Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2015)"
:
26 Documents
clear
EFEKTIVITAS PELAYANAN DAN PENGAWASAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
Pedrito dos Santos dos Santos;
Andy Fefta Wijaya;
Hermawan .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.764 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.107
Dalam proses rekonstruksi di segala bidang, negara Timor Leste membutuhkan banyak perubahan pembangunan baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang-bidang lainnya seperti mendirikan beberapa kementerian serta jajaran birokrasinya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga negaranya. Hasil penelitian dan analisa data dalam penelitian ini, maka diambil beberapa kesimpulan seperti:1) sistem pelayanan yang sentralistik tidak mencerminkan sistem pelayanan yang baik, merata, adil, efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan masyarakat, 2) proses pengawasan yang dilakukan kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste sudah berjalan baik namun belum maksimal, 3) pimpinan kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste sangat jarang melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja pegawai sehingga pemimpin kurang mengetahui sejauhmana pencapaian pegawai dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab, 4) untuk menciptakan administrasi perpajakan yang baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sistem administrasi, fungsi dan organisasi kelembagaan yang baik, didukung kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional. Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan, Pengawasan dan Peneriman Pajak
MANAJEMEN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Dwi Ayu Pranalia
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.987 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.98
Pemerintah di Indonesia saat ini telah mereformasikan sistem layanan yang biasa dilakukan secara manual dengan layanan yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut Electronic Government. Salah satu SKPD yang menggunakan layanan ini adalah BP2T Kabupaten Kutai Barat, dimana pemohon izin dapat melakukan proses izin melalui website yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis model interaktif. Proses manajemen pada BP2T dimulai dari unsur perencanaan yang dilakukan dari menetapkan tujuan dan menggunakan aplikasi SIMYANDU sebagai strategi dalam mencapai tujuan. Dalam unsur pengorganisasian pembagian tugas dan kewenangan pegawai struktural masih mengacu pada tufoksi secara umum tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus layanan perizinan secara elektronik. Dalam unsur pelaksanaannya belum berjalan maksimal, dimana layanan masih sulit diakses, informasi tidak update, operator sistem kurang rensponsif, hanya 16 jenis izin yang dapat diproses, dan tidak adanya layanan pembayaran secara online. Dan unsur pengawasannya hanya dilakukan pengawasan namun tidak dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Manajemen, Electronic Government, Layanan Perizinan
STRATEGI BIOSKOP LOKAL GOLDEN THEATRE KEDIRI DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI
Andiwi Meifilina
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.382 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.121
Dengan banyaknya pembajakan film, Cinema 21 dan munculnya televisi swasta nasional yag menayangkan acara film maka dibutuhkan strategi untuk bioskop lokal dalam mempertahankan eksistensinya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bioskop lokal Golden Theatre Kediri mempertahankan eksistensi dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bioskop lokal Golden Theatre Kediri mempertahankan eksistensi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan paradigma Non Positivisme/ Naturalistik/ Interpretatif. Bioskol Lokal Golden Theatre Kediri menyajikan film terbaru untuk mengatasi masalah vcd bajakan dan munculnya televisi swasta nasional. Bioskop Lokal Golden Theatre Kediri menampilkan genre film panas horor karena yang tidak akan ditayangkan di jaringan Cineplex 21. Dan Bioskop Lokal sebagai public sphere sebagai sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesame penonton. Kata Kunci: Strategi, Bioskop Lokal, Golden Theatre Kediri
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Reza Fachrudin
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.633 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.112
Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara. Hal ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu negara harus memberikan intervensi melalui kebijakannya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kebijakan publik ialah suatu tindakan atau tidak bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik- biasanya pemerintah- untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah (Nugroho, 2009). Pemerintah kota Balikapapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius, melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudat pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang. Kata Kunci: Kemiskinan; Penanggulangan kemiskinan; Evaluasi Kebijakan
PENGEMBANGAN PELAYANAN ELEKTRONIK PADA TIGA LEMBAGA PENERBITAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MALANG
Citrawati Fitri Kartika
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.856 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.103
Perguruan Tinggi melalui University Press dilihat sebagai gatekeepers of ideas atau penjaga pintu utama dalam penerbitan ilmiah yang bukan saja menyumbang pada industri buku, bahkan bertanggung jawab dalam melahirkan komunitas ilmuwan. Ilmuwan tersebut yang pada akhirnya banyak menuliskan karya-karyanya dan diserahkan pada penerbit. Penerbit sebagai wadah ilmuwan untuk mencetak karyanya juga harus memberikan pelayanan yang optimal tidak hanya secara konvensional namun kedepannya juga memberikan pelayanan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui program pengembangan pelayanan elektronik pada penerbit perguruan tinggi di kota Malang, dan untuk mengetahui persepsi stakeholder pada lembaga penerbit perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yaitu keabsahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari data yang dikumpulkan maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: strategi kesiapan dari tiga lembaga penerbitan perguruan tinggi di kota Malang yaitu UB Press, UM Press dan UIN Maliki Press terlihat mempunyai upaya untuk menghadapi persaingan di era digital dengan mempersiapkan rencana kerja yang matang. Rencana kerja tersebut juga akan didukung oleh ahli-ahli teknologi informasi, sehingga digitalisasi penerbitan dapat terwujud. Kata Kunci : E-Service, Manajemen Publik, Penerbit
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BRAMBANG
Azfandi Miftakhul Yaqin;
M.R. Khairul Muluk;
M. Makmur
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.905 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.117
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Serta untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang berawal dari pemberdayaan rumah tangga yang dimana mencakup tiga hal yaiitu: pemberdayaan sosial ekonomi, pemberdayaan politik dan pemberdayaan psikologis. Dalam menyusun tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah Kinerja Fasilitator Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Hasil dari penelitian ini yaitu, kinerja fasilitator yang dimana masih adanya intervensi dari berbagai pihak yang dimana hal tersebut mengakibatkan proses pemberdayaan yang ada di masyarakat dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dilapangan masih kurang maksimal mengingat adanya penyimpangan yang dilakukan dari berbagai pihak. Selain itu juga program yang seharusnya menjadi alat pengentasan kemiskinan bagi pemerintah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendulang keuntungan bagi kepentingan pribadi ataupun golongan. Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitatot, Penguatan Komunitas
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Cancio da Costa Sina;
Tjahjanulin Domai;
Hermawan .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.403 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.108
Penelitian ini dengan mengunakan metode kualitattif dan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realitas tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Administraçào Municipio Ainaro, Timor Leste.’ Persoalan yang sungguh mendasar dalam program perencanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terutama di Administraçào Municipio Ainaro, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur agar dalam menjalankan tugas dan tangungjawab sebagai pelayanan pada masyarakat, sebab pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap aparatur atau pegawai negeri sipil, karena dengan adanya program pengembangan sumber daya aparatur maka terlaksana pula kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh Institut Nasional da AdministraçàoPublik (INAP) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk memprogramkan dan serta implementasi kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan amanat peraturan atau Decreto Lei No. 38/2012, tentang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Negara Republik Demokrat de Timor Leste. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di administraçào Municipio Ainaro belum terlaksana secara optimal atau belum efisien dan efektif. Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Pendidikan danPelatihan
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM UPAYA PENGUATAN MODAL USAHA DI TIMOR LESTE
Juvenal Alves;
Mardiyono .;
M. Saleh Soeaidy
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.487 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.99
Strategi Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah oleh Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan (Instituto de Apoio ao Desenvolviment Empresarial, IADE) di Timor Leste adalah memberikan pelayanan pelatihan, pendampingan, dan promosi, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan, serta usaha mikro kecil dan menengah di Timor Leste. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, rendahnya kualitas produk, rendahnya skill atau ketrampilan yang dimiliki oleh UMKM khususnya manajemen usaha, teknologi dan pemasaran, kurang membaca peluang pasar dengan baik, oleh karena itu pemerintah melalui IADE berperan utama agar memperbaiki hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriftif dan pendekatan dari metode ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen-dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana 2014, h.33). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Timor Leste khususnya distrik Ermera untuk memperkuat dan meningkatkan usaha-usaha mikro dan kecil di Timor Leste, melalui pengembangan pelatihan dan pendampingan sehinga mereka mampu berdiri sendiri dan tentunya akan berkontribusi kepada pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan UMKM, Penguatan Modal Usaha.
KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT
Devi Yulindaningtyas
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.956 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.122
Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara. Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik pelayanan di bidang perizinan. Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan adanya data penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta kendala-kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sudah baik dengan nilai IKM 74,124 dan jumlah total nilai unsur pelayanan sebesar 41,76, namun untuk Prosedur operasional standar terlalu rumit sehingga perlu di permudah lagi. Kendala-kendala yang di hadapi selama memberikan proses pelayanan kepada masyarakat adalah kurangnya petugas layanan sehingga ini menghambat kepastian jadwal pelayanan, kurang disiplinnya petugas pelayanan, kepastian jadwal pelayanan dan kepastian biaya pelayanan meskipun dalam kategori “Memuaskan”. Kata kunci: Kepuasan Masyarakat, Kualitas Pelayanan Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERSUMBER ANGGARAN PEMBIAYAAN NEGARA
Jose Ato Mau
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.291 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i2.113
Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), diSuco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro. Penelitian ini bertujuan untuk:1)mendeskripsikan dan menganalisis Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan Suco.2)mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Peranan pembangunan disuco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam peranan Komunikasi Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan suco, disuco Meligo Administrador sub-dsitrito Cailaco Distrito Bobonaro.Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan peranan Komunikasi Pemerintahan terhadap partisipasi Masyaraka sangat mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat,dan perlu peningkatan pemahaman perangkat suco, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai peran Komunikasi pembangunan. Kata Kunci : Peran Komunikasi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat dan pembangunan