Global Strategis
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Grand Strategy Isolasionisme Selektif : Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump ]]>
<![CDATA[Agastya Wardhana]]>;
<![CDATA[Vinsensio Marselino Arifin Dugis]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.964 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.141-156
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis Grand Strategy di tengah kondisi turunnya hegemoni AS. Penuruan hegemoni sesungguhnya telah dialami AS semenjak periode kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Berbeda dengan pendahulunya, penulis berargumen bahwa, Presiden Trump merespons situasi penurunan hegemoni AS dengan Grand Strategy kebijakan luar negeri yang berpola Isolasionisme Selektif, yang memiliki dua indikasi utama yaitu adanya definisi kepentingan nasional yang sempit dan pengurangan komitmen internasional. ]]>
<![CDATA[Different Interests Explain Different Proposals: The Contestation of Indo-Pacific Cooperation Framework between ASEAN and the US ]]>
<![CDATA[Sri Yunanto]]>;
<![CDATA[Galby Rifqi Samhudi]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.433 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.1-16
<![CDATA[The rise of China that goes along with strategic shifts around the Indian and the Pacific Ocean has started a new stage of major power contestation recently. ASEAN which acts as a host in Southeast Asia has certain stands to deal with the challenges and opportunities presented by the competition. On the other hand, the US Government with its global interests will never ever allow this region to fall into China’s influence. Simultaneously, both ASEAN and the US have the same approach in this situation to utilize the framework of Indo-Pacific cooperation that is definitively open to any explication in order to gain advantages resulted from the global interaction over the region. Nevertheless, their perceptions on the matter of defining the cooperative framework of Indo-Pacific are apparently diverse. Hence, this paper attempts to analyze the rationale of ASEAN and the US development of the Indo-Pacific cooperative concept based on their respective strategic assessment. This paper argues that the distinctive interests and insight of threats from ASEAN and the US toward the rise of China as well as major power contestation in the region are being the two main factors in their different perceptions on the concept of Indo-Pacific cooperative framework.]]>
<![CDATA[Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi (2017-2019) ]]>
<![CDATA[Faizah Nadhiva]]>;
<![CDATA[Anggia Utami Dewi]]>;
<![CDATA[Dadan Suryadipura]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.392 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.157-170
<![CDATA[Setelah adanya pemilihan presiden di Republik Korea pada tahun 2017, terdapat reorientasi yang ditunjukkan dalam kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam konteks upaya reunifikasi. Reorientasi yang dibentuk oleh Moon Jae In menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan antar-Korea dan juga adanya upaya reunifikasi yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, menandakan adanya perkembangan dinamis di Semenanjung Korea. Dengan menggunakan konsep orientasi dari K.J. Holsti, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana bentuk reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam upaya reunifikasi tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan pengumpulan data dari wawancara dengan pakar-pakar hubungan antar-Korea, dokumen primer berupa kebijakan-kebijakan Republik Korea, dan studi kepustakaan. Hasil dari peneltian ini menemukan bahwa adanya kecenderungan Republik Korea untuk mengubah reorientasi kebijakan luar negerinya ke dalam bentuk “non-alignment diversification” yang kemudian membentuk dinamika hubungan kedua Korea kembali ke tahap rekonsiliasi dan kerjasama. Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Republik Korea, Republik Rakyat Demokratik Korea, Reorientasi, Reunifikasi. ]]>
<![CDATA[From Acceptance to “Othering”: An Analysis of Swedish Changing Identity towards the Refugees and Muslim Minority Groups ]]>
<![CDATA[Radityo Dharmaputra]]>;
<![CDATA[Reza Akbar Felayati]]>;
<![CDATA[Yohanes Putra Suhito]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.882 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.75-92
<![CDATA[By using the case study of Sweden and the momentum of the refugee crisis in Europe, this research attempts to analyse the extent to which the shifting practice of Swedish policy towards the refugees (as signified by the new 2016 law prohibiting/restricting the entrance of refugees) might prompt some forms of core identity changes related to immigrant and minority groups. Using the poststructuralism as the central perspective on identity, we argue that the flow of refugee during the crisis in 2015-2016 could be classified as an external shock which then compelled a changing practice of Swedish refugee policy. We then try to show the relationship between changing practice and changing identity discourse by tracing the dynamics of the attitude and perception from both the Swedish government and society regarding the refugees and the Muslim minority groups in Sweden. By analysing the main texts in Swedish identity discourses and the media/public discourses, we found that the changing policy reconstitutes (albeit slowly) the identity of Sweden in “othering” the refugees and Muslim minority groups. This kind of “Self/Other” relationship was different from the condition before and during the early days of the refugee crisis.Keywords: the European refugee crisis, Sweden, Muslim Minority Groups, Post-Structuralism, Changing Practices/Discourses. Dengan menggunakan studi kasus Swedia dan momentum krisis pengungsi di Eropa, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana praktik pergeseran kebijakan Swedia terhadap para pengungsi (sebagaimana ditandai oleh undang-undang baru tahun 2016 yang melarang atau membatasi pintu masuk bagi pengungsi) mungkin mendorong beberapa bentuk perubahan identitas inti yang terkait dengan kelompok imigran dan minoritas. Dengan menggunakan poststrukturalisme sebagai perspektif utama tentang identitas, penulis berpendapat bahwa masuknya pengungsi selama krisis pada tahun 2015-2016 dapat diklasifikasikan sebagai guncangan eksternal yang kemudian mendorong perubahan kebijakan kebijakan pengungsi Swedia. Kami kemudian mencoba menunjukkan hubungan antara praktik yang berubah dan perubahan diskursus identitas dengan menelusuri dinamika tingkah laku dan persepsi dari pemerintah Swedia dan masyarakat terhadap pengungsi dan kelompok minoritas Muslim di Swedia. Dengan menganalisis teks-teks utama dalam diskursus identitas Swedia dan diskursus media atau publik, penulis menemukan bahwa kebijakan yang berubah merekonstruksi (walaupun perlahan-lahan) identitas Swedia dalam "othering" para pengungsi dan kelompok minoritas Muslim. Hubungan “self/other” semacam ini berbeda dengan kondisi sebelum dan selama masa-masa awal krisis pengungsi. Kata-kata kunci: Krisis pengungsi Eropa, Swedia, Kelompok Minoritas Muslim, Post-structuralism, perubahan praktik/diskursus.]]>
<![CDATA[Civil Participation in Military Innovation: Cooperation between the Defense Industry of Indonesia and Turkey 2010 - 2018 ]]>
<![CDATA[Luerdi Luerdi]]>;
<![CDATA[Hizra Marisa]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.916 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.17-33
<![CDATA[Studi pertahanan memiliki pemikiran bahwa inovasi militer suatu negara memiliki kaitan dengan politik luar negeri suatu negara; kemudian memberikan motivasi bagi mereka untuk melakukan diplomasi pertahanan. Namun, masih sedikit akademisi yang memberikan perhatiannya dalam hal industri pertahanan, khususnya berkaitan dengan negara middle power dan new emerging power. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor pendorong dengan kebijakan Indonesia dalam melakukan kerjasama industri pertahanan dengan Turki. Temuan penelitian ini adalah partisipasi sipil dalam inovasi militer dan kepentingan nasional strategis merupakan faktor penting yang mendorong kerjasama tersebut. Kerjasama Indonesia-Turki meliputi riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran bersama beberapa alat peralatan pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan konsep inovasi militer dan diplomasi pertahanan dan melihat bahwa Indonesia mengejar agenda kemandirian teknologi pertahanab. Untuk itu, Indonesia mulai melebarkan relasi pertahanan di luar mitra tradisionalnya.Kata kunci: kerjasama, industri pertahanan, partisipasi sipil, kepentingan nasional strategis, diplomasi pertahanan. The study of defense sees that military innovations has a connection to foreign policy; therefore, motivate them to conduct defense diplomacy. However, just few scholars have their concern to defense industry subject, especially amongst middle power and new emerging power. This paper aims to explain the interaction between causal factors and Indonesia’s cooperation policy with Turkey in term of defense industry. The research has found that civilian participation within military innovation and strategic national interests were supposed to be significant determinants which encouraged the state to agree on defense industry cooperation with Turkey. The cooperation included joint research and development, production and potential sale of armaments. The research applied the concept of civil-led military innovation as well as defense diplomacy and argues that Indonesia has been pursuing its defense technology independence. Therefore, it diversifies its defense relation beyond its traditional partners.Keywords: cooperation, defense industry, civilian participation, strategic national interest, defense diplomacy.]]>
<![CDATA[The Reconstruction of Indonesia's Mangrove Diplomacy ]]>
<![CDATA[Verdinand Robertua]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.623 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.171-183
<![CDATA[Indonesia has the largest area of mangrove forest in the world and Indonesia has the responsibility to protect mangrove forest as part of global community in combatting greenhouse gas. However, it is still confusing the strategy in protecting Indonesia’s mangrove forest. Mangrove forest in Indonesia has been degraded rapidly due to government’s plan changing the status of mangrove forest into commercial areas. Mangrove forest has significant economic value for government and local community due to its location and woods. This research aimed to criticize government’s strategy in protecting mangrove by reconstructing Indonesia’s mangrove diplomacy. The research method is case studies of mangrove rehabilitation in Jakarta and Bali. Primary data is obtained using direct observation in Pulau Tidung Kecil, Jakarta and Bali’s mangrove forest park. This research finds that the reconstruction of Indonesia’s mangrove diplomacy need more voice from local governments, eco-business and civil society. Keywords: Mangrove forest, diplomacy, foreign policy, Indonesia ABSTRAKIndonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hutan mangrove sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam mengatasi masalah gas rumah kaca. Permasalahan yang dihadapi adalah strategi perlindungan hutan mangrove Indonesia tidak jelas. Hutan mangrove Indonesia mengalami kerusakan sangat cepat akibat dari kebijakan Pemerintah Indonesia mengubah status hutan mangrove menjadi area komersial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi masyarakat lokal dan pemerintah. Penelitian ini berusaha mengkritisi strategi pemerintah dalam melindungi hutan mangrove melalui rekonstruksi diplomasi mangrove Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode studi kasus dengan mengambil studi rehabilitasi mangrove di Jakarta dan Bali. Data primer diperoleh dari observasi langsung di Pulau Tidung Kecil di Jakarta dan hutan mangrove di Bali. Penelitian ini berkesimpulan bahwa rekonstruksi diplomasi mangrove Indonesia perlu memerlukan peran lebih besar bagi pemerintahan lokal, bisnis hijau dan masyarakat sipil.Kata-kata kunci: Hutan mangrove, diplomasi, kebijakan luar negeri, Indonesia]]>
<![CDATA[Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement ]]>
<![CDATA[Dian Naren Budi Prastiti]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.679 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.123-139
<![CDATA[Tulisan ini membahas kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kebijakan CAATSA yang berbentuk sanksi embargo ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan kebijakan sanksi ekonomi pertama Amerika yang diterapkan secara kolektif. Berbeda dengan sanksi embargo sebelumnya yang diaplikasikan secara personal terhadap suatu negara dengan alasan tertentu, CAATSA ditujukan terhadap semua negara kendati pada kenyataannya terdapat pengecualian. Meskipun penelitian mengenai CAATSA ini tidak banyak dilakukan, namun demikian sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat dengan sudut pandang hubungan Amerika-India, hukum penegakan sanksi embargo, proses pembuatan kebijakan Amerika, serta dampak ekonomi dari adanya sanksi embargo. Dengan menggunakan sudut pandang diplomasi koersif sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai kegagalan pelaksanaan kebijakan CAATSA terhadap India. Argumen utama dalam tulisan ini adalah kebijakan sanksi embargo ekonomi tidak bisa diterapkan secara kolektif karena akan bertabrakan dengan kepentingan lain yang lebih besar, serta membuat penerapan menjadi tidak efektif karena adanya pengecualian terhadap beberapa negara.Kata kunci: CAATSA, Diplomasi Koersif, IndiaThis paper discusses the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) policy applied by the United States to countries that do military dealing with Russia, Iran and North Korea. CAATSA's policy in the form of an embargo sanction is important to be explored through various scientific perspectives because it is the first American economic sanction policy that is applied collectively. Unlike the previous embargo sanctions that were applied personally to a country for certain reasons, CAATSA was aimed at all countries despite the fact that there were exceptions. Although research on CAATSA is scarce, however, most of the previous studies looked more in view of American-Indian relations, law enforcement of embargo sanctions, American policy-making processes, and the economic impact of sanctions on embargoes. Using the perspective of coercive diplomacy as an analytical framework, this paper framed the failure of CAATSA's policy implementation towards India. The main argument in this paper is that the policy of sanctioning the economic embargo cannot be applied collectively because it will collide with other larger interests, and make the application ineffective because of the exception of several countries.Keyword: CAATSA, Coercive Diplomacy, India]]>
<![CDATA[The Urgency of Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities for Indonesia ]]>
<![CDATA[Yunita Permatasari]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.473 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.63-74
<![CDATA[The rapid increase in the use and exploration of outer space raises concerns about its sustainability in a sustainable manner. Countries seek multilateral solutions through the guidelines for the long-term sustainability of outer space activities (LTSOSA) which was adopted in June 2019 in the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) forum. Indonesia as a country that organizes the use and exploration of outer space has an interest in ensuring the security of the implementation of outer space in a sustainable manner. Thus, it is necessary for the mapping of Indonesia’s interest in implementing the LTSOSA guidelines. The interest mapping will illustrate the urgency of the LTSOSA guidelines for Indonesia's national security particularly outer space security. The analysis shows that the LTSOSA guidelines contain items related to outer space security which are of vital national importance to Indonesia. This article is expected to become input for Indonesia's attitude and position towards the implementation of the LTSOSA guidelines.Keywords: Indonesia, long term sustainability of outer space activities, outer space security Penggunaan dan eksplorasi antariksa yang semakin pesat menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestariannya secara berkelanjutan. Negara-negara mencari solusi secara multilateral melalui pedoman kegiatan antariksa berkelanjutan jangka panjang atau dikenal guidelines for the long-term sustainability of outer outer space activities (LTSOSA) yang disahkan pada Juni 2019 dalam forum United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Outer space (UNCOPUOS). Indonesia sebagai negara yang menyelenggarakan penggunaan dan eksplorasi antariksa berkepentingan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan keantariksaannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya pemetaan kepentingan Indonesia dalam mengimplementasikan guidelines LTSOSA. Pemetaan kepentingan akan menggambarkan mengenai urgensi guidelines LTSOSA bagi keamanan nasional Indonesia khususnya bidang keantariksaan. Tulisan ini menemukan bahwa guidelines LTSOSA memuat butir-butir terkait keamanan keantariksaan yang menjadi kepentingan nasional vital bagi Indonesia. Artikel ini diharapkan menjadi bahan masukan sikap dan posisi Indonesia terhadap implementasi guidelines LTSOSA. Kata-kata kunci: Indonesia, keamanan keantariksaan, keberlanjutan kegiatan luar angkasa dalam jangka panjang]]>
<![CDATA[Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ]]>
<![CDATA[Prakoso Permono]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.374 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.109-122
<![CDATA[Filipina awal tahun 2019 diwarnai referendum di Filipina Selatan yang mengantarkan pada dibentuknya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Konflik, instabilitas kawasan, dan perkembangan ancaman terorisme di Filipina Selatan khususnya dan umumnya di seluruh Filipina diharapkan berakhir dengan sebuah konsensus damai dan demokratis seiring terbentuknya pemerintahan transisi di BARMM. Harapan terciptanya perdamaian dengan keberadaan BARMM dalam tulisan ini dikaji secara spesifik dari salah satu kelompok teror yang berkembang di kawasan Filipina Selatan, Abu Sayyaf Group (ASG). Keberadaan ASG pada mulanya merupakan dampak kekecewaan usaha perjanjian damai yang diinisiasi pemerintah dan kelompok teror terbesar saat itu Moro National Liberation Front (MNLF), seiring dengan perkembangan waktu kelompok ASG bertransformasi menjadi sebuah kelompok kriminal dengan modus operandi penculikan dan permintaan tebusan, sekalipun tidak sepenuhnya meninggalkan posisi awalnya sebagai kelompok teror dengan kehendak separatis ideologis. Penelitian ini berusaha menjawab potensi dampak yang muncul pada ASG dengan dibentuknya BARMM di kawasan Filipina Selatan. Sayangnya opsi-opsi melemah dan bubarnya ASG yang disebabkan oleh keberadaan BARMM hanya dapat terjadi bila tercipta good governance dan penyelesaian persoalan dasar seperti kemiskinan dan potensi radikalisasi yang terus berkembang. Jawaban dari masa depan ancaman teror ASG di Filipina Selatan akhirnya tergantung seberapa besar penguasaan wilayah, penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan di Filipina Selatan. Kata-kata kunci: Abu Sayyaf Group, Filipina Selatan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Early 2019 in the Philippines was marked by a referendum in Southern Philippines which led to establishment of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Conflict, regional instability, and terrorism threats development especially in Southern Philippines and generally in all over Philippines are expected to end with a peaceful and democratic consensus as transitional government has formed already in the BARMM. The hope of creating peace with the presence of BARMM in this paper is specifically examined from one of terror group in the Southern Philippines region, the Abu Sayyaf Group (ASG). The existence of the ASG was initially a result of disappointment caused by peace agreement efforts initiated by Moro National Liberation Front (MNLF) the largest terror group at that time, along with its development the ASG Group transforming into a criminal group with kidnapping and ransom as their main modus operandi, but not completely abandoned its initial position as a ideological terror group with separatism agenda. This research seeks to address the potential impacts of BARMM establishment in the Southern Philippines region to the development of ASG Group. Unfortunately, the options to weaken and to liquidate ASG caused by the presence of BARMM can only occur if good governance is created and the basic problems such as poverty in the region are resolved. The answer to the future of ASG terror threat in the Southern Philippines ultimately depends on how much territorial control, law enforcement, and poverty alleviation process in the Southern Philippines. Keywords: Abu Sayyaf Group, Southern Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.]]>
<![CDATA[Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order ]]>
<![CDATA[I Gede Wahyu Wicaksana]]>
<![CDATA[ Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.362 KB)
|
DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.35-48
<![CDATA[This paper looks at how Indonesia contributes to the creation of a relatively peaceful and stable Southeast Asian region after the Cold War. It examines Jakarta’s diplomacy in the South China Sea, and explains its implications for the making of the regional order. The argument is that Indonesia’s impact on regional security has been apparent in its attention to the improvement of rule-based interaction among states in the region. However, recent developments have demonstrated that Indonesia’s initiatives, formulated in the Indo-Pacific Cooperation Concept, are unsuccessful due to the lack of support from other ASEAN states. This paper shows that great powers politics in the troubled waters has hindered the advancement of Indonesian’s order-driven policy. Keywords: ASEAN, Indonesia, Indo-Pacific Concept, Regional Order, South China Sea. Tulisan ini membahas kontribusi Indonesia dalam menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang relatif damai dan stabil setelah Perang Dingin berakhir. Fokus bahasan pada diplomasi yang dilakukan dalam meresolusi konflik Laut China Selatan. Penulis berargumen dampak keterlibatan Indonesia terlihat dari upaya untuk mendorong interaksi yang berdasarkan pada norma dan aturan bersama antar-negara Asia Tetangga. Namun, perkembangan terkini menunjukkan inisiatif Jakarta, khususnya Konsep Kerja Sama Indo-Pasifik, kurang berhasil karena kurang mendapat dukungan anggota ASEAN. Paper ini juga membuktikan bahwa politik kekuatan menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Laut China Selatan. Kata-kata kunci: ASEAN, Indonesia, Indo-Pasifik, Laut China Selatan, Tatanan Kawasan.]]>
