Articles
17 Documents
Search results for
, issue
" Vol 3 (2015)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/ PMK. 010/ 2012 ]]>
<![CDATA[Solikhah, Nur Amin]]>;
<![CDATA[Pranoto, Pranoto]]>;
<![CDATA[Sudarwanto, Al. Sentot]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaanyang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusiatelah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metodededuktif kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi berdasarkan kata undangundangdan interpretasi sistematis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tidak sinkron dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dan masih terdapat banyak kekurangan.Kurang lengkapnya pasal-pasal dalam UUJF mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor,debitor dan para pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan amandemen khususnya Pasal 5, Pasal 11dan Pasal 17 UUJF.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA YURIDIS PELAKSANAAN NOVASI SUBJEKTIF PASIF DALAM PERJANJIAN KREDIT KARENA PEMBERI HAK TANGGUNGAN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Setyaningrum, Alfitri]]>;
<![CDATA[Septanti, Noor]]>;
<![CDATA[Imanullah, Muhammad Najib]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan novasi subjektif pasif dalam perjanjiankredit karena pemberi Hak Tanggungan meninggal dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanpenelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, selanjutnyadianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitiandan kajian diketahui bahwa pelaksanaan novasi subjektif pasif dalam perjanjian kredit karena pemberi HakTanggungan meninggal dunia merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pihak bank dalammemberi keputusan. Pihak bank mensyaratkan adanya novasi untuk kepentingan keteraturan administrasidan kepastian siapa yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kreditnya. Hanya saja belum ada StandarOperasional dan Prosedur mengenai novasi subjektif pasif. Terhadap permasalahan tersebut maka diperlukanpengaturan khusus mengenai novasi subjektif pasif dalam peraturan perbankan.]]>
<![CDATA[PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERUBAHAN STATUS MENJADI HAK MILIK ]]>
<![CDATA[Budiyanto, Hendri]]>;
<![CDATA[Septanti, Noor]]>;
<![CDATA[Imanullah, Muhammad Najib]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpembebanan Hak Tanggungan terhadapHak Guna Bangunan dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik.Jenis penelitian yang dipergunakandalam penelitian ini adalah jenis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakanyaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara danstudi dokumen, serta menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitiandan kajian diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan dalamproses perubahan status menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalamproses perubahan menjadi Hak Milik berakibat hukum hapusnya Hak Guna Bangunan kembali menjaditanah Negara, terhadap Hak Guna Bangunan tersebut dilakukan pencoretan Hak Tanggungan(roya) terlebihdahulu, kemudian dilakukan lagi pengecekan. Selanjutnya baru bisa diajukan permohonan perubahan hakmenjadi Hak Milik, kemudian diterbitkan hak atas tanah Hak Milik, sehingga hal tersebut menyebabkanproses perubahan hak membutuhkan waktu menjadi lama, biaya yang dikeluarkan lebih besar, pendaftaranHak Tanggungan menjadi tertunda, maka dari itu bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadapHak Guna Bangunan dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik dalam prakteknya tidak seluruhnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak seluruhnya sesuai dengan Standar Pelayanan DanPengaturan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Luwesi, Fet Chan]]>;
<![CDATA[Septanti, Noor]]>;
<![CDATA[Imanullah, Muhammad Najib]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, meskipun demikian Akta Autentik tetap rentanterjadi pembatalan berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaperlindungan hukum terhadap hak atas piutang bagi kreditor apabila terjadi pembatalan Akta PengakuanHutang berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, khusus dalam perkara utangpiutang, seharusnya hakim juga melindungi hak kreditor atas piutangnya sesuai Pasal 1265 KUHPerdatayaitu pelaksanaan eksekusi pengembalian keadaan semula. Selain itu, hendaknya pemerintah membuat aturanpelaksanaan tentang eksekusi Akta Pengakuan Hutang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 224 HIR.]]>
<![CDATA[KOMPARASI ANTARA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN AKTA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Riadhini, Rizha Putri]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungansebagai akta Notaris dan sebagai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian ini dilakukan denganinterprestasi. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat sebagaiakta Notaris maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memenuhi ketentuan dalam Undang-UndangHak Tanggungan. Disamping itu, sebagai akta Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris jika tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum tercantum dalam Pasal 16 ayat (11) danharus memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhi ketentuantersebut maka akibat hukum diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan sebagai aktaPejabat Pembuat Akta Tanah maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. MayoritasNotaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungankurang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga akan berakibat SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan mengandung kecacatan dan tidak dapat menjadi alas hak pembuatanAkta Pembebanan Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Melati, Gladys Octavinadya]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini berjudul âPertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerimafidusiaâ bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam prosesfidusia online dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses pendaftaran fidusia online.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normaif dan untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatandeskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan sumberbahan hukum sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum notaris,peraturan mengenai pendaftaran fidusia oleh notaris, buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia.Fidusia online harus benar-benar diterima oleh notaris secara ekstra hati-hati, tanggung jawab notaris lebihbesar, ruangan input dan penyimpanan dokumen pendukung harus secara khusus diperhatikan, pelaksanaaninput data harus benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang dikuasai. Kejujuran notaris dituntut dalamhal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yangberlaku. Dalam hal ini akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktianyang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notarisyang merupakan akta jaminan fidusia. Oleh karena itu notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yangmengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan,dan/atau pengelakan peraturan dan menjauhkan dari hal-hal yang mengarah kepada kejahatan korporasi.]]>
<![CDATA[LEGALITAS AKAD SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008, TENTANG PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Faried, Femmy Silaswaty]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Legalitas akad adalah suatu hal yang mutlak didalam suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalamsuatu akad. Akad sebagai salah satu alat pembuktian yang dibuat dihadapan seorang Notaris sebagai pejabatyang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna. Oleh karena itu tentu saja legalitas suatu akad mutlak yang berarti memenuhi segala syaratsyaratyang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu pula halnya dengan AkadSyariah, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utamanya adalah Hukum Islam, yakniAl Quran dan Al Hadits. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tentangpengujian Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945, tentu saja berimplikasi kepada legalitas akad itu sendiri. Dengan berdasarkan peraturanperundang-undangan juga aturan Hukum Islam sebagai suatu dasar dalam pembuatan akad syariah, makauntuk memperoleh suatu legalitas akad harus terpenuhi tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu keadilan,kepastian serta kemanfaatan. Sehingga norma-norma yang ada tidak terjadi konflik norma, norma kosongdan norma kabur.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Utami, Sri]]>;
<![CDATA[Purwadi,, Hari]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakatsehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidanamenurut UUJN dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan pendekatanyuridis sosiologis. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurutUUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntutumum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minutaakta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Adapun hambatan dalam pelaksanaannyaadalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya MKN, dan peranINI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan masih kurang. Adapun cara mengatasi hambatantersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkanmultitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris, memberikan pendampingan terhadapNotaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peranINI, baik secara internal maupun eksternal.]]>
<![CDATA[KEHARUSAN PENGGUNAAN BLANGKO AKTA PPAT BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Endang]]>;
<![CDATA[Praptomo,, Sugeng]]>;
<![CDATA[Ketut Rahmi, I Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan PertanaanNasional Nomor 8 tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan merupakan penelitianempiris, Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganwawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data denganteknik analisis interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaanPelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 belum efektif.]]>
<![CDATA[PERAN PPAT DALAM PROSES PEMBAGIAN HAK BERSAMA TANAH WARISAN DI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Suryaningsih, Renny Listianita]]>;
<![CDATA[Hadi,, Toto Susmono]]>;
<![CDATA[Jamin, Mohammad]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, mengevaluasi pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembagian hakbersama berupa tanah warisan secara adat, dan mengungkapkan kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat AktaTanah dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Surakarta. Metode yangdigunakan berupa penelitian hukum sosiologis empiris.Sumber data berupa data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.Teknik analisa data dengan analisis kualitatif,logika berfikir secara induktif. Penelitian ini dapat disimpulkan (1)Proses pembagian hak bersama berupatanah warisan secara adat di Surakarta meliputi turun waris, pemecahan, dan pembagian hak bersama, (2)Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat diSurakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu membantu Kepala Kantor PertanahanKota Surakarta untuk mempersiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaikonsultan hukum bagi para ahli waris (klien) yang akan mengurus pembagian hak bersama, membuat AktaPembagian Hak Bersama, meneliti berbagai persyaratan dalam proses pembagian hak bersama, membantuKepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan (3)Kendalayang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, berupa substansi hukum dan budaya hukum.]]>
