cover
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles 595 Documents
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM E-KTP DI TINGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG Desi Agitia
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.839 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i2.1743

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine the accountability of public services in the E-KTP program at the regional government level at the Malang Regency Population and Civil Registration Service, supporting factors and inhibitors. This study uses qualitative methods, with sampling techniques using purposive sampling. Data collection techniques are: interviews, observation, and documentation. Data analysis through the stages of reduction, presentation, and conclusion. The validity test uses technical triangulation. The results of the study prove that the accountability of public services in the E-KTP program at the Regional Government level at the Malang Regency Population and Civil Registration Service is good because it is in accordance with Service Operational Standards and is associated with public service standards such as procedures, time, costs, products, facilities and infrastructure. In the accountability of public services given to the community has been in line with the expectations of the community. This is supported by good official awareness, clear rules, healthy organizations, and good systems. On the other hand, there are inhibiting factors that must be dealt with, including the public not yet fully aware of the website and lack of knowledge about IT (information and technology) Dispendukcapil Malang Regency.Keywords: Accountability, Public ServicesAbstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam program E-KTP di tingkat pemerintahan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan menggunakan triangulasi teknik.Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik dalam program E-KTP di tingkat Pemerintahan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sudah baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan dikaitkan dengan standar pelayanan publik seperti prosedur, waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana. Dalam akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat sudah sesuai harapan dari masyarakat. Hal tersebut didukung oleh kesadaran pejabat yang baik, aturan yang jelas, organisasi yang sehat, serta sistem yang baik. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang harus ditangani diantaranya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui website dan minimnya pengetahuan mengenai IT (informasi dan teknologi) Dispendukcapil Kabupaten Malang.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan Publik 
STRATEGI KELURAHAN KETAWANGGEDE DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KOTA MALANG Bastian Tibo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.413 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v5i1.223

Abstract

Abstract: Development of a government initiated development held by the village level. The Village is successful if it is able to create development that is beneficial to people's needs, especially in sub Ketawanggede. The purpose of this study was to determine the strategy as well as supporting and inhibiting factors Village Ketawanggede promote development in the city of Malang. Research carried out a qualitative study. The research sample using purposive sampling with the village chief and Section Empowerment and Community Development Sub Ketawanggede as informants. Data collection techniques performed by the researchers is interview, observation and documentation. Data analysis method used is descriptive method, which describe the results of the data obtained. The research proves that Ketawanggede Village development strategy to support the development of infrastructure that accommodates the aspirations of the people through the work program of RT / RW of deliberation village development plan (Musrenbangkel) so that the proposed work program will be evaluated according to the needs of society. Factors supporting the development strategies in Sub Ketawanggede that is the positive proposal of the community towards village development work program, resulting in the implementation of development there are no obstacles from the surrounding community. Inhibiting factors, namely the allocation of the funds used are too large and expensive. Thus to improve the infrastructure development needs to be a good strategy by the Village so that it fits the needs of people in the village Ketawanggede Malang. Keywords: Strategy, Development, Village Ketawanggede Abstrak:Pembangunan pemerintah dimulai dari pembangunan yang diselengarakan oleh tingkat Kelurahan.Kelurahan dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat terutama di kelurahan Ketawanggede. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi serta factor pendukung dan penghambat Kelurahan Ketawanggede dalam meningkatkan pembangunan di kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian mengunakan purposive sampling dengan Lurah dan Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitia nmembuktikan bahwa strategi pembangunan Kelurahan Ketawanggede dalam menunjang pembangunan infrastruktur yaitu menampung aspirasi dari masyarakat melalui program kerja RT/RW dari musyawarah rencana pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) sehingga program kerja yang diusulkan akan di evaluasi sesuai kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung strategi pembangunan di Kelurahan Ketawanggede yaitu adanya usulan positif dari masyarakat terhadap program kerja pembangunan Kelurahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada hambatan dari masyarakat sekitar. Faktor penghambat yaitu alokasi dana yang digunakan terlalu besar dan mahal. Dengan demikian untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perlu strategi yang baik oleh Kelurahan sehingga sesuai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketawanggede Kota Malang. Kata kunci:Strategi, Pembangunan, Kelurahan Ketawanggede
EFEKTIVITAS WEBSITE UNITRI.AC.ID SEBAGAI MEDIA INFORMASI INTERNAL UNIVERSITAS Muchammad Abdul Ghofur
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.503 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2215

Abstract

Website merupakan salah satu hal terpenting yang ada di universitas karena kegunaannya sebagai media internal dalam konteks public relations atau Humas (Hubungan Masyarakat). Kerja Humas sebagai perekat komunikasi antar unit di dalam satu instansi merupakan keniscayaan sehingga seluruh karyawan dapat bekerja secara efektif. Tersedianya media internal seperit website akan membuat kerja Humas semakin efektif dan efisien. Di Universitas Tribhuwana Tunggadewi telah tersedia website dengan tampilan yang sudah diperbarui, tapi minim informasi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi dosen universitas, direpresentasikan oleh Kepala Program Studi yang banyak menemukan masalah dan mendapatkan solusi akademik, keuangan, kemahasiswaan, hingga hal-hal teknis di perguruan tinggi. Kebutuhan dosen yang tidak terpenuhi di website universitas akan menimbulkan permasalahan sekaligus beberapa solusi alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing dosen tersebut sehingga dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut oleh pihak universitas. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar untuk membenahi website agar komunikasi internal universitas berjalan efektif.
PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI Yohanes Roni; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.779 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2218

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan karena temuan pada surat kabar yang menunjukan bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak mendapat pupuk bersubsidi, padahal seharusnya petani tersebut memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi seperti rekannya yang tergabung dalam kelompok tani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kota Batu, faktor pendukung dan penghambat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu berperan cukup baik dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi pada wilayah kerjanya, sebab Dinas tersebut telah memenuhi 3 tahap pengawasan yakni menetapkan standar, mengukur kinerja, dan melakuan perbaikan. Pengawasan didukung oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Batu dan terjalinnya koordinasi yang baik dari instansi lainnya. Abstract: This research was carried out because of the findings in the newspaper which showed that farmers who were members of the farmers group did not receive subsidized fertilizer, even though the farmers should get subsidized fertilizer facilities like their peers who were members of the farmer groups. The purpose of this study is to describe the Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution in Batu City, supporting and inhibiting factors in the Department of Cooperatives, Micro Business and Trade in controlling the distribution of subsidized fertilizers in Batu. The results of this study indicate that the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade of Batu City have a fairly good role in overseeing the distribution of subsidized fertilizers in their working areas, because the Office has fulfilled 3 stages of supervision namely setting standards, measuring performance, and carrying out improvements. Supervision is supported by the Batu City Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission and good coordination from other agencies.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MELALUI DANA DESA Kristianus Samsul; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.763 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2216

Abstract

Abstrak: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebagai salah satu bentuk kebijakan pembangunan dari pemerintah dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang di atur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. pengambilan sampel secara Purposife Sampling. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa” di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menunjukkan pada kriteria baik. implementasi kebijakan pembangunan diatas sudah bisa memaksimalkan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat, Namun belum terlalu berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat secara berkeadilan. Dalam implementasi kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat mengenai pelatihan perangkat Desa dan keterampilan masyarakat terdapat kendala sebagai bagian dari faktor penghambat yakni: Sumber daya manusia, sikap apatis, serta jarang ada kondisi komunikasi dan kordinasi yang sempurna antara stake holder di Desa. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Pembangunan; Dana Desa Abstract: Law Number 6 of 2014 concerning Villages is one form of development policy from the government in order to accelerate the development process that is technically set in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. The type of research used is the type of qualitative research using data collection techniques. through interviews, observations, and documentation. While the informants in this study are the Village Government, the Village Consultative Body and the Community. Purposife Sampling sampling. To test the validity of the data, researchers used triangulation techniques. Data analysis was performed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. "Implementation of Development Policy Through Village Funds" in Waturejo Village, Ngantang District, Malang Regency shows good criteria. The implementation of the development policy above has been able to maximize the services of the village government to the community, but it has not been too influential on the standard of living of the community in a just manner. In implementing development policies in the field of community empowerment regarding training of village officials and community skills there are obstacles as part of the inhibiting factors namely: human resources, apathy, and rarely have perfect communication and coordination conditions between stake holders in the village. Keywords: Implementation; Development Policy; Village Fund
INISIASI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MEMENUHI PELUANG KERJA DI KOTA BATU Lorensius Helu Ngara; Agung Suprojo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.043 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2217

Abstract

Abstrak: Inisiasi kepala desa sebagai suatu proses dan berinsiatif yang sangat penting, memiliki motor penggerak mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Secara umum berhasil atau gagalnya suatu organisasi tergantung pada inisiasi kepala desa yang diterapkan oleh pimpinan pada semua tingkat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, pengamatan, dan dokumentasi, instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik sampling meliputi purposifel sampling, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Pembangunan sumber daya manusia di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sudah menunjukkan arah perkembangan yang positif dan adanya kemajuan, dengan adanya pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. FaktorpendukungSikap masyarakat yang selalu menerima secara positif setiap program yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan faktor penghambat Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurang memadainya alat sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang dan adanya Kerja sama yang akan dijalin di fokuskan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Kata Kunci : Pembangunan; Sumber Daya Manusia; Peluang Kerja Abstract: The initiation of the village head as a process and an initiative which is very important since it has a driving force to achieve effective and efficient goals. In general, the success or failure of an organization depends on the initiation of the village head which is implemented by leaders at all levels. This study is a qualitative research with the data collection was through observation and documentation. The research instruments were the researchers themselves, interview guides and field notes. The sampling techniques includeda purposive sampling with the validity of the data using triangulation techniques. The development of human resources in Mojorejo Village, Junrejo District, Batu has shown a positive direction, with the human resource development expected to improve the welfare of the community. The supporting factors were the community attitudes that always positive to every program given by the Village Government. While the inhibiting factors were the low quality of Human Resources (HR) and inadequate educational facilities and infrastructure and the lack ofcooperation that focused on education, research, development and community service. Keywords : Development; Human Resources; Job Opportunities
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KECAMATAN TUTUR TAHUN 2017-2020 Farhad Chalid
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.081 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v10i1.2257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutur tahun 2017-2020, (2) hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutur, dan (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutur tahun 2017-2020 yaitu tahun 2017 (85.62%), 2018 (87.32%), 2019 (75.99%), dan 2020 (68.76%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutur adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. (3) Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, dan dengan memeriksa tarif pajak.Kata Kunci: kepatuhan wajib PBB, hambatan dalam merealisasi kepatuhan pembayaran PBB, dan cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi kepatuhan pembayaran PBBThis study aims to determine (1) the compliance of land and building taxpayers in Tutur District 2017-2020, (2) obstacles in realizing land and building taxpayer compliance in Tutur District, and (3) how to overcome obstacles in realizing taxpayer compliance. land and buildings in Tutur District. This study used a qualitative descriptive research design. Data were collected by means of documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results showed that (1) Compliance with land and building taxpayers in Tutur District 2017-2020, namely 2017 (58.44%), 2018 (54.23%), 2019 (49.22%), and 2020 (32.04%). (2) The obstacles experienced in realizing the compliance of land and building taxpayers in Tutur District are the lack of understanding and awareness of taxpayers and the level of income of taxpayers. (3) How to overcome obstacles in realizing land and building taxpayer compliance is by providing socialization to taxpayers, and by checking tax rates.Keywords: land and building taxpayer compliance, obstacles in realizing land and building taxpayer compliance, and how to overcome obstacles in realizing taxpayer compliance
POLA KOMUNIKASI PADA ACARA RITUAL RUWATAN POTONG RAMBUT GEMBEL DI DIENG WONOSOBO Wiyanto Hidayatullah
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.436 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i2.2229

Abstract

Abstract. Dreadlocks Ruwatan is a hair cutting ceremony for children with dreadlocks (gembel) performed by people in the Dieng Plateau (Dieng Plateau), Central Java. Ruwatan ritual which is held on the first Suro according to the Javanese Calendar aims to clean or free dreadlocks children from sukerta / sesuker (bad luck, sadness, or disaster). The belief that children with dreadlocks are descendants of Kiai Kolodete or entrusted Kanjeng Ratu Kidul (Nyai Roro Kidul) has become amyth hereditaryin the lives of the Dieng people. They also believe that dreads should only be cut if the child in question has the will / asked for it and must be done throughrituals ruwat or ruwatanled by local traditional elders. This sentence can only be done after the parents fulfill the "whatever" request submitted by the child. It is said that if the cutting of dreads is not done through a sacred ritual, dreads will grow back and the child tends to be sick. This research uses literature review, intercultural communication, culture, verbal messages, nonverbal messages, communication patterns, socialization, ritual rituals. This research is a cultural heritage of the Dieng Plateau which is passed down through culture through socialization media, without them being affected by the effects of globalization. Saram conveyed that the Dieng plateau community should not only maintain a trasidi but also have a moral and social message so that they can be accounted for in the local area of residence.Keyword: ruwatan, symbolism, cultural communication patternsAbstrak. Ruwatan rambut gimbal adalah upacara pemotongan (cukur) rambut pada anak-anak berambut gimbal (gembel) yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau), Jawa Tengah. Ritual ruwatan yang diadakan pada tanggal satu Suro menurut Kalender Jawa ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari sukerta/sesuker (kesialan, kesedihan, atau malapetaka). Kepercayaan bahwa anak-anak berambut gimbal adalah keturunan Kiai Kolodete atau titipan Kanjeng Ratu Kidul (Nyai Roro Kidul) menjadi mitos turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Dieng. Mereka juga percaya bahwa rambut gimbal hanya boleh dipotong bila anak yang bersangkutan sudah menghendaki/memintanya dan harus dilakukan melalui ritual ruwat atau ruwatan yang dipimpin tetua adat setempat. Ruwatan ini hanya dapat dilakukan setelah orang tua memenuhi permintaan "apa pun" yang diajukan oleh sang anak. Konon jika pemotongan rambut gimbal tidak dilakukan melalui ritual sakral, rambut gimbal akan kembali tumbuh dan si anak cenderung sakit-sakitan. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka, komunikasi antarbudaya, kebudayaan, pesan verbal, pesan nonverbal, pola komunikasi, sosialisasi, ritual ruwatan. penelitian ini adalah sebuah warisan budaya dari dataran tinggi Dieng yang turun-menurun diturunkan kebudayaannya melalui media-media sosialisasi, tanpa mereka terpengaruh dari efek globalisasi yang ada. Saram yang disampaikan hendaknya masyarakat dataran tinggi Dieng tidak hanya sekedar mempertahankan suatu trasidi tetapi memiliki pesan moral dan sosial agar dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya di lingkungan tempat tinggal daerah setempat.Kata Kunci: ruwatan, simbolisme, pola komunikasi budaya
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU Mahyudin Mahyudin; Nastia Nastia; L.M. Azhar Sa'ban
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.412 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v10i1.2276

Abstract

That there are several factors that become obstacles in implementing restaurant tax collection. These factors are internal factors and external factors. This research uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this research are 1) The development of total Baubau City restaurant tax revenue in the 2017-2020 period was in 2017 which was 1.50 and decreased in 2018 which was 1.18. In 2019, there was an increase of 1.41. Based on the effectiveness criteria used, it shows that the restaurant tax revenue in Baubau City is classified as effective, 2) The restaurant tax contribution to local revenue is quite small. This can be seen that starting in 2017 the contribution was 0.03%, the contribution of restaurant tax to PAD increased in 2018 by 0.05% but then the contribution of restaurant tax to PAD in 2019 decreased again by 0.04%, 3) Factors that hinder the effectiveness of restaurant tax revenue are Internal Factors, namely factors from within the Financial Management Agency, Regional Assets and Revenue itself and external factors that come from outside the Regional Financial, Asset and Income Management Agency.Keywords: Effectiveness, Restaurant Tax, Local RevenueBahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan dalam pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dpenelitian ini adalah 1) Perkembangan dari total penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2020 adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,41. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif, 2) Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%, 3) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan pajak restoran adalah Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan  Pendapatan Daerah itu sendiri dan Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan  Pendapatan Daerah.Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 27 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.69 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v10i1.2232

Abstract

Transportasi dan angkutan umum merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah di tanah air ini, terutama daerah yang memiliki suasana kota yang yang ramai karena  padatnya penduduk serta tingginya intensitas masyarakatnya diikuti dengan tidak sesuainya jumlah moda transportasi umum serta belum seimbangnya luas ruas jalan antar kota dalam propinsi yang  mempunyai struktur serta aktifitas penduduk sudah tergolong sagat tinggi. Regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016. Dinas perhubungan sebagai implementor, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana sebagai pendukung dalam system transportasi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Kualitatif sendiri merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka. Pendekatan metode deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga dan lain-lain sebagainya.Kata kunci : Implementasi, Pelayanan PublikABSTRACT. Public transportation and transportation is a problem that is always faced by the government in various regions in this country, especially areas that have a bustling city atmosphere due to overcrowding and high intensity of the community followed by mismatching the number of modes of public transportation and the imbalance of the size of roads inter-city in the province which has a structure and activity of the population is already classified as very high. East Java provincial government policy regulations contained in East Java Governor Regulation No. 27 of 2016. Transportation Agency as an implementor, conducts socialization to the community, and provides facilities as a support in the transportation system in East Java. In this study we used a qualitative method that produced a description (description) of matters relating to what was studied. Qualitative itself is a form of words rather than a row of numbers. Descriptive method approach can be interpreted as problem solving by describing or describing the state of the subject or object of research, both the behavior of individuals, community groups, institutions and so forth.Keywords: Implementation, Public Services