug abusers are victims as well as sick people who should get treatment so it can recover . Although his actions comply with Article 111 and Article 112 or Article 114 even if the mens rea is to be used for the actors themselves to be in rehab.Key words: abusers, victims, narcotics, rehabilitation Â AbstrakPenyalah guna narkotika bagi diri sendiri (pecandu)pada dasarnya mendapatkan jaminan rehabilitasi akan tetapi dalam ketentuan pidana pasal 127 undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara. Dalam praktek ketika seseorang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri juga diterapkan pidana pasal 111 dan atau pasal 112 bahkan pasal 114 karena juga memenuhi unsur â€œmemilikiâ€, â€œmenyimpanâ€, â€œmenguasaiâ€ dan atau â€œmembeliâ€.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis apakah sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi serta bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang.Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, case Approach, Â Conceptual approach dan komparatif Approach.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalah guna narkotika bagi diri harusnya hanya dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena penyalah guna narkotika adalah korban sekaligus sebagai orang sakit yang harus mendapatkan pengobatan sehingga dapat pulih kembali. Sekalipun perbuatannya memenuhi pasal 111 dan atau pasal 112 maupun pasal 114 jika sikap bathin (mens rea) pelaku adalah untuk digunakan bagi diri sendiri harus di rehabilitasi.Kata kunci: penyalah guna, korban, narkotika, rehabilitasi

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005) Ketut Dezy Ari Utami
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract This thesis behind this is the norm of any conflict between the sale and purchase agreement made by the Plaintiff husband (deceased Suwadi) with Sri Lestari sealed with receipt in Decision No. 1860 K/Pdt/2005 with the principle of legal certainty. The problems studied in this thesis are: 1) Is the sale of land under the hand without the presence of witnesses can be justified by the law. 2) What are the forms of legal protection of land rights holders in the sale and purchase under the hand without the presence of witnesses? To answer the problem studied, the authors use the method of normative approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the purchase agreement sealed on top of the basic elements of the agreement have met or commonly referred to the "essentialia". The first is preventative protection of land registration. Second, legislation, legal protection represeif: First, do a lawsuit to district court, the Second, compensation sanctions.Â Key words: protection law, land rights, saleÂ AbstrakTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah jual beli tanah dibawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam jual beliÂ dibawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu perjanjian jual beli bersegel di atas telah memenuhi unsur pokok perjanjian atau biasa disebut dengan unsur â€œessentialiaâ€. Menyikapi hal-hal tersebut di atas,Perjanjan jual beli haruslah memperhatikan asas itikad baik dan juga asas-asas perjanjian lainnya yang harus menjadi dasar pijakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu perjanjian dapat tercapai.Â Kata kunci: perlindungan hukum, hak atas tanah, jual beli

YURISDIKSI PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG MELIBATKAN MILITER DAN SIPIL Mia Kusuma Fitriana
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe writing of this research was backgounded by the incidentÂ happened in Cebongan Prison.Â WhereÂ detainees were being murdered by some Military personel.Â This case being a national issued since the incident happened between Civilian and Military Personel. In which the victims are the Civilians and the perpetrator are Military Personels. Thus the jurisdiction of the trial becoming the new issue. Since the perpetrator who came from Military shall be prosecuted within Military Trial. Meanwhile the victims are civilians means this case shall belong to Public Trial.Therefore occur a thought whereas the Trial should belong to Connectivity Trial. Indeed this trial has a jurisdiction in between Military and Public Trial. Connectivity trial is a trial system applies towards criminal acts whereas the suspects were attributive between civilian and military personel. Although at the end this belong to the Military TrialÂ this research will analyze deeperÂ of how the Public,Â Military and Connectivity Trial works. Thus there will be a better uderstanding relates to the legality of Military Trial in this case.The methods being used in this research is descriptive and analyze qualitatively. The Data resources are taken from either national and local newspapers, national news portals as well. Study literature in this reseach are taken from National Laws, The book of criminal law, and The Book of Criminal Law Procedure.Based on the literature studies can be concluded that Military Trial has only jurisdiction towards criminal acts did by the Military Personel who violatesÂ military criminal law, meanwhile Public Trial has jurisdiction over military personel did criminal acts within general criminal law.Â In a case of a person conducting general criminal acts and military criminal act in the same time then the case will belong to Connectivity Trial.Key words: military trial, public trial, connectivity trial, court jurisdictionÂ AbstrakPenulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kasus penyerangan dan pembunuhanÂ terhadap tahanan titipan Kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan beberapa waktu lalu.Â Terdapat tarik ulur kepentingan baik mengenai penanganan kasus ini, terutama mengenai kewenangan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Mengingat korban adalah warga sipil, sedangkan tersangka pelaku penembakan adalah personel militer. Yang mana jurisdiksi lembaga peradilan diantara korban dan pelaku berbeda. Sebagai warga sipil menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan personel militer merupakan kewenangan Pengadilan Militer.Oleh karenanya muncul wacana penyelesaian melalui Peradilan Koneksitas. Yaitu suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangkanya terjadi penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer. WalaupunÂ pada akhirnya kasus ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Militer, akan tetapi akan di telaah lebih lanjut bilamana pengunaan Pengadilan Umum, Pengadilan Militer , dan Pengadilan Koneksitas. Sehingga terdapat pemahaman yang jelas sekaligus menelaah ke-sahihan kewenangan Pengadilan Militer dalam Kasus Penyerangan dan Pembunuhan di LP Cebongan.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penilaian kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari beberapa surat kabar nasional maupun lokal, dan portal berita nasional .Â Penelitianini menggunakan penelitian kepustakaan atau Literature Study yang di dapatkan dari undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum PidanaÂ dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.Berdasarkan hasil penelitianpustaka dapat disimpulkan bahwaPeradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer sedangkan pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.Â Kata kunci: Lapas Cebongan, yurisdiksi pengadilan, pembunuhan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Wahyu Wahyu
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractPolitical party is alegal entityorganization. Itcan take legal actions through the organs of the political party.This writing intent onÂ knowingÂ whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal liability and also finding the conception of the criminal liability of political party that commit a crime. This writing has made according to normative research which used statute approach, historical approach, and conceptual approach. The result from this research shows that political party is a law institution/body which can be asked for the criminal liability because of the characteristic from political party which appropriate for law institution/body characteristics. It is in line with the criminal liability theory for corporation which mentions that an action or a delict and an individual default (political party management) who acts for and/or as a representative of that political party is automatically be a political party default. The criminal liability concept of political party shows that political party as a criminal law subject are the political party management as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the political party who is responsible.Key words: the criminal liability, political party, commit a crime Â Abstrak Partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum. Partai politik dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ dari partai politik tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana serta untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum, hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama badan hukum (dalam hal ini partaipolitik)secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan dari badan hukum partai politik. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, partai politik, melakukan tindak pidana

STATUS HUKUM ANGGOTA PRIVATE MILITARY COMPANY BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Agis Ardhiansyah
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe aims of this journal is to analyze the legal status of private military company and its personnels involved in armed conflict under international humanitarian law.This paper based on normative legal research. The result shows that private military company and its personnel has various legal status which are civilian, civilian accompanying the armed forces and unlawful combatant based on their duties and activities. Key words: legal status, private military company, armed conflict and international humanitariaan lawÂ Â AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisa status hukum anggota private military company yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dengan mendiskripsikan fakta keterlibatan anggota dalam konflik bersenjata, kedudukan perusahaan militer swasta dalam hukum humaniter internasional. Tulisan ini didasarkan pada metode penelitian hukum normative, dimana para personil private military company memiliki beragam status diantaranya adalah penduduk sipil, penduduk sipil yang menyertai angkatan bersenjata dan unlawful combatant sesuai dengan tugas maupun aktivitas yang mereka lakukan.Kata kunci: status hukum, private military company, konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional

MODEL PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH MULTINATIONAL CORPORATION DALAM PENGATURAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) Hikmatul Ula
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe research focuses on the legal position of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the implementation model of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). By using the method of normative research with conceptual and analytical approach, it can be seen that the legal status of CSR in the setting of international law is voluntary norm. But in its development, IFC and MIGA position not only as the voluntary CSR norm but important condition that must be met by each company that will work with IFC and MIGA (obligatory norm). The model of Implementation of CSR in IFC and MIGA can be described in two stages, before the execution of corporate business activities (prevetive action) and after running the corporate business activities (repressive and evaluative action). As a preventive action IFC and MIGA requires every corporation to meet established performance standards particularly in terms of environmental and social. As repressive and evaluative methods, the WBG has a duty CAO institution and its function is to receive complaints and grievances of the people associated with the firm in cooperation with the IFC or MIGA. Key words: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm Â AbstrakÂ Penelitian itu menitikberatkan pada kedudukan hukum Corporate Sosial Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dan model penerapan Corporate Social Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis, dapat diketahui bahwa Kedudukan hukum CSR dalam pengaturan hukum internasional adalah voluntary norm. Namun dalam perkembangannya IFC dan MIGA memposisikan CSR bukan hanya sebagai voluntary norm tetapi syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang akan bekerja sama dengan IFC dan MIGA (obligatory norm). Model pelaksanaan CSR dalam IFC dan MIGA dapat dijelaskan dalam dua tahap yaitu sebelum dilaksanakannya kegiatan usaha korporasi (prevetif action) dan setelah kegiatan usaha korporasi berjalan (represif dan evaluatif action). Sebagai preventif action IFC dan MIGA mensyaratkan setiap korporasi untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan khususnya dalam hal lingkungan dan sosial. Sebagai metode represif dan evaluatif, WBG memiliki lembaga CAO yang tugas dan fungsinya adalah menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan perusahaan yang bekerjasama dengan IFC atau MIGA.Kata kunci: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen) Muhammad Hatta Pratama
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ This paper aims to identify and analyze the implementation of legal protection for creditors in the provision of working capital loans without collateral. Writing method used is the juridical empirical approach to legislation. There are two forms of legal protection for creditors in lending without collateral. First Protection preventive law, the agreement required binding for both parties in order to avoid losses in case of bad credit that can later be used as the basis for billing when the bad loans. Second, repressive legal protection, which is necessary to the protection of a special court handling problems of small banks with low cost considering the amount of credit granted is not too large. Key words: legal protection, personal loan, creditors, debitorsÂ Â Abstrak Â Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit tanpa agunan. Pertama Perlindungan hukum preventif, diperlukan isi perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak guna menghindari kerugian apabila terjadi kredit macet yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk penagihan apabila kredit macet. Kedua, Â Perlindungan hukum Refresif, dimana pada perlindungan ini diperlukan sebuah pengadilan kecil yang khusus menangani permasalahan perbankan dengan biaya yang murah mengingat jumlah kredit yang diberikan tidaklah terlalu besar.Kata kunci: perlindungan hukum, kredit tanpa agunan, kreditor, debitor

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA