cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2015)" : 26 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PASAR TENAGA KERJA (SISTEMA INFORMASAUN MERKADU TRABALHU) Antonio da Paixão Soares Pereira; Abdul Hakim; Suryadi .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.11 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.106

Abstract

Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja ialah penjabaran dari pada tupoksi dari Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan dengan menggunakan analisis model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini bahwa, komunikasi yang dijalankan dalam implementasian program “SIMU” belum berjalan secara efektif karena daya tanggap dari beberapa implementor program terhadap perintah atasannya belum berjalan baik. Sumber Daya yang ada yaitu sumber daya finansial dan sumber daya material berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam mendukung pengimplementasian program “SIMU” akan tetapi untuk sumber daya manusia masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disposisi atau sikap dari para implementor dalam program ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dalam pengimplementasian program “SIMU” ini belum ada standard kerja yang jelas berupa Standard Operating Procedur (SOP) yang merupakan tolak ukur didalam keberhasilan suatu program yang dijalankan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Tenaga Kerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA Purnama Budi Suananta; Andy Fefta Wijaya; Mardiyono .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.784 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.97

Abstract

Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila, menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran pula terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan sistem yang konsisten dan merubah midnset masyarakat dan Polri dalam pelayanan SIM untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan: Peningkatan kualitas dan profesional polisi lalu lintas merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Lalulintas Polri. Walaupun demikian, keterbatasan didalam penyediaan fasilitas operasional membutuhkan penyelesaian bersama. Keseimbangan alokasi di dalam pembinaan jalan juga harus memungkinan secara proporsional di berikan untuk penyediaan fasilitas Kepolisian lalulintas. Kreatifitas dan inovasi para unsur pimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal ini, karena itu sinergitas unsur terkait harus senantiasa dikedepankan dan ditekankan demi terciptanya tujuan bersama. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: (1) Pelaksanaan manajemen lalu lintas yang efektif,(2) Pengendalian penerbitan SIM sesuai dengan manfaat, tujuan, dan kebutuhan pengguna SIM.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI MANGGOPOH DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM Sarmen Aris; M. Saleh Soeaidy; Bambang Santoso Haryono
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.734 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.120

Abstract

Penyelenggarakan sistem pemerintahan nagari merupakan upaya menghidupkan lagi nilai-nilai kebudayaan Minangkabau. Tetapi, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam aspek berdemokrasi di Manggopoh telah terlaksana sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Tetapi, masih ada penolakan dari kaum ninik mamak. Dampak penyelenggaraan pemerintahaan nagari terhadap pembangunan kantor pemerintahan nagari dan jalan lingkungan nagari ada peningkatan dibanding periode pemerintahan nagari sebelumnya. Tetapi, pembangunan pasar nagari hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas. Faktor pendukung pembangunan di Nagari Manggopoh diantara lain: adanya motivasi aparatur, adanya musyawarah mufakat (Baiyo-iyo), munculnya partipasi masyarakat, dan Kepemimpinan Walinagari sebagai faktor lain yang mendukung pembangunan pemerintahan nagari. Sementara faktor penghambat pelaksanaan pembangunan antara lain: Keterbatasan dana pembangunan, Perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan keterbatasan sumber daya aparatur pemerintahan nagari dalam aspek pendidikan dan pelatihan. Kata Kunci: evaluasi, penyelenggaraan, pembangunan pemerintahan nagari
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 Alim Mustofa
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.444 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.111

Abstract

Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan oleh banyak kalangan baik oleh peserta pemilu, pengamat serta oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses pelaksanaan pendataan pemilih yang kurang maksimal sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Tehnis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Implementasi kebijakan Penyusunan data pemilih pemilihan umum kepala daerah di Kota Batu pada tahun 2012 belum barjalan maksimal terutama karena berhimpitnya tahapan penyusunan daftar pemilih dengan verifikasi dukungan calon perseorangan, Kedua Persoalan sumber daya manusia, sosialisasi tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi system pendataan pemilih yang berpayung hokum, dan alur komunikasi penyelenggara pemilu kurang terbangun dengan baik. Kata Kunci: Implementasi Kebijaka; Pemilihan Umum Daera; Demokrasi; Partisipasi Politik
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Armando Soares; Ratih Nurpratiwi; M Makmur
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.247 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.102

Abstract

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulator
ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP MINAT PERILAKU MENGGUNAKAN E-FILING Aulia Dyanrosi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.043 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.116

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, namun angka tax gap yang signifikan dan tax ratio yang masih rendah menunjukkan usaha memungut pajak (tax effort) di Indonesia masih rendah. Hal tersebut terkait dengan administrasi perpajakan yang seringkali menemui kendala apabila dilakukan secara manual. Untuk itu sejak tahun 2014 pemerintah membuat system pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan e-filing. Agar sistem e-filing ini dapat diterima oleh wajib pajak, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak orang pribadi dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis niat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor kesukarelaan (voluntariness) dalam menggunakan, pengalaman menggunakan (experience), persepsi kegunaan (perceived usefulness), sikap terhadap penggunaan (attitude toward using), kompleksitas (complexity), pengalaman menggunakan (experience), jenis kelamin (gender), tingkat pendidikan (education), usia (age) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use). Penelitian ini memodifikasi model Technology Acceptance Model untuk memprediksi penerimaan e-filing. Penelitian ini menggunakan metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang pernah menggunakan e-filing di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman menggunakan (experience), kompleksitas (complexity), usia (age), persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use) dan sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) mempengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing sebagai sarana pelaporan pajaknya. Kata Kunci: e-filing, Niat Perilaku, Sikap, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 3 (2025): December Vol 14, No 2 (2025): August Vol 14, No 1 (2025): April Vol 13, No 3 (2024): December Vol 13, No 2 (2024): August Vol 13, No 1 (2024): April Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue