Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

2 3 4 5 6

PENEMUAN HUKUM OLEH KPPU DALAM PRAKTIK HUKUM PERKARA PERSAINGAN USAHA Murni Msy
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractRechtsvinding is the process of law-making by judges or other law enforcement officials in order to apply the common law rules on concrete legal events. KPPU is a quasi-judicial, asÂ competition law enforcement has the authority receiving the report, prosecution, examination and deciding the case in the field of business competition. As the judiciary, the KPPUÂ authorized rechtsvinding based on interpretation of the law by using per se illegal approach or rule of reason.Key words: Rechsvinding, Business Competition, KPPUÂ AbstrakPenemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. KPPU adalah lembaga quasi peradilan penegak hukum persaingan usaha yang mempunyai kewenangan penerimaan laporan, penuntutan, pemeriksaan dan memutus perkara dibidang persaingan usaha.Sebagai lembaga peradilan, maka KPPU dapat melakukan penemuan hukum berdasarkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan per se illegal atau rule of reason.Kata kunci: penemuan hukum, persaingan usaha, KPPU

INTERCALATING LAW AS A TOOL TO PROMOTE ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA Fajar Sugianto; Tomy Michael Saragih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIndonesia as a Rechtsstaat like any other developing countries, its society is based on patterns and economic classes, overall obedience to the law is not easy. In heterogeneous society formed of groups based on religion, race, language, and wealth, it is one of the most difficult unifying factors in terms of compliance with the law. Conflict of interest tend to make any law may be resisted. As a consequence being a Rechtsstaat, the greatest difficulty is to produce efficient legal outcomes and consistency of legal practice. At this point, the law and economics offers economic efficiency as a framework to model effective legal outcome and common purposes to widely unify disparate areas of legal activities. The primacy of efficiency helps to harmonise the practice of law with social practices. When such law exists, it does function as a social tool aiming at the promotion of economic efficiency that goes well with other social practices. Efficiency in law simplifies how law works in different society, especially in heterogeneous communities. This approach does not reduce law to economics (or vice versa, for that matter), it claims simply that law and economics have a lot to learn from one another. Key words: economic efficiency, consistent legal practices, law and economicsAbstrakIndonesia sebagai Rechtsstaat, seperti negara berkembang lainnya, masyarakatnya didasarkan pada susunan tatanan dan kelas ekonomi, ketaatan hukum secara keseluruhan adalah tidak mudah. Dalam masyarakat heterogen yang terbentuk dari berbagai macam kelompok berdasarkan agama, ras, bahasa, dan tingkat kekayaan, hal-hal semacam ini menjadi salah satu faktor pemersatu yang sulit dalam hal membentuk ketaatan hukum. Konflik kepentingan cenderung membuat hukum apapun ditentang. Sebagai akibat dari bentuk negara hukum, kesulitan terbesar adalah menghasilkan hasil hukum yang efisien dan menciptakan konsistensi praktek hukum. Pada titik ini, Hukum dan Ekonomi menawarkan efisiensi ekonomi sebagai kerangka kerja untuk memodel hasil hukum yang efektif dan tujuan umum untuk menyatukan disparitas praktek hukum. Keunggulan efisiensi membantuk untuk menyelaraskan praktek hukum dengan praktek-praktek sosial lainnya. Ketika hukum seperti ini ada, ia berfungsi sebagai alat sosial yang membuat hukum berjalan seiring senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. Efisiensi dalam hukum menyederhanakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang berbeda, khususnya pada tatanan masyarakat yang heterogen. Pendekatan semacam ini tidak mengurangi keberadaan hukum terhadap ekonomi (atau sebaliknya, dalam hal ini), hanya menegaskan bahwa hukum dan ekonomi harus saling mengisi.Kata kunci: efisiensi ekonomi, praktek hukum yang konsisten, hukum dan ekonomiÂ

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION DALAM KETENTUAN HAK MORAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA M. Zairul Alam
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThedigital technological advancement and internet technology urges the new forms ofÂ works protection against new model of piracy and copyright infringement. Technological Protection Measures (TPM) and Rights Management Information (RMI) seeks to answer the needs of new forms of technological protection as those provisions are regulated under WIPO Copyright Treaty 1996. This paper suggest that the RMI concept which is regulated under Moral Rights section in Indonesian Copyright Act reveals new obstacles in order to comply with adequate and effective legal remedies requirementsin WCT provision. As a conclusion, the arrangement of RMI under Moral Rights in Indonesian Copyright Act does not fit properly with the main objectives of RMI as one element of double protection of digital works along with TPM. Key words: rights management information, moral rights, technological protectionAbstrakKemajuan teknologi digital dan teknologi internet memunculkan urgensi bentuk perlindungan baru atas model pembajakann karya cipta dan pelanggaran hak cipta. TPM (Technological Protection Measures) dan RMI (Rights Management Information) mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan perlindungan ciptaan dengan penggunaan teknologi sebagaimana diatur dalam WIPO Copyright Treaty 1996. Tulisan ini selanjutnya akan menjelaskan bahwa pengaturan RMI di bawah Ketentuan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta memunculkan kendala dan tantangan baru dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan akan pengaturan RMI yang memadai dan efektif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pengaturan RMI dalam Ketentuan Hak Moral dalam UUHC di Indonesia tidak secara tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam WCT, bahwa baik RMI dan TPM berfungsi sebagai proteksi ganda perlindungan karya digital.Kata kunci: right management information, hak moral, perlindungan teknologi

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Ari Ratna Kurniastuti
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractJournal writing is about the legal protection of micro small and medium enterprises (SMEs) from the impact of the Agreement of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). It is motivated by the ACFTA agreement that went into effect on January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. Seeing as it is a phenomenon that needs to be assessed on the first position of the ACFTA agreement in the Indonesian legal system relating to the case of a legal conflict with national legislation that protects SMEs. The second study is about the ideal form of legal protection for SMEs from the impact of the ACFTA agreement. Key words: legal protection, the micro, small and medium enterprises (smes), treaty of asean china free trade area (ACFTA)Â AbstrakPenulisan jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari dampak adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 banyak industri lokal yang termasuk di dalamnya adalah UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, sampai ada yang gulung tikar. Melihat fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai yang pertama kedudukan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi UMKM. Kajian kedua adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak adanyaÂ perjanjian ACFTA.Kata kunci: perlindungan hukum, usaha mikro kecil menengah (umkm), perjanjian asean-china free trade area (ACFTA)

KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ratomi, Achmad
Arena Hukum Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract The purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children. This study uses a kind of normative legal research, which is a process to find the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to obtain the arguments, theories or concepts as prescriptions in solving the problem. The concept of diversion at the stage of implementation procedures in the completion of the investigation of criminal acts committed by children there are three forms, namely: First, Police Conference. The party consisted of the police and offender. Type of crime is violations and minor crime. Second, the Family Conference. The parties involved are the police, offender and /or parent/guardian, and the supervising community. Type of crime is a minor crime, crime without victim and crime the value of the losses of victims not more than the provincial minimum wage. Third , Public Conference. The parties involved are the police, offender and/or parent/guardian, the victim and/or the parent/guardian and supervising community and society. Type of crime is a crime punishable by prison of less than 7 ( seven ) years and not a repetition of crime. Key words: diversion, investigation, crime by child.Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.Â Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananyaÂ adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalahÂ tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalahÂ tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Kata kunci: diversi, penyidikan, tindak pidana oleh anakÂ

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU- VIII/ 2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN Djumikasih Djumikasih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper aims to identify and analyze what the juridical implications of the publication of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII / 2010 on Child Outside Marriage Deed which has been published by the Department of Population and Civil Registration prior to the establishment of the Constitutional Court's decision . The method used in this study is a normative juridical approach legislation. From the discussion, it can be concluded that the Constitutional Court 46/PUU-VIII/2010 Number of Tests on Article 43 paragraph ( 1 ) Marriage Act ( Act No. 1 of 1974 ) when viewed from the angle of legal certainty it will lead to legal certainty . But the decision will not have any juridical implications of the child's birth certificate that has been published outside of marriage and illegitimate child who was born before the date of February 17, 2012, as if enacted would be contrary to the principle of legality is interpreted Article 47 of the Law on the Constitutional Court and Article 28 ( i ) of the 1945 Constitution . Likewise, if the terms of the fairness and usefulness , especially for justice seekers / applicant , the timing of this decision is not fair and not useful , because although the Court granted the petition but the Constitutional Court can not be applied to her . Â Key words: yuridical implication, birth certificate, children who are born outside of marriageÂ AbstrakÂ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa implikasi yuridis dari terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 terhadap Akta Anak Luar Kawin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum lahirnya putusan MK tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomer 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU NO 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukumnya maka akan menimbulkan kepastian hukum. Akan tetapi putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pencari keadilan /pemohon, waktu pemberlakuan putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya.Kata kunci: implikasi yuridis, akta kelahiran, anak luar kawin.

IMPLEMENTASI LEMBAGA PRAPERADILAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong) Sujiono Sujiono
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIn principle, the institution is still relevant pretrial maintained and do not need to be replaced with the judge commissioner. It's just the rules of pretrial in the Criminal Code needs to be refined. There are two important things that need to be revised so that should not be a dilemma in practice. The first is about the verdict fall. According to Article 82 paragraph (1) letter d Criminal Code, if the case has not been checked pretrial, pretrial fall if the case should be decided principally already checked. True, that on the legitimacy of the arrest or detention-which was filed pretrial can be examined together with the examination of the subject matter, so it does not matter if only pretrial disqualified because the subject matter has begun to be examined. However, it would mubazirnya judicial institution established by law, if only by reason of the subject matter already checked then pretrial shall be disqualifiedKey words: pretrial agency, legal protection, rights of suspectsAbstrakPada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.Kata kunci: lembaga praperadilan, perlindungan hukum, hak-hak tersangka

GANTI RUGI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT Fadhly, Fabian
Arena Hukum Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract Compensation is a method that can be used in consumer protection from defective product that produce by producer. Therefore, this paper explore compensation with it form as consumer protection. Juridis normative with descriptive analytis aprroach is research method that use in this paper. The producer have liability to give compensation to consumer that used defective product, with to percieveÂ calculated concret and/or past loss, and also to consider the consumer obligation as the right of producer have been done, it form can be money because the simplicity term. Key words: compensation, protection, consumer, producer, defective product Abstrak Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji mengenai ganti rugi serta bentuknya akibat produk cacat sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Produsen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, akibat menggunakan atau mengonsumsi produk cacat, dengan memperhatikan kerugian nyata dan yang dapat diduga, dan mempertimbangkan kewajiban konsumen yang menjadi hak produsen telah dilaksanakan. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen berupa uang karena sifatnya yang praktis Kata kunci: ganti rugi, perlindungan, konsumen, pelaku usaha, produk cacat

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN INVESTASI BERKELANJUTAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT Puspadma, I Nyoman Alit
Arena Hukum Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract Land Law is governing the extension of Rights for Building in line with Article 35 paragraph (2), which contains norm fuzziness. The word "may" in standardization in the article raises different interpretations, so it is contrary to the provisions of Article 5 letters f of Law No. 12. Year 2011, which ordered that in every establishment of good laws, one of the conditions that must be met is "clear statement". Rights for Building on the subject referred to in Article 36 paragraph (1) of Land Law, which is a. Citizens of Indonesia and b. legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. Legal entities that are used in this study are a limited liability company. In this regard, there are three problems examined, namely: How is the extension of Rights for Building arranged? How to interpret the provisions of Article 35 paragraph (2) of Land Law if it is associated with principles of legal certainty, justice, and sustainable investment towards social welfare, as well as the legal consequences for Rights For BuildingÂ for limited liability companyÂ if the extension is denied? The theories used to analyze the problems are theory classes of Norma (stuffen theory), Legal Certainty theory, theory of justice, and the welfare state theory, while the method of research applied in accordance with normative legal research is the approach of legislation or statute approach, conceptual approach, and the analytical approach, with the source of legal material in the form of the law of primary legal materials, secondary and tertiary. Based on the analysis, the conclusion is as follows: the extension of Rights For BuildingÂ above state land is stipulated in Article 35 paragraph (2) Land Law in conjunction with Article 26 paragraph (1) Government Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 40 Minister Of Agrarian Regulation/Head National Land Board 9 year 1999, while the extension of Rights For BuildingÂ over Land Rights ManagementÂ occurred after the approval of the Land Rights ManagementÂ holders stipulated in Article 35 paragraph (2) Land LawÂ Article 26 paragraph (2) Government Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 45 Minister Of Agrarian Regulation/Head National Land Board 9 1999. Rights For Building on the land of private property is set to be not extended, but according to the provisions of Article 29 paragraph (2) Government Regulation 40 of 1996 may be updated. Interpreting the provisions of Article 35 paragraph (2) Land Law should always be associated with Article 2 paragraph (3) and Article 3 of Capital Market Law.Â In the case of Rights For BuildingÂ expires, the land is returned to the state when it was coming from State Land or Land Rights ManagementÂ holder if the land comes from Land Rights Management , and the Limited Liability CompanyÂ was no longer able to use the land as a place of business or investing. If Limited Liability Company did not get land to run their business (investment), then there will be other legal consequences, namely the dissolution of Limited Liability Company, and employees lay off, which will lead to other consequences, such as economic and social consequence. Key words: extension, rights for building, investment, public welfare Abstrak Hukum Tanah yang mengatur perpanjangan Kuasa untuk Membangun sejalan dengan Pasal 35 ayat (2), yang berisi norma ketidakjelasan. Kata âdapatâ dalam standardisasi dalam artikel menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f UU No 12. Tahun 2011, yang memerintahkan bahwa dalam setiap pembentukan undang-undang yang baik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah âpernyataan yang jelasâ. Hak untuk Membangun pada subjek dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ) UU Pertanahan, yang merupakan: a)Warga Indonesia dan b)badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perseroan terbatas. Dalam hal ini, ada tiga masalah yang diteliti, yaitu: Bagaimana perpanjangan Hak untuk Bangunan diatur ? Bagaimana menafsirkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Tanah jika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan investasi berkelanjutan menuju kesejahteraan sosial, serta konsekuensi hukum Hak Untuk Bangunan untuk perseroan terbatas jika ekstensi ditolak? Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah kelas teori Norma (stuffen theory), teori Kepastian Hukum, teori keadilan, dan teori negara kesejahteraan, sedangkan metode penelitian yang diterapkan sesuai dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan peraturan atau undang-undang pendekatan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, dengan sumber bahan hukum dalam bentuk undang-undang bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis, kesimpulannya adalah sebagai berikut: perpanjangan Hak Untuk Membangun di atas tanah negara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pertanahan juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 jo Pasal 40 Menteri of Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 tahun 1999, sedangkan perpanjangan Kuasa Untuk Membangun atas Manajemen Hak atas Tanah terjadi setelah persetujuan pemegang Hak Pengelolaan Lahan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Tanah Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 jo Pasal 45 Peraturan Menteri of Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 1999. Hak Untuk Membangun tanah milik pribadi diatur untuk tidak diperpanjang, tetapi menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 dapat diperbarui`. Menafsirkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pertanahan harus selalu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 UU Pasar Modal. Dalam kasus Hak Untuk Membangun berakhir, lahan tersebut dikembalikan ke negara ketika itu datang dari Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan pemegang jika tanah berasal dari Manajemen Hak atas Tanah, dan Perseroan Terbatas sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha atau investasi. Jika Perseroan Terbatas tidak mendapatkan lahan untuk menjalankan bisnis mereka (investasi), maka akan ada konsekuensi hukum lainnya , yaitu pembubaran Perseroan Terbatas, dan karyawan PHK, yang akan mengakibatkan konsekuensi lainnya, seperti konsekuensi ekonomi dan sosial. Kata kunci: ekstensi, hak untuk membangun, investasi, kesejahteraan masyarakat

ETIKA PROFESI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF UNTUK MEMINIMALISASI PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH GURU Pudji Astuti
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Pelanggaran hukum sering dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya pelanggarandalam proses pembelajaran, tetapi sering kekerasan terhadap siswa, terutama di sekolah dasar. Hal inisangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis siswa. Pada kenyataannya mereka adalah harapanbangsa. Untuk menghilangkan tindakan tersebut diperlukan untuk upaya represif dan preventif. Upayayang dilakukan oleh sanksi administratif represif sanksi pidana jika pelanggaran hukum telah terjadi.Upaya pencegahan yang dilakukan untuk menerapkan Etika Profesi. Etika Profesiberfungsi sebagaikontrol kualitas dan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kepuasan pelangganatas jasa-jasanya.Kata kunci: etika profesi, upaya pencegahan.

Page 4 of 42 | Total Record : 414

2 3 4 5 6

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA